TIKTAK.ID

Tag: Djarot Saiful Hidayat

  • Pj Gubernur Teguh Setyabudi Hadirkan 6 Eks Gubernur Jakarta, Ini Kata Pengamat

    Pj Gubernur Teguh Setyabudi Hadirkan 6 Eks Gubernur Jakarta, Ini Kata Pengamat

    TIKTAK.ID – Jelang pergantian tahun 2025, momen langka terjadi di Balai Kota DKI Jakarta. Para mantan Gubernur DKI Jakarta tampak berdatangan ke Balai Kota untuk menghadiri acara Bentang Harapan JakASA.

    Terlihat enam mantan Gubernur yang hadir, mulai dari Sutiyoso (periode 1997-2007), Fauzi Bowo (2007-2012), Basuki Tjahaja Purnama (2014-2016), Sonny Sumarsono (Plt Gubernur 2016-2017), Djarot Saiful Hidayat (2017), hingga Anies Rasyid Baswedan (2017-2022). Dalam acara itu, hanya Joko Widodo dan Heru Budi Hartono yang berhalangan hadir.

    Para kontestan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024 juga ikut merapat. Pasangan terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno hadir bersama. Kandidat lain diwakili oleh Suswono dan Kun Wardhana. Terdapat pula Menteri Agama, Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Desa yang juga mantan Wakil Gubernur Jakarta, Ahmad Riza Patria.

    Baca juga : Anggota DPR Desak Penggunaan Senjata Api di TNI Diperketat

    Kumpulnya para tokoh itu pun membuat Pj. Gubernur Teguh Setyabudi menuai pujian. Pakar politik lokal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yogi Setya Permana, menyebut Teguh sukses menunjukkan kepiawaiannya dalam memimpin Jakarta di masa transisi.

    “Satu hingga dua tahun terakhir Pj. Kepala Daerah selalu menjadi sorotan lantaran banyak cerita kontroversi soal netralitas dalam kontestasi Pemilu. Bertemunya para elite politik Jakarta sekalipun pernah berseberangan dan berkontestasi dalam pentas elektoral tidak mungkin terjadi bila Pak Pj. Teguh gagal menjaga integritasnya dalam Pemilukada kemarin. Jadi sudah selayaknya kita apresiasi,” ungkap Yogi dalam keterangan tertulis, pada Senin (6/1/25), seperti dilansir detikcom.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro mengakui tidak mudah bisa mengumpulkan para tokoh politik tersebut, namun Teguh berhasil melakukannya.

    Baca juga : Kelebihan PPN 12%, Pembeli Berhak Minta Pengembalian Pada Penjual

    “Kegiatannya patut diapresiasi karena membawa misi mempersatukan elite dan publik usai berkontestasi dalam Pilkada,” ujar Agung.

    Agung lantas mengapresiasi pelaksanaan Bentang Harapan JakASA yang menurutnya penting bagi Jakarta menjelang perayaan lima abad.

    “Kegiatan ini meningkatkan public awareness warga Jakarta mengenai Jakarta di masa lalu, kini, dan nanti,” sambungnya.

    Seniman muda Betawi, Muhammad Amrullah atau yang dikenal Kojek Rap turut memuji Teguh. Dia menyatakan berbagai capaian yang ada di Jakarta tentunya tidak lepas dari para pemimpin Jakarta dari waktu ke waktu.v

  • Dianggap Langgar Kode Etik dan AD/ART, Effendi Simbolon Dipecat PDIP

    Dianggap Langgar Kode Etik dan AD/ART, Effendi Simbolon Dipecat PDIP

    TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui telah secara resmi memecat Effendi Simbolon, setelah politisi tersebut mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

    Pemecatan tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Ia mengakui Effendi sudah tidak menjadi kader PDIP lagi, lantaran melanggar kode etik dan AD/ART partai.

    “Benar (PDIP memecat Effendi Simbolon karena mendukung RK-Suswono),” ujar Djarot, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Sabtu (30/11/24).

    Baca juga : Usulan PDIP Agar Polri Kembali Dibawahi Kemendagri Panen Penolakan

    “Melanggar kode etik dan AD/ART partai,” imbuh Djarot.

