TIKTAK.ID

Tag: Menteri Komunikasi dan Informatika

  • Kursi NasDem di Kabinet Berkurang Imbas Reshuffle, Paloh: Tak Masalah

    Kursi NasDem di Kabinet Berkurang Imbas Reshuffle, Paloh: Tak Masalah

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengeklaim tidak mempermasalahkan kursi menteri untuk partainya di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkurang satu.

    Seperti diketahui, Jokowi telah melantik Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, untuk menggantikan kader NasDem, Johnny G Plate yang tersandung kasus hukum.

    “Memang dari awal sudah kita katakan, kalau apa yang menjadi masalah kalo berkurang, bukan itu esensinya, katakanlah yang menjadi prioritas utama bagi NasDem,” ujar Paloh di Kantor DPP NasDem, NasDem Tower, Jakarta, pada Selasa (18/7/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Ngaku Ditugasi Jokowi, Gus Miftah Temui Gibran di Solo

    Menurut Paloh, partainya lebih mengutamakan menyukseskan kepemimpinan Jokowi. Ia sendiri berkomitmen untuk mengawal Pemerintahan Jokowi sampai selesai.

    “NasDem lebih berkepentingan sukses story ketimbang roda administratif pemerintahan yang diusung,” tutur Paloh.

    Kemudian Paloh mengatakan sempat berbincang dengan Jokowi sebelum reshuffle kemarin. Akan tetapi dia enggan menyampaikan secara detail isi perbincangannya dengan Jokowi.

    Baca juga : Ketum Perindo Buka-bukaan Soal Strategi Pemenangan Ganjar

    Paloh menegaskan bahwa reshuffle Kabinet merupakan hak prerogratif presiden. Oleh sebab itu, dirinya menghormati keputusan Jokowi.

    “Presiden dapat menentukan, mau pagi mau siang mau sore, mau jalan terus mau reshuffle, mau pilih siapa saja, dan itu memang memang konstitusi, bukan mengada-ngada,” terang Paloh.

    Pada reshuffle kali ini, Jokowi melantik seorang menteri baru, lima wakil menteri (Wamen), dan dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara. Menteri yang dilantik antara lain Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus hukum.

    Baca juga : NasDem Sebut Revolusi Mental ala Jokowi Belum Maksimal, PDIP Buka Suara

    Plate adalah mantan Sekretaris Jenderal NasDem. Kini kader NasDem di Kabinet Jokowi hanya tersisa Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

    Selanjutnya terdapat Paiman Raharjo yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) menggantikan posisi Budi Arie. Kemudian Nezar Patria sebagai Wamenkominfo, Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Rosan Roeslani sebagai Wakil Menteri BUMN, dan Saiful Rahmat Dasuki Wakil Menteri Agama menggantikan Zainut Tauhid Sa’adi.

    Tidak hanya itu, dua anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Jokowi yaitu Djan Farid dan Gandi Sulistiyanto.

  • Bahas Mafia di Depan Relawan, Anies Singgung Ferdy Sambo dan Johnny Plate

    Bahas Mafia di Depan Relawan, Anies Singgung Ferdy Sambo dan Johnny Plate

    TIKTAK.ID – Bakal calon presiden Anies Baswedan diketahui membahas soal masalah mafia di berbagai bidang yang merugikan negara. Anies menilai perbuatan mafia ini ikut menyulitkan kepentingan publik.

    “Oleh sebab itu, seluruh mafia ini harus kita bereskan. Republik ini tak akan dapat maju kalau kita membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini,” ungkap Anies di hadapan relawan saat pidato di Tennis Indoor Senayan, Minggu (21/5/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Kemudian Anies menyinggung berbagai contoh kasus yang telah mengundang perhatian publik. Di antaranya pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang melibatkan Ferdy Sambo, kasus narkoba Inspektur Jenderal Teddy Minahasa Putra, dan rekening fantastis pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

    Baca juga : Imam Besar Istiqlal Respons Soal Dirinya ‘Diincar’ PDIP Jadi Pendamping Ganjar

    “Jadi kita menyaksikan saat peristiwa mafia ini terkuak, polisi jenderal bintang dua membunuh anak buahnya, terbuka. Ada yang menyelundupkan narkoba, dan ada petugas pejabat pajak yang kekayaannya fantastis. Itu sudah merepotkan,” tutur Anies.

    Menurut Anies, perkara ini membuat Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bekerja ekstra demi mengembalikan kepercayaan publik. Apalagi, kata Anies, merawat polisi yang berintegritas di tubuh Polri. Dia melanjutkan, begitu pula dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang harus ikut keliling guna menjaga integritas pegawai kementerian yang dipimpinnya.

