TIKTAK.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membela Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyebut penguasa sekarang mau bertindak seperti penguasa era Orde Baru (Orba). TKN menganggap Megawati tengah mengkritik kadernya sendiri yang masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Jokowi.

Menurut Sekretaris TKN, Nusron Wahid, sejumlah kader PDIP yang masih menjabat sebagai menteri yakni Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri PANRB, Tri Rismaharini selaku Menteri Sosial, dan Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.

“Menuduh kekuasaan hari ini seperti perilaku Orde Baru, berarti sama saja menuduh perilaku menteri-menteri dari partai politik tertentu tersebut,” ujar Nusron di Media Center TKN, Jakarta Selatan, pada Selasa (28/11/23), seperti dilansir Republika.co.id.

Baca juga : 3 Alasan PKS Inginkan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Negara RI

Kemudian Nusron menjelaskan, jika tuduhan Orde Baru itu lantaran dugaan mobilisasi ASN, maka yang paling bertanggung jawab terkait ASN yakni Menteri PANRB. Dia menegaskan, bila yang dituduhkan soal mobilisasi petugas pendamping sosial, hanya bisa dilakukan oleh Menteri Sosial.

“Yang bisa dimobilisasi adalah lapas (lembaga pemasyarakatan) ya. Kan lapas yang itu juga kita tahu kalau kebetulan menterinya juga datang dari partai tertentu,” ucap Nusron.

Untuk diketahui, pengelolaan lapas berada di bawah kendali Menteri Hukum dan HAM.

Baca juga : Silaturahmi ke Ponpes Langitan Tuban, Prabowo Dengarkan Masukan 68 Kiai

Nusron menegaskan anggapan bahwa Presiden Jokowi seperti penguasa rezim Orde Baru itu tidak tepat, karena berbagai ciri-ciri rezim Orde Baru tidak ada pada Jokowi. Dia menjelaskan bahwa pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, kekuasaan terpusat pada satu partai. Sedangkan saat ini kekuasaan tersebar di banyak partai politik sebagaimana tampak dari pengisian kursi menteri dari lintas partai.

Nusron memaparkan, ciri-ciri rezim Orde Baru yaitu jumlah partai politik dibatasi hanya tiga. Adapun kini ada 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

Oleh sebab itu, Nusron menyimpulkan pernyataan Megawati itu jelas tidak terbukti. Dia menilai pernyataan tersebut hanya ilusinasi dari sosok orang tua yang sedang gelisah. Dia menduga Megawati sedang gusar karena gagal menjadikan Presiden Jokowi petugas partai yang tunduk atas semua keinginan PDIP.