TIKTAK.ID – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menyampaikan bahwa pihaknya belum tentu mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2024, meski sejumlah lembaga survei mencatat Ganjar memiliki elektabilitas tinggi.
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto, elektabilitas tinggi yang saat ini melekat pada Ganjar merupakan hasil dari pemberitaan yang kemudian diangkat dan diramaikan di media konvensional dan media sosial, sehingga menjadi populer.
“Itu hanya buah dari sebuah pemberitaan. Berita ini di-mention, ada yang mengutip, diramaikan, dan dibaca orang. Jadi berita, mention, reach (jangkauan), kemudian menghasilkan popularity (popularitas), dan electability (elektabilitas),” terang Bambang di Kantor DPD PDI Perjuangan Panti Marhaen Semarang, Rabu (12/5/21), seperti dilansir CNN Indonesia.
Pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut mengatakan elektabilitas Ganjar tak lebih bagian dari pencitraan di “udara.” Ia pun menilai hal itu wajar dalam “perang politik”.
Bambang menyatakan elektabilitas tinggi juga tidak menjamin bisa menjadi tiket untuk mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri. Sebaliknya, kata Bambang, yang dilihat PDI Perjuangan yakni kinerja dan prestasi saat kader tersebut diberikan tugas amanah dari PDI Perjuangan.
Bambang juga menyebut “salah makan obat” bila ada kader PDI Perjuangan yang hari ini merasa memiliki elektabilitas tinggi dan terus meminta rekomendasi.
“Belum apa-apa, perang pun belum, ini baru ‘perang udara’, dan lumrah di politik. Beritanya juga bukan berita substansi, hanya soal siapa dan peristiwa. Contoh, tidur di gerbong jadi berita, main barongsai jadi berita, dan datang ke suatu tempat marah-marah jadi berita,” ucapnya.
“Kini yang penting adalah kinerja. Mereka diberi amanah dari PDI P sebagai Kepala Daerah Bupati atau Gubernur, ya sudah, tunjukkan kinerjanya jadi Bupati dan Gubernur hebat. Kalau atas dasar elektabilitas hari ini, lalu memaksa Ketua Umum kami untuk mendapatkan rekomendasi, itu salah makan obat,” tegas Bambang.
Ia menjelaskan, dalam “perang politik” dibutuhkan “perang darat”. Ia menganggap saat ini “perang darat” masih belum dilakukan karena belum ada calon presiden (Capres) yang secara tegas menyatakan maju.