    “Saya pernah di pemerintahan, saya menyadari betul, ya benar ada orang-orang bermasalah. Namun banyak lagi orang-orang yang mampu menegakkan amanah dan orang-orang yang berintegritas,” tegas Anies.

    Baca juga : Sambangi Ponpes di Mojokerto, Prabowo Ngaku Ingin Minta Doa Ulama

    Selain itu, Anies turut menyoroti kasus korupsi menara Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Gerard Plate. Johnny sendiri menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai NasDem, pihak partai yang ikut mengusung Anies sebagai Capres 2024. Namun demikian, Anies mengeklaim Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berkomitmen menegakkan hukum dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum untuk mengurus hingga tuntas.

    “Saat kita menyaksikan peristiwa-peristiwa seperti itu, kita geram. Ini harus kita hadapi, apalagi sekarang, kita berkumpul hari ini, tepat 25 tahun Reformasi di Indonesia,” tutur Anies.

    Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan pidato politik. Dia pun menyampaikan berbagai cerita dan keluhan masyarakat yang pernah dia dengar selama berkeliling di berbagai daerah.

  • Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo Usai Johnny Plate Ditetapkan Tersangka

    Jokowi Tunjuk Mahfud MD Jadi Plt Menkominfo Usai Johnny Plate Ditetapkan Tersangka

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo, usai Johnny G Plate menjadi tersangka. Pejabat yang ditunjuk menjadi Plt adalah Menko Polhukam, Mahfud MD.

    “Plt-nya yakni Pak Menko Polhukam,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Jumat (19/5/23), seperti dilansir detik.com.

    Jokowi mengaku menghormati proses hukum dalam kasus proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang menjerat Plate. Jokowi pun optimis Kejaksaan Agung (Kejagung) telah bertindak secara profesional.

    Baca juga : Digadang-gadang Jadi Cawapres Ganjar, Imam Besar Istiqlal: Saya Belum Istikharah

    Sementara itu, Mahfud mengeklaim kasus Johnny Plate ini tidak ada unsur politis, melainkan murni sebagai kasus hukum. Dia menyebut proyek yang dimulai sejak 2021 ini masih mangkrak hingga 2023. Padahal, kata Mahfud, anggaran sementara sudah dikucurkan senilai Rp10 triliun untuk pengerjaan tahun 2020-2021.

    “Dari Rp28 triliun yang dianggarkan hingga 2024, yang sudah keluar sekitar Rp10 triliun untuk proyek 2020-2021. Dimulai pada 2021, tetapi sampai akhir tahun 2021 barangnya enggak ada,” tutur Mahfud MD di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/5/23), mengutip Tvonenews.com.

    Menurut Mahfud, pengerjaan proyek dengan dana sementara Rp10 triliun itu diperpanjang sampai Maret 2023. Tapi dia mengatakan hanya dibangun 985 tiang dan belum dioperasikan.

    Baca juga : NasDem Klaim Ada Aktor Tersembunyi dalam Kasus Johnny Plate

    Seperti diketahui, Kejagung menetapkan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kejagung menjamin bahwa pihaknya telah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami melakukan evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” ungkap Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Kejagung, Jaksel, pada Rabu (17/5/23).

    Johnny Plate sendiri telah ditahan oleh Kejagung. Dia langsung dibawa menuju rutan menggunakan mobil tahanan.

    Baca juga : Ditanya Soal Isu Hary Tanoe Bakal Jabat Menkominfo, Begini Kata Jokowi

    Adapun kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus tersebut diduga sudah merugikan negara mencapai Rp8 triliun.

  • NasDem Klaim Ada Aktor Tersembunyi dalam Kasus Johnny Plate

    NasDem Klaim Ada Aktor Tersembunyi dalam Kasus Johnny Plate

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Ahmad Ali mendesak Kejaksaan Agung agar memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), berkaitan dengan pengadaan tower BTS.

    Pasalnya, Ali menduga terdapat aktor tersembunyi selain Menteri Kominfo, Johnny G Plate dan lima tersangka lain dalam kasus korupsi dengan kerugian negara senilai Rp8,3 triliun tersebut.

    “Karena ini bukan dilakukan oleh perorangan, melainkan oleh konsorsium, oleh perusahaan yang mengerjakan proyek itu,” ungkap Ali, seperti dilansir detikcom, pada Jumat (19/5/23).

