TIKTAK.ID

Tag: Universitas Indonesia

  • Petinggi Golkar Pertanyakan Alasan UI