    Adapun pemecatan Effendi tak lepas dari sikapnya dalam Pilgub Jakarta yang menyita perhatian publik beberapa waktu lalu. Effendi turut hadir saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu dengan calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil di Cempaka Putih, Jakarta, Senin (18/11/24) malam.

    Padahal, Effendi ketika itu masih berstatus kader PDIP yang mengusung Pramono Anung dan Rano Karno sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta.

    Tak hanya itu, manuver Effendi juga pernah menyita perhatian publik pada Pilpres 2024. Effendi mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, meski saat itu PDIP mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Baca juga : Update Kasus Mafia Judi Online Komdigi: 26 Tersangka dan 4 Buron

    Sekadar informasi, politisi bernama lengkap Effendi Muara Sakti Simbolon ini lahir di Banjarmasin, 1 Desember 1964. Dia mengenyam pendidikan sarjana di Manajemen Perusahaan Universitas Jayabaya pada 1982-1988 silam.

    Usai lulus, Effendi berkarier di sejumlah perusahaan swasta. Dia pun sempat menjadi konsultan PT Pupuk Kaltim pada 1997-1999. Setelah itu dia terjun ke dunia politik dengan menjadi kader PDIP, dan menjadi anggota DPR RI Fraksi PDIP selama empat periode sejak 2004.

    Saat menjadi anggota DPR, Effendi Simbolon kerap muncul di publik dengan pernyataan yang memicu kontroversi. Dia pernah menyebut TNI sebagai gerombolan dalam salah satu rapat di DPR pada 2022.

    Baca juga : Sebulan Jadi Presiden, Prabowo Bikin Utang RI Naik 1,02% Jadi Rp8.560 T

    “Kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, dan ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tak ada kepatuhan,” tutur Effendi pada rapat 5 September 2022.

    Effendi sendiri sempat diusung oleh PDIP untuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara pada 2013. Ketika itu, ia berpasangan dengan Jumiran Abdi yang merupakan politisi senior Sumatera Utara. Akan tetapi, pasangan Effendi-Jumiran kalah di Pilgub Sumut 2013.

  • Ingatkan Pemerintah Tak Memaksakan Pindah IKN, PDIP: Konsekuensi Kebijakan Terlalu Pede dan Tergesa-gesa

    Ingatkan Pemerintah Tak Memaksakan Pindah IKN, PDIP: Konsekuensi Kebijakan Terlalu Pede dan Tergesa-gesa

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengaku meragukan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara dalam waktu dekat. Sebab, dia menilai masih banyak yang belum siap. Djarot pun menyarankan Pemerintah untuk tidak terlalu memaksakan diri.

    “Saran dari saya sih jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, tapi ternyata belum juga,” ujar Djarot di Kompleks Parlemen DPR RI, pada Selasa (9/7/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Djarot menuding Pemerintah terlalu memaksakan memindahkan Ibu Kota ke IKN. Padahal nyatanya, kata Djarot, IKN belum siap, bahkan untuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Djarot lantas mencontohkan masih banyak yang perlu dipersiapkan di IKN, seperti listrik, air, dan infrastruktur.

    Baca juga : Infrastruktur Belum Siap, Jokowi Gagal Pindah Kantor ke IKN Bulan Ini

    “Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, khususnya di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” terang Djarot.

    Kemudian Djarot memprediksi proyek IKN bakal mengendur di Pemerintahan Prabowo Subiantro. Dia menerangkan bahwa beban anggaran IKN yang sangat besar akan berbenturan dengan anggaran program Makan Bergizi dari Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan tak mau memaksakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN melalui Keppres. Jokowi mengeklaim masih melihat situasi di lapangan.

    “Kita tak ingin memaksakan sesuatu yang, memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya juga dilihat,” tutur Jokowi setelah melepas bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin (8/7/24).

    Baca juga : Kaesang Tanggapi Usulan Gibran Segera Temui Puan

    “Keppresnya bisa sebelum, atau bisa setelah Oktober,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Jokowi sudah mengesahkan Undang-Undang Daerah Kekhususan Jakarta pada 25 April 2024, yang mengatur segala proses pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara atau IKN. Status Ibu Kota Negara tak akan berganti sebelum Presiden menerbitkan Keppres pemindahan Ibu Kota. Hal itu tertuang dalam Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ, sebagaimana dilansir salinan resmi dari aturan tersebut.

