TIKTAK.ID

Tag: Bantuan Sosial

  • Jokowi Beri Sinyal Tambah Besaran Bansos untuk Rakyat Kecil

    Jokowi Beri Sinyal Tambah Besaran Bansos untuk Rakyat Kecil

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal bakal menambah besaran nominal penerima bantuan sosial (Bansos). Akan tetapi, masih belum diketahui kapan rencana tersebut akan dieksekusi oleh Pemerintah.

    Ketika berbicara dalam keterangan pers setelah mengunjungi Pasar Sukamandi di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jokowi mengaku Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan besaran nominal tambahan Bansos yang dimaksud.

    “Bisa nanti akan ada tambahan-tambahan untuk mereka, tambahan nominalnya. Belum [diputuskan besaran nominal tambahannya],” ucap Jokowi, Selasa (12/7/22), seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

    Baca juga : Muhadjir Batalkan Pencabutan Izin Pesantren Shiddiqiyyah Jombang, Disuruh Jokowi?

    Kemudian Jokowi mengklaim Pemerintah ingin agar daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah, tidak sampai turun. Dia mengatakan dana tambahan Bansos nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Jangan sampai daya beli masyarakat turun. Jika ada kelebihan di APBN dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pungutan ekspor, akan diarahkan untuk masyarakat di bawah. Juga diperkuat daya belinya, sehingga bakal ada tambahan untuk mereka,” tutur Jokowi.

    Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Jokowi turut membagikan bantuan langsung kepada para penerima manfaat. Dia lantas berharap agar penyaluran bantuan tersebut bisa memacu roda perekonomian masyarakat pascapandemi Covid-19.

    Baca juga : Belum Genap Sebulan Jabat Menteri, Zulhas Sudah Ditegur Keras Jokowi

    “Tadi seperti biasa memberikan tambahan modal kerja bagi usaha-usaha mikro, untuk pedagang-pedagang pasar, dan untuk pedagang kaki lima (PKL),” ungkap Jokowi.

    “Penting karena kita ingin men-trigger pertumbuhan ekonomi yang ada di bawah dari recovery atau pemulihan akibat pandemi,” sambung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

    Tidak hanya bantuan sosial bagi para pedagang, Jokowi juga memberikan sejumlah bantuan untuk para penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya kepada orang yang memiliki usaha di rumah.

    Baca juga : KIB Dikabarkan Akan Kedatangan Parpol Baru, Begini Kata Pengamat

    “Kemudian juga ada tambahan untuk program PKH, khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha di rumah, usaha-usaha rumahan, jadi ada tambahan modal Rp1,2 juta,” jelas pria asal Solo tersebut.

    Sebelumnya, Jokowi membagikan Bansos ketika mengunjungi Pasar Alasa di Nias Utara. Dia memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Jokowi pun berpesan supaya bantuan itu digunakan untuk modal usaha.

  • Jokowi Sudah Gelontorkan Bantuan Pandemi 405 T, Sisa 330 T

    Jokowi Sudah Gelontorkan Bantuan Pandemi 405 T, Sisa 330 T

    TIKTAK.ID – Pemerintah diketahui masih mempunyai anggaran yang cukup untuk penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Per 24 September 2021, sisa anggaran masih sebesar Rp340,07 triliun yang berada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Sedangkan anggaran yang sudah direalisasikan mencapai Rp404,70 triliun atau sudah mencapai 54,3%, dari pagu yang ditetapkan yakni Rp744,77 triliun di 2021.

    Sisa anggaran tersebut akan tetap dialokasikan oleh Pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19, khususnya dalam membantu masyarakat miskin yang paling terdampak.

    Baca juga : Disebut Bisa Perkuat Pemberantasan Korupsi, Polri Siap Tampung Pegawai KPK Tak Lolos TWK

    Seperti dilansir CNBC Indonesia, bantuan diberikan oleh Pemerintah baik dari sisi kesehatan, perlindungan sosial, sampai insentif perpajakan bagi dunia usaha. Langkah tersebut diambil agar masyarakat tetap bisa bertahan di tengah situasi yang sulit ini.

