TIKTAK.ID

Tag: US

  • Menangi Pilpres, Joe Biden Janji Satukan Kembali Amerika

    Menangi Pilpres, Joe Biden Janji Satukan Kembali Amerika

    TIKTAK.ID – Joe Biden akhirnya memenangkan pemilihan presiden Amerika setelah perolehan suaranya tak lagi dapat dikejar oleh petahana, Donald Trump.

    Dalam pidato pertamanya sebagai presiden terpilih Biden mengatakan bahwa saat ini adalah “waktu untuk menyembuhkan” Amerika. Dia juga bersumpah untuk tidak memecah-belah tetapi mempersatukan “negara”.

    “Mari saling memberi kesempatan,” kata Biden, berbicara kepada mereka yang memilih menentangnya.

    Sementara Trump belum juga menyerah dan belum memberikan pernyataan terbuka terkait kekalahannya ini.

    Dilansir BBC, hasil ini membuat sejarah baru bagi Amerika dengan menjadikan Trump sebagai presiden pertama dengan satu kali masa jabatan sejak 1990-an. Tim kampanyenya mulai mengajukan rentetan tuntutan hukum di berbagai negara bagian, namun pejabat pemilihan mengatakan tidak menemukan bukti bahwa pemungutan suara itu dicurangi.

    Perayaan spontan meletus di kota-kota besar setelah media mengumumkan kemenangan Biden pada Sabtu (7/11/20). Pendukung Trump marah dan menggelar demonstrasi di beberapa kota tetapi tidak ada laporan insiden kekerasan.

    Berbicara kepada para pendukung yang bersorak di tempat parkir di kampung halamannya di Wilmington, Delaware, Biden berkata, “Saya berjanji untuk menjadi presiden yang berusaha untuk tidak memecah-belah, tetapi untuk menyatukan; saya tidak melihat negara bagian merah dan negara bagian biru, hanya melihat Amerika Serikat.”

    Biden -yang sejauh ini telah memenangkan lebih dari 74 juta suara, terbanyak untuk calon presiden Amerika- memuji dukungan “beragam” yang dia dapatkan selama kampanye, tetapi juga menjangkau para pendukung Trump secara langsung.

    “Sudah waktunya untuk menyingkirkan retorika kasar, menurunkan suhu, bertemu lagi, saling mendengarkan lagi,” kata Biden. “Dan untuk membuat kemajuan, kita harus berhenti memperlakukan lawan kita sebagai musuh.”

    Presiden terpilih, yang tiba di panggung dengan memakai masker, mengumumkan bahwa ia akan membentuk komite tanggapan virus Corona untuk memastikan siap menerapkan keputusan sejak hari pelantikannya pada Januari nanti.

    Tanggapan pemerintahan Trump terhadap pandemi yang terjadi pada masa kampanye pemilihan presiden AS menuai kritik keras dari Biden. Lebih dari 237.000 orang Amerika telah meninggal, jumlah itu lebih besar dari negara mana pun di dunia.

    Biden akan berusia 78 tahun ketika dia menjabat sebagai presiden AS dan akan menjadikannya presiden tertua pada masa jabatan pertamanya dalam sejarah Amerika.

  • Di Ambang Kekalahannya, Trump Diterpa Isu Pemecatan para Petinggi Pentagon

    Di Ambang Kekalahannya, Trump Diterpa Isu Pemecatan para Petinggi Pentagon

    TIKTAK.ID – Juru Bicara senior Pentagon membantah laporan NBC News pada Kamis kemarin yang menyatakan bahwa Menteri Pertahanan, Mark Esper sedang bersiap untuk mengundurkan diri secara proaktif dari jabatannya sebab dia menduga akan menjadi salah satu pejabat Kabinet yang akan didesak mundur Presiden Trump dalam beberapa minggu mendatang.

    Presiden Donald Trump dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk memecat Menteri Pertahanan Esper, Direktur CIA Gina Haspel dan pejabat top Amerika lainnya, termasuk Direktur FBI Christopher Wray, tulis The Hill dalam laporannya dengan mengutip sumber yang dikatakan akrab dengan situasi tersebut.

    Dilansir Sputniknews, Jumat (6/11/20), satu sumber itu mengatakan kepada The Hill bahwa meskipun pernyataan Pentagon baru-baru ini bertentangan, Esper dapat dipaksa keluar secepatnya pada minggu ini. Sumber kedua mencatat bahwa sejauh ini belum ada yang memutuskan.