    “Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan”, begitu bunyi aturan tersebut.

  • Petinggi PDIP: Jokowi Tak Diundang Rakernas karena Langgar Konstitusi, Etika dan Moral

    Petinggi PDIP: Jokowi Tak Diundang Rakernas karena Langgar Konstitusi, Etika dan Moral

    TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk pertama kalinya tak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai dalam satu dekade terakhir. Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa Jokowi tidak diundang karena sudah menjadi sosok yang melanggar etika dan moral.

    “Jika ada di antara kita anggota partai yang kemudian melanggar konstitusi, melanggar etika dan moral, maka dia sudah bukan menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan,” ungkap Djarot di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Jumat (24/5/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Djarot mengeklaim PDIP selalu mengingatkan kadernya untuk menaati konstitusi. Dia pun menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum partai juga kerap memberikan pesan itu dalam berbagai kesempatan.

    Baca juga : Pidato di Rakernas PDIP, Megawati Sebut Dirinya Provokator Demi Kebenaran dan Keadilan

    Djarot menjelaskan bahwa walaupun tidak mengundang Jokowi, PDIP turut mengundang sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Termasuk, kata Jarot, partai tidak ketinggalan mengundang sejumlah elemen masyarakat.

    “Yang diundang yaitu sahabat-sahabat, para cendikiawan, para akademisi, para civil society, budayawan, serta masyarakat prodemokrasi yang betul-betul berjuang untuk menegakkan demokrasi yang jujur, adil, konstitusional, dan bermartabat,” tutur Djarot.

    Untuk diketahui, PDIP mengadakan Rakernas V mulai 25-26 Mei 2024. Rakernas V kali ini akan menjadi yang terakhir sebelum kongres partai yang digelar pada 2025 mendatang. Rakernas sendiri bakal menjadi forum partai berlambang Kepala Banteng itu untuk membahas tiga agenda utama, yang untuk pertama kalinya tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Baca juga : Pengamat Yakin PDIP Bakal Jadi Oposisi Usai Pidato Megawati di Rakernas

    Agenda pertama, terkait sikap politik PDIP. Agenda kedua Rakernas V PDIP yakni membahas program-program kerakyatan yang akan diusung PDIP, termasuk program untuk berbagai kelompok. Sedangkan agenda terakhir, membicarakan strategi pemenangan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Adapun pembahasan mengenai Pilkada dibagi ke dalam sejumlah subkelompok.

    Sementara itu, Jokowi tampak beraktivitas di Istana Yogyakarta di tengah acara pembukaan Rakernas V PDIP. Menurut Plt Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana, Jokowi akan menghadiri agenda internal.

    “Kegiatan Internal di Istana Jogja,” jelas Yusuf, mengutip CNNIndonesia.com, pada Jumat (24/5/24).

  • PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas Karena Menyibukkan Diri, Ngabalin: Jangan Sebar Berita Bohong Lagi

    PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas Karena Menyibukkan Diri, Ngabalin: Jangan Sebar Berita Bohong Lagi

    TIKTAK.ID – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin mengaku tidak sepakat dengan elite PDIP yang baru-baru ini mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak menyibukkan diri.

    Partai berlambang Kepala Banteng tersebut menggunakan alasan Jokowi sibuk dan menyibukkan diri, sebagai pertimbangan partai tak mengundang Presiden beserta Wakil Presiden dalam acara Rakernas V PDIP yang dijadwalkan pada 24-26 Mei mendatang.

    “Ya namanya juga Presiden, jadwalnya begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung Presiden menyibukan diri, namanya Presiden bagaimana tidak seabrek-abrek jadwalnya,” ujar Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (17/5/24), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Golkar Resmi Terbitkan Surat Rekomendasi Usung Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024

    Menurut Ngabalin, alasan PDIP tersebut mengada-ngada dan berpotensi memperkeruh suasana. Padahal, kata Ngabalin, Pilpres 2024 sudah berakhir dan KPU telah menetapkan pemenangnya.

    “Jangan begitu dong cara bicaranya ya,” tutur Ngabalin.

    Ngabalin melanjutkan bahwa Jokowi memang memiliki jadwal yang padat dalam kesehariannya. Dia menilai Jokowi sudah terbiasa dengan puluhan jadwal menanti untuk mengurusi masalah di seluruh penjuru provinsi.