    Nantinya, seluruh sisa anggaran bakal diberikan melalui lima klaster yang ada pada program PEN. Kluster kesehatan yang diberikan adalah pembagian paket obat gratis, biaya perawatan pasien Covid, insentif tenaga kesehatan, pengadaan vaksin dan vaksinasi, hingga bantuan iuran JKN bagi masyarakat yang tidak mampu serta terdampak pandemi.

    Kemudian klaster perlindungan sosial (perlinsos) diberikan untuk membantu konsumsi masyarakat miskin, sehingga perlinsos tersebut paling banyak terserap dibandingkan lainnya. Anggaran itu dipakai untuk membantu masyarakat dengan pemberian bantuan sosial seperti bansos sembako, bantuan tunai, bantuan subsidi gaji, bantuan kuota internet, subsidi listrik, hingga bantuan beras bagi masyarakat rentan.

    Baca juga : Beredar Bocoran Reshuffle, Menteri Baru Jokowi dari BG hingga Andika Perkasa

    Klaster Program Prioritas diberikan untuk program padat karya di Kementerian/Lembaga, sektor pariwisata, program ketahanan pangan, dan memberikan pinjaman bagi daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya turun akibat pandemi Covid-19.

    Lebih lanjut, kluster Dukungan UMKM dan Korporasi bakal dipakai membantu pelaku usaha mikro, memberikan subsidi bunga, serta penjaminan kredit bagi UMKM dan korporasi.

    Sementara klaster insentif usaha digunakan membantu pelaku usaha melalui insentif perpajakan. Di antaranya pembebasan pajak karyawan (PPh 21 DTP), PPh Final UMKm DTP, Pembebasan PPh 22 impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan penurunan tarif PPh Badan hingga yang terbaru diskon pajak untuk pembelian mobil serta rumah baru.

  • Anies Mendadak Surati Risma, Soal Apa?

    Anies Mendadak Surati Risma, Soal Apa?

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, dikabarkan telah mengirimkan surat kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini alias Risma. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari yang menyampaikan hal itu pada Jumat (30/7/21), melalui diskusi virtual.

    Premi mengatakan bahwa surat itu dilayangkan Anies untuk meminta validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Covid-19.

    “Pak Gubernur sudah mengirim surat kepada Ibu Menteri Sosial untuk meminta kepastian data by name by address,” ujar Premi, seperti dilansir Kompas.tv.

    Baca juga : Jokowi Sebar Bantuan UMKM 1,2 juta Rupiah, HIPPI Wanti-wanti: Jangan Salah Sasaran

    Premi menjelaskan, hal itu karena Pemprov DKI sudah menemukan sebanyak 99.450 data ganda keluarga di Ibu Kota yang masih belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BST) sebesar Rp300 ribu.

    “Masih ada 99.450 KPM merupakan data double dari Kemensos (Kementerian Sosial). Hal itu membuat kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data,” terang Premi.

    Kemudian Premi menyatakan 99.450 KPM tersebut adalah bagian dari sebanyak 1.007.379 keluarga yang terdaftar sebagai penerima bansos tunai dari Pemprov DKI dengan sumber pendanaan dari APBD DKI Jakarta. Hal itu berarti baru sebanyak 907.929 Kepala Keluarga (KK) yang sudah bisa menikmati pencairan BST tahap 5 dan 6.

    Baca juga : (Cek Hoaks atau Fakta) Saudi Desak Jokowi Lengserkan Anies Baswedan dari Jabatan Gubernur DKI

    Lebih lanjut, Premi menyebut Pemprov DKI sebenarnya telah siap melakukan pencairan segera. Akan tetapi, Premi mengaku bansos baru mulai disalurkan usai Pemprov DKI mendapatkan kepastian data KPM dari Kemensos.

    Perlu diketahui, Pemprov DKI telah menyalurkan bansos nontunai berbentuk beras. Sama seperti bansos tunai tahap 5 dan 6, bantuan beras dari Pemprov DKI menyasar 1.007.379 KPM. Tiap KPM menerima 10 kg beras jenis premium. Namun sebanyak 99.743 KK di antaranya masih belum bisa diberikan karena permasalahan data.

