TIKTAK.ID – Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyoroti program Rumah DP Nol Rupiah yang kini menjadi polemik. Hal itu usai Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, selaku pemegang proyek, Yoory Pinontoan menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan Korupsi pengadaan lahan.

Menurut Gembong, program yang dicetuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2018 itu telah bermasalah sejak awal. Gembong pun mengatakan saat ini telah menyerahkan semua proses hukum kasus itu kepada KPK.

“Dari awal memang DP Nol bermasalah, tapi sekarang sedang dalam proses hukum (Yorry), ya kami serahkan dalam proses hukumnya,” ujar Gembong, Senin (8/3)21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Baca juga : Rumah DP Nol Rupiah, Janji Kampanye Anies yang Berujung Kasus Korupsi

Seperti diketahui, program Rumah DP Nol Rupiah merupakan program strategis di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memfasilitasi warga Ibu Kota berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal layak huni, nyaman dan terjangkau. Pemerintah berencana memberikan subsidi berupa uang muka, sehingga warga bisa mendapat hunian dengan langsung mencicil uang bulanan.

Akan tetapi, Gembong menilai program tersebut sulit direalisasikan di lapangan. Pasalnya, ia menyebut program DP Nol Rupiah bukan kebijakan tunggal, melainkan melibatkan pihak lain, salah satunya bank.

“Sekarang persoalan itu sudah nyerempet ke persoalan hukum atas pembelian lahannya. Jadi kami patuh dan taat proses hukum saja,” ucap Gembong.

Baca juga : Ancam Santet Moeldoko, Bupati Lebak Bakal Dipolisikan

Di sisi lain, Humas Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yulianita Rianti mengaku hingga kini masih belum memiliki keputusan terkait kelanjutan proyek tersebut. Ia hanya memastikan, pihaknya akan tetap melanjutkan semua program atau proyek Pemprov DKI Jakarta yang diberikan ke PT Pembangunan Jaya. Hal itu termasuk program DP Nol Rupiah di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, yang saat ini masih dalam proses pembangunan.

Proyek pembangunan di kawasan Cilangkap sendiri merupakan satu dari tiga proyek DP Nol Rupiah, selain di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit Jaktim yang sudah dihuni oleh sekitar 400 warga dan di Pondok Rangon yang kini tersandung kasus korupsi pengadaan lahan.

“Kami belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait program mana yang akan dihentikan atau program mana yang tetap dijalankan. Tetapi kami akan tetap menjalankan kegiatan yang diberikan oleh Pemprov dan dipercayakan ke Sarana Jaya,” jelasnya.