Tag: mantan Panglima TNI

  • Gatot Nurmantyo Ingatkan Polri: Anggota KAMI Jutaan, Gak Fair Kalau Semua Kejahatan Dikaitkan ke KAMI

    Gatot Nurmantyo Ingatkan Polri: Anggota KAMI Jutaan, Gak Fair Kalau Semua Kejahatan Dikaitkan ke KAMI

    TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyesalkan langkah Bareskrim Polri menangkap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Salah satu Presidium KAMI itu menilai penangkapan tersebut terkesan dipaksakan.

    “Saya menyesalkan penangkapan pengurus KAMI yang terkesan sangat dipaksakan,” kata Gatot dalam kanal Refly Harun di YouTube yang dikutip pada hari ini, Minggu (18/10/20).

    Oleh karena itu, Gatot mengimbau Polri bertindak profesional dalam melindungi masyarakat maupun menjaga keamanan dan ketertiban umum.

    Baca juga : Putra Sulung Amien Rais Jadi Korban Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali

    Alumnus Akmil 1982 itu menegaskan, tugas polisi bukan menangkap aktivis yang lantang mengkritisi Pemerintah.

    “Saya mengimbau agar Kepolisian Republik Indonesia bertindak profesional karena masyarakat sudah cerdas. Masyarakat melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepolisian,” ucapnya.

    Meski begitu, Gatot mengaku menghormati proses hukum yang sedang berjalan terhadap para aktivis KAMI. Menurutnya, KAMI akan memberikan pendampingan kepada aktivisnya yang ditangkap polisi.

    Baca juga : Viral, Cuitan Jokowi Kutip Komentar Bank Dunia Soal Omnibus Law jadi Trending Topic

    “KAMI menghormati proses hukum yang dilakukan kepolisian. KAMI akan melakukan pendampingan sampai tuntas,” terangnya.

    Dalam video itu Gatot juga menegaskan bahwa KAMI tidak ikut dalam demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja, apalagi mengajak pendemo bertindak anarkistis. Sebab, apa pun yang menjadi keputusan KAMI pasti ditandatangani oleh tiga Presidium.

    Di luar itu, kata Gatot, aspirasi yang disampaikan secara perorangan bukan atas nama KAMI.

    Baca juga : Pakar Hukum Tata Negara: Pengesahan UU Ciptaker Jokowi, Praktik Legislasi Terburuk Pasca Reformasi

    “Kalau semua dikaitkan dengan KAMI, ya enggak bisa begitu juga. KAMI ini anggotanya jutaan, nanti kalau ada yang maling dibilang KAMI, rampok dibilang KAMI, enggak fair itu namanya,” tegasnya.

  • Dibentak Polisi, Rombongan Gatot Gagal Jenguk Jumhur Cs

    Dibentak Polisi, Rombongan Gatot Gagal Jenguk Jumhur Cs

    TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo ditemani sejumlah tokoh senior yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), diketahui mendatangi Markas Besar Polri di Jakarta pada Kamis (15/10/20) siang.

    Maksud kedatangan Gatot untuk menjenguk tiga petinggi KAMI yang telah ditahan dengan tuduhan menggerakkan aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Cipta Kerja di berbagai daerah. Tiga petinggi KAMI yang ditangkap itu yakni Jumhur Hidayat, Anton Permana dan Syahganda Nainggolan.

    Namun, terlihat belasan polisi di lobi Gedung Bareskrim yang sedang memantau pergerakan Gatot dan tokoh senior KAMI. Kemudian Gatot dan para elite KAMI sempat meladeni awak media untuk wawancara, tetapi sepanjang sesi wawancara, polisi berkali-kali menyela dengan alasan protokol kesehatan.

    Baca juga : Prabowo: Sabar, Kita Coba Dulu UU Cipta Kerja, jika Tidak Bagus Kita Bawa ke MK!

    Begitu tanya jawab dengan wartawan selesai, para elite KAMI lantas segera beranjak untuk menjenguk rekan mereka di ruang tahanan di markas Bareskrim Polri. Akan tetapi, ketika sampai di pintu masuk, mereka diadang oleh petugas polisi yang sedang berjaga.

