PDIP Tegaskan Tak Ada Gagasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dari Partai

TIKTAK.ID – PDI-Perjuangan mengklaim bahwa pihaknya tidak berpikir mengenai perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dalam wacana amendemen UUD 1945, meski menilai Presiden Joko Widodo yang merupakan kadernya, adalah sosok berprestasi.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, partainya hanya akan mendukung usulan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam wacana amendemen.

“Tidak ada gagasan dari PDI-Perjuangan soal jabatan presiden tiga periode atau perpanjangan masa jabatan,” ujar Hasto melalui keterangan resminya, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Sabtu (18/9/21).

Hasto pun mengaku menyadari bahwa “Jokowi merupakan sosok pemimpin yang merakyat, mampu bekerja dengan baik, berprestasi, dan visioner”.

“Akan tetapi, pekerjaan rumah PDI-Perjuangan bukan mengenai sosok. Melainkan melanjutkan estafet pembangunan yang sudah ditinggalkan oleh Presiden Jokowi kelak,” begitu kutipan dari rilis tersebut.

Hasto menyebut partainya ingin meletakkan pembangunan yang dilakukan era Jokowi dapat menjadi haluan negara.

“Kita memiliki jejak sejarah pada abad ketujuh, yakni pembangunan Candi Borobudur, yang dibangun seratus tahun. Kami juga menginginkan pembangunan negara berkelanjutan. Jika dulu bisa, mengapa sekarang tidak bisa. Sekarang karena kita tidak mempunyai haluan, maka ganti kepemimpinan, berganti juga kebijakannya,” terang Hasto.

Kemudian Hasto menyatakan bahwa partainya saat ini belum membahas sosok tertentu untuk diusung sebagai Capres, karena masih berfokus pada pandemi.

“PDI-Perjuangan mengesampingkan adanya pembahasan calon presiden di internal partai dengan maksud berkontribusi pada Pemerintahan Jokowi di masa pandemi ini,” tutur Hasto.

Lantas Hasto mengklaim bakal menyerahkan soal itu kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Ia yakin Mega akan memilih pemimpin nasional lewat “kontemplasi, mendengarkan suara rakyat, dan mempertimbangkan banyak aspek strategis”.

“Untuk menjadi presiden, wakil presiden, atau menteri sekalipun, maka keyakinan spritual PDI-Perjuangan selalu ada campur tangan Yang di Atas. Selalu ada suara arus bawah, suara rakyat, yang kemudian terakumulasi sehingga membentuk keyakinan,” jelasnya.

Untuk diketahui, sejumlah pejabat di DPP PDIP maupun pimpinan lembaga negara yang merupakan kader PDIP telah berulangkali menolak perpanjangan masa jabatan, maupun penambahan periodisasi presiden. Mereka lebih memilih amendemen untuk PPHN.