    Bansos beras tersebut disalurkan kepada 907.616 KK di 6 wilayah kota dan kabupaten di Jakarta. Rinciannya, Jakarta Pusat sebanyak 50.526 KK, Jakarta Utara sebanyak 181.367 KK, Jakarta Barat 73.948 KK, Jakarta Selatan sebanyak 142.029 KPM, Jakarta Timur sebanyak 457.250 KK, serta Kepulauan Seribu sebanyak 2.496 KK.

  • Demokrat Desak Pemerintah Evaluasi Distribusi Bansos Usai Banyak Temuan Penyelewengan

    Demokrat Desak Pemerintah Evaluasi Distribusi Bansos Usai Banyak Temuan Penyelewengan

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan bahwa masih banyaknya penyelewengan bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 amat merugikan masyarakat yang berhak.

    Oleh sebab itu, Herzaky mendesak Menteri Sosial dan jajaran Pemerintah Daerah terkait melalui Dinas Sosial, agar mengevaluasi sistem penyaluran bansos. Herzaky mengatakan hal itu untuk meminimalisasi penyelewengan, baik berupa pungli maupun modus lainnya.

    “Sangat disayangkan, di tengah kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air kita karena pandemi Covid-19, masih saja ada yang tega melakukan penyelewengan. Korupsi saja sudah menjadi kejahatan luar biasa, apalagi korupsi bansos di tengah pandemi,” ujar Herzaky, seperti dilansir MNC Portal Indonesia, pada Jumat (30/7/21).

    Baca juga : Kritik Menag Yaqut Ucapkan Selamat untuk Penganut Baha’i, Politisi PKS: Jangan Picu Polemik

    Kemudian Herzaky meminta pihak-pihak terkait supaya menindak para pelaku penyelewengan bansos secara tegas. Ia menilai hal itu untuk memberikan efek jera bagi oknum lainnya secara luas.

    “Sudah menjadi tanggung jawab Mensos untuk memastikan bantuan sosial yang direncanakan ini benar-benar sampai kepada rakyat yang membutuhkan, tanpa adanya penyelewengan,” tegas Herzaky.

    Herzaky menyatakan bahwa perlu adanya komitmen tinggi dari Menteri Sosial bersama stakeholder terkait seperti Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) untuk memastikan perilaku koruptif tidak lagi terulang.

    Baca juga : Minta Semua Pihak Bersiap, Jokowi: Kita Akan Alami Multibencana dalam Waktu Bersamaan

    Sekadar informasi, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menuntut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara 11 tahun penjara dalam kasus korupsi bantuan sosial Covid-19. Kemudian Jaksa menuntut Juliari wajib membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

    “Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,” terang jaksa KPK, Ihsan Fernandi, saat membacakan berkas tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/7/21), mengutip Tempo.co.

    Selain itu, jaksa KPK juga menuntut Juliari dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp14,5 miliar dan pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani hukuman penjara.

    Baca juga : Ajukan Bukti Baru, Pegawai KPK Tak Lolos TWK Desak Dewas Usut Dugaan Pelanggaran Etik Firli Cs

    Menurut Jaksa, hal yang memberatkan tuntutan adalah perbuatan Juliari tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Juliari pun dianggap berbelit-belit dalam memberikan keterangan; dan melakukan perbuatannya saat pandemi Covid-19. Sedangkan hal yang meringankan yaitu Juliari belum pernah dihukum.

  • Temui Kejanggalan Pembagian Bansos Sembako, Risma Ngamuk di Tuban

    Temui Kejanggalan Pembagian Bansos Sembako, Risma Ngamuk di Tuban

    TIKTAK.ID – Menteri Sosial, Tri Rismaharini diketahui telah melakukan blusukan ke penerima program sembako atau BPNT di Kelurahan Sendangharjo Kecamatan Tuban Kota. Ketika itu, Risma kaget karena mendapat pengakuan dari warga bahwa mereka hanya menerima bansos dua bulan, tepatnya Juli sampai Agustus.

    Padahal, Kemensos sudah mengucurkan dana program sembako untuk tiga bulan, yaitu Juli, Agustus, September, yang masing masing per bulannya senilai Rp200 ribu.

