Pemprov Bali Terapkan WFH 3 Hari Buntut Antrean BBM
Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah khusus untuk membantu meredakan persoalan pasokan bahan bakar minyak di wilayahnya. Mulai 15 hingga 17 Oktober 2026, sebagian aparatur daerah akan menjalani skema Work from Home (WFH) selama tiga hari berturut-turut.
Kebijakan ini ditujukan untuk mendukung PT Pertamina dalam memperlancar penyediaan dan distribusi BBM di Pulau Dewata, dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Dasar Kebijakan Penyesuaian Sistem Kerja
Penyesuaian sistem kerja tersebut tertuang dalam surat Pemprov Bali bernomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026. Surat itu mengatur penerapan WFH dan dialamatkan ke banyak jajaran, mulai dari pimpinan instansi pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, hingga satuan pendidikan negeri maupun swasta di seluruh Bali.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan tugas Pertamina, terutama agar penyediaan dan distribusi BBM dapat berjalan aman dan nyaman. Penegasan itu ia sampaikan melalui keterangan tertulis pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Siapa yang WFH, Siapa yang Tetap ke Kantor
Melalui surat dimaksud, pimpinan instansi pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk BUMN serta BUMD di Bali, diminta memberlakukan sistem kerja WFH bagi pegawainya sepanjang 15-17 Oktober 2026.
Meski begitu, tidak seluruh pegawai bekerja dari rumah. Dewa Made Indra menegaskan bahwa unit kerja maupun pegawai yang menangani pelayanan publik secara langsung, layanan kedaruratan, dan keamanan tetap wajib menjalankan tugas kedinasan di kantor seperti biasa. Ketentuan ini dipahami sebagai upaya menjaga kebutuhan masyarakat yang bersifat langsung agar tidak terganggu selama masa penyesuaian berlangsung.
Ia juga mengimbau seluruh jajaran agar tidak mengurangi tanggung jawab maupun produktivitas saat bekerja dari rumah. Dengan demikian, roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan tetap berjalan normal.
Sekolah dan Kampus Belajar Daring
Pengaturan ini tidak hanya menyentuh urusan perkantoran. Pemprov Bali turut meminta seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta menyelenggarakan pembelajaran daring pada periode yang sama, yakni 15-17 Oktober 2026.
Ketentuan tersebut berlaku untuk kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi maupun proses belajar mengajar di sekolah. Pemerintah provinsi tetap menekankan efektivitas kegiatan belajar, sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan aturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan.
Harapan Pemprov Bali
Dewa Made Indra berharap lewat dukungan dan koordinasi seluruh instansi terkait, upaya kelancaran distribusi BBM dapat terwujud dengan baik. Di sisi lain, aktivitas pemerintahan, dunia pendidikan, dan pelayanan publik tetap terlaksana secara optimal meski sebagian pegawai menjalankan tugas dari rumah.
Kebijakan penyesuaian sistem kerja seperti ini kerap menjadi pilihan pemerintah daerah ketika distribusi logistik nasional menghadapi tekanan. Simak juga informasi seputar dampak kebijakan BBM bagi masyarakat serta tips menghemat bahan bakar saat kelangkaan BBM untuk antisipasi di wilayah Anda.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