    Baca juga : PDIP Klaim Jokowi Jelas dan Gamblang Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    Untuk itu, Ngabalin mengingatkan agar PDIP ataupun pihak lainnya tidak lagi mengada-ngada soal kesibukan Presiden Jokowi.

    “Jangan menyebar berita bohong lagi, situasinya juga sudah tenang toh. Pemilu sudah selesai, dan sudah ada presiden yang baru, tinggal dilantik,” ucap Ngabalin.

    Untuk diketahui, DPP PDIP memutuskan tidak mengundang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam agenda Rakernas V di Beach City Internasional Ancol, Jakarta Utara, pada 24-26 Mei 2024.

    Baca juga : Tolak Revisi UU Kementerian, PDIP: Bukan Untuk Mengakomodir Kekuatan Politik

    Ketua Steering Committee (SC) Rakernas, Djarot Saiful Hidayat menyebut Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri. Dia pun menyatakan partainya juga tidak mengundang Wakil Presiden, Ma’ruf Amin.

    Djarot lantas menyampaikan bahwa agenda Rakernas PDIP kali ini hanya untuk kalangan internal. Dia memaparkan pihaknya akan membahas sejumlah hal strategis, termasuk di antaranya sikap politik PDIP pada Pemerintahan mendatang hingga strategi pemenangan Pilkada 2024.

    Djarot pun menganggap Rakernas kali ini diadakan di tengah keprihatinan partainya terhadap sisi gelap kekuasaan. Dia mengeklaim pihaknya menyoroti berbagai upaya manipulasi hukum dan penggunaan sumber daya negara untuk mengerdilkan demokrasi.

  • PDIP Klaim Jokowi Jelas dan Gamblang Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    PDIP Klaim Jokowi Jelas dan Gamblang Cawe-Cawe di Pilkada 2024

    TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, buka suara mengenai orang-orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diisukan maju dalam pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Mulai dari mantan asisten pribadi Jokowi hingga menantunya, Bobby Nasution.

    “Yang cawe-cawe tadi, kita bukan hanya mencium, melainkan juga melihat dengan jelas dan gamblang, bahasa jowone cetho welo-welo. Artinya gamblang sekali, ketok (terlihat) banget gitu loh, kelihatan sekali gitu loh, ada indikasi upaya penyalahgunaan kekuasaan sama seperti Pilpres kemarin,” ungkap Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Kamis (16/5/24), seperti dilansir Republika.co.id.

    Kemudian Djarot mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar benar-benar menjalankan tugasnya dalam mengawasi Pilkada 2024 yang digelar pada 27 November mendatang. Terlebih, kata Djarot, Jokowi baru saja memperpanjang penyaluran bantuan sosial (Bansos) sampai Desember 2024.

    Baca juga : Tolak Revisi UU Kementerian, PDIP: Bukan Untuk Mengakomodir Kekuatan Politik

    “Oleh sebab itu, kita minta penyelenggara Pemilu mengawasi dengan baik, termasuk apalagi Bansos akan diperpanjang sampai Desember. Inilah bentuk, diindikasikan dengan terang-benderang cawe-cawe,” tegas Djarot.

    Sebelumnya, dua sekretaris pribadi Presiden Jokowi dan first lady Iriana turut meramaikan Pilkada 2024. Usai anak dan menantunya diisukan maju Pilkada 2024, kali ini dua sekretaris pribadi keluarga Jokowi bakal mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

    Sendi Fardiansyah yang merupakan Sespri Iriana mengumumkan akan maju sebagai bakal calon Wali Kota Bogor 2024. Sendi bahkan telah menemui Jokowi untuk meminta restu dan dukungan terkait pencalonannya di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (18/3/24).

    Baca juga : Sandiaga Tanggapi Isu Duet Ahok-Anies di Pilkada DKI: Dua-duanya Hebat Tapi…

    Tak hanya Sendi, asisten pribadi Jokowi, Devid Agus Yunanto, juga dikabarkan siap maju dalam Pilkada Boyolali, Jawa Tengah. Baliho bergambar wajah Devid yang mengenakan jas hitam serta dasi merah pun mulai terpajang.

    Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menampik pernyataan PDIP mengenai dugaan cawe-cawe Jokowi dalam Pilkada 2024 lewat Bansos beras yang ingin dilanjutkan hingga Desember 2024.

