TIKTAK.ID

Tag: Aktivis 98

  • Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan TNI, Aktivis 98: Jokowi Lukai Hati Korban Penghilangan Paksa

    Prabowo Dapat Gelar Jenderal Kehormatan TNI, Aktivis 98: Jokowi Lukai Hati Korban Penghilangan Paksa

    TIKTAK.ID – Salah satu aktivis 1998, Petrus Hariyanto mengungkapkan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberi gelar kehormatan Jenderal TNI kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto sudah melukai hati keluarga korban penghilangan paksa aktivis 1997–1998. Sebab, kata Petrus, Prabowo sebagai Danjen Kopassus disebut-sebut terlibat dalam kasus penculikan tersebut.

    Untuk diketahui, Prabowo telah menerima penganugerahan kehormatan Jenderal TNI dari Presiden Joko Widodo dalam sela Rapat Pimpinan TNI-Polri di Gedung Ahmad Yani, Mabes TNI, Jakarta Timur, pada Rabu (28/2/24) lalu. Jokowi sendiri memberi kenaikan pangkat secara istimewa kepada Prabowo sesuai dengan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.

    Kemudian Petrus menuding Jokowi tidak memenuhi janjinya untuk mengembalikan para korban penghilangan paksa. Dia mengatakan bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut justru mengembalikan pelaku ke kursi kekuasaan tertinggi negara.

    Baca juga : Sebut Penghargaan Jokowi ke Prabowo ‘Cacat Moral’, Dosen UGM Desak DPR Panggil Presiden

    “Presiden Jokowi malah semakin melukai hati keluarga korban penghilangan paksa,” ungkap Petrus, seperti dikutip Tempo.co dari keterangan tertulis, pada Rabu (28/2/24).

    Tidak hanya itu, Juru Bicara Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Keluarga Korban Penghilangan Paksa tersebut menyatakan bahwa Jokowi telah melanggengkan praktik impunitas. Pasalnya, Petrus menganggap Jokowi sudah menjauhkan terduga pelaku pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan paksa aktivis 1997-1998 dari proses hukum.

    Petrus memaparkan bahwa Prabowo terbukti dipecat dari dinas militer oleh Dewan Kehormatan Perwira pada Agustus 1998. Dia menyebut Prabowo diberhentikan dengan alasan melanggar Sapta Marga, sumpah prajurit, etika keprajuritan, serta tindak pidana penghilangan paksa aktivis 1997–1998.

    Baca juga : Dulu Sempat Kritik IKN, AHY Beri Penjelasan

    “Prabowo Subianto merupakan contoh Perwira Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang berkelakuan buruk dan suka melawan atasan,” ucap mantan Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Demokratik atau PRD tersebut.

    Alih-alih memberi gelar kehormatan, Petrus menilai Jokowi mestinya melaksanakan rekomendasi DPR mengenai penghilangan paksa aktivis yang dikeluarkan pada 2009 silam. Adapun salah satu rekomendasi tersebut yakni menggelar pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili Prabowo Subianto.

    “Bukan malah memberikan kenaikan pangkat kehormatan,” tegas Petrus.

  • Aktivis 98 Kecam Jokowi, Kenapa?

    Aktivis 98 Kecam Jokowi, Kenapa?

    TIKTAK.ID – Aktivis 98 dan Eks Sekjend Partai Rakyat Demokratik atau PRD, Petrus Haryanto mendesak pertanggungjawaban dari calon presiden atau Capres nomor 02, Prabowo Subianto atas tindakan penculikan terhadap para aktivis pada 1998. Ia turut mengecam Presiden Joko Widodo atau Jokowi lantaran dinilai mendukung Prabowo sebagai Capres.

    “Berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan Perwira 1998, harus ditindaklanjuti, dan Prabowo harus bertanggung jawab. Kami juga mengecam Presiden Jokowi yang secara terang benderang mendukung Prabowo sebagai Capres, bahkan menyertakan anaknya untuk jadi Cawapres,” ujar Petrus dalam acara Selamatkan Demokrasi Indonesia bertajuk “Apa Saja Boleh Beda, Musuh Kita Tetap Sama” di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta pada Minggu (21/1/24), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Petrus, Jokowi berkhianat kepada para aktivis 98, karena pernah berjanji akan mencari Wiji Thukul dan aktivis lainnya yang hilang, serta bakal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM lainnya.

