TIKTAK.ID – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono Surono mengatakan pelaksanaan Musyawarah Rakyat (Musra) yang diinisiasi oleh relawan Projo adalah hal yang wajar.

Untuk diketahui, Musra yang diselenggarakan di Kota Bandung, pada Minggu (28/8/22) itu turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu sangat wajar ya, di era demokrasi terdapat sekelompok masyarakat yang membahas harapan Indonesia dipimpin oleh figur presiden yang baik, bermanfaat untuk rakyat, serta menegaskan kembali tujuan bangsa dan negara,” ujar Ono setelah mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PDI Perjuangan Jabar di Kota Bandung, Minggu, seperti dilansir Republika.co.id.

Baca juga : Kader Heboh Usai Rakernas PAN Munculkan Anies dan Ganjar Jadi Bakal Capres 2024

Agenda Musra sendiri salah satunya untuk menampung aspirasi masyarakat Indonesia terkait sosok yang paling tepat memimpin Indonesia pada 2024 mendatang.

“Terkait dengan Trisakti, bergerak di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, juga berkepribadian di bidang budaya,” tutur Ono.

Ono menyatakan bahwa pihaknya menghormati apa pun hasil dari Musra yang bakal digelar di 34 provinsi di Indonesia sampai Maret 2023. Dia pun mengaku tidak bisa mengomentari lebih lanjut soal substansi dalam Musra tersebut. Pasalnya, kata Ono, sistem pengumpulan aspirasi lewat Musra berbeda dengan sistem yang dilakukan PDI Perjuangan sebagai partai politik.

Baca juga : Jokowi: Aspirasi ‘Presiden Tiga Periode’ Sama Seperti Aspirasi ‘Jokowi Mundur’ dan ‘Ganti Presiden’

“Kalau kami tidak tahu substansinya bagaimana, yang jelas kalau PDI Perjuangan, kita memiliki mekanisme sendiri untuk menghasilkan kepemimpinan nasional. Kalau mereka kan rakyat, jadi terserah seperti apa, tapi PDI Perjuangan mempunyai mekanisme,” tegas Ono.

Ono mengklaim para pemimpin yang lahir dari PDI Perjuangan sudah diuji betul, baik secara psikologi, maupun unsur lainnya. Dia bahkan menyebut setiap pemimpin di PDI Perjuangan, tidak hanya calon presiden, melainkan juga calon ketua DPC atau calon anggota DPRD kabupaten dan kota pun, wajib mengikuti psikotes.

Ono menjelaskan, pada tahap pertama dari sisi kejiwaan, tidak sakit jiwa. Kedua, lanjut Ono, rekam jejak kepemimpinan ketika seseorang ingin menjadi ketua DPC sudah harus melalui tahapan dulu.

Baca juga : Doa Zulhas untuk Amien Rais di Penutupan Rakernas PAN

“Secara internal dia harus teruji memiliki kepemimpinan untuk mengurus partai, baru dia bisa menjadi ketua DPC. Ketua DPD sama, anggota legislatif juga sama,” terang Ono.