TIKTAK.ID

Tag: anggota DPR

  • Dicap ‘Unfaedah’, Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR Panen Kritikan

    Dicap ‘Unfaedah’, Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR Panen Kritikan

    TIKTAK.ID – Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berjumlah sebanyak 575 orang, diketahui akan memperoleh pelat nomor khusus di kendaraannya. Pelat nomor tersebut diharapkan dapat menjadi penanda, supaya publik mudah mengenali para wakilnya di perlemen.

    Menurut Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, pelat nomor kendaraan itu adalah produk dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kemudian Sekretariat Jenderal DPR dan Kapolri yang akan mengeluarkan aturan untuk pelaksanaannya.

    Dasco menilai dengan adanya pelat nomor khusus itu, maka kendaraan anggota DPR lebih mudah dikenal saat berada di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta atau di jalan. Ia melanjutkan, termasuk jika para wakil rakyat tersebut melanggar peraturan lalu lintas.

    “Kemarin ada banyak keluhan terkait mobil anggota DPR yang melanggar rambu jalan, lampu merah, tapi itu tidak bisa dibuktikan apa betul. Jadi kalau sudah pakai identitas dari institusi dan ada nomor anggotanya gampang dikenali, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh MKD, nanti diawasi publik,” ujar Dasco, Jumat (21/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Meski begitu, wacana pelat nomor khusus untuk anggota DPR menuai kritik. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan bahwa kebijakan tersebut tak tepat. Direktur Eksekutif Formappi, I Made Leo Wiratma menganggap langkah itu seolah ingin menunjukkan anggota DPR bersikap eksklusif.

    Padahal, ia menyebut sebagai wakil rakyat, seharusnya anggota DPR dapat bersikap merakyat atau seperti orang-orang yang diwakilinya. Ia menyatakan DPR memang pejabat negara, namun tidak harus eksklusif.

    “Apalagi namanya wakil rakyat, seharusnya merakyat. Tidak perlu pakai nomor eksklusif atau istimewa,” tutur Leo, Jumat (21/5/21).

    Leo mengaku khawatir dengan adanya pelat nomor khusus DPR, malah disalahgunakan. Ia mencontohkan, Anggota Dewan bisa memanfaatkannya untuk mendapatkan prioritas di jalan hingga terhindar dari pelanggaran hukum.

    Oleh sebab itu, Leo meminta agar pemberian pelat nomor khusus untuk anggota DPR itu dapat dibatalkan. Sebab, kata Leo, kebijakan itu tidak memiliki faedah sama sekali.

    Hal senada diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW), Edison Siahaan. Ia menyatakan bahwa pelat nomor khusus itu bisa saja dipalsukan atau ditiru oleh mereka yang tidak berhak menggunakannya dengan tujuan bebas tilang.

  • Sejumlah Ekonom dan Anggota DPR Tolak Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Ini Alasan Mereka

    Sejumlah Ekonom dan Anggota DPR Tolak Rencana Jokowi Pindahkan Ibu Kota, Ini Alasan Mereka

    TIKTAK.ID – Sebelumnya, gelombang penolakan terhadap rencana Pemerintahan Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota sudah disampaikan oleh banyak pihak. Kali ini, penolakan yang sama juga disampaikan oleh sejumlah ekonom hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka ramai-ramai menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Utamanya, mereka menilai pindah Ibu Kota belum terlalu penting dibandingkan penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 hingga besarnya beban utang negara ke depan.

    Ekonom Narasi Institute, Fadhli Hasan menilai pemindahan IKN tidak perlu dilakukan mulai tahun ini karena penanganan pandemi belum selesai. Saat ini, masalah pandemi seharusnya menjadi prioritas karena dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat, seperti pengurangan pendapatan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga jurang ketimpangan yang semakin dalam di tengah masyarakat.

    “Pemerintah sebaiknya menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara sampai penanganan Covid-19 selesai. Sosialisasinya juga masih rendah saat ini,” ungkap Fadhli dalam diskusi yang diselenggarakan lembaganya, Jumat (16/4/21).

    Selain pertimbangan lebih pentingnya penanganan dampak pandemi ketimbang pindah Ibu Kota, Fadhli juga menilai Pemerintah sama sekali tak punya dasar hukum yang jelas dan sah berlaku untuk itu. Buktinya, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait hal tersebut masih dibahas dengan DPR.