    Baca juga : PBNU Nonaktifkan 63 Pengurus yang Jadi Caleg dan Timses Capres-Cawapres

    “Kami menganggap Jokowi tidak akan mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM penculikan aktivis, bahkan kasus pelanggaran HAM lainnya,” ucap Petrus.

    Petrus menjelaskan bahwa dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus penghilangan paksa aktivis 98, ia mendorong rekomendasi DPR RI tahun 2009.

    “Pertama, presiden membentuk pengadilan HAM, membentuk tim untuk mencari 13 aktivis yang saat ini belum jelas nasibnya, memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa, supaya di kemudian hari tak muncul kasus pelanggaran HAM,” tutur Petrus.

    Baca juga : Debat Cawapres, Mahfud MD Nilai Food Estate Gagal dan Rusak Lingkungan

    Petrus pun secara konkret meminta kasus pelanggaran HAM di masa lalu tidak hanya diselesaikan nonyudisial, melainkan juga secara yudisial dalam proses pengadilannya.

    “Semua itu kan sudah dilakukan Komnas HAM. Sudah cukup bukti bahwa Kejagung segera melakukan penuntutan dan perintah pembentukan pengadilan HAM segera dilakukan,” terang Petrus.

    Untuk diketahui, tiga aktivis 1998 sempat menggugat Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan Anwar Usman eks Hakim Mahkamah Konstitusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat (10/11/23). Para aktivis tersebut mengecam aktivis 1998 yang saat ini bergabung bersama Prabowo-Gibran.

    Baca juga : Fahri Hamzah Buka Suara Soal Wacana Pemakzulan Jokowi 

    Tiga aktivis 98 yang mengajukan gugatan itu adalah; Petrus Hariyanto, Firman Tendry Masengi, dan Azwar Furgudyama. Mereka didampingi sebelas advokat dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) 2.0 terkait perbuatan melanggar hukum atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden atau Cawapres dalam Pemilu 2024.

  • Budiman Sudjatmiko Beberkan Kriteria Cawapres Prabowo

    Budiman Sudjatmiko Beberkan Kriteria Cawapres Prabowo

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pembina Relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu), Budiman Sudjatmiko mengaku punya kriteria khusus soal calon wakil presiden (Cawapres) yang pas mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Budiman mengatakan bahwa terdapat tiga kriteria Cawapres yang cocok untuk disandingkan dengan Prabowo.

    “Harus intelektualis, berpikir strategis, dan populis,” ujar Budiman dalam diskusi bertajuk “Persatuan Nasional untuk Enam Agenda Indonesia Emas 2045” di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Prabowo Budiman Bersatu alias Prabu, di Jalan Maluku, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (22/9/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Tak hanya tiga kriteria tersebut, Budiman menyebut calon presiden yang cocok untuk Prabowo yakni generasi berusia di bawah Menteri Pertahanan itu.

    Baca juga : Hasto Sebut Cawapres PDIP Sudah Dikaji, Pengumuman dari Megawati Tinggal Tunggu Momentum

    “Menurut saya harus generasi di bawah beliau,” ucap Budiman.

    Budiman menyatakan generasi muda itu sebagai penyeimbang. Pasalnya, Budiman menilai Prabowo adalah senior. Budiman menjelaskan, tentu Prabowo bakal membicarakan ide-ide besar, sehingga figur yang serasi dengan Prabowo harus mampu menerjemahkan tindakannya dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan.

    Akan tetapi, terkait siapa sosok yang pas mendampinginya dalam Pilpres 2024, Budiman mengaku masih belum tahu. Ia mengeklaim belum pernah membicarakan hal itu dengan Prabowo.

    Baca juga : Sebut Cawapres Ganjar akan Ditentukan ‘Dewa-dewa’, TPN: Ketum Partai dan Jokowi

    Untuk diketahui, pertemuan antara Budiman, aktivis 1998, dengan Prabowo, yang sebelumnya disebut-sebut menculik aktivis menjelang Reformasi 1998, hanya membicarakan visi Indonesia ke depan.

    “Belum pernah kita berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai wakil presiden,” tutur Budiman.