    Ngabalin mengeklaim Jokowi lebih tahu di mana peta masyarakat yang perlu mendapatkan Bansos. Dia pun mengimbau agar langkah Jokowi membagikan Bansos tidak dikaitkan dengan masalah politik. Dia juga meminta PDI-P agar move on dari kekalahan di Pilpres 2024.

    Baca juga : Megawati Kantongi 8 Nama Bakal Cagub DKI, Ada Sri Mulyani?

    “Pemerintah yang tahu peta kemiskinan, di mana rakyat harus mendapatkan (Bansos). Kalau nanti Bansos sampai masa akhir Pemerintahan Presiden, sampai Desember mengapa dikaitkan dengan Pilkada? Segera lah move on,” tutur Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/5/24), mengutip Kompas.com.

  • Respons Pemakaian Nama Koalisi Indonesia Maju, PDIP: Jokowi Tak Ikut Campur

    Respons Pemakaian Nama Koalisi Indonesia Maju, PDIP: Jokowi Tak Ikut Campur

    TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saeful Hidayat mengaku menghormati nama Koalisi Indonesia Maju yang menjadi pengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (Capres). Untuk diketahui, nama serupa juga digunakan oleh pengusung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 silam.

    Meski begitu, Djarot menegaskan nama tersebut tidak ada kaitannya dengan dukungan Jokowi kepada Prabowo. Pasalnya, kata Djarot, Jokowi sebagai Presiden telah menyampaikan bahwa dirinya bukanlah ketua umum partai politik.

    “Pak Jokowi sudah menyampaikan, beliau itu bukan ketua umum partai, melainkan Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak mengintervensi atau ikut campur tangan terhadap kedaulatan masing-masing partai politik,” ungkap Djarot di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (29/8/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Baca juga : Tim 8 Ungkap Hasil Pertemuan Anies dan Petinggi Parpol Koalisi

    Djarot mengakui Jokowi sebagai Presiden juga dekat dengan banyak tokoh, termasuk Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Akan tetapi, dia mengatakan kedekatan tersebut bukan dalam ranah dukungan untuk Pilpres 2024.

    “Pak Jokowi kan dekat dengan siapa saja, ya otomatis dengan Pak Prabowo karena beliau menjabat sebagai Menhan, jadi dekat. Dengan Pak Sandi juga dekat, dengan Pak Erick juga dekat, dengan menteri-menterinya yang lain juga dekat. Pak Jokowi dengan Ibu Mega pun sangat dekat,” tutur Djarot.

    “Semuanya dekat, bahkan sangat dekat seperti satu keluarga besar. Jadi ya kedekatan, begitulah pemimpin yang bisa dekat dengan siapa pun,” imbuhnya.

    Baca juga : Koalisi Prabowo Mendadak Ganti Nama, PKB: Tak Masalah Asal Cak Imin Penentu Cawapres

    Sebelumnya, Prabowo mengumumkan nama baru kerja sama politik yang berisikan empat partai politik di parlemen, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Kerja sama itu pun dinamakan Koalisi Indonesia Maju.

    “Kita sudah sepakat bahwa koalisi kita diberi nama Koalisi Indonesia Maju,” jelas Prabowo di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangkaian HUT ke-25 PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8/23) malam.

    Prabowo memaparkan bahwa nama tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Airlangga sendiri turut hadir langsung dalam acara tersebut.

  • Bocoran Mahfud MD Soal Bisikan Megawati Tentang Masalah Penting Negara

    Bocoran Mahfud MD Soal Bisikan Megawati Tentang Masalah Penting Negara

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengungkap secuil hasil percakapan antara dirinya bersama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang terjadi saat momen pernikahan cucu Megawati di Jakarta, pada Minggu (2/7/23).

    Mahfud mengaku dirinya membicarakan banyak hal terkait masalah kenegaraan. Akan tetapi, dia mengeklaim percakapan tersebut tidak membahas soal Pemilu 2024, apalagi namanya yang masuk bursa Cawapres Ganjar Pranowo.

