Puan Wanti-wanti Pemerintah Soal Dampak Buruk Naikkan PPN Jadi 12 Persen
TIKTAK.ID – Ketua DPR RI, Puan Maharani mewanti-wanti Pemerintah mengenai dampak buruk bagi masyarakat buntut kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang.
Puan mengatakan memahami tujuan Pemerintah bahwa kenaikan PPN dilakukan demi meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit anggaran. Namun di sisi lain, kata Puan, kebijakan itu bisa berdampak pada daya beli masyarakat.
“Kami memahami kalau tujuan kenaikan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi defisit angaran. Akan tetapi, Pemerintah juga harus memperhatikan dampak yang akan muncul dari kebijakan tersebut,” ujar Puan dalam keterangannya, pada Kamis (19/12/24), seperti dilansir CNN Indonesia.
Baca juga : Ditanya Soal Peluang Jokowi Masuk Demokrat, AHY Jawab Sambil Tersenyum
Puan menyebut para pakar sudah mengungkap bahwa kenaikan PPN bakal menyebabkan sejumlah persoalan ekonomi. Dia menjelaskan, hal serupa pernah terjadi saat kenaikan PPN di tahun-tahun sebelumnya seperti pada 2022.
Menurut Puan, dampak tersebut salah satunya akan terasa di sektor konsumsi rumah tangga, khususnya bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Dia menyatakan kenaikan tarif PPN diprediksi akan memicu inflasi pada konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan.
“Dampak dapat terjadi kepada masyarakat saat produsen dan pelaku usaha menaikkan harga produk secara antisipatif, sehingga memicu inflasi naik semakin tinggi. Hal ini yang harus diantisipasi,” tutur Puan.
Baca juga : Mendagri Tito Respons Positif Usulan ‘Kepala Daerah Dipilih DPRD’
Puan melanjutkan, berdasarkan simulasi Center of Economics and Law Studies (Celios), kelas menengah diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun, buntut kenaikan PPN.
Kemudian keluarga miskin diprediksi bakal menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun, serta kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp153.871 per bulan.
Meski ada insentif dari Pemerintah bagi kelompok rentan, Puan meminta Pemerintah untuk menyiapkan solusi jangka panjang.
“Dengan dinamika ekonomi yang ada saat ini, banyak masyarakat yang sudah tertekan, bahkan tidak sedikit yang akhirnya terjerumus pada pinjaman online (Pinjol) dengan bunga tak masuk akal. Kita berharap tidak ada lagi tambahan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat,” tegas Puan.