    Baca juga : Ditanya Soal Isu Hary Tanoe Bakal Jabat Menkominfo, Begini Kata Jokowi

    Menurut Ali, dalam kasus ini, Johnny G Plate sebagai Menkominfo hanya berstatus sebagai Pengguna Anggaran (PA). Dia menilai korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis tersebut terjadi akibat mangkraknya pengerjaan proyek.

    Ali menegaskan bahwa konsorsium dalam perusahaan seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Oleh sebab itu, Ali mendorong agar Kejagung terus menggali kasus ini sampai ke perusahaan penyedia alat-alat pendukung lainnya.

    “Artinya, jika ada proyek BTS yang tidak terbangun, berarti kan ada alat-alat penunjangnya yang juga tidak diadakan, lalu di mana alat pendukung itu sekarang?” terang Ali.

    Baca juga : Soal Peluang Erick Thohir Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, Gerindra: Butuh Restu Cak Imin

    Korupsi BAKTI sendiri disebut-sebut turut melibatkan perusahaan-perusahaan penyedia alat pendukung BTS. Salah satu alat pendukung yang paling banyak memakan anggaran yaitu pengadaan panel surya. Nilai pengadaan panel surya tersebut bahkan mencapai Rp4 triliun lebih.

    Seperti telah diberitakan, Kejagung menetapkan Menkominfo, Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kejagung pun menjamin sudah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny sebagai tersangka.

    “Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan bahwa telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” jelas Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung, Kuntadi di Kejagung, Jaksel, pada Rabu (17/5/23).

    Baca juga : Cak Imin Ungkap Peluang Munculnya Koalisi Baru Gerindra-PKB-Golkar

    Johnny Plate telah ditahan oleh Kejagung, dan langsung dibawa ke rutan dengan mobil tahanan. Kasus korupsi ini terkait dengan proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Kasus tersebut pun diduga merugikan negara mencapai Rp8 triliun.

  • Ditanya Soal Isu Hary Tanoe Bakal Jabat Menkominfo, Begini Kata Jokowi

    Ditanya Soal Isu Hary Tanoe Bakal Jabat Menkominfo, Begini Kata Jokowi

    TIKTAK.ID – Sosok Menkominfo yang bakal menggantikan Johnny G Plate setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus proyek BTS masih menjadi tanda tanya. Lantas beredar isu mengenai Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo yang akan mengisi posisi tersebut. Apa kata Jokowi?

    “Plt-nya Pak Menko Polhukam,” ungkap Jokowi di Lanud Halimperdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5/23), saat ditanya terkait isu HT menjadi Menkominfo, seperti dilansir detik.com.

    Kemudian ketika ditanya soal kapan Jokowi bakal menunjuk pengganti Menkominfo definitif, Jokowi kembali menyampaikan pernyataan yang sama.

    Baca juga : Soal Peluang Erick Thohir Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, Gerindra: Butuh Restu Cak Imin

    “Plt-nya Pak Menko Polhukam,” jawab Jokowi.

    Jokowi mengaku menghormati proses hukum kasus korupsi proyek BTS yang menjerat Plate. Dia pun menyatakan yakin kalau Kejaksaan Agung telah bekerja profesional.

    “Ya kita menghormati, kita harus menghormati proses hukum yang ada,” tutur Jokowi.

    Jokowi juga menampik isu intervensi politik di balik penetapan Plate menjadi tersangka. Dia mengeklaim Kejagung transparan dalam kasus ini.

    Baca juga : Cak Imin Ungkap Peluang Munculnya Koalisi Baru Gerindra-PKB-Golkar

    “Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka dengan semua hal terkait kasus itu,” jelas Jokowi, saat ditanya mengenai isu intervensi politik soal penetapan Plate menjadi tersangka.

    Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo sempat bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi setelah mendampingi rombongan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Hary mengaku ada urusan lain dengan Jokowi usai acara PSMTI.

    “Saya ada urusan lain tadi dengan Bapak Presiden, tadi sebentar setelah acara PSMTI,” terang Hary Tanoe kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/5/23).

    Baca juga : Usai Disambangi Fadli Zon, Ulama Terkemuka Suriah Doakan Prabowo Jadi Presiden

    Adapun pertemuan Hary Tanoe dan Jokowi ini adalah yang kedua kalinya setelah Lebaran 2023. Hary pun menepis pertemuan tersebut berkaitan dengan tawaran posisi Menkominfo.

    “Waa ada lagi. Itu kan rumor, katanya siapa itu,” kata Hary.

    Hary menegaskan bahwa dirinya tidak menyerahkan apa-apa ketika bertemu Jokowi. Selain itu, Hary mengaku sedang fokus untuk membangun Perindo.