    “Kenapa bansos itu ditahan dan hanya diberikan dua bulan? Ini lembaga hukum sudah mendengar apa yang terjadi di lapangan,” ujar Risma kepada wartawan di lokasi, Sabtu (24/7/21), seperti dilansir detik.com.

    Baca juga : Cuma Heboh di Medsos, Seruan Aksi ‘Jokowi End Game’ Tak Terealisasi

    Kemudian dengan wajah kecewa dan marah, Risma langsung bertanya kepada Kepala Dinas Sosial Tuban Eko Julianto, mengenai rincian harga barang yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “OK, 30 kilo, 300 ribu, telur berapa, 26 ribu, 326 ribu, tempenya berapa? 9 ribu, lalu sekarang sisanya kemana? Terus saya mau tanya ke mana uang yang satu bulan itu,” ucap mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

    Lebih lanjut, di hadapan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Risma menegur Eko terkait menahan uang bansos.

    Baca juga : Mahfud MD: Pemerintah Tahu, Ada Sekelompok Orang Ingin Manfaatkan Situasi Covid

    Sekadar informasi, penerima program sembako di Tuban sendiri ada sebanyak 84 ribu keluarga.

    “Itu salah lho Pak, sampeyan nahan bansos lho. Itu kalau jumlahnya satu, tidak apa-apa, hanya 200 ribu. Tapi kalau sekian dibungakno (dibungakan), jadi berapa? Pak Bupati tolong ini disampaikan ke Kepala Dinasnya, aku nggak terima lho,” tegas Risma sambil menunjuk Eko di hadapan warga.

    Sementara Eko berdalih bahwa dana program sembako yang satu bulan belum dibagikan karena masih di dalam kartu KPM.

    Baca juga : Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Alat Berat DKI Era Ahok

    “Masih di dalam kartu, jadi itu kita antisipasi agar tidak dijual,” sergah Eko.

    Eko menjelaskan, bansos satu bulan masih belum dibagikan kepada warga karena khawatir jika dicairkan semuanya, maka berasnya akan dijual, sedangkan telur dan tempe bisa rusak.

    “Baru kali ini ditransfer tiga bulan, dan kami tahan untuk dua bulan dulu. Setelah itu, pada Agustus kami dorong pencairan satu bulan untuk September, rencana begitu,” ungkap Eko.

  • Jokowi Ungkap Penyaluran Bansos Covid Bermasalah

    Jokowi Ungkap Penyaluran Bansos Covid Bermasalah

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa realisasi belanja bantuan sosial (bansos) masih lelet. Bansos tersebut digelontorkan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang menghadapi tekanan ekonomi akibat Covid-19 dan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

    Diketahui terdapat tiga jenis bansos yang menurut Jokowi realisasinya masih seret. Jokowi menjelaskan, pertama, bantuan untuk para pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Ia mengklaim telah menganggarkan bantuan bagi para pelaku UMKM sebesar Rp13,3 triliun di 514 kabupaten/kota. Akan tetapi, sampai saat ini bantuan baru tersalur Rp2,3 triliun.

    Kedua, bansos tersebut berbentuk perlindungan sosial. Menurut Jokowi, pemerintahannya telah menggelontorkan anggaran Rp12,1 triliun untuk melaksanakan pemberian bantuan itu.

    Baca juga : Anggap PPKM Darurat ‘Bunuh Rakyat’, Mahasiswa Pattimura Ambon Tuntut Jokowi Mundur

    “Tapi realisasinya baru Rp2,3 triliun. Belum ada 20 persen, padahal rakyat sudah menunggu,” ujar Jokowi melalui Video Pengarahan Presiden Kepada Seluruh Kepala Daerah se-Indonesia yang disiarkan dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (19/7/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Sementara bantuan ketiga adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Jokowi mengaku tahun ini menggelontorkan anggaran Dana Desa sebesar Rp72 triliun.

    Kemudian Rp28 triliun di antaranya dialokasikan untuk BLT, sehingga dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat virus Corona. Meski begitu, hingga kini ia memberikan pengarahan kepada Kepala Daerah, BLT Dana Desa yang sudah tersalur baru mencapai Rp5,6 triliun.

    Baca juga : Ridwan Kamil Minta Maaf ke Warga Jabar, Kenapa?

