TIKTAK.ID – Di tengah narasi supaya tidak memakai politik identitas, Partai Ummat justru mengeklaim bakal menggunakan cara tersebut. Ketua Umum DPP Partai Ummat, Ridho Rahmadi mengungkapkan bahwa berpolitik dengan mengusung identitas Islam menjadi salah satu strategi partai besutan Amien Rais itu untuk memenangkan ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
“Kita secara lantang menyatakan, ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas,” ujar Ridho dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pertama Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada Senin (13/2/23), seperti dilansir Republika.id.
Menurut Ridho, partainya bersikap begitu lantaran narasi menentang politik identitas adalah wacana menyesatkan. Dia menilai menentang politik identitas sama saja dengan menghilangkan moralitas agama dalam dunia politik. Akibatnya, kata Ridho, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.
Baca juga : Prabowo Temui Khofifah di Surabaya, Terkait Pilpres 2024?
“Ini (wacana menentang politik identitas, -Red) merupakan proyek besar sekularisme yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan begitu, perlu dipahami bahwa sesungguhnya justru politik identitas merupakan politik yang Pancasilais,” tutur Ridho.
“Partai Ummat secara khusus bakal melawan, dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yakni politik identitas,” imbuhnya.
Ridho mengatakan dengan semangat politik identitas, partainya akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah s.a.w melakukannya setelah hijrah. Dia menegaskan bahwa bagi umat Islam, masjid tidak hanya tempat iibadah
Baca juga : Amien Rais: Jokowi Dikelilingi ‘Orang-orang Sesat’ yang Ingin Tunda Pemilu
“Bagi umat Islam, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, serta menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik,” tegas Ridho.
Lantas Ridho mempertanyakan aturan yang melarang aktivitas politik di masjid. Dia menganggap politik gagasan mestinya boleh dibicarakan di masjid. Dia memaparkan bahwa larangan seharusnya hanya untuk politik provokasi dan adu-domba.
Sebelumnya, narasi melawan politik identitas terus digaungkan oleh sejumlah pejabat publik, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin. Melalui pidatonya di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD pada Agustus 2022, Jokowi meminta agar tidak ada lagi politik identitas, politisasi agama, serta polarisasi sosial dalam penyelenggaraan Pemilu.