    Tim kuasa hukum aktivis KAMI yang dipimpin Ahmad Yani pun sempat bernegosiasi dengan petugas polisi, dan menyampaikan niat untuk menjenguk rekannya. Akan tetapi, polisi tetap tidak mengabulkan keinginan itu. Polisi berdalih terlalu banyak orang yang datang, sehingga tak sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Oleh sebab itu, adu mulut pun terjadi.

    “Saya dengar, tapi tetap tidak bisa,” ujar seorang polisi di pintu masuk dengan nada meninggi, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Tak Hadiri Undangan Anggota DPRD DKI, Ahok Titip Salam ke Anies

    “Kami hanya mau menjenguk,” ucap seorang dari rombongan KAMI.

    “Saya tahu. Saya polisi!” jawab aparat yang menjaga pintu masuk itu dengan nada keras.

    Kemudian suasana makin ricuh. Lensa-lensa kamera para wartawan yang berada di sana menyorot ke pertikaian kata tersebut. Tak lama, Gatot segera meninggalkan lokasi tanpa memberi pernyataan. Sejumlah wartawan ikut mengejarnya ke luar gedung.

    Halaman selanjutnya…

  • Tak Inginkan Jabatan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo Minta Ketua DPR Robek Surat Penunjukan dari Jokowi

    Tak Inginkan Jabatan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo Minta Ketua DPR Robek Surat Penunjukan dari Jokowi

    TIKTAK.ID – Gatot Nurmantyo secara blak-blakan mengungkapkan detik-detik penunjukannya sebagai calon tunggal Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menuturkan, pada suatu sore dirinya sedang berada di Denmark ketika Ketua DPR RI kala itu, Setya Novanto atau biasa disapa Setnov menghubunginya.

    Melalui sambungan telepon, Gatot menyebut Setnov memberi bocoran bahwa Jokowi telah berkirim surat kepada DPR. Ia mengatakan isi surat tersebut yakni Jokowi mengajukan nama Gatot sebagai calon tunggal Panglima TNI.

    “Ketika itu, dia bilang begini ‘Pak Gatot, saya dapat surat dari presiden. Singkatnya presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot KSAD sebagai calon tunggal Panglima TNI’,” ujar Gatot menirukan ucapan Setnov dalam wawancara bersama tvOne, seperti dilansir Kompas.tv, Jumat (25/9/20).

    Baca juga : Buntut Dangdutan Saat Pandemi, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot, Wakil Ketua DPRD Terancam Pidana

    Kemudian usai membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, kata Gatot, Setnov pun bertanya kepada dirinya terkait tindak lanjut dari surat Jokowi tersebut.

    “Setelah itu beliau tanya, ‘surat ini harus saya apakan?’” ucap Gatot.

    Gatot mengklaim dirinya memberikan dua pilihan kepada Setnov. Pertama, tanpa diduga Gatot menyarankan Setnov untuk merobek surat dari Jokowi tersebut. Bahkan tak hanya dirobek, Gatot juga meminta Setnov untuk membuang surat tersebut ke tong sampah setelah dirobek. Sedangkan pilihan kedua, Gatot menyerahkan kepada Setnov untuk diapakan surat tersebut.

    Baca juga : Gatot Nurmantyo Prediksi Bakal Terjadi Pertumpahan Darah Jika RUU HIP Disahkan DPR dan Pemerintah

    Halaman selanjutnya…

  • Pengamat Ungkap 6 Hal Terkait Kegaduhan yang Dibuat Gatot Nurmantyo, Ini Tujuan Akhirnya

    Pengamat Ungkap 6 Hal Terkait Kegaduhan yang Dibuat Gatot Nurmantyo, Ini Tujuan Akhirnya

    TIKTAK.ID – Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengklaim bahwa dirinya diberhentikan sebagai Panglima TNI terkait kebijakannya meminta seluruh prajurit TNI menonton film G30S PKI. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebut Gatot tengah memainkan politik playing victim atau berlagak menjadi korban.

