TIKTAK.ID

Tag: Buruh

  • 50 Relawan Buruh di Gresik Deklarasi Dukungan untuk Duet Ganjar-Erick Thohir

    50 Relawan Buruh di Gresik Deklarasi Dukungan untuk Duet Ganjar-Erick Thohir

    TIKTAK.ID – Kandidat pasangan calon presiden (Capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (Cawapres) Erick Thohir terus memperoleh dukungan untuk berlaga dalam ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dukungan terbaru pun datang dari para buruh pabrik yang berada di Gresik, Jawa Timur.

    Relawan buruh yang beranggotakan lima puluh orang itu mendeklarasikan dukungan untuk duet Ganjar Pranowo-Erick Thohir di Pilpres mendatang. Mereka menganggap duet kepala daerah dan menteri itu merupakan pasangan tepat untuk menjadi pemimpin Indonesia selanjutnya.

    “Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Erick Thohir merupakan pemimpin kerja nyata. Kita yakin keduanya mampu mewujudkan kesejahteraan para buruh, bila diamanahkan menjadi pemimpin bangsa dan negara selanjutnya,” ujar Koordinator Relawan Buruh Ganjar-Erick untuk Merah Putih (Jarik Merah Putih) Gresik, Muhammad Arwani, pada Sabtu (7/1/23), seperti dilansir Jawapos.com.

    Baca juga : Jelang HUT ke-50 PDIP, Megawati Beri 7 Perintah untuk Seluruh Kader

    Menurut Arwani, para buruh mencari pemimpin tepat, sehingga buruh di Indonesia menjadi lebih diperhatikan ke depannya. Dia menilai duet Ganjar Pranowo-Erick Thohir adalah pemimpin yang tepat.

    Arwani menjelaskan bahwa hal itu terbukti dari pengalaman Erick dalam memimpin di pemerintahan dan bisa menyejahterakan masyarakat. Dia melanjutkan, sama halnya dengan Ganjar yang sudah terbukti bisa menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah (Jateng). Dia menyatakan berbagai program dan pembangunan infrastruktur Ganjar berhasil mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jateng.

    “Lewat berbagai programnya, Bapak Ganjar Pranowo juga berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat yang diayominya. Inilah pemimpin yang kita butuhkan bagi Indonesia ke depannya,” ucap Arwani.

    Baca juga : KSP Tegaskan Menteri yang Dirombak Jokowi Murni karena Kinerja

    Lantas Arwani menyebut kepemimpinan Erick Thohir sudah tidak diragukan lagi. Dia menganggap lewat berbagai program Erick, sudah banyak masyarakat kecil yang terbantu. Dia memaparkan, program-program Erick seperti Mekaar, Makmur, dan Solusi Nelayan, terbukti dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

    Oleh sebab itu, kata Arwani, para buruh juga ingin merasakan perhatian dan kepedulian yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan Erick Thohir sebagai pemimpin, supaya menjadi lebih sejahtera ke depannya.

    “Kombinasi pemimpin kerja nyata, peduli dan berprestasi dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Erick Thohir bakal membawa kita semua, masyarakat Gresik, Jawa Timur dan Indonesia ke era yang lebih maju dan sejahtera dari saat ini,” jelasnya.

  • Barisan Buruh Cilegon Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Jadi Capres 2024

    Barisan Buruh Cilegon Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Jadi Capres 2024

    TIKTAK.ID – Buruh yang bergabung dalam Barisan Buruh Kota Cilegon Banten, menyatakan mendukung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar menjadi Presiden RI 2024-2029. Mereka menyebut Gus Muhaimin adalah sosok yang setia bersama rakyat.

    “Buruh Bersatu, Indonesia Maju, Bersama Rakyat, Indonesia Jaya. 2024, Siapa Presiden kita? Gus Muhaimin Iskandar,” begitu yel-yel dari Barisan Buruh Kota Cilegon Banten, Rabu (16/2/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Kemudian Koordinator Umum sekaligus Ketua Harian Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS), Ujang Sundari, menyebut Gus Muhaimin merupakan aktivis pergerakan yang konsisten memperjuangkan agenda rakyat. Gus Muhaimin sendiri sempat menjadi aktivis pergerakan, dengan jabatan Ketua Umum PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 1994-1997.

    Baca juga : Tanggapi Desakan Ida Fauziyah Dicopot, Kemnaker: Di Atas Langit, Ada Langit

    Ujang lantas memaparkan sejumlah alasan pihaknya mendukung Gus Muhaimin. Ujang mengatakan, pertama, gagasan dialog sosial Gus Muhaimin menjadi solusi di tengah kebuntuan aksi turun ke jalan.