    Sebelumnya, Budiman sendiri telah menyatakan mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Dia menyampaikan dukungan itu dalam aktivitas deklarasi Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu di Marina Convention Centre, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat, 18 Agustus lalu. Setelah itu pada 24 Agustus, Budiman resmi dipecat dari PDIP.

    Baca juga : PAN Tegaskan Pembahasan Cawapres Prabowo Setelah Deklarasi Resmi Demokrat

    Lebih lanjut, Budiman sempat didorong-dorong menjadi Cawapres untuk mendampingi Prabowo. Menanggapi dorongan itu, Budiman mengeklaim tak begitu terkejut.

    “Menurut saya tidak terlalu mengagetkan sih,” jelas Budiman dalam podcast di kanal YouTube Kaesang Pangarep, mengutip Suara.com.

    Sebab, Budiman menyebut di tahun-tahun sebelumnya, dia pernah ditawari dengan jabatan-jabatan yang tak kalah menggiurkan.

  • Beri Sambutan di Acara Halal Bihalal Aktivis 98, Begini Pesan Erick Thohir

    Beri Sambutan di Acara Halal Bihalal Aktivis 98, Begini Pesan Erick Thohir

    TIKTAK.ID – Menteri BUMN, Erick Thohir menyampaikan harapannya agar Aktivis 98 tidak pantang menyerah memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Erick mengatakan perjuangan Aktivis 98 demi kemajuan bangsa.

    Menurut Erick, tantangan bangsa Indonesia perlu dijawab oleh para Aktivis 98. Dia menjelaskan, di antaranya nilai-nilai Reformasi berupa transparansi dan profesionalitas harus diwujudkan.

    “Yang namanya reformasi, kalau di perusahaan sama dengan transformasi. Demokrasi bicara soal transparan dan profesionalitas. Didasari itu, kita juga menyadari tantangan ke depan tentu bukan melupakan sejarah, melainkan bagaimana membangun manusia Indonesia seutuhnya karena kemanusiaan jadi basis pengembangan negara,” ujar Erick dalam acara “Halal bihalal dan Peringatan 12 Mei Tragedi Trisakti” yang diadakan oleh Aktivis 98 dan keluarga pejuang Reformasi, Kamis (12/5/22), seperti dilansir Republika.id.

    Baca juga : Kisruh Proyek Fantastis Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Sampai Desakan Pembatalan

    Erick menyatakan tragedi itu adalah insiden penembakan terhadap sejumlah mahasiswa Trisaksi hingga kehilangan nyawa pada 1998.

    “Seperti saya sampaikan sebelumnya, kalau ini sesuatu (jasa Aktivis 98) yang tidak tergantikan. Saya sampaikan bahwa negara yang besar negara tidak melupakan sejarahnya,” tegas Erick.

    Kemudian Erick menyinggung pentingnya kekuatan gotong royong. Erick meyakini, kekuatan gotong royong perlu terus digalang demi kemajuan bangsa. “Kalau kita lihat ke depan, Indonesia maju tidak mungkin didasari tanpa kebudayaan gotong royong yang kita miliki,” ucap Erick.

    Baca juga : Ketum Golkar-PAN-PPP Bertemu, Mantapkan Koalisi di 2024?

    Kemudian Erick menyebut negara maju harus didasari dengan perkembangan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh sebab itu, Erick selalu mendorong pembangunan SDM, karena menjadi kunci masa depan. Dia juga berpesan agar para aktivis 98 memperkuat rasa empati kepada masyarakat, lantaran nilai gotong royong yang menjadi dasar bangsa.

    “Tidak kalah penting, manusia satu dan lainnya jangan meninggalkan empati atau saling asuh, gotong royong yang jadi fudamental bangsa,” tutur Erick.

    Erick mengaku kalau dirinya bukan tokoh yang berjuang dalam proses Reformasi. Meski begitu, dia menganggap rasa empati wajib dia berikan kepada para korban dari peristiwa Reformasi.

    Baca juga : Golkar, PPP dan PAN Resmi Koalisi, Siap Usung Anies Jadi Capres?

    “Saya memang bukan bagian pahlawan Reformasi. Namun tentu empati yang diberikan kepada pahlawan Reformasi menjadi sejarah yang memang harus dilakukan dan berkesinambungan. Sama seperti yang dilakukan hari ini di BUMN, kita lakukan transformasi untuk menjadi sejarah,” tegas Erick.