Sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) kerap hanya diasosiasikan dengan peristiwa G30S 1965. Padahal, perjalanan organisasi ini jauh lebih panjang. Rangkaiannya dimulai dari tumbuhnya gerakan komunis pada awal abad ke-20, mengalami kehancuran pasca Peristiwa Madiun 1948, bangkit kembali menjadi kekuatan politik besar pada dekade 1950-an, lalu runtuh usai pergolakan politik 1965 sebelum akhirnya dibubarkan secara hukum pada 1966.
Akar Gerakan Komunis di Hindia
Akar gerakan komunis di Indonesia dapat ditelusuri hingga pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu terus berkembang hingga pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang selanjutnya dikenal sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI).
Peristiwa Madiun 1948
Konflik antara PKI dan pemerintah memuncak pada Peristiwa Madiun 1948. Pemerintah berhasil mengakhiri konflik tersebut dalam hitungan bulan. Sejumlah pemimpin dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas.
Peristiwa ini menjadi salah satu titik penting yang membuat hubungan PKI dengan pemerintah maupun kelompok politik lain semakin tegang. Organisasi PKI sendiri nyaris runtuh total akibat peristiwa tersebut.
Kebangkitan pada Dekade 1950-an
Setelah organisasinya porak-poranda akibat Madiun, PKI membangun ulang kekuatan politiknya sepanjang dekade 1950-an. Di bawah kepemimpinan D.N. Aidit bersama sejumlah tokoh lain, partai ini memperluas jaringan organisasi sekaligus basis dukungan di kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Capaian tersebut terlihat jelas pada Pemilu 1955. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), PKI meraih 6.179.914 suara atau setara 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR, yang menghasilkan 39 kursi. Perolehan itu menempatkan PKI pada urutan keempat, di bawah PNI, Masyumi, dan NU.
Dukungan serupa juga datang pada pemilihan anggota Konstituante. PKI mengantongi sekitar 6,23 juta suara dengan 80 kursi. Angka-angka ini menegaskan bahwa PKI telah kembali menjadi salah satu kekuatan politik utama dalam sistem demokrasi parlementer Indonesia pada pertengahan 1950-an.
Runtuhnya PKI Pasca 1965
Pergolakan politik 1965 menjadi titik akhir perjalanan panjang PKI. Pembubaran partai pada 1966 menandai berakhirnya keberadaan PKI sebagai kekuatan politik resmi di Indonesia. Sejak saat itu, PKI tidak lagi menjadi partai politik yang diperbolehkan beraktivitas di tanah air.
Perubahan politik pascaperistiwa tersebut juga ikut mempercepat berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno sekaligus menghadirkan pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto.
Penafsiran Sejarah yang Masih Diperdebatkan
Pembahasan mengenai sejarah PKI dan peristiwa 1965 tidak lepas dari perbedaan penafsiran di kalangan sejarawan. Narasi resmi pada masa Orde Baru mengaitkan G30S dengan PKI. Sementara itu, sejumlah penelitian dan sumber sejarah lain justru menyoroti keterlibatan berbagai aktor dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda.
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mencatat bahwa sumber mengenai peristiwa tersebut berasal dari beragam arsip, termasuk koleksi dari Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang. ANRI menekankan pentingnya menelaah arsip dari berbagai sumber agar peristiwa 1965 dapat dipahami secara utuh.
Hingga kini, kajian tentang PKI, G30S, dan kekerasan 1965-1966 tetap menjadi bagian penting dalam kajian sejarah Indonesia. Persoalan ini tidak hanya menyangkut perubahan politik, tetapi juga berkaitan erat dengan isu hak asasi manusia.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