    “Di tengah kebuntuan aksi turun ke jalan dan tidak jadi tren masa kini, gagasan Gus Muhaimin untuk melakukan dialog bersama para pihak, membuat perjuangan aspirasi dan hak-hak kami dapat tersampaikan lebih efektif,” ungkap Ujang.

    Kedua, Ujang menilai pembelaan Gus Muhaimin kepada para buruh masih bisa dirasakan hingga kini. Dia menjelaskan, sejak 2012 Gus Muhaimin sudah mendesak Pemerintah Daerah untuk menekan dan menghilangkan praktik ekonomi biaya tinggi.

    Baca juga : Puan Tinjau Rencana Titik Nol Ibu Kota Baru: IKN Beda dengan Jakarta

    “Penekanan itulah yang meningkatkan kesejahteraan kami. Lewat peningkatan upah, semangat kerja juga ikut meningkat. Kami yakin persaingan industri turut meningkat, sehingga menarik investor, yang berakibat pada perluasan kesempatan kerja bagi anak negeri,” terang Ujang.

    Selanjutnya Ujang mengklaim pembelaan Gus Muhaimin telah terbukti melalui regulasi. Dia menerangkan, saat Gus Muhaimin menjabat sebagai Menakertrans periode 2009-2014, terbit Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen Hidup Layak (KHL).

    Awalnya, jenis KHL berjumlah 46 jenis, lalu meningkat signifikan di masa Gus Muhaimin, tepatnya menjadi 60 jenis. Bahkan pada 2020, KHL menjadi 64 komponen.

    Baca juga : Bambang Trihatmodjo Gugat Mantan Menteri Perdagangan Jokowi Soal Sea Games 1997

    Lebih lanjut, Ujang menyatakan inisiatif dan perjuangan Gus Muhaimin ketika masih menjadi Menakertrans, berbuah Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Hari Buruh atau May Day menjadi Hari Libur Nasional.

  • Tanggapi Rencana Buruh Demo Serentak pada 10 November, Wagub DKI: Utamakan Dialog!

    Tanggapi Rencana Buruh Demo Serentak pada 10 November, Wagub DKI: Utamakan Dialog!

    TIKTAK.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria buka suara terkait rencana demo buruh serentak pada 10 November 2021 untuk meminta kenaikan UMP 7-10 persen. Riza meminta buruh agar mengutamakan dialog daripada berunjuk rasa di tengah pandemi Covid-19.

    “Demo boleh saja, kita menghargai demokrasi. Namun sebaiknya kita duduk bersama-sama,” ujar Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/11/21), seperti dilansir Tempo.co.

    Untuk diketahui, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku bakal mengadakan unjuk rasa serentak di 26 provinsi pada Rabu, 10 November mendatang. Mereka menginginkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 dinaikkan antara 7-10 persen.

    Baca juga : Babak Baru Pengusutan Kasus Formula E Usai Penyelidik KPK Turun Tangan

    Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal, demo buruh serentak tersebut akan dipusatkan di depan kantor Kepala Daerah, seperti gubernur hingga bupati. Dia mengklaim demo di Jakarta akan diikuti sebanyak 500-1.000 orang dan dilakukan di depan Balai Kota.

    Lebih lanjut, Riza mengatakan dalam penetapan UMP 2022, Pemprov DKI harus mendengar pendapat berbagai pihak sebagai pembuat kebijakan. Dia mengaku pendapat buruh dan pengusaha akan didengarkan, sehingga perlu ada dialog.

    Untuk itu, Riza mengimbau semua pihak, baik buruh maupun pengusaha, supaya menunggu keputusan Pemprov DKI atas UMP 2022. Dia pun berjanji Pemprov DKI akan mencarikan solusi terbaik bagi kepentingan buruh.

    Baca juga : Mantan Direktur YLBHI Desak Jokowi Depak Luhut dan Erick Thohir yang Diduga Terlibat Bisnis PCR

    “Semua harus baik, dan semua harus senang,” ucap Riza.

    Meski begitu, Riza mengklaim Pemprov DKI tidak dapat membuat keputusan yang menyenangkan satu pihak saja. Dia menilai kondisi pandemi Covid-19 saat ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP tahun depan.

    “Jadi memang tidak dapat kita putuskan secara sepihak,” tegas Riza.

    Sebelumnya, pada 26 Oktober, massa buruh telah mendatangi Balai Kota DKI untuk menuntut Gubernur Anies Baswedan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 10 persen. Demo buruh yang diadakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut merasa biaya hidup di Jakarta semakin tinggi.

    Baca juga : MUI Terbitkan Fatwa Baru, Haram Beri Uang ke Pengemis Sehat dan Malas Kerja

    Saat itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW FSPMI, Winarso menyatakan sudah melakukan survei pasar. Dia lantas menyebut upah buruh DKI Jakarta yang sesuai adalah Rp5.305.000.

