TIKTAK.ID – Tim Review Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) dikabarkan akan segera melakukan pertemuan dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), guna membahas prosedur pengiriman Timnas Futsal Indonesia ke SEA Games 2021 (2022).
Menurut Ketua Tim Review PPON, Mochammad Asmawi, pihaknya bakal mempertimbangkan untuk mengirim Timnas Futsal Putera Indonesia ke SEA Games. Sebab, dia menilai Timnas Futsal Putera Indonesia punya kans dan potensi untuk meraih medali.
Meski begitu, Asmawi mengatakan hal itu akan diputuskan bersama seluruh anggota Tim Review yang terdiri dari para akademisi, pakar olahraga, KONI, dan KOI.
“Kita masih menunggu teman-teman review. Kita akan segera melakukan pertemuan dengan KONI dan KOI mengenai prosedurnya,” ungkap Asnawi, seperti dikutip CNNIndonesia.com dari laman Kemenpora, Selasa (12/4/22).
Untuk diketahui, Tim Review PPON telah memutuskan 31 cabang olahraga (cabor) yang diberangkatkan ke SEA Games Hanoi, pada 12-23 Mei 2022 mendatang. Futsal sendiri tidak masuk dalam daftar tersebut.
Keputusan itu pun menimbulkan polemik. Pasalnya, Timnas Futsal Indonesia baru-baru ini telah menunjukkan penampilan impresif dengan menyabet runner up Piala AFF Futsal 2022.
Sementara itu, Deputi 4 Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Chandra Bhakti, buka suara terkait polemik keberangkatan Timnas Futsal ke SEA Games yang berkembang akhir-akhir ini.
“Hasil Tim Review adalah yang putra, namun Sekjen FFI [Federasi Futsal Indonesia] memaksa minta putri [juga diberangkatkan]. Makanya, kami sudah bantah, kami tetap pada keputusan kami, yaitu futsal putra yang bisa ke SEA Games,” ungkap Chandra di Jakarta, Selasa (12/4/22).
Chandra pun mengklaim proses review cabor yang akan berangkat ke SEA Games dilakukan dengan profesional dan melibatkan berbagai pihak yang sangat berkompeten.
“Karena kami tidak main-main. Enggak ada order-orderan, kami pertanggung jawabkan ke masyarakat. Tim Review juga terdiri dari akademisi, profesor, praktisi, pakar, KOI, dan KONI,” jelas Chandra.
“Mereka juga tidak mau kalau mengikuti order cabor. Makanya, Pak Menteri bilang bahwa itu kewenangan Tim Review. Kemenpora hanya mencatat dan menghormati keputusan Tim Review,” imbuhnya.
