Istana Sebut Prabowo Prihatin Luar Biasa terkait Kasus Penyadapan, Ini Penjelasannya
Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan menaruh perhatian besar — bahkan disebut prihatin luar biasa — menyusul terungkapnya dugaan penyadapan terhadap dirinya serta sejumlah tokoh nasional. Kasus tersebut diduga melibatkan tiga jenderal berbintang Polri, salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Keprihatinan itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/11).
Prabowo Menyebut Kasus Ini Sangat Mengkhawatirkan
Dalam keterangannya, Prasetyo mengutip langsung sikap Presiden soal dinamika hukum yang tengah berjalan.
“Bapak Presiden menyampaikan keprihatinan yang luar biasa atas terjadinya dinamika tersebut,” kata Prasetyo.
Ia menambahkan bahwa kejadian ini semakin bermakna serius karena menyangkut figur tertinggi di negara ini. Menurutnya, adanya institusi yang secara hierarki berada di bawah presiden namun diduga terlibat dalam upaya semacam itu patut jadi sorotan.
“Bapak Presiden sangat prihatin, seorang kepala negara saja, ada institusi yang berada di bawah presiden, kemudian melakukan upaya sedemikian. Tentunya itu sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semua,” ujar Prasetyo.
Listyo Sigit Resmi Jadi Tersangka
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta illegal access.
Listyo Sigit tidak berdiri sendiri. Dua jenderal lainnya turun dijerat status yang sama, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kadivkum Polri, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyentuh ranah keamanan negara dan privasi pejabat tertinggi. Baca juga: dugaan illegal tapping yang melibatkan petinggi Polri.
Konsekuensi: Listyo Sigit Diberhentikan dari KSP
Sorotan pun tertuju pada posisi Listyo Sigit di pemerintahan. Perlu dicatat, Prabowo melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Dudung Abdurachman pada 1 Oktober lalu.
Setelah status tersangka melekat, kekosongan jabatan itu akhirnya diputuskan lewat jalur formal.
“Ada konsekuensi logis yang harus diputuskan, karena salah satu tersangka adalah menjabat KSP, oleh karena itu bisa kami sampaikan pada pagi hari ini Presiden sudah mengambil keputusan dan menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas sebagai KSP,” jelas Prasetyo.
Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP
Pemerintah bergerak cepat mengisi kekosongan tersebut. Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.
“Selanjutnya Pak Presiden menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk sementara beliau menunjuk Letnan Jenderal TNI Ariyo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Staf Kepresidenan,” tambah Prasetyo.
Langkah ini menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berupaya menjaga stabilitas birokrasi di tengah kasus hukum yang menimpa pejabat strategisnya. Simak pula: susunan kabinet dan jajaran pejabat istana terbaru.
Nilai Penting di Balik Kasus
Kasus penyadapan ini bukan sekadar perkara hukum biasa. Ada tiga lapis persoalan yang membuatnya begitu sensitif:
- Korban adalah presiden — menyentuh kedaulatan dan keamanan negara.
- Pelaku diduga dari internal Polri — institusi yang justru bertugas menegakkan hukum.
- Dampak kebijakan langsung — pemberhentian KSP dan penunjukan Plt dilakukan dalam hitungan hari.
Ke depan, publik menantikan proses hukum yang transparan atas kasus illegal tapping ini, termasuk nasib ketiga jenderal Polri tersebut.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