    “Oh tidak, saya hanya cukup membangun Partai Perindo. Sebab, membangun partai itu perlu konsentrasi dan fokus, jadi saya, tugas saya membangun partai supaya bisa menjadi partai yang besar,” ucap Hary, ketika ditanya apakah dia sendiri yang ditunjuk untuk mengisi slot menteri.

  • Dukung Kasus Johnny Plate Dibuka Transparan, NasDem Ingatkan Kejagung Tak Tebang Pilih

    Dukung Kasus Johnny Plate Dibuka Transparan, NasDem Ingatkan Kejagung Tak Tebang Pilih

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana Kejaksaan Agung memeriksa aliran dana korupsi pembangunan Base Transciever Station (BTS) milik Bakti Kominfo yang menjerat kader partai NasDem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate. Surya Paloh justru mendorong Kejaksaan Agung agar membuka aliran dana tersebut secara transparan.

    “Itu bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya, sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya,” ungkap Paloh dalam konferensi pers, pada Rabu (17/5/23), seperti dilansir Tempo.co.

    “Periksa seluruh kemungkinan, mulai dari ujung kiri hingga ujung kanan,” imbuh Paloh.

    Baca juga : Penelitian ICRS UGM dan PGI Ungkap Potensi Polarisasi Pemilu 2024 Terkait Lemahnya Kebebasan Beragama

    Paloh pun berharap Kejaksaan Agung tidak melakukan tebang pilih dalam kasus korupsi ini. Dia juga meminta penanganan kasus ini dilakukan secara tuntas.

    “Berikan juga hukuman yang setimpal tanpa ada lex spesialis, dalam artian privilege si A boleh diperiksa, tapi si C tidak boleh diperiksa,” terang Paloh.

    Tidak hanya itu, Paloh berharap Kejaksaan Agung dapat bekerja secara profesional dalam mengemukakan transparansi kasus korupsi ini. Paloh menegaskan bahwa penanganan kasus ini tak boleh ada intervensi dari pihak mana pun.

    Baca juga : Menteri NasDem Jadi Tersangka Korupsi, Anies Tak Khawatir Elektabilitasnya Tergerus

    “Dan juga (jangan ada intervensi) kepentingan politik mana pun, kenapa kita tak berikan dukungan sepenuhnya,” tutur Paloh.

    Paloh menyebut pihaknya mendukung total Kejaksaan Agung dalam menelusuri aliran dana korupsi ini.

    Untuk diketahui, Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami aliran dana proyek Bakti Kominfo tersebut ke Johnny G Plate. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadhi mengaku masih belum bisa membuka aliran dana tersebut.

    Baca juga : Tolak Bahas Peluang Ahok di Pilkada DKI 2024, PDIP: Kami Fokus Dulu Urus Pilpres

    “Mengenai aliran dana dan sebagainya tentu saja saat ini masih kami dalami,” jelas Kuntadhi di kantornya, Jakarta, Rabu (17/5/23).

    Kuntadhi mengeklaim membuka kemungkinan soal adanya tersangka lain dalam kasus ini. Dia memaparkan bahwa Kejaksaan Agung masih melakukan pengumpulan bukti untuk mencari aliran dana serta pelaku lain di kasus tersebut.

    “Jika nanti ketemu, pasti kami akan sampaikan,” ucap Kuntadhi.

  • Kominfo Bangun Super WiFi Gratis di Labuan Bajo

    Kominfo Bangun Super WiFi Gratis di Labuan Bajo

    TIKTAK.ID – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate, pada Kamis (25/9/20) lalu, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah membangun fasilitas Super WiFi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ia memaparkan, terdapat 23 titik Super WiFi yang dibangun sebagai pilot project.

    Johnny menyebut 20 titik di antaranya sudah aktif, sedangkan 3 titik lainnya tengah dalam pemasangan. Menurutnya, proyek ini turut melibatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dalam membangun infrastruktur Super WiFi itu.

    Lebih lanjut, dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur pekan lalu, Johnny berharap akses internet gratis Super Wifi dapat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi digital, sosial, politik, dan pertahanan.

    “Kalau dari operator itu kan berbayar, tapi yang dari Kominfo ini gratis. Dibayar oleh negara melalui Kominfo,” tutur Johnny.

    Sementara itu, Kepala Divisi Infrastruktur Backbone Badan Akesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Feriandi Mirza menjelaskan Super WiFi merupakan teknologi WiFi yang jangkauannya lebih luas dibandingkan WiFi konvensional. Ia mengklaim Super WiFi dapat menjangkau hingga 500 meter atau lebih, apabila tidak terhambat dengan penghalang apapun.

