TIKTAK.ID – Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan bahwa pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia soal pertukaran jatah kursi Ketua MPR RI untuk menambah jatah menteri bagi Partai Golkar dapat mengusik koalisi. Dia pun menilai hal itu sebaiknya tidak disampaikan kepada publik.
“Pernyataan semacam ini dapat mengusik kekompakan dan soliditas koalisi yang seharusnya tidak elok dilontarkan oleh Ketua Umum partai anggota koalisi,” ujar Viktor di Jakarta, pada Kamis (24/10/24), seperti dilansir Republika.co.id.
Kemudian mantan Gubernur NTT ini menyebut pemilihan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029 dilakukan berdasarkan hasil musyawarah mufakat antarfraksi. Dia pun menegaskan, tidak benar kursi Ketua MPR diberikan oleh Golkar.
Baca juga : Nilai Kabinet Prabowo-Gibran Bernuansa Militerisme, Akademisi Khawatirkan Pemerintahan Otoriter
“Proses pemilihan tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan aturan teknis dalam Peraturan MPR yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat,” jelas Viktor.
Viktor menyatakan mekanisme pemilihan Ketua MPR sudah sejalan dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 19 ayat 1 sampai 11. Pasal tersebut menjelaskan, pemilihan Ketua MPR dilakukan secara musyawarah mufakat atau dipilih dengan cara pemungutan suara oleh seluruh anggota MPR.
“Dan yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam Sidang Paripurna,” kata Viktor.
Viktor lantas mengingatkan partai anggota koalisi pendukung Pemerintah supaya tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan, demi menyukseskan kebijakan dan program pembangunan yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga : Mendikdasmen Janji Bakal Naikkan Gaji Guru SD dan SMP
“Kekompakan dan kerja sama serta soliditas merupakan kunci bagi koalisi dalam merealisasikan visi dan misi Pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan,” ucap Viktor.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sempat menyampaikan partainya memperoleh jatah delapan kursi menteri plus sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran lantaran memberikan jatah kursi Ketua MPR RI kepada Partai Gerindra.
Bahlil bahkan mengakui kalau pemberian jatah kursi Ketua MPR RI dari Partai Golkar kepada Partai Gerindra hingga dijabat Ahmad Muzani sudah melalui suatu konsensus.