    “Masih kurang dari 25 persen, jadi saya minta juga dipercepat. Dengan kondisi seperti ini percepatan penyaluran anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,” tutur Jokowi.

    Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan Kepala Daerah mengenai penanganan Corona. Dia menyebut WHO telah memperingatkan bahwa pandemi Corona bisa berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan karena varian baru berpotensi muncul lagi.

    Oleh sebab itu, Jokowi memerintahkan para Kepala Daerah agar fokus dalam menyelesaikan masalah itu beserta dengan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya.

    Baca juga : Ganjar: Kurban Tidak Hanya Menyembelih Hewan

    “Pandemi dapat lebih panjang dari yang kita perkirakan. Untuk itu, kita butuh ketahanan napas yang panjang, sehingga saya minta ke gubernur, wali kota dan bupati yang didukung Forkompinda untuk fokus ke masalah ini baik dari sisi Covidnya maupun ekonominya,” tegasnya.

  • Risma Temukan Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Masih Salah Sasaran

    Risma Temukan Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Masih Salah Sasaran

    TIKTAK.ID – Menteri Sosial, Tri Rismaharini mengungkapkan temuannya mengenai penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang masih salah sasaran. Risma mengatakan masih ada penerima BST yang memiliki rumah tiga lantai.

    Menurut Risma, penemuan tersebut berawal dari laporan warga penerima BST yang mengklaim belum kunjung mendapatkan BST. Akan tetapi, saat dicek warga yang melapor itu ternyata sudah mendapatkan BST, bahkan sudah ada bukti berupa foto uang dan KTP.

    Oleh sebab itu, Risma akhirnya mendatangi alamat rumah warga itu. Ternyata, warga yang sudah menerima bansos yakni orang yang berbeda dengan pelapor, namun ia mempunyai nama yang sama. Risma menyatakan si penerima sudah pindah tempat tinggal.

    Baca juga : Jokowi Batalkan Program Vaksinasi Berbayar, Begini Kata Mahfud MD

    Kemudian Risma mencari tahu tempat tinggal baru orang yang sudah mendapatkan BST itu. Setelah dicek, rumah penerima BST itu pun tidak masuk dalam kriteria tidak mampu.

    “Orang itu yang namanya sama, dia pindah tempat, dan ketika kita cari lagi, oh memang dia belum terima yang satunya. Tapi yang satunya sudah menerima. Aku ngomong kita harus cek kayaknya, rumahnya seperti apa. Ternyata rumahnya berlantai 3,” ujar Risma kepada wartawan, Jumat (16/7/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Risma mengaku memperoleh laporan dari tim survei bahwa masih ada banyak penerima BST yang merupakan masyarakat mampu secara ekonomi. Risma menyebut ada pula penerima BST yang mempunyai dua mobil.

    Baca juga : Ahok Berbagi Rahasia Cepat Sembuh dari Covid

    “Kita menemukan beberapa yang memang mampu, tadi baru laporan yang saya survei. ‘Bu, ternyata punya Camry, ada yang punya 2 mobil, satu Camry, dan satu Innova’,” ucap mantan Wali Kota Surabaya tersebut.

    Untuk itu, Risma berencana melakukan pemantauan terhadap penerima-penerima BST, sehingga hal serupa tidak terjadi. Risma juga akan melihat dari nilai kualitas data penerima BST.

    “Saya membenahkan data sekarang, saya akan pantau terhadap kualitas data. Artinya, kita butuh ke lapangan jadi memang agak berat. Namun saya sampaikan kepada teman-teman kita harus turun dan ternyata ada yang begitu kualitas datanya,” tegas Risma.

    Baca juga : Prabowo Kenakan Masker Berselang di Istana, Ada Apa?

    Selain itu, Risma meminta masyarakat yang masuk kategori mampu namun masih mendapatkan BST harus sadar diri. Risma mengimbau mereka tidak diam saja atau bahkan pura-pura tidak mampu.

    “Saya berharap yang begitu tolonglah sadar diri, karena banyak saudara kita yang membutuhkan. Ayolah kalau merasa diri kita mampu (kembalikan). Kalau kita miskin beneran gimana,” terangnya.