    Seorang pembantu anggota Komite Angkatan Bersenjata DPR mengonfirmasi bahwa panel itu belum menerima laporan terkait “perubahan personel dalam waktu dekat dalam kepemimpinan Pentagon” hingga saat ini.

    Pentagon mengarahkan sejumlah pertanyaan media terkait isu tersebut ke komentar sebelumnya oleh Juru Bicara Pentagon Jonathan Hoffman bahwa Menhan Esper “tidak ada rencana untuk mengundurkan diri”, dia juga tidak diminta untuk mengundurkan diri.

    Esper dan Trump berselisih dalam beberapa bulan terakhir, termasuk atas penolakan Trump terhadap pencabutan nama pemimpin Konfederasi sebagai nama pangkalan militer AS, dan perlawanan Kepala Pentagon menolak mengerahkan militer untuk menindak demonstran anti-rasisme dan protes atas ketidakadilan polisi yang luar biasa di beberapa kota besar AS musim panas ini.

    Spekulasi juga tersebar luas bahwa kepala CIA Haspel dan Direktur FBI Christopher Wray mungkin akan dipaksa mundur, kata The Hill, mengutip apa yang dikatakannya sebagai frustrasi di Gedung Putih atas kurangnya dukungan di tengah perkembangan politik baru-baru ini, termasuk kurangnya penyelidikan FBI secara formal terkait dugaan transaksi bisnis ilegal Hunter Biden di Ukraina, dan penolakan Badan tersebut untuk memecat pejabat yang bertanggung jawab atas penyelidikan Russiagate terhadap Presiden Trump.

    Trump memilih Esper untuk menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pertengahan 2019, menggantikan Jenderal Jim Mattis, yang mengundurkan diri karena berselisih dengan Trump tentang kebijakan Suriah dan masalah lainnya.

    Trump memilih Haspel untuk jabatan Direktur CIA pada Mei 2018 setelah Direktur sebelumnya, Mike Pompeo, dipilih untuk menggantikan Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri. Sedangkan Wray menggantikan James Comey sebagai Direktur FBI pada Agustus 2017.

  • Saat Perundingan Pajak Digital, Kemauan Sepihak Amerika Ditentang Banyak Negara

    Saat Perundingan Pajak Digital, Kemauan Sepihak Amerika Ditentang Banyak Negara

    TIKTAK.ID – Amerika Serikat berselisih dengan banyak negara-negara kaya lain di dunia mengenai pajak digital untuk perusahaan teknologi dan bisnis lain yang beroperasi secara online. Para negosiator menyatakan pada Jumat lalu bahwa mereka menemui jalan buntu yang dapat berakibat buruk bagi perdagangan global bila tak segera dituntaskan pada akhir tahun ini, seperti yang dilansir The New York Times, Kamis (30/1/20).

    Pertemuan yang diprakarsai oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (O.E.C.D) dan diikuti sekitar 130 negara di Paris, Prancis itu bertujuan untuk menetapkan aturan pajak kepada perusahaan multinasional dalam ekonomi digital yang kian meningkat saat ini.

    Aturan-aturan yang akan dibahas terkait standard internasional yang aktivitasnya terjadi secara online akan dapat dikenakan pajak di negara bersangkutan. Serta membahas sampai tingkat mana pajak itu akan ditetapkan. Selain itu, mereka juga menetapkan pajak minimum global bagi perusahaan multinasional yang mengalihkan keuntungan mereka ke negara-negara bebas pajak atau Tax Heaven seperti Irlandia dan Bermuda.

    Pertemuan negara-negara di Paris pekan ini hanya menghasilkan kesepakatan batas waktu sampai akhir tahun ini untuk menetapkan satu aturan global.

    Pertemuan itu juga menunda pembahasan masalah yang paling diperdebatkan terkait permintaan pejabat Amerika bahwa beberapa perusahaan diizinkan untuk memilih apakah akan dikenakan pajak di bawah sistem internasional baru hingga akhir negosiasi.

    Baca juga: Pasca Tolak Proposal Trump, Kini Palestina Putuskan Semua Kerja Sama Keamanan dengan Amerika dan Israel

    “Resolusi masalah ini sangat penting untuk mencapai konsensus,” kata juru runding dalam pernyataan konsensus yang dirilis pada hari Jumat (31/1/20).

