TIKTAK.ID – Peneliti PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama menilai penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden menjadi tiga periode, dapat menimbulkan chaos alias kekacauan di tengah masyarakat, jika sampai dibahas secara resmi di DPR RI.
Virdika mengatakan bahwa situasi yang terjadi di tengah masyarakat dalam merespons penundaan Pemilu 2024 tidak akan seperti yang dikatakan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
“Yang katanya tadi Menteri Bahlil bilang ini akan menjaga stabilitas ekonomi, justru malah bisa chaos di masyarakat,” ujar Virdika melalui diskusi PARA Syndicate yang berlangsung daring, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (9/3/22).
Baca juga : Sosok Bambang Susantono-Dhony yang Dilantik Jokowi Jadi Kepala-Waka Otorita IKN
Menurut Virdika, penolakan penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden bakal datang dari dua kelompok.
Virdika memaparkan, kelompok pertama adalah para aktivis angkatan 1998 yang mendorong Reformasi terjadi dulu. Sementara kelompok kedua yakni generasi pasca-era Reformasi yang menjadi mahasiswa hingga aktivis.
Kemudian Virdika menyatakan gerakan dari dua kelompok itu dalam merespons pembahasan penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden, justru akan menimbulkan gejolak politik dan ekonomi.
Baca juga : Soal Kriteria Penceramah Radikal, MUI ke BNPT: Blunder!
“Ini akan berelaborasi, mereka mendapatkan titik temu dua generasi bertemu dan menjadi skala yang sangat besar. Setelah itu, menimbulkan gejolak politik dan ekonomi juga justru akan runtuh,” tutur Virdika.
Virdika pun menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 atau perubahan periodisasi masa jabatan presiden telah menimbulkan gesekan luar biasa di tengah masyarakat dan ketidakstabilan politik serta ekonomi.
Untuk itu, dia mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menyampaikan penolakan yang tegas, tidak ambigu seperti saat ini. Virdika menganggap sikap yang ditampilkan oleh Jokowi saat ini malah memperlihatkan Jokowi merupakan sosok yang kontradiktif.
Baca juga : BNPT Jawab Kritik Sekjen MUI Soal Kriteria Penceramah Radikal
“Mestinya Jokowi tegas. Kalau menolak ya menolak, jangan seperti mau mau enggak mau,” ucap Virdika.
“Hal itu semakin menegaskan bahwa Jokowi men of contradiction. Hari ini bilang tempe besok kedelai,” sambungnya.
Seperti diketahui, usulan penundaan Pemilu 2024 telah digulirkan oleh tiga Ketua Umum parpol, yaitu Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, serta Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Akan tetapi, Pemerintah melalui Menko Polhukam, Mahfud MD dan Kantor Staf Presiden (KSP) telah memastikan, hingga kini Pemerintah tidak pernah membahas wacana penundaan Pemilu. Mahfud menjelaskan, Jokowi juga telah menyetujui Pemilu digelar pada 14 Februari 2024.