    Fadhli menyayangkan Pemerintah yang justru sangat terkesan tetap mengikuti ego sendiri untuk meneruskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini tercermin dari aksi peletakan batu pertama (groundbreaking) di kawasan calon Ibu Kota baru tersebut.

    “Artinya, peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota ini dilakukan tanpa ada payung hukumnya. Bagaimana jika DPR tidak menyetujui pemindahan Ibu Kota tersebut?” ucapnya.

    Hal lain yang disoroti Fadhli adalah alasan pemindahan karena Jakarta sudah terlalu “keberatan beban” dalam memegang peran sebagai Ibu Kota Negara, pusat bisnis, hingga pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Belum lagi berbagai masalah sosial, budaya, dan lingkungan di dalamnya.

    “Alasan over capacity Jakarta terkesan Pemerintah ingin menghindari upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Jakarta, dan jika pindah pun belum tentu persoalan Jakarta akan terselesaikan,” ujarnya.

    Di sisi lain, menurutnya, kalau pun Pemerintah ingin melakukan pemerataan ekonomi dan pembangunan di daerah luar Jakarta dan luar Jawa, sebenarnya tujuan ini tetap bisa dilakukan tanpa harus memindahkan Ibu Kota. Misalnya, dengan memberikan dana transfer ke daerah yang lebih besar dan lainnya.

    Tak ketinggalan, ada pula kekhawatirannya terhadap peningkatan beban utang ke depan lantaran pemindahan Ibu Kota Negara tetap membutuhkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, beban utang Indonesia saat ini sudah cukup besar dan terus meningkat.

    “Diperkirakan (utang Indonesia) akan berjumlah 10 ribu Triliun pada 2024, ini sudah cukup membebani perekonomian. Di kala sumber daya terbatas dan negara dihadapkan pada penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, membangun Ibu Kota baru sungguh bukan prioritas yang tepat dan langkah yang benar. Legacy yang ingin ditorehkan Jokowi akan berakhir sebagai misery (penderitaan) bagi masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Ekonom sekaligus mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup era Soeharto, Emil Salim menilai pemindahan Ibu Kota Negara sejatinya tidak serta merta akan memberi hasil pemerataan dan penurunan ketimpangan ekonomi di Tanah Air. Pasalnya, pembangunan Ibu Kota baru ibarat mulai lagi dari nol.

    “Membangun Ibu Kota Negara di tengah pulau, belum ada jaminan meratakan pembangunan. Jadi perlu realistis,” tutur Emil …

  • Amien Rais Siapkan ‘PAN-Perjuangan’, Target Launching Akhir 2020

    Amien Rais Siapkan ‘PAN-Perjuangan’, Target Launching Akhir 2020

    TIKTAK.ID – Mantan fungsionaris Partai Amanat Nasional (PAN), Agung Mozin mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan pembentukan partai baru bersama dengan sejumlah mantan kader PAN serta pendiri PAN, Amien Rais. Agung mengatakan partai baru ini ditargetkan diumumkan pada Desember 2020.

    “Pak Amien dan kawan-kawan, termasuk saya sendiri, sedang menyiapkan partai baru. Kita sudah firm (yakin) untuk memiliki partai baru,” ujar Agung, seperti dilansir SINDO Media, Senin (24/8/20).

    Agung mengatakan partai baru ini dimotori oleh sejumlah mantan kader dan fungsionaris PAN, termasuk dirinya bersama dengan mantan Anggota DPR dari Fraksi PAN, Putra Jaya Husin dan Chandra Tirta Wijaya.

    Baca juga : Pemerintah Dituntut Transparan dan Buka Data Influencer yang Bantu Pencitraan

    Kemudian Agung menyebut Amien Rais hanya menjadi pengayom, sedangkan putra sulung Amien, Hanafi Rais, ikut terlibat namun tidak secara aktif.

    “Ada saya, ada Chandra Tirta Wijaya, ada Putra Jaya dan kawan-kawan, masih ada banyak lagi. Sementara (Mulfachri Harahap) dia justru tidak terlibat sama sekali,” ucap Agung.

    Lebih lanjut, eks Ketua DPP PAN tersebut menyatakan partai baru ini akan diumumkan pada Desember 2020.