  • Ikuti Aturan Baru Jokowi, Pesangon Buruh Lebih Kecil dari Sebelumnya, Berikut Rinciannya

    Ikuti Aturan Baru Jokowi, Pesangon Buruh Lebih Kecil dari Sebelumnya, Berikut Rinciannya

    TIKTAK.ID – Besaran pesangon yang didapat pekerja/buruh akan lebih kecil ke depan. Sebab, ketentuannya akan mengikuti aturan baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Aturan itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    Dalam aturan itu, pekerja/buruh yang mendapat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena perusahaan tempatnya bekerja tutup atau merugi akan mendapatkan pesangon 0,5 kali dari patokan yang diatur dalam Pasal 40 ayat 2 PP 35/2021. Selain itu, pekerja akan mendapatkan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

    Baca juga : PP Jaminan Kehilangan Pekerjaan Resmi Diteken Jokowi

    “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian maka pekerja/ buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat 2”, tulis Pasal 43 seperti dikutip CNNIndonesia.com, Senin (22/2/21).

    Aturan yang sama juga berlaku untuk korban PHK karena terjadi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja. Begitu juga dengan pekerja/buruh yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, pengusaha dapat memutus hubungan kerja dengan uang pesangon setengah dari ketentuan Pasal 40 ayat 2.

    Sementara pekerja yang terkena PHK karena perusahaan tutup akibat merugi terus dalam dua tahun, keadaan memaksa (force majeur), dan perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena merugi, akan mendapat pesangon 0,75 kali dari upah di Pasal 40 ayat 2.

    Baca juga : TNI AL Terima Tanah Rampasan Kasus Korupsi Senilai 55 Miliar dari KPK

    Hal ini karena uang pesangon dikurangi 0,25 kali. Namun pekerja juga akan mendapat uang penghargaan dan uang penggantian hak.

    Sementara uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 ayat 2 diberikan ke pekerja/buruh yang menjadi korban PHK karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh.

    Halaman selanjutnya…

  • UU Cipta Kerja Jokowi Ditolak Buruh, Rupiah Jadi Nomor 1

    UU Cipta Kerja Jokowi Ditolak Buruh, Rupiah Jadi Nomor 1

    TIKTAK.ID – Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (5/10/20) lalu, Rupiah mengalami penguatan nilai tukar dalam lima hari berturut-turut. Bahkan sempat menjadikannya sebagai pemuncak se-Asia.

    UU Ciptaker yang disahkan Senin sore lalu direspons baik pelaku pasar dalam serta luar negeri lantaran dipandang dapat membuat iklim investasi semakin membaik di dalam negeri. Bahkan Rupiah pun mengalami penguatan sampai 0,54% di hari Selasa.

    Selasa (6/10/20) lalu, kurs tengah BI atau juga biasa disebut kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate/Jisdor menempati nilai Rp14.712. Rupiah mengalami penguatan signifikan 1,04% daripada posisi di hari sebelumnya.

    Baca juga : Jokowi Kalahkan UAS dan Prabowo, Najwa Shihab Ungguli Susi Pudjiastuti dan Sri Mulyani

    Sampai pertengahan perdagangan Jumat (9/10/20). Dolar Amerika Serikat (AS) yang tengah loyo menjadikan Rupiah berpeluang catatkan penguatan 5 hari tanpa henti.

    Tetapi, di lain pihak, UU Ciptaker memunculkan sejumlah penolakan massa yang banyak. Buruh menggelar unjuk rasa dan mogok kerja besar selama 3 hari terakhir, yang menjadikan pelaku pasar kian waspada, Rupiah pun menguat sedikit menghadapi dolar AS yang tengah lesu.

    Dolar AS tengah lesu selama 2 hari ke belakang, tarik ulur pembahasan stimulus fiskal tak dapat memberikan bantuan kinerja the greenback. Dolar AS mengalami kondisi “maju kena, mundur kena” selama pembahasan stimulus fiskal.

    Baca juga : Ikut Tolak Omnibus Law, RK-Khofifah Surati Jokowi, Ganjar Pilih Dukung dengan Dalih ini

    Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, pada Selasa waktu setempat mengharap perundingan stimulus sebesar US$ 2,2 triliun tak berlanjut sampai pemilihan presiden 3 November nanti.

    “Saya menginstruksikan perwakilan supaya menghentikan negosiasi hingga sesudah pemilihan presiden”, tulis trump lewat akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump, Selasa (6/10/20) sore waktu setempat.