    “Banyak masalah-masalah penting kenegaraan. Namun tidak bisa disampaikan di sini dalam waktu pendek, itu diceritakan panjang,” ujar Mahfud di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (4/7/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Kenalkan Ganjar ‘The Next President’ ke Pejabat Saudi, Sandiaga: Itu adalah Doa

    Mahfud menyebut Megawati juga membicarakan mengenai upaya pemulihan korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ia menjelaskan bahwa Presiden ke-5 Indonesia tersebut berpesan supaya konstitusi tetap ditegakkan.

    “Selenggarakan negara ini dengan baik, begitu pesannya. Secara konstitusional tegakkan konstitusi kalau negara ingin maju, itu pesan dari Bu Mega,” ucap Mahfud.

    Sementara itu, Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat menilai hubungan Megawati dan Mahfud memang akrab karena keduanya sempat sama-sama berada di BPIP. Untuk itu, dia mengimbau publik supaya tidak berspekulasi berlebihan soal pertemuan Mahfud dan Megawati itu.

    Baca juga : Respons Mantu Jokowi Saat Dikritik Politikus PDIP Panda Nababan

    “Jadi jangan dimaknai macam-macam, jangan ditafsirkan macam-macam tentang bisik-bisik itu, terlebih di acara yang sangat ramai,” tutur Djarot.

    Kemudian Djarot mengatakan tidak tahu menahu apakah pembicaraan tersebut juga berkaitan dengan Pilpres 2024. Tapi dia menegaskan bahwa Mahfud selaku Menkopulhukam bakal memberikan perhatian serius, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar dan aman.

    Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly sempat mengunggah beberapa slide foto momen pernikahan Dyah Pitaloka dengan Mohammed pada Minggu (2/7/23). Dyah Pitaloka sendiri adalah putri Mohammad Rizki Pratama alias anak pertama Megawati.

    Baca juga : Wali Kota Makassar Mendadak Hengkang dari NasDem, Apa Alasannya?

    Dalam sembilan slide foto yang diunggah di akun Instagram @yasonna.laoly, slide ketiga dan keempat memperlihatkan momen Yasonna dan Mahfud berbicara dengan Megawati. Keduanya tengah berdiri setengah menunduk, dan Megawati tampak duduk di meja makan.

    Dalam sejumlah slide foto yang lain menunjukkan momen pernikahan itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan, dan Mensos Tri Rismaharini. Hadir pula Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Ketua KPK Firli Bahuri, hingga Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

  • PDIP Tegaskan Kaesang Harus Lewat Partai yang Sama dengan Keluarga Jika Ingin Maju Pilkada

    PDIP Tegaskan Kaesang Harus Lewat Partai yang Sama dengan Keluarga Jika Ingin Maju Pilkada

    TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Syaiful Hidayat menegaskan bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep wajib melalui PDIP bila ingin maju menjadi Wali Kota Depok. Pasalnya, Djarot mengatakan keluarga Jokowi adalah bagian dari PDIP.

    “Kita sangat terbuka untuk merekrut tokoh-tokoh muda, anak-anak muda, lantaran basis kader partai paling utama itu di keluarga. Oleh sebab itu, dalam satu keluarga di PDI Perjuangan ada aturan, harus sama,” ujar Djarot melalui acara Talk Politics With Reinhard Sirait, seperti dilansir Sindonews.com, Selasa (27/6/23).

    Djarot mengaku hal yang sama sudah ditunjukkan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Solo dan menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Medan. Djarot menyebut keduanya juga maju Pilkada lewat PDIP.

    Baca juga : Ganjar Bertemu Anies Saat Haji di Makkah, PPP: Tak Bahas Politik

    “Kemudian dari tokoh-tokoh masyarakat, dari teman, dan dari saudara. Jadi bukan sekedar jaminan, namun ini sudah terbukti kalau kita itu keluarga besar, seperti apa yang dilakukan di Solo maupun Medan,” ucap Djarot.

    Djarot sendiri mempersilakan Kaesang untuk maju di Pilkada. Akan tetapi, kata Djarot, saat ini PDIP sedang berfokus pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) terlebih dahulu.

    “Mas Kaesang, mau maju dan sebagainya silakan anak muda, ya. Namun kan kita sekarang masih fokus dulu dalam pemenangan Pileg dan Pilpres, baru setelah itu pada Pilkada. Pastilah,” tutur Djarot.