    “Jika memang benar pernyataan Gatot yang mengatakan dia diberhentikan menjadi Panglima karena memutar film G30S PKI, maka patut diduga Gatot sedang memainkan gaya politik playing victim,” ujar Karyono, seperti dilansir Jpnn.com, Jumat (24/9/20).

    Karyono mengatakan, dengan memainkan politik playing victim, Gatot ingin mengesankan dirinya dianiaya Pemerintah.

    Baca juga : Makjleb! Alasan Sesungguhnya Febri Diansyah Mundur dari KPK ini Kagetkan Publik

    “Intinya, Gatot sedang membangun opini publik seolah ia menjadi pihak yang teraniaya,” terang Karyono.

    Ia juga menilai pernyataan Gatot yang meminta penayangan kembali film G30S PKI, merupakan strategi propaganda. Menurutnya, strategi itu yang dijadikan jualan untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat politik. Ia melanjutkan, dengan propaganda ini diharapkan dapat membangun empati dan simpati.

    Kemudian Karyono menyatakan gaya politik Gatot yang getol menggunakan narasi Komunis dan PKI mirip dengan gaya politik orde baru.

    “Gaya politik Orde Baru memang gemar jualan isu Komunis atau PKI,” kata Karyono.

    Baca juga : Tak Diduga, Pidato Perdana Jokowi di Sidang Umum PBB Senada Seirama dengan Erdogan

    Halaman selanjutnya…

  • Minta Gatot Tak Goreng Isu PKI, PKB: Silahkan Kalau Mau Nyapres

    Minta Gatot Tak Goreng Isu PKI, PKB: Silahkan Kalau Mau Nyapres

    TIKTAK.ID – Belakangan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo menjadi sorotan karena mengaitkan penggantian dirinya sebagai Panglima TNI dengan perintah menonton film G30S/PKI. Merespon hal itu, PKB menilai Gatot hanya menggoreng isu PKI untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden (Capres) pada 2024.

    “Sebagian orang mengatakan Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau ingin nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” ujar Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid kepada wartawan, seperti dilansir Detik.com, Kamis (24/9/20).

    Jazilul menyatakan alasan Gatot mengungkit isu PKI tidak relevan lagi. Namun di sisi lain, ia juga mengimbau agar semua pihak tetap harus waspada terhadap ancaman PKI.

    Baca juga : Mengerikan, Begini Prediksi Anies Soal Peningkatan Kasus Corona di DKI Hingga November

    “Demikian juga, sudah tidak relevan lagi kalau membahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Tugas panglima kan bukan ngurusi film saja,” ucap Jazilul.

    “Menurut saya, G30S/PKI itu peristiwa politik kelam dan menyakitkan. Jas merah (jangan sekali-kali melupakan sejarah). Kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI,” imbuhnya.

    Kemudian Jazilul menilai film G30S/PKI masih perlu diputar. Mengenai akurasi film tersebut, Wakil Ketua MPR itu pun menilai film sejarah punya beragam versi.

    Baca juga : Dulu Keras Serang Jokowi, Kini Fahri Hamzah Bela Gibran, Ternyata ini Alasannya

    “(Film G30S/PKI) memang perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, begitu pula soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, jadi silakan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” tutur Jazilul.

    Seperti diberitakan sebelumnya, melalui channel YouTube Hersubeno Point seperti dikutip pada Rabu (23/9/20), Gatot mulanya menyinggung berita pada 2017 soal generasi muda tidak percaya adanya PKI. Ia pun mengungkapkan soal arahannya untuk menonton film “G30S/PKI” menjadi alasan ia dicopot dari jabatannya sebagai Panglima TNI.

    “Ketika saya masih menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya. Maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film ‘G30S/PKI’. Pada saat itu, saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI. Ia menyampaikan, ‘Pak Gatot, hentikan itu, karena kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti’,” jelas Gatot.

    Baca juga : Pencalonan Keponakan SBY Dikaitkan Dinasti Politik, Demokrat: Itu Permainan Lama

    “Saya bilang kepada dia, terima kasih. Tapi di situ tetap saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Dan memang benar, saya kemudian diganti,” tukasnya.