    Dolar AS pernah semakin kuat dalam merespons hal itu. Terkini, Presiden Trump beralih sikapnya terhadap stimulus fiskal, dan mendesak Kongres mengamini program stimulus sebesar US$ 1.200 untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga AS, lantas US$ 25 miliar untuk industri penerbangan, serta US$ 135 miliar pinjaman bagi usaha kecil.

  • Waduh, Rumah Dinas Risma Dikepung Buruh, Mahasiswa dan Pelajar

    Waduh, Rumah Dinas Risma Dikepung Buruh, Mahasiswa dan Pelajar

    TIKTAK.ID – Ribuan massa yang berasal dari buruh, mahasiswa, hingga pelajar, diketahui melakukan demo menolak omnibus law di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/10/20). Massa pun sempat menyalakan flare dan petasan di depan Grahadi.

    Seperti dilansir detikcom, ribuan massa tersebut tidak hanya berasal dari elemen buruh. Melainkan ada juga yang berasal dari mahasiswa universitas di Surabaya. Tidak hanya itu, sejumlah pelajar hingga anak-anak kecil juga mengikuti demo itu.

    “Tolak omnibus law, kami bersama buruh. Mahasiswa juga akan menjadi pekerja besok, jadi kalau negoro sakkarepe dewe, awak dewe demo (Kalau negara semaunya sendiri, kami demo),” teriak salah satu mahasiswa di depan Gedung Negara Grahadi, Kamis (8/10/20).

    Baca juga : Cabut Larangan Masuk Prabowo ke Negeri Paman Sam, AS Ingin Imbangi Pengaruh China di Indonesia?

    Kemudian usai menyalakan flare dan petasan, massa yang berasal dari elemen mahasiswa bergeser menuju ke Balai Kota Surabaya, yang tidak jauh dari Gedung Negara Grahadi. Ribuan mahasiswa itu pun mengepung Balai Kota Surabaya serta Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini. Massa itu terdiri dari aliansi pelajar hingga mahasiswa di salah satu universitas di Surabaya.

    Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/20), telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu dilakukan melalui Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja juga bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, yakni pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

    Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, Omnibus Law UU Cipta Kerja dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

    Baca juga : Viral! Situs Resmi DPR Diretas, Tampilan Berandanya Berubah Jadi ‘Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia’

    Istilah omnibus law sendiri pertama kali muncul dalam pidato pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya, Minggu (20/10/19). Ketika itu, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut omnibus law.

    Ia juga mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi omnibus law. Pertama, kata Jokowi, UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM. Ia menyatakan masing-masing UU tersebut akan menjadi omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa, atau bahkan puluhan UU.

  • Buruh Ancam Gelar Demo Jutaan Orang di Tengah Pandemi jika Jokowi Tak Segera Tarik Omnibus Law Ciptaker dari DPR

    Buruh Ancam Gelar Demo Jutaan Orang di Tengah Pandemi jika Jokowi Tak Segera Tarik Omnibus Law Ciptaker dari DPR

    TIKTAK.ID – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menarik Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dari DPR, agar jutaan buruh tak perlu melakukan aksi unjuk rasa di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

    Elly menyampaikan langsung permintaan itu dalam pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (22/4/20). Ia pun mengingatkan Jokowi jika pembahasan RUU itu tetap berjalan, maka jutaan buruh akan berdemonstrasi saat Hari Buruh mendatang.

    “Saya bilang, ‘Pak, kalau bisa jangan sampai tanggal 30 (menarik RUU Ciptaker), karena kalau sampai turun, hati kecil kami juga tidak mau turun massa ini, kita enggak mau membahayakan’,” ujar Elly, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (22/4/20) malam.

    Baca juga : Ketua MPR Desak Pemprov DKI Beri Sanksi Pelanggar PSBB Jakarta, Anies: Waktunya Penindakan

    Elly mengungkapkan, pertemuan yang dilakukan tertutup itu turut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Presiden KSPI Said Iqbal, serta Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea. Dalam kesempatan itu, serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengajukan tiga tuntutan kepada Jokowi.

    Pertama, serikat buruh meminta RUU Ciptaker ditunda dan Pemerintah berfokus menangani pandemi virus Corona. Kedua, Pemerintah mencabut RUU Ciptaker dari DPR dan merumuskannya ulang bersama para buruh. Terakhir, klaster ketenagakerjaan dihapus dari RUU Ciptaker.

    Elly menyatakan Jokowi berjanji memutuskan satu dari tiga opsi tersebut paling lambat dua hari. Meski ia belum bisa mengungkap keputusan Jokowi, tapi menurutnya ada kabar baik bagi perjuangan buruh.

    Baca juga : Anggota DPRD Masuk Daftar Penerima, Bansos DKI Disebut Banyak Salah Sasaran

    Halaman selanjutnya…