Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa artificial intelligence (AI) tidak akan menggantikan peran aparatur sipil negara (ASN). Teknologi tersebut justru ditempatkan sebagai alat bantu untuk menguatkan kualitas analisis dan pelayanan publik.
Penegasan itu disampaikan Rini merespons ramainya perbincangan mengenai kemungkinan ASN terdampak efisiensi berbasis AI. “Kami memposisikan artificial intelligence sebagai alat bantu untuk memperkuat kualitas analisis dan pelayanan publik, bukan sebagai pengganti seluruh peran ASN,” kata Rini saat dihubungi, Rabu (26/8/2026).
Peran ASN yang Tak Bisa Diambil Mesin
Bagi Rini, kehadiran AI memang membawa banyak manfaat bagi birokrasi. Teknologi ini mampu mempercepat pekerjaan, mengolah data dalam jumlah besar, hingga menyajikan gambaran informasi yang lebih utuh sebagai bahan pengambilan keputusan.
Namun, sejumlah fungsi ASN tetap tidak mungkin diserahkan kepada teknologi. Beberapa contohnya adalah pertimbangan kebijakan, kemampuan membaca konteks sosial di lapangan, tanggung jawab administratif, serta empati ketika melayani masyarakat. “Hal-hal tersebut tidak dapat didelegasikan kepada mesin,” ujarnya.
Efisiensi Proses Kerja, Bukan Pemangkasan Pegawai
Rini menjelaskan bahwa efisiensi yang dimaksud pemerintah lebih mengarah pada efisiensi proses kerja. Pekerjaan yang bersifat konvensional dan rutin bisa dipercepat dengan bantuan AI, sehingga ASN punya ruang lebih besar untuk mengerjakan hal-hal yang bernilai tambah langsung bagi masyarakat.
Kapabilitas ASN Masuk Target Pembangunan Nasional
Dalam target rencana pembangunan nasional, kata Rini, sudah dibahas agenda peningkatan kapabilitas ASN dalam memanfaatkan AI. Aparatur diharapkan sanggup mengoptimalkan teknologi digital demi memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.
Pemanfaatan AI, lanjut dia, harus disertai transformasi digital pemerintah. Tata kelola data lintas sektor yang saling berbagi pakai diyakini mampu mendongkrak kualitas pemanfaatan AI. “Dampaknya, ASN dapat bekerja lebih efisien, lebih optimal, dan lebih tepat karena berbasis data,” jelasnya.
Perumusan Kebijakan Makin Berbasis Data
Manfaat lain dari AI menurut Rini ada pada proses perumusan kebijakan. Dengan kecepatan dan akurasi tinggi, AI dapat mengolah data masif dari berbagai sumber sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.
“Dengan begitu, perumusan kebijakan benar-benar berbasis data yang aktual dan komprehensif, bukan sekadar berbasis asumsi. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pengambil kebijakan, tetapi dasar pertimbangannya menjadi jauh lebih kuat,” kata dia.
Kompetensi ASN Jadi Syarat Penting
Meski AI semakin canggih, Rini menekankan bahwa kompetensi ASN tetap menjadi faktor krusial. Aparatur yang cakap memanfaatkan AI dinilai mampu menghadirkan pelayanan publik yang maksimal.
Karena itu, penerapan AI harus didahului peningkatan kompetensi ASN serta berjalan beriringan dengan transformasi digital pemerintah. Langkah ini dianggap membuat adopsi teknologi lebih tepat, dengan tetap memperhatikan aspek etika dan kedaulatan data.
“Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik ditentukan oleh kombinasi antara teknologi yang andal dan ASN yang kompeten. AI memperkuat, ASN yang memutuskan dan melayani,” pungkas Rini.
Sorotan DPR Terkait AI dan Kinerja ASN
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyoroti pemanfaatan perkembangan teknologi, termasuk AI, dalam kinerja ASN. Ia juga menyinggung potensi efek efisiensi terhadap jumlah dan kinerja aparatur negara akibat kehadiran teknologi tersebut.
Sumber: detik.