    “Target kita sih Desember ya. Tapi namanya target ya, mungkin bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih lambat,” terang Agung.

    Baca juga : Terkenang Prabowo Jadikan Anis Cawapres 2019, Gelora Dukung Gerindra di Sumbar

    Agung memaparkan pihaknya sudah menyiapkan nama dan logo, hanya saja ia belum mau membocorkan itu sampai tiba waktunya nanti. Terkait apakah nama dan logonya akan mirip PAN, Agung menegaskan bahwa PAN hanyalah masa lalu dan partai baru ini enggan dikaitkan dengan PAN.

    “PAN akan berhadapan dengan mahkamah sejarah dan mahkamah rakyat, tentang perilaku mereka yang mengabaikan suara para pendukung mereka yang menginginkan PAN selalu mengkritisi rezim ini,” tutur Agung.

    Sebelumnya, Hanafi yang menduduki jabatan Wakil Ketua Umum DPP PAN menyatakan mundur di kepengurusan hasil Kongres V PAN di Kendari Februari 2020. Mundurnya Hanafi pun dikaitkan dengan Kongres PAN, yang sempat diwarnai adegan lempar kursi alias berlangsung cukup panas.

    Baca juga : MUI Bantah Keluarkan Maklumat Agar Jokowi Bubarkan BPIP

    Mengutip Bisnis.com, pengamat politik yang juga profesor peneliti LIPI, Siti Zuhro menilai kongres yang berakhir dengan ketidakpuasan dari kelompok yang kalah saat perebutan jabatan Ketua Umum, sudah mulai ambil ancang-ancang untuk mendirikan partai baru.

  • Dari Ormas Hingga Anggota DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan Acara Keluarga di Rumah Habib di Solo

    Dari Ormas Hingga Anggota DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan Acara Keluarga di Rumah Habib di Solo

    TIKTAK.ID – Wajah Indonesia yang pernah menerima penghargaan “World Interfaith Harmony Week 2018”  di Jordan sebagai salah satu negara yang toleran terhadap perbedaan keyakinan dan agama kembali tercoreng akibat aksi intoleransi yang terjadi di solo kemarin.

    Pada Sabtu petang, (8/8/2020), ratusan orang berbusana muslim dengan mengenakan penutup kepala mendatangi sebuah acara keluarga di Solo dan memaksa tuan rumah membubarkan acara tersebut.

    Saat itu keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri sedang mengadakan acara Midodareni (doa bersama di malam sebelum acara akad nikah), di sebuah rumah di Jl. Cempaka, Pasar Kliwon Kota Surakarta. Tiba-tiba ratusan orang berbusana muslim dan bertutup kepala datang dan memaksa acara tersebut bubar karena kegiatan doa bersama jelang pernikahan atau midodareni dianggap kegiatan itu terlarang.

    Baca juga: Dewan Pertimbangan MUI: Jangan Munculkan Isu Radikalisme Saat Kita Hadapi Covid-19

    Massa yang disebut Kelompok Laskar itu bahkan kemudian merusak sejumlah mobil dan mengeroyok tiga orang anggota keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

    Peristiwa ini tak pelak mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. 30-an orang dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Solo mendatangi Mapolresta Surakarta, Minggu (09/08/20). Mereka mengutuk keras dan mengecam aksi anarkisme dan main hakim sendiri tersebut dan mendesak kepolisian agar mengusut tuntas pelaku penyerangan itu.

    “Aksi anarkisme dan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena negara kita itu negara hukum. Untuk itu, kami mendukung langkah-langkah kepolisian untuk mengambil tindakan hukum dan segera menangkap para oknum tersebut,” ujar Ketua PC GP Ansor, Arif Syarifudin kepada awak media.

    Senada dengan GP Ansor Solo, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah H Sholahuddin Aly atau Gus Sholah juga menyampaikan keprihatinannya dan mendesak aparat untuk bertindak tegas menindak siapapun yang terlibat pada aksi brutal tersebut demi menjaga kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.