    Pembicaraan ini membawa keuntungan besar bagi negara-negara yang menjadi tempat aktivitas perusahaan besar.

    Sejauh ini, negara-negara seperti Prancis dan Inggris menyetujui pajak digital yang menghantam perusahaan teknologi besar, seperti Google dan Amazon, yang memiliki jejak online yang cukup besar di negara mereka tetapi memiliki sedikit kewajiban pajak. Hal ini disebabkan operasi fisik mereka berada di tempat lain, yaitu Amerika.

    Halaman selanjutnya…

  • Trump Memilih Berbicara Lembut dalam Pidato Pertamanya Usai Serangan Iran

    Trump Memilih Berbicara Lembut dalam Pidato Pertamanya Usai Serangan Iran

    TIKTAK.ID – Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato yang ditunggu-tunggu warga Amerika, saat negara itu berada di ambang perang dengan Iran. Pidato Trump dilakukan beberapa jam setelah rudal Iran menyerang dua pangkalan AS di Irak.

    Berbicara dari Gedung Putih, Trump membatalkan ancaman  serangan lebih lanjut terhadap Iran, dan menegaskan bahwa mundurnya Teheran “hal yang baik bagi semua pihak.”

    Trump, bagaimanapun, bersumpah untuk menjatuhkan sanksi ekonomi baru pada Republik Islam Iran, selain ribuan atau lebih yang diberlakukan sejak AS menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA, atau kesepakatan nuklir Iran) pada tahun 2018. ” Sanksi yang tegas akan diberikan,” ungkapnya, “hingga Iran mengubah perilakunya.”

    Baca juga: Update: Terkait Serangan Iran Ke Pangkalan Amerika, Khamenei: Hanya “Tamparan Di Wajah” AS

    “Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya dan mengakhiri dukungannya untuk terorisme,” lanjut Trump. “Sudah tiba waktunya bagi Inggris, Jerman, Prancis, Rusia dan Cina untuk mengakui kenyataan ini. Mereka sekarang harus melepaskan diri dari sisa-sisa JCPOA.”

    Sementara Trump baru-baru ini menyatakan bahwa AS akan menargetkan 52 situs Pemerintah dan budaya milik Iran jika kepentingan Amerika diserang, tetapi kemudian ia menyampaikan  dengan nada yang lebih rekonsiliatif dalam pidatonya pada hari Rabu. Setelah membual tentang “rudal besar” Amerika, Trump menyarankan bahwa di bawah kesepakatan baru, Iran bisa menjadi “negara besar,” dan dapat bekerja sama dengan AS dalam bidang yang saling menguntungkan.

    “ISIS [Negara Islam, IS, ISIL] adalah musuh alami Iran,” katanya. “Penghancuran ISIS baik untuk Iran. Dan kita harus bekerja bersama dalam hal ini dan banyak prioritas bersama lainnya. “

    Baca juga: BREAKING NEWS: IRGC Menghujani Pangkalan Udara AS di Irak dengan Rudal Sebagai Balasan Atas Pembunuhan Jenderal Soleimani

    Pada hari Rabu pagi, Iran menghujani serangan rudal di dua pangkalan militer yang digunakan oleh pasukan Amerika di Irak. Serangan rudal itu terjadi sebagai balasan atas pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani oleh AS di Baghdad pada hari Jumat. Soleimani, menurut Washington, telah mengatur serangkaian serangan terhadap pasukan Amerika di Irak, dan diduga merencanakan serangan lebih lanjut melalui milisi yang didukung Iran di negara itu. Teheran menyebut pembunuhan itu sebagai tindakan “terorisme internasional,” bersumpah untuk membalas dendam.

    Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menggambarkan serangan rudal itu sebagai “balasan proporsional” yang diambil untuk membela diri. Zarif menambahkan bahwa Teheran tidak bermaksud untuk meningkatkan tensi ketegangan, tetapi pihaknya mengancam akan menargetkan sekutu-sekutu AS di kawasan itu jika Washington merespon Iran dengan serangan balasan.

    Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa serangan itu berfungsi sebagai “tamparan di wajah” untuk Amerika Serikat, tetapi belum “cukup” untuk menghapus “kehadiran Amerika yang korup di wilayah tersebut.”