  • Respons Lengkap Istana Atas Tuduhan Gatot Nurmantyo

    Respons Lengkap Istana Atas Tuduhan Gatot Nurmantyo

    TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sempat mengungkapkan beberapa poin pernyataan. Gatot menyampaikan hal itu melalui kanal Hersubeno di YouTube.

    Poin yang disampaikan Gatot yakni ia mengaku sudah mengendus gerakan kebangkitan Komunis sejak 2008 dan sampai sekarang semakin nyata terlihat.

    Ketika masih menduduki jabatan Panglima TNI, ia mengaku sudah berupaya “membungkus” gerakan kebangkitan PKI itu. Namun Gatot malah dicopot dari jabatannya.

    Baca juga : Usulkan Pilkada Ditunda, Ketum PBNU: Politik Bisa Ditunda, Keselamatan Nyawa Tidak Bisa

    Gatot menilai upaya membangkitkan PKI salah satunya dengan mengganti Hari Kelahiran Pancasila menjadi 1 Juni. Selain itu, Gatot juga mengaitkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan kebangkitan Komunis. Padahal menurutnya, RUU HIP sangat bertentangan dengan UUD 1945.

    Kemudian pihak Istana merespons pernyataan Gatot. Kantor Staf Presiden (KSP) menyangkal pernyataan Gatot yang mengaitkan pencopotannya dari jabatan Panglima TNI dengan kegetolannya menginstruksikan pemutaran film G30S PKI.

    Mengutip Jpnn.com, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan pemberhentian Gatot dari jabatan Panglima TNI didasari usia tokoh kelahiran 13 Maret 1960 itu telah memasuki masa pensiun.

    Baca  juga : Inilah Jawaban JK Saat Ditanya Lebih Enak Jadi Wapres Zaman SBY atau Jokowi

    “Masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran (film) G30S,” ujar Donny, Rabu (23/9/20).

    Donny menjelaskan, semua pimpinan di TNI maupun Polri pasti akan diganti apabila memasuki masa pensiun. Ia pun menegaskan bahwa Gatot tidak diberhentikan di tengah masa jabatan.

    Lebih lanjut, pihak KSP menilai Gatot sengaja mengembuskan isu PKI jelang 30 September.

    Baca juga : Gara-gara ini Novel Bamukmin Sebut Sandiaga Pengkhianat

    “Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa. Apalagi ketika menjelang 30 September,” terang Donny.

    “Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik. Ada pula suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap Pemerintah berkaitan PKI,” imbuhnya.

    Halaman selanjutnya…

  • Susun ‘Formasi Tempur’ Baru Gerindra, Prabowo Rangkul Cucu Pendiri NU hingga Istri Mantan Panglima

    Susun ‘Formasi Tempur’ Baru Gerindra, Prabowo Rangkul Cucu Pendiri NU hingga Istri Mantan Panglima

    TIKTAK.ID – Partai Gerindra secara resmi telah mengumumkan susunan baru kepengurusan partai untuk periode 2020-2025. Pengurus baru Gerindra ini merupakan hasil dari Kongres Luar Biasa Partai Gerindra yang digelar 8 Agustus lalu di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

    Dalam kepengurusan baru Gerindra, ada beberapa nama baru masuk dalam posisi struktur pimpinan partai, di antaranya istri mantan Panglima TNI Almarhum Djoko Santoso, Angki Retno Yudianti Djoko Santoso.

    Angki ditunjuk sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Selain Angki, ada pula nama cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari, Muhammad Irfan Yusuf Hasyim atau akrab disapa Gus Irfan sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Agama Partai Gerindra.

    Baca juga : Inikah Penyebab Utama Arief Poyuono Akhirnya Ditendang Keluar oleh Gerindra?

    Sementara itu, putri dari adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda, Perempuan dan Anak DPP Partai Gerindra. Seperti diketahui, saat ini Saraswati menjadi calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.

    Pengumuman pengurus baru disampaikan oleh Ahmad Muzani dalam rekaman video yang diterima, Sabtu (19/9/20).