    Baca juga: Tagar #PecatTengkuzulDariMUI Viral di Medsos, Tengku Zul: Jangan Dipelintir, Saya Tak Ada Masalah dengan Pak Jokowi

    Halaman selanjutnya…

  • Erick Thohir: Saya Tidak Takut Diancam-ancam

    Erick Thohir: Saya Tidak Takut Diancam-ancam

    TIKTAK.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengungkapkan dirinya kerap berkonsultasi dengan Kementerian terkait pemilihan jajaran direksi di perusahaan pelat merah. Ia mencontohkan, saat menunjuk direksi BUMN Karya, dia harus berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

    “Kita melibatkan menteri terkait (dalam pemilihan direksi BUMN). Sebab, tidak mungkin (direksi) BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan Menteri PUPR,” ujar Erick dalam acara Ngopi Yuk, seperti dilansir Tribunnews.com, Kamis (18/6/20).

    Selain itu, Erick menyatakan dalam pemilihan direksi BUMN, ia juga mendengar masukan dari pihak swasta.

    Baca juga : 

    “Saya mendengar pasar, kalau membangun ekosistem yang baik ya harus diterima pasar,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, mantan bos Inter Milan itu juga mengaku tak takut jika mendapat ancaman dalam pemilihan atau pencopotan direksi BUMN.

    “Saya tidak takut diancam-ancam, karena loyalitas saya jelas kepada Presiden. Kedua, kita membangun sistem transparan agar lima tahun lagi BUMN bisa berubah,” tegas Erick.

    Baca juga : 

    Sebelumnya, anggota DPR sekaligus Sekjen PENA 98 Adian Napitupulu mengkritik Erick mengenai utang BUMN. Ia menyebut utang itu lebih besar dari utang Malaysia.

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menduga kritikan Adian terkait dengan persoalan jatah kursi Komisaris BUMN.

    “Di komisi VI kami mendengar rumor bahwa Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tetapi ini baru rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah,” ucap Andre, Minggu (14/6/20).

    Baca juga : 

    “Tidak tepat jika membandingkan utang BUMN sebesar Rp5.600 triliun dengan utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp3.500 triliun,” lanjutnya.

    Andre pun menganggap substansi kritikan Adian ke Erick salah alamat. Sebab, kata Andre, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Lebih lanjut, Andre menjelaskan bahwa kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi pada periode 2016-2018, bukan era sekarang. Selain itu, ia memaparkan alokasi dana Pemerintah yang sebesar Rp152 triliun tidak semuanya dalam bentuk Dana Talangan. Melainkan terdiri atas percepatan pembayaran utang Pemerintah ke BUMN, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan Dana Talangan.

  • Banyak Pihak Sebut Prabowo Pengkhianat, PKS: Diusut Saja

    Banyak Pihak Sebut Prabowo Pengkhianat, PKS: Diusut Saja

    TIKTAK.ID – Ketua Umum (Ketum) Gerindra, Prabowo Subianto sedang disebut-sebut sebagai pengkhianat oleh beberapa pihak melalui media sosial.

    PKS menyuarakan dukungan andai Gerindra hendak mengusut berbagai pihak tersebut.

    “Iya (diusut saja). Narasi di ruang publik enaknya jangan dipenuhi dengan nuansa negatif. Semua parpol punya kontribusi bagi pembangunan negeri,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, seperti dilansir Detik, Selasa (9/6/20).

    Baca juga : Temui Jokowi, Gugus Tugas Covid-19: Indonesia Mampu Uji 14 Ribu Spesimen per Hari

    Mardani menyebut Prabowo bukan sebagaimana yang disangka pada narasi yang menyebut pengkhianat. Prabowo sebagai salah satu tokoh nasional yang telah lama bekerja bagi negara.

    “Pak Prabowo tokoh nasional. Telah lama bekerja mencintai Indonesia. Dua kali maju capres dan sekali maju cawapres itu menunjukkan cinta beliau pada negeri,” terangnya.

    “PKS dengan Gerindra telah lama bersekutu. Sekarang Pak Prabowo dan Gerindra berkoalisi dengan Pemerintah. PKS istiqomah di #KamiOposisi, persahabatan tetap terjaga. Semuanya dalam rangka mencintai Indonesia,” lanjut Mardani.

    Baca juga : Survei Indikator Tunjukkan Elektabilitas Anies Turun, PAN Sebut Warga Kurang Puas Kinerja Anies

    Beberapa waktu yang lalu, Ketua DPP Gerindra Habiburokhman meluapkan emosinya disebabkan sang Ketum, Prabowo Subianto, disebut-sebut merupakan pengkhianat oleh beberapa pihak melalui media sosial. Ia mengambil sikap bakal pasang badan untuk sang Ketum yang saat ini menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) itu.

