TIKTAK.ID – Para menteri di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut dibolehkan untuk menaikkan elektabilitasnya. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani, terkait Pilpres 2024.
“Presiden sudah memberikan kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan, menaikkan popularitas dan elektabilitas,” ujar Muzani di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/21), seperti dilansir Sindonews.com.
Wakil Ketua MPR tersebut pun tidak mempersoalkan hal itu. Bahkan dia menilai hal itu bagus dalam sebuah proses demokrasi yang sehat dalam memilih pemimpin.
Baca juga : Fahri Hamzah Tuding PKS: #OposisiMemble dan #OposisiPenakut
“Makin banyak, akan makin bagus. Kami sendiri di Gerindra melihat itu sebagai sesuatu yang baik, karena rakyat pilihannya makin banyak, jadi makin bagus,” tutur Muzani.
Kemudian Ketua Fraksi di DPR itu juga menyatakan bahwa hal ini tak akan berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Muzani menjelaskan, di bawah kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf hal itu bukan menjadi persoalan.
“Jika kita percaya pada kekuatan demokrasi, itu pasti tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan. Hal itu merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja di demokrasi,” terang Muzani.
Baca juga : Australia Bakar Kapal Ikan Indonesia, Begini Kata Susi Pudjiastuti
Merespons hal itu, Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan perlu adanya batasan.
“Artinya batasan supaya para menteri itu tidak memanfaatkan fasilitas dan uang negara untuk tebar pesona menaikkan elektabilitas mereka,” tutur Ujang, mengutip SINDOnews, Selasa (9/11/21).
Kemudian Ujang meyakini jika para menteri yang ingin maju ke Pilpres 2024 tidak ingin mengeluarkan uang sendiri.
“Jadi waspadai kampanye memakai fasilitas dan uang negara,” sambung Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut.
Baca juga : Jokowi Terus Sita Aset Tommy Soeharto, Jadi Berapa Totalnya?
Menurut Ujang, para menteri khususnya yang ingin maju ke Pilpres mendatang harus tetap memprioritaskan kerja untuk kepentingan kementerian masing-masing.
“Bukan demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Lantas Ujang mengimbau agar para menteri tersebut melakukan tebar pesona pada Sabtu dan Minggu.
“Jadi Senin sampai Jumat bekerja untuk menyelesaikan tugas-tugas di kementeriannya masing-masing,” kata Ujang.
Baca juga : PA 212 Bakal Gelar Reuni, Begini Kata Wakil Anies Baswedan
Senada dengan Ujang, Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Demokrat, Yan Harahap mengaku tidak masalah menteri menaikkan elektabilitas, terlebih dalam konteks politik demokrasi. Meski begitu, dia mengingatkan agar jangan sampai menteri menyalahgunakan jabatannya dalam melakukan aktivitas itu dengan menggunakan fasilitas maupun uang negara.
“Apalagi sampai melakukan abuse of power, contohnya memaksakan fotonya nampang di fasilitas milik negara. Sangat tidak elok dan tak etis,” ungkap Yan.