    “Kalau WiFi yang pada umumnya digunakan, mungkin hanya bisa menjangkau sekitar 50 meter secara optimal. Tapi dengan Super WiFi bisa menjangkau sampai 500 meter,” ujar Mirza, seperti dilansir KompasTekno, Selasa (29/9/20).

    Mirza menyatakan kapasitas penggunaan Super WiFi bergantung pada jumlah kapasitas maksimal dari backhaul yang tersedia. Perlu diketahui, backhaul merupakan jaringan perantara yang menghubungkan backbone (jaringan utama) dengan pemancar.

    “Kapasitas penggunaannya tergantung kapasitas backhaul, jadi semakin besar kapasitas backhaul-nya, maksimal penggunaannya juga akan naik,” terang Mirza. Super WiFi sendiri akan menggunakan frekuensi unlicensed band pada spektrum 2,4 GHz.

    Diketahui pendanaan proyek ini diperoleh dari Universal Service Obligation (USO). Dana tersebut berasal dari setoran para pelaku bisnis telekomunikasi setiap kuartal dengan besaran 1,25 persen dari pendapatan kotor. Tidak hanya itu, BAKTI juga akan bermitra dengan dua perusahaan penyedia layanan ISP, yakni Telkom dan PT. Dwi Tunggal Putra (DTP).

    “Tentu saja dengan perusahaan ISP yang mempunyai solusi Super WiFi. Kini sudah ada dua perusahaan yang melakukan POC Super WiFi dengan BAKTI, yakni DTP dan Telkom,” ucap Mirza.

  • Jika Axiata Caplok Operator Seluler Indonesia, Kominfo akan Evaluasi Izin Penggunaan Frekuensinya

    Jika Axiata Caplok Operator Seluler Indonesia, Kominfo akan Evaluasi Izin Penggunaan Frekuensinya

    TIKTAK.ID – Axiata Group, induk operator XL Axiata, merencanakan akuisisi salah satu operator seluler di Indonesia. CEO Axiata Group, Jamaludin Ibrahim mengungkapkannya langsung dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Reuters.

    Menurut Jamaludin, kini pihak Axiata Group melangsungkan pembicaraan untuk akuisisi dengan operator seluler Indonesia.

    Jamaludin tak menyebut operator yang dimaksudkan, sebatas menyebut operator tersebut punya bisnis serta jumlah pelanggan lebih sedikit.

    Terhadap kabar tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate memastikan jika ada dua operator seluler yang bersatu, maka Pemerintah akan mengevaluasi izin penggunaan spectrum antara keduanya.

    Menurut Johnny, hal tersebut ditempuh untuk menghindari terjadinya monopoli. Ia mengutarakan, pada prinsipnya, operator seluler menggunakan spektrum frekuensi radio, bukan sebagai aset milik perusahaan, melainkan Pemerintah.

    “Jadi, andai terdapat dua perusahaan yang mempunyai izin penggunaan bergabung, Pemerintah memiliki kewenangan melakukan evaluasi atas izin yang diberikan dari yang semula dua entitas menjadi satu entitas,” terang Johnny saat dihubungi KompasTekno, Rabu (27/5/20).

    Pada tahun 2014 silam, pernah terjadi hal yang mirip yakni saat Axis diakuisisi XL Axiata. Menkominfo Tifatul Sembiring saat itu, mengizinkan Axis dicaplok XL Axiata.

    Tetapi, izin Menkominfo diperoleh dengan syarat XL Axiata wajib mengembalikan spektrum 10 Mhz pada frekuensi 2.100 milik Axis kepada Pemerintah. Sehingga hanya spektrum milik Axis di frekuensi 1.800 Mhz yang didapatkan XL Axiata.

    Kewenangan Pemerintah tersebut terdapat pada PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.

    Pada pasal 25 ayat 1 disebutkan “Pemegang alokasi frekuensi radio tidak dapat mengalihkan alokasi frekuensi radio yang telah diperolehnya kepada pihak lain”.

    Kemudian pada ayat 2 menyebutkan, “Izin stasiun radio tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali ada persetujuan dari Menteri”.

    “Evaluasi tersebut salah satunya ialah untuk melihat komitmen pembangunan yang akan dilakukan dan berapa besar frekuensi yang dibutuhkan untuk mencapai komitmen pembangunan,” lanjut Menkominfo.

    Menurut Johnny, evaluasi dapat menghitung seberapa besar frekuensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.