TIKTAK.ID

Tag: Aneksasi Tepi Barat

  • Rusia Sambut Baik Persatuan Fatah dan Hamas Hadapi Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

    Rusia Sambut Baik Persatuan Fatah dan Hamas Hadapi Aneksasi Tepi Barat oleh Israel

    TIKTAK.ID – Rusia mengaku puas dengan kesepakatan yang dibuat gerakan Fatah dan Hamas Palestina demi kepentingan bersama di bawah platform Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk menghadapi rencana aneksasi Israel di Tepi Barat.

    Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Jumat (3/7/20) menyampaikan hal itu pada pertemuan dengan Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Libya, Aguila Saleh yang terpilih sebagai parlemen tetap di timur negara itu.

    “Salah satu masalah utama yang perlu diselesaikan agar kita berhasil adalah mengembalikan persatuan Palestina,” kata Lavrov, tulis RT News.

    “Sehubungan dengan ini kami puas dengan konferensi pers kemarin dengan perwakilan Fatah dan Hamas, ketika mereka mengumumkan keputusan untuk bersama-sama membela kepentingan negara Palestina berdasarkan pada platform Organisasi Pembebasan Palestina,” tambahnya.

    Dengan kesepakatan Fatah dan Hamas ini, Rusia berharap semua perwakilan Arab secara aktif ikut mendukung. Sebab Lavrov yakin bahwa upaya masyarakat internasional sama pentingnya seperti sebelumnya dalam menetapkan syarat untuk segera memulai kembali perundingan langsung Israel-Palestina.

    Dia menegaskan bahwa dengan menginjak-injak hukum internasional untuk menyelesaikan persoalan Israel-Palestina hanya akan mengakhiri prospek solusi dua negara. Bahkan akan mengakibatkan konsekuensi yang tak terduga atas keamanan di seluruh wilayah di Timur Tengah dan Afrika Utara.

    Kelompok Fatah mengendalikan Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah, sementara Hamas mengendalikan Jalur Gaza. Pembagian keduanya telah terjadi selama lebih dari satu dekade.

    Konferensi pers bersama dilakukan untuk menentang rencana “perdamaian” Presien Amerika Serikat, Donald Trump di Timur Tengah yang dianggap lebih menguntungkan Israel.

    Rencana Trump akan membuka jalan bagi Israel untuk mencaplok sekitar 30 persen wilayah di Tepi Barat, termasuk permukiman Yahudi di wilayah itu. Langkah itu oleh dunia internasional dianggap ilegal, kecuali oleh Amerika Serikat.

    Dalam proposal tandingan resmi yang disampaikan kepada Kuartet penjaga perdamaian internasional termasuk Rusia, kepemimpinan Palestina mengatakan mereka siap untuk memperbarui perundingan damai yang sudah lama terhenti dengan Israel dan menyetujui konsesi teritorial “yang lebih sedikit”.

    Lavrov menekankan pentingnya “segera memperbarui, meluncurkan kembali perundingan langsung Israel-Palestina di bawah naungan Kuartet perantara perdamaian internasional dan dengan partisipasi aktif negara-negara Arab.”

    Rusia selama ini memiliki hubungan dekat dengan Israel dan Palestina dan mengatakan siap untuk mengadakan pembicaraan langsung antara kedua pihak.

    Pada Januari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sempat mempresentasikan rencana Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

  • Hamas: Aneksasi Israel Sama Artinya dengan Deklarasi Perang terhadap Rakyat Palestina

    Hamas: Aneksasi Israel Sama Artinya dengan Deklarasi Perang terhadap Rakyat Palestina

    TIKTAK.ID – Kelompok Hamas mengancam Israel akan membayar mahal seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya jika memaksa melanjutkan rencananya untuk mencaplok wilayah-wilayah di Tepi Barat dan Lembah Yordan. Langkah itu Hamas bilang akan menjadi deklarasi perang dengan Palestina, tulis RT News.

    Melalui video berbahasa Arab yang diterbitkan pada Kamis (25/6/20) kemarin, Juru Bicara Hamas Abu Obeida mengatakan rencana aneksasi Israel adalah perbuatan kriminal dan akan menjadi pencurian terbesar atas tanah Palestina dalam beberapa dekade. Dia bersumpah bahwa Hamas, kelompok pejuang Islam yang berada di Palestina dan dianggap kelompok teror oleh Israel akan menjaga tanah suci dan rakyat Palestina.