  • Deretan Bansos yang Diminta Jokowi Cair Bulan Juli, Berikut Daftarnya

    Deretan Bansos yang Diminta Jokowi Cair Bulan Juli, Berikut Daftarnya

    TIKTAK.ID – Pemerintah diketahui telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. Selama PPKM berlaku, diterapkan pembatasan kegiatan pada sejumlah sektor. Mulai dari usaha, pendidikan, restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

    Pemerintah pun kembali menggulirkan berbagai bantuan sosial (bansos). Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat pencairan bansos pada bulan Juli ini. Jokowi menyampaikan hal itu dalam sidang Kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/7/21).

    Seperti dilansir Kompas.com, berikut ini sejumlah bansos yang rencananya dicairkan bulan Juli:

    Baca juga : Hindari Polemik Baru, Kapolri Minta Anies Segera Terbitkan STRP

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)
      Sesuai instruksi Presiden, penyaluran PKH akan dilakukan pada awal Juli ini. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut pencairan PKH kuartal III ini akan dirapel tiga bulan sekaligus.

    Pada kuartal II, pencairan PKH sebesar Rp13,96 triliun dengan total 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah menargetkan penyaluran PKH kuartal III mampu menyasar hingga 10 juta penerima.

    1. Bantuan Sosial Tunai (BST)
      Jokowi juga meminta agar BST dapat dicairkan pada bulan ini. Total terdapat 10 juta KPM program BST, yakni masyarakat tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima bantuan PKH serta Kartu Sembako. Nantinya, setiap KPM akan menerima bansos BST senilai Rp300.000 per bulan.

    Baca juga : Mengapa Jokowi Selalu Menunjuk Luhut?

    “Untuk bansos tunai akan dibayarkan 2 bulan untuk 10 juta penerima, jadi akan dibutuhkan Rp6,1 triliun,” terang Sri Mulyani.

    1. Kartu Sembako
      Jokowi memerintahkan agar penyaluran Kartu Sembako bisa dilakukan pada awal Juli. Kini total penerima Kartu Sembako mencapai 15,93 juta KPM. Pemerintah pun berencana meningkatkan jangkauan penerimanya menjadi 18,8 juta KPM, sehingga setiap KPM akan menerima bantuan Kartu Sembako Rp200.000 setiap bulan.
    2. BLT Dana Desa
      Pemerintah menganggarkan sejumlah Rp28,8 triliun untuk program BLT Dana Desa pada 2021. Penerima bantuan itu yakni keluarga miskin dan tidak mampu di desa, dan setiap KPM akan menerima bantuan senilai Rp300.000 per bulan.

    Baca juga : Perusahaan Bandel Bakal Dipidanakan Anies Selama PPKM Darurat

    1. Kartu Prakerja
      Pemerintah berencana kembali membuka bantuan Kartu Prakerja pada bulan ini, dengan total anggaran mencapai Rp10 triliun. Pemerintah memiliki target program ini mampu menyasar sampai 2,8 juta penerima.

  • Jokowi Gelontorkan THR PNS dan Bansos Jelang Lebaran

    Jokowi Gelontorkan THR PNS dan Bansos Jelang Lebaran

    TIKTAK.ID – Menjelang lebaran, pemerintah terus mendorong konsumsi masyarakat. Hal itu agar berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah pun berencana menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk menggenjot konsumsi masyarakat.

    Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, berbagai bansos yang akan dipercepat penyalurannya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

    “Kita minta untuk segera dijalankan yang bulan ini dan bulan depan, agar dapat segera diterima oleh masyarakat,” ujar Suahasil dalam konferensi pers, Kamis (22/4/21), seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

    Suahasil mengatakan bahwa meskipun ada larangan mudik, namun Pemerintah juga akan mengampanyekan saling mengirim bingkisan pada saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

    “Juga yang semacam Harbolnas, jadi kita ingin mengampanyekan supaya meskipun tidak mudik, namun bisa mengirimkan bingkisan,” terang Suahasil.

    Ia menjelaskan, pada saat Harbolnas berlangsung, Pemerintah akan bekerja sama dengan berbagai platform e-commerce agar bisa mengirimkan kiriman atau bingkisan, sehingga dapat sampai sebelum hari lebaran.