    Sikap Habiburokhman dinyatakan melalui media sosial Twitter beberapa hari lalu sempat menarik perhatian. Dari akunnya, ia mengunggah pernyataan.

    “Gak ada angin gak ada badai lu fitnah Pak Prabowo, Diingatkan bahwa 0% anggota DPR Grd yg terjerat korupsi lu ngamuk, apa benar kalau orang terlalu banyak makan uang haram korupsi sapi jadi dungu ??? cumak nanyak,” tulis Habiburokhman di akun Twitter-nya pada Selasa (9/6/20).

    Baca juga : Harga BBM Tak Kunjung Turun, Jokowi Disomasi Pengamat Energi

    Habiburokhman melalui unggahan Twitter selanjutnya, menyebut andil keberhasilan Prabowo bagi negara.

    “Pak Prabowo selamatkan puluhan triliyun uang rakyat lu kepanasan, gua hajar kartu pra kerja lu kelojotan, memang susah merubah mental korup kalian,” ungkap anggota Komisi III DPR RI tersebut.

    Tetapi Habiburikhman menampik unggahannya mengarah ke partai tertentu. Baginya, unggahan-unggahannya diarahkan kepada sebuah kelompok.

    Baca juga : Direstui Jokowi, Erick Thohir Restrukturisasi BUMN Besar-besaran

    “Nggak pernah menyebut nama partai tertentu namun kaum tertentu. Makna tweet saya ya hanya yang tertulis dalam tweet itu sendiri,” jelas Habiburokhman seperti dimuat detikcom.

  • Gerindra: PHK Banyak, Mudik Dilarang, TKA China Kok Boleh Masuk RI?

    Gerindra: PHK Banyak, Mudik Dilarang, TKA China Kok Boleh Masuk RI?

    TIKTAK.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengkritik rencana Pemerintah memperbolehkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

    Andre mengingatkan adanya pembatasan akses masuk warga negara asing sejak awal April lalu. Apalagi, Pemerintah juga telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

    “Orang dari luar negeri kok begitu gampang dapat kemudahan, dalam tanda kutip, bisa masuk negara kita. Padahal orang mudik saja dilarang, tapi orang China kok boleh masuk Indonesia?” ujar Andre, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (4/5/20).

    Baca juga : Telak, Fadli Zon Kritisi Logo Bantuan Presiden, Yunarto Wijaya Balas Tunjukkan Foto Prabowo

    Andre mengaku heran dengan Pemerintah yang memberikan lapangan pekerjaan di smelter nikel Morosi kepada WNA. Sementara, kata Andre, jutaan orang di Indonesia menganggur karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak pandemi virus Corona.

    Ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengambil keputusan terkait ratusan TKA asal China tersebut. Sebab, ia khawatir akan terjadi gejolak di masyarakat karena perlakuan istimewa terhadap TKA.

    “Saran saya kepada Pak Jokowi, take over permasalahan ini. Keluarkan pernyataan, sudah tunda dulu saja sampai Covid-19 selesai, lalu kita evaluasi. Masa enggak ada orang kita yang bisa kerja di sana,” kata Andre.

    Baca juga : Makin Rajin Kritik Pemerintah, Benarkah PDIP Bakal Tinggalkan Jokowi di Tengah Gelanggang?

    “Investor di sana butuh kita, jangan bilang nanti mereka lari. Kalau mereka keluar, masih banyak yang mau masuk, karena nikel cadangan terbesarnya ada di Indonesia,” imbuhnya.

    Senada dengan Andre, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera juga menyayangkan rencana Pemerintah mengizinkan 500 TKA asal China masuk. Ia menyatakan Kepala Daerah dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menolak kedatangan para TKA China itu.

    Halaman selanjutnya…

  • Kelakuan Anggota DPR Kembali Bikin Murka, Kali ini Pose Pakai APD

    Kelakuan Anggota DPR Kembali Bikin Murka, Kali ini Pose Pakai APD

    TIKTAK.ID – Satgas Lawan Covid-19 DPR RI yang memamerkan foto berseragam Alat Perlindungan Diri (APD) mendadak menuai sorotan di media sosial. Foto itu viral setelah dibagikan oleh pemilik akun Twitter @Hanifah933, Rabu (15/4/20).