    Baca juga : Soal Isu Endorsement Jokowi di Pilpres, SBY: Tak Masalah Asal Tak Pakai Fasilitas Negara

    Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merestui Kaesang Pangarep terjun ke dunia politik. Adapun Kaesang kini didorong maju sebagai calon wali kota (Cawalkot) Depok di Pilkada 2024.

    “Tugasnya orangtua adalah merestui dan mendoakan,” jelas Jokowi di Kantor BPKP, Jakarta, pada Rabu (14/6/23).

    Jokowi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Kaesang menjadi tanggung jawab pribadi. Dia pun mengaku hanya bisa memberikan saran jika Kaesang yang memintanya.

    Baca juga : Anies-Ganjar Bertemu di Makkah, Demokrat-NasDem-PKS Buka Suara

    Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok menyatakan tak keberatan bila nantinya Kaesang justru bergabung dan diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Depok 2024. Meskipun wacana mendorong Kaesang di Depok sudah lama dimunculkan oleh PSI.

    “Tidak ada masalah, yang penting di Depok ini ada perubahan, itu yang paling penting,” ungkap Wakil Ketua DPD PSI Depok, Icuk Pramana Putra, mengutip Republika.co.id, Rabu (28/6/23).

  • PDIP Buka Pintu Kerja Sama dengan Parpol Pendukung Pemerintahan

    PDIP Buka Pintu Kerja Sama dengan Parpol Pendukung Pemerintahan

    TIKTAK.ID – Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa kerja sama antarpartai politik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang masih sangat terbuka. Djarot pun mengeklaim PDIP membuka diri dengan seluruh partai politik, tapi dia memberi kekhususan pada parpol pendukung Pemerintah.

    “Kini PDI Perjuangan tetap membuka diri ya untuk berpeluang bekerja sama dengan semua partai khususnya. Khususnya partai-partai pendukung Pemerintah, jadi ruang itu terbuka,” terang Djarot di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (14/3/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Djarot menilai perlu ada kerja sama antara partai politik demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Dia mengatakan Indonesia yang sangat besar dan beragam ini, tidak dapat diurus sendiri oleh satu atau dua partai politik saja.

    Baca juga : PKB Anggap Wacana Duet Prabowo-Ganjar Cuma Pepesan Kosong

    “Kita ini bekerja sama dalam membangun Indonesia yang sangat luas dengan berbagai macam tantangan ke depan yang juga lebih hebat. Jadi tantangan ke depan ini juga menjadi perhatian kita,” tutur Djarot.

    Djarot menjelaskan bahwa peluang itu juga berlaku untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang. Dia memaparkan, PDIP dan Megawati Soekarnoputri punya sejarah kerja sama yang panjang dengan dua partai politik tersebut.

    “PPP dan PDI Perjuangan itu juga bertetangga, jadi komunikasi itu berjalan dengan sangat baik. Apalagi Mbah Maimoen itu dekat sekali dengan Ibu Mega, sehingga sangat wajar kalau kami berkomunikasi dengan PPP sebagai tetangga yang baik,” ucap Djarot.

    Baca juga : Hadiri Panen Raya Bareng Ganjar, Kenapa Jokowi Ajak Prabowo?

    “Dengan PBB misalnya, Pak Yusril inget, Pak Yusril itu sempat menjadi menterinya Ibu Mega dan hubungan Pak Yusril dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu tetap dibangun sampai dengan saat ini,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, Yusril pernah menyatakan perpaduan antara partai politik nasionalis dan Islam bisa menjadi kekuatan besar dalam Pemilu 2024. Dia melanjutkan, termasuk bila terbentuknya koalisi antara PBB, PPP, dan PDIP.

    “Di Indonesia terdapat dua kekuatan politik besar, yakni kekuatan nasionalis dan kekuatan Islam, tidak bisa berkuasa sendiri. Harus ada gabungan antara keduanya itu dan kalau PDIP tetap menjadi inti dari kekuatan nasionalis,” kata Yusril di Kantor DPP PPP, Jakarta.

    Baca juga : Muncul Isu Duet Prabowo-Ganjar, PKB Tak Terima

    “Jika PBB dan PPP sama-sama partai Islam menyatakan bergabung dengan satu koalisi dengan PDIP, sebenarnya lebih representatif dalam mewakili kekuatan Islam,” jelasnya.