    Perlu diketahui, Pemerintah mengadakan program Harbolnas Ramadan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Pada program Harbolnas tersebut, Pemerintah mengklaim akan menanggung biaya pengiriman barang yang dipesan masyarakat. Program Harbolnas Ramadan itu dijadwalkan digelar selama 5 hari menjelang Idulfitri, tepatnya pada H-10 hingga H-5 idulfitri.

    Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku Pemerintah mendorong kemampuan daya beli masyarakat dengan menyiapkan program untuk memacu keseimbangan supply dan demand.

    Ia menjelaskan, Pemerintah mengebut penyaluran target output perlindungan sosial seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan lainnya. Ia memaparkan, program yang belum terpenuhi pada triwulan I akan didorong cair pada April hingga Mei 2021.

    Airlangga menyebut total penyaluran program perlindungan sosial diperkirakan sebesar Rp14,12 triliun.

    Selain itu, kata Airlangga, Pemerintah juga menyiapkan bansos beras bagi masyarakat melalui program bantuan beras 10 kilogram untuk masing-masing penerima Kartu Sembako.

  • Risma Jadi Mensos, Pemerintah Kebut Bansos: Anak Usia Dini dan Ibu Hamil dalam Setahun Dapat 3 Juta, Lansia 2,4 Juta

    Risma Jadi Mensos, Pemerintah Kebut Bansos: Anak Usia Dini dan Ibu Hamil dalam Setahun Dapat 3 Juta, Lansia 2,4 Juta

    TIKTAK.ID – Bantuan dari Pemerintah diketahui terus dikucurkan sejak 4 Januari 2021. Terdapat tiga jenis bantuan sosial alias bansos sejak 4 Januari 2021. Melalui akun Instagram @kemensosri, Kementerian Sosial menyebut tiga bansos itu yakni bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, dan bansos tunai.

    Lebih detailnya, PKH dengan anggaran Rp7,17 triliun akan disalurkan kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian Program Kartu Sembako dengan anggaran sebesar Rp3,76 triliun untuk 18,8 juta KPM, serta program bansos tunai dengan anggaran Rp13,93 triliun untuk 10 juta KPM.

    “Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp110 triliun. Anggaran tersebut untuk program bantuan sosial bagi seluruh penerima di 34 provinsi di Indonesia. Bansos ini dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi virus Corona (Covid-19), serta menggerakkan ekonomi nasional,” terang Kemensos, seperti dilansir CNBC Indonesia, Sabtu (9/1/21).

    Baca juga : Penasaran Siapa yang Danai Rizieq, Ade Armando Doakan Cepat Sembuh

    Berikut ini rincian tiga bansos yang disalurkan mulai Januari 2021:
    1. PKH
    Bansos ini akan disalurkan melalui empat tahap, yakni pada Januari, April, Juli, dan Oktober. PKH nantinya disalurkan melalui bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN).

    Besaran nilai bansos PKH yang diterima dalam satu tahun, yaitu untuk ibu hamil senilai Rp3 juta, anak usia dini senilai Rp3 juta, penyandang disabilitas berat senilai Rp2,4 juta, serta lansia 70 tahun ke atas senilai Rp2,4 juta.

    Selain itu, bansos juga akan diberikan kepada anak sekolah. Bagi yang duduk di bangku SD/MI/sederajat akan mendapatkan Rp900 ribu, SMP/MTs/sederajat mendapatkan Rp1,5 juta, dan pelajar SMA/MA/sederajat akan mendapatkan Rp2 juta.

    Baca juga : Dokter Tirta Jelaskan Kabar Dirinya Bakal Divaksin Bareng Jokowi

    2. Kartu Sembako
    Kartu Sembako atau yang juga disebut dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bernilai sebesar Rp200 ribu/KPM/bulan. Bantuan akan disalurkan melalui bank-bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN), sejak Januari hingga Desember. Sedangkan proses pencairannya smelalui e-Warong terdekat.

    3. Bansos Tunai
    Nilai bantuan yang diterima setiap KPM pada program bansos tunai sebesar Rp300 ribu per bulan. Bantuan akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero) selama 4 bulan, tepatnya pada Januari, Februari, Maret, dan April.