    Berikut ini “formasi tempur” baru Partai Gerindra hasil racikan Prabowo selengkapnya:

    Baca juga : Rilis Pernyataan Sikap, PBNU Desak Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020

    Ketua Dewan Pembina: Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Rachmawati Soekarnoputri

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Hashim Djojohadikusumo

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Sandiaga Salahuddin Uno

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Ahmad Muzani

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Sufmi Dasco Ahmad

    Baca juga : Publik Heboh Soal ‘Pemerintah Pusat vs PSBB Jakarta’, Begini Respons Airlangga Hartarto

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Edhy Prabowo

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Fadli Zon

    Wakil Ketua Dewan Pembina: Desmond J Mahesa

    Halaman selanjutnya…

  • Jadi Bahan Sindiran Megawati, Ternyata Hanya Segini Elektabilitas Gatot Nurmantyo

    Jadi Bahan Sindiran Megawati, Ternyata Hanya Segini Elektabilitas Gatot Nurmantyo

    TIKTAK.ID – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyindir tokoh yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan berkeinginan menjadi Presiden Republik Indonesia. Gatot Nurmantyo sebagai salah satu sosok deklarator KAMI pernah masuk bursa calon presiden (Capres), tetapi elektabilitasnya rendah.

    Mengacu survei terkini Lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang diluncurkan pada Selasa (21/7/20), Gatot menempati urutan ke-9 tokoh-tokoh yang masuk bursa Capres. Elektabilitas mantan Panglima TNI itu hanya 1,4%.

    Urutan puncak kandidat Capres dalam Pilpres 2024 menurut survei Indikator ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lalu dibuntuti oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    Baca juga : Permintaan ‘Nyeleneh’ Anies ke PUPR: Sepeda Masuk Tol Dalam Kota. Bakal Ditolak atau Diterima?

    Survei berlangsung selama 13-16 Juli 2020. Sampel survei ini mencapai 1.200 responden yang diperoleh secara acak melalui kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dijalani Indikator Politik Indonesia selama kurun Maret 2018 sampai Maret 2020.

    Total sampel yang ditentukan secara acak untuk ditelepon sejumlah 5.872 data, dan yang berhasil diwawancarai selama durasi survei sampai selesai, yaitu sejumlah 1.200 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) mencapai ±2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel diperoleh dari semua provinsi yang tersebar secara proporsional.

    Survei tentang Capres pilihan berlangsung dengan menyebutkan 15 nama untuk dipilih responden. Pertanyaan survei dikemas demikian: “Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang Ibu Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?”

    Baca juga : Gara-gara Covid-19, Jokowi Putuskan Cuti Bersama Selama 11 Hari

    Hasil survei dalam menjawab pertanyaan tersebut terbagi dalam persentase berikut ini:

    – Ganjar Pranowo 16,2%
    – Anies Baswedan 15%
    – Prabowo Subianto 13,5%
    – Sandiaga Salahuddin Uno 9,2%
    – Ridwan Kamil 8,6%
    – Agus Harimurti Yudhoyono 6,8%
    – Khofifah Indar Parawansa 3,6%

    Baca juga : Benarkah Sepucuk Senjata Mengarah ke Perut Jokowi Saat Pimpin Upacara 17 Agustus 2020?
    – Puan Maharani 2%
    – Gatot Nurmantyo 1,4%
    – Tito Karnavian 1,3%
    – Erick Thohir 1%
    – Mahfud MD 0,8%
    – Airlangga Hartarto 0,3%
    – Budi Gunawan 0,2%
    – Muhaimin Iskandar 0,2%
    – Tidak Tahu/Tidak Jawab 19,9%

  • Gatot Nurmantyo Blak-blakan Soal Tuduhan Mendukung Prabowo Saat Pilpres Hingga Menolak Tawaran Jokowi jadi Menhan

    Gatot Nurmantyo Blak-blakan Soal Tuduhan Mendukung Prabowo Saat Pilpres Hingga Menolak Tawaran Jokowi jadi Menhan

    TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo membantah mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Hal itu diungkapkannya dalam tayangan eTalk Show di TvOne, seperti dilansir Tribunnews.com, Kamis (20/8/20). Mantan Panglima TNI itu menyatakan bahwa dirinya bersikap netral saat Pilpres.