    Dalam foto tersebut, tampak sejumlah anggota Satgas Lawan Covid DPR tengah berdiri di depan lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka mengenakan seragam putih APD, dan sebagian di antaranya memakai masker. Mereka terlihat memamerkan pose mengepalkan tangan ke hadapan kamera.

    Baca juga: Jokowi Kantongi Nama Kepala Daerah yang Acuh Tangani Corona, Minta Menkeu dan Mendagri Lakukan ini Terhadap Mereka

    Foto tersebut pun menuai kecaman dari warganet lantaran dinilai berlebihan memakai APD. Sebab, tenaga medis Indonesia yang berjuang melawan virus Corona sendiri masih kekurangan APD.

    “Dear @DPR_RI, foto selfie dengan memakai baju APD. Padahal paramedis di seluruh nusantara berjibaku kekurangan APD, you are all embarrassing and heartless (Kalian sangat memalukan dan tidak punya hati –red),” tulis akun @Hanifah933, seperti dilansir Suara.com, Kamis (16/4/20).

    Kecaman itu lantas ditimpali oleh warganet lain yang tak kalah memberikan sindirian menohok kepada Satgas Lawan Covid-19 DPR.

    Halaman selanjutnya…

  • Anggota DPR Meninggal Karena Corona, MPR Minta Jokowi Segera Lockdown Jakarta

    Anggota DPR Meninggal Karena Corona, MPR Minta Jokowi Segera Lockdown Jakarta

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan lockdown atau karantina wilayah terhadap Jakarta untuk menyelamatkan bangsa dari pandemi virus Corona atau (COVID-19). Syarief menyebut virus Corona semakin hari makin memakan korban, termasuk pejabat, maupun anggota DPR.

    “Saya berharap Presiden tampil dan menyatakan Jakarta lockdown untuk menyelamatkan bangsa dari wabah virus Corona,” ujar Syarief Hasan, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id, Sabtu (28/3/20).

    Selain itu, dia meminta Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pekerja harian agar mereka tetap dapat hidup layak. Ia menilai pemerintah juga harus menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil atau akan diambil dalam menangani COVID-19.

    Baca juga : Amnesty International Indonesia Beri Tenggat 7×24 Jam kepada Jokowi Penuhi Ketersediaan APD

    “Bukan hanya memberikan info korban-korban COVID-19 pada masyarakat,” tukas politikus Partai Demokrat ini.

    Senada dengan Syarief, DPRD mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera mengambil langkah lockdown atau karantina selama 14 hari ke depan.

    “Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, Pak Gubernur harus segera lockdown Jakarta selama 14 hari saja, dan menyiapkan formula penanganan warga terdampak lockdown,” kata Ketua Komisi A DPRD Mujiyono, mengutip Liputan6.com, Sabtu (28/3/20).

    Baca juga : Beda dengan Jokowi, Diam-diam Prabowo Nilai Lebih Baik Indonesia Lockdown Hadapi Corona

    Ia menyatakan alokasi yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3-5 triliun untuk menutup kebutuhan warga terdampak. Menurutnya, alokasi itu bisa diambil dari anggaran kegiatan yang tidak prioritas pada APBD DKI 2020.

    Ia juga beranggapan Anies tidak perlu takut dengan sanksi politik dari Pemerintah Pusat. Sebab, kata Mujiyono, Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh warga Jakarta, bukan ditunjuk Presiden.

    Meski begitu, dia meminta Anies merumuskan formula lockdown yang bisa diterapkan di Jakarta, yakni menjamin kebutuhan warga. Ia mencontohkan negara Filipina yang mendistribusikan bahan pangan langsung ke setiap rumah, asalkan warga wajib berdiam diri di rumah.

    Baca juga : Baru Tiga Hari Sudah Empat Kali Erupsi, Netizen Bercanda: Gunung Merapi ‘Batuk’ Gara-Gara Corona

    Dia pun meyakini, stok pangan di Jakarta bisa mencukupi hingga usai Hari Raya Idulfitri. Ia mengusulkan agar bahan pangan itu dibagikan gratis oleh Pemerintah selama masa lockdown, dan mendorong Anies punya sikap tegas demi keselamatan warganya.