    Obeida melanjutkan, organisasi itu tak membuat banyak pernyataan, namun ingin menegaskan dengan jelas bahwa, kelompok perlawanan menganggap keputusan Israel itu sebagai deklarasi perang kepada rakyat Palestiina. Dia menambahkan bahwa Israel akan sangat menyesal jika melanjutkan aneksasi mereka dan akan membayar harga mahal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Pada Senin sebelumnya, seorang pejabat senior Hamas mengatakan bahwa proyek pencaplokan itu harus dihadapi dengan perlawanan dalam segala bentuk dan menyerukan persatuan dengan Otoritas Palestina, meskipun ada perpecahan di antara keduanya. Sebuah pernyataan menyebut rencana aneksasi itu “konspirasi yang dirancang oleh pendudukan Zionis.”

    Aneksasi itu merupakan bagian dari visi perdamaian yang dibuat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Januari lalu. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu berencana akan memulai proses aneksasi wilayah-wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan pada 1 Juli. Wilayah itu merupakan tempat pendudukan Israel yang ditinggali lebih dari 420.000 pemukim Yahudi.

    Pemerintah Yordania, yaitu dua dari satu negara di Timur Tengah yang memiliki perjanjian damai dengan Israel selain Mesir, telah mengingatkan Israel bahwa mereka akan meninjau ulang hubungan dengan negara Yahudi itu jika terus memaksakan rencananya.

    Negara-negara Arab lainnya juga telah menyerukan sikap penentangannya atas rencana pendudukan itu.

    PBB baru-baru ini mengecam keputusan Israel tersebut. Organisasi internasional ini menyebut rencana Netanyahu melanggar hukum dan menyesalkan dukungan Amerika terhadap kebijakan tersebut.

    Uni Eropa juga telah memperingatkan kemungkinan “pembalasan” kepada Israel dan mengatakan akan bekerja untuk “mencegah inisiatif menuju aneksasi itu.”

  • PBB Desak Israel Batalkan Rencana Aneksasinya

    PBB Desak Israel Batalkan Rencana Aneksasinya

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres pada Rabu (24/6/20), mendesak Israel untuk membatalkan rencana aneksasi permukiman di Tepi Barat. Dia memperingatkan bahwa jika diteruskan, hal itu akan mengancam masa depan perdamaian dengan Palestina.

    “Jika diimplementasikan, pencaplokan akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional, sangat membahayakan prospek solusi dua negara dan melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi,” kata Guterres kepada Dewan Keamanan PBB, tulis Reuters.

    “Saya meminta Israel membatalkan rencana aneksasinya,” katanya.

    Sementara, Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang bersiap untuk memulai diskusi pada 1 Juli tentang pencaplokan Tepi Barat, wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967 dan wilayah yang dibutuhkan Palestina untuk menjadi sebuah negara.

    Palestina menentang keras rencana aneksasi, seperti halnya sebagian besar kekuatan dunia. Para pemimpin Palestina juga telah sepenuhnya menolak proposal perdamaian yang diajukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Januari lalu. Usulan Washington itu akan mengakui permukiman Yahudi sebagai bagian dari Israel.

    “Jika Israel memutuskan untuk memperpanjang kedaulatannya, itu akan dilakukan sehubungan dengan bidang-bidang di mana ia selalu mempertahankan klaim yang sah, secara historis dan hukum,” Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada Dewan.

    Para pembantu senior Trump memulai pembicaraan pada Selasa lalu tentang apakah akan memberi Netanyahu lampu hijau untuk rencana pencaplokannya.

    Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo mengatakan pada Rabu kemarin bahwa memperpanjang kedaulatan Israel adalah keputusan “yang dibuat Israel.”

    “Saya mengerti bahwa banyak dari Anda memiliki kekhawatiran,” kata Duta Besar Amerika untuk PBB Kelly Craft kepada Dewan. “Pada saat yang sama, kami meminta Anda juga meminta pertanggungjawaban kepemimpinan Palestina atas tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka.”

    Guterres meminta Kuartet mediator Timur Tengah -Amerika Serikat, Rusia, Uni Eropa, dan PBB- “untuk mengambil mandat peran mediasi dan menemukan kerangka kerja yang disepakati bersama bagi para pihak untuk kembali terlibat, tanpa prasyarat, dengan kami dan negara-negara utama lainnya.”

  • Ribuan Rakyat Palestina Kembali Berunjuk Rasa Menentang Rencana Aneksasi Israel

    Ribuan Rakyat Palestina Kembali Berunjuk Rasa Menentang Rencana Aneksasi Israel

    TIKTAK.ID – Ribuan warga Palestina di Jericho, selatan Lembah Jordan turun ke jalan untuk berdemonstrasi pada Senin (22/6/20). Mereka memprotes rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk Timur Tengah, termasuk rencana aneksasi Israel atas sejumlah wilayah Pendudukan di Tepi Barat.