    Gatot juga membantah kehadirannya dalam acara pasangan calon tersebut berarti dukungan.

    Selain itu, Gatot juga mengklaim sempat menolak tawaran jabatan Menteri Pertahanan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Baca juga : Pengacara ini Duga Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung ‘Skenario Hancurkan Dokumen dan Bukti’ Mega Kasus Djoko Tjandra dan Jiwasraya

    “Saya pernah ditawari pada zamannya Pak Jokowi, untuk menjadi Menteri Pertahanan menggantikan Pak Ryamizard,” ujar mantan Panglima TNI kelahiran Tegal, 60 tahun lalu itu.

    Gatot mengatakan mengapresiasi tawaran itu, namun ia menolaknya.

    “Saya menolak. Saya bilang, ‘Tidak ada satu pun Panglima TNI yang bermimpi menjadi Menteri Pertahanan, tetapi di sisa waktu saya di Panglima TNI saya akan menularkan tentang moral dan etika’,” ucap Gatot.

    Baca juga : Dicap Koalisi Orang Kalah di Pilpres 2019, KAMI: Yang Kalah itu Prabowo Subianto

    Gatot pun mengungkapkan alasannya menolak jabatan tersebut. Ia menyatakan sebelumnya merasa selalu terkesan bertentangan dengan Menteri Pertahanan yang saat itu menjabat.

    “Selama ini, di media seolah saya bermusuhan dengan Menteri Pertahanan karena saya diajak latihan di Laut China Selatan dengan tentara China, dan saya tidak mau,” kata Gatot.

    “Saya membela Pemerintah, karena Pemerintah mengatakan di Laut China Selatan harus kondusif. Kalau latihan ‘kan enggak kondusif. Makanya kayak marah gitu, padahal enggak ada apa-apanya,” jelas Gatot.

    Baca juga : Nasib Pesawat N250 Habibie yang Berakhir di Museum

    Oleh karena itu, Gatot pun merasa perlu menolak tawaran Jokowi lantaran tak ingin terkesan menghendaki jabatan.

    “Kalau saya terima, maka seolah-olah kalau kamu ingin jabatan sogok atasanmu supaya atasanmu digantikan,” terangnya.

    Seperti diketahui, tahun 2014 lalu, Gatot Nurmantyo ditunjuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, Gatot merupakan KSAD ke-30.

    Pada 8 Juli 2015, Presiden Jokowi melantik Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memangku jabatan sebagai Panglima TNI menggantikan posisi Jenderal TNI Moeldoko. Dengan begitu, Gatot menjadi Panglima TNI ke-16.

  • Datangi Rumah Duka Djoko Santoso, Prabowo-Sandi Kompak Berkemeja Putih dan Peci Hitam

    Datangi Rumah Duka Djoko Santoso, Prabowo-Sandi Kompak Berkemeja Putih dan Peci Hitam

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno mendatangi rumah duka mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso di Jalan Bambu Apus Raya, Jakarta Timur, Minggu (10/5/20).

    Prabowo datang dengan mengenakan pakaian safari putih dengan celana bahan panjang cokelat, serta peci hitam. Ia terlihat bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono dan pejabat Kementerian Pertahanan.

    Begitu tiba di lokasi, Prabowo langsung menuju ke ruang tamu dan memberikan salam kepada warga dan anggota keluarga almarhum Djoko yang telah hadir. Kemudian Menteri Pertahanan itu langsung duduk di depan peti jenazah Djoko.

    Baca juga: Prabowo Tidak Tinggalkan Kivlan Zen, Hanya Jaga Jarak karena Perhitungan Politik Tertentu

    Selang beberapa waktu, Sandiaga Uno juga tampak hadir di lokasi rumah duka. Ia mengenakan pakaian serupa seperti yang dipakai Prabowo.

    Perlu diketahui, Djoko sendiri aktif di dunia politik dengan menjadi anggota Dewan Pembina Partai Gerindra setelah menjadi purnawirawan TNI. Djoko bahkan menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo dan Sandiaga pada saat pemilihan presiden 2019 silam.

    Halaman selanjutnya…