    Demonstrasi dilakukan sebagai jawaban seruan Presiden Palestina Mahmud Abbas, tulis AFP.

    Ini merupakan demonstrasi terbesar yang pernah dilakukan sejak Trump meluncurkan rencana kontroversial bagi perdamaian Israel-Palestina pada Januari lalu. Namun rencana itu memberikan lampu hijau bagi Israel untuk mencaplok sejumlah permukiman di Tepi Barat dan Lembah Jordan.

    Israel segera menyambut rencana Trump itu, sebab Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah merencanakan untuk mengumumkan implementasi rencana Trump itu secepatnya pada awal bulan depan.

    Baca juga: Lebih Separuh Negara Anggota Pengadilan Pidana Internasional Kompak Bersatu Melawan Sanksi AS

    Palestina tentu saja menolak rencana yang tak adil dan hanya menguntungkan Israel tersebut dan segera berusaha menggalang dukungan internasional untuk menentangnya.

    “Jika Israel menganeksasi, maka tidak akan ada tanah yang tersisa untuk negara Palestina,” kata pengunjuk rasa Mohammed Ishloon, 47, yang datang ke demonstrasi dari kamp pengungsi Aqabat Jaber di luar Jericho, tulis France24.

    “Kami tidak akan membiarkan Israel mencuri tanah kami,” tambah demonstran Kamal Said.

    Rencana aneksasi Israel merusak impian untuk mendirikan negara Palestina, sebab wilayahnya akan dikurangi dan tidak memenuhi permintaan utama Palestina untuk memiliki Ibu Kota di Yerusalem timur.

    Para pengunjuk rasa di Jericho mengangkat sejumlah spanduk bertuliskan “Palestina tidak untuk dijual” dan “Tidak ada negara Palestina tanpa Lembah Jordan”.

    Utusan khusus Timur Tengah PBB, Nickolay Mladenov, ikut bergabung dalam demonstrasi itu. Dia mengkritik rencana aneksasi yang didukung Amerika, dengan mengatakan bahwa hal itu dapat “membunuh” perdamaian dan kedaulatan Palestina.

    Halaman selanjutnya…

  • Yordania Kecam Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat

    Yordania Kecam Rencana Israel Aneksasi Tepi Barat

    TIKTAK.ID – Yordania memperingatkan Israel bahwa rencana aneksasinya untuk mencaplok sebagian besar wilayah Palestina memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi perdamaian di kawasan itu dan “bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya”, tulis Aljazeera.

    Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi saat berkunjung ke Ramallah di Tepi Barat pada Kamis (18/6/20) ketika bertemu dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Pertemuan itu dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi berkelanjutan antar kedua negara mengenai masalah aneksasi Israel.

    Pertemuan itu merupakan upaya Yordania untuk merespons rencana Israel mencaplok permukiman Yahudi yang dibangun secara ilegal di Tepi Barat dan Lembah Yordan yang kaya akan air. Rencana aneksasi Israel merupakan lampu hijau Washington sebagai bagian dari rencana kontroversial Presiden Trump yang disampaikan pada Januari lalu.

    Tentu saja Palestina menolak proposal Trump mentah-mentah karena sangat jelas sekali lebih condong dan menguntungkan Israel.

    “Posisi yang saya emban hari ini adalah posisi bersejarah permanen Kerajaan untuk berdiri bersama saudara-saudara Palestina kami dan hak mereka untuk kebebasan dan untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai Ibu Kotanya,” kata Safadi pada konferensi pers bersama dengan rekannya dari Palestina, Riyad al-Maliki di Ramallah.

    “Kami telah mengatakan di masa lalu bahwa aneksasi berarti bahwa Israel telah memilih konflik atas perdamaian dan itu artinya akan memikul tanggung jawab atas keputusannya,” tambahnya, menyebut masalah aneksasi “bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi proses perdamaian”.

    “Konsekuensi [dari aneksasi] tidak hanya pada hubungan Israel-Yordania tetapi juga pada seluruh upaya perdamaian di wilayah tersebut,” kata Safadi.

    Sementara itu al-Maliki dalam konferensi pers yang sama memuji upaya Yordania.

    “Saudara-saudara Yordania melakukan upaya yang kuat dan berani di seluruh dunia sebagaimana terbukti dalam upaya Raja Abdullah yang berusaha mencegah Israel melanjutkan rencana-rencananya kepada Kongres Amerika,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan kepemimpinan Palestina dan Yordania berbagi posisi yang sama terkait pencaplokan dan masalah lainnya.

    “Prakarsa perdamaian Arab, akhiri pendudukan, mewujudkan kemerdekaan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya, dengan perbatasan pada kesepakatan 1967”, tulisnya di Twitter.

    Jordan dan Mesir merupakan dua negara Arab yang memiliki perjanjian damai dengan Israel.

    Sebelumnya pada Selasa (16/6/20), Raja Yordania Abdullah II berbicara kepada para pemimpin Kongres Amerika melalui konferensi video untuk membahas hubungan strategis Yordania-Amerika dan untuk menggalang dukungan terhadap aneksasi yang direncanakan.

    Pada pertemuan itu, Abdullah menegaskan kembali sikap Yordania tentang pentingnya “mendirikan negara Palestina yang merdeka, berdaulat dan layak”, menurut sebuah pernyataan dari pengadilan Kerajaan.

    Rezim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya akan memulai proses aneksasi mulai 1 Juli.

    Langkah yang direncanakan itu akan membuat orang-orang Palestina kehilangan lahan pertanian dan sumber daya air utama, terutama di wilayah Lembah Yordan. Hal itu juga akan secara efektif membunuh “solusi dua negara” atas konflik Arab-Israel yang didasarkan pada gagasan tanah untuk perdamaian.

    Rencana Trump untuk menciptakan negara Palestina pada akhirnya akan mengalami demiliterisasi dengan sisa-sisa bagian wilayah Palestina yang terpisah-pisah dan kehilangan wilayah Yerusalem Timur, yang diinginkan warga Palestina sebagai Ibu Kota negara mereka.

  • UEA Peringatkan Israel Aneksasinya Ilegal

    UEA Peringatkan Israel Aneksasinya Ilegal

    TIKTAK.ID – “Israel tak bisa lagi berharap hubungannya dengan Dunia Arab akan baik-baik saja jika mereka tetap melakukan pencaplokan wilayah pendudukan di Tepi Barat,” tulis seorang utusan Uni Emirat Arab di sebuah koran ternama di Israel, Jumat (12/6/20), seperti dilansir Reuters.

    Sejumlah pejabat Israel menolak gagasan bahwa penerapan kedaulatan untuk permukiman Yahudi di Lembah Jordan dan Tepi Barat secara perlahan akan membuka hubungan antara Israel dan negara-negara Arab -terutama dengan negara-negara Teluk yang memiliki keprihatinan yang sama dengan Israel kepada Iran.

    Namun, seorang pejabat Arab, menyampaikan sesuatu yang jarang dilakukan pejabat Arab ke Israel. Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Washington, Youssef Al Otaiba menyatakan langkah itu sebagai “pengambilalihan ilegal” tanah dari warga Palestina.

    “Aneksasi akan -tentu saja dan segera- menjungkirbalikkan semua aspirasi Israel untuk meningkatkan keamanan, hubungan ekonomi dan budaya dengan Dunia Arab dan UEA,” tulisnya dalam sebuah op-ed di harian terlaris Israel, Yedioth Ahronoth, yang diterbitkan dalam bahasa Ibrani.

    Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab Teluk, tetapi memiliki kekhawatiran yang sama atas pengaruh Iran di regional telah menyebabkan hubungannya menjadi sedikit lebih cair.

    Pada Mei lalu, Etihad yang berbasis di Abu Dhabi melakukan penerbangan pertama, sebagai maskapai penerbangan UEA ke Israel, untuk membawa bantuan virus Corona bagi warga Palestina.

    “Semua kemajuan yang Anda lihat dan sikap yang telah berubah terhadap Israel, orang-orang menjadi lebih menerima Israel dan kurang memusuhi Israel, semua itu bisa dirusak oleh keputusan aneksasi Israel,” kata Al Otaiba dalam sebuah video yang menyertai artikel online itu.

    Mesir dan Yordania adalah satu-satunya dua negara Arab yang memiliki hubungan formal dengan Israel.

    Rezim Israel berencana memulai debat terkait aneksasi pada 1 Juli nanti. Sementara langkah itu mendapat dukungan dalam rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump di Timur Tengah. Namun, seorang menteri Israel Kamis lalu mengatakan ada kesenjangan dengan Washington terkait aneksasi, bahwa kedua sukutu belum menyetujui peta garis teritorial.

    Sementara itu, Palestina menginginkan Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur sebagai sebuah negara yang merdeka pada masa mendatang.

    Mereka mengatakan pencaplokan akan membuat impian membentuk negara Palestina menjadi tidak mungkin, dan menyerukan sanksi internasional terhadap Israel.

    Negara-negara Arab dan Eropa telah menyuarakan keprihatinan atas gerakan teritorial sepihak yang dapat membahayakan solusi “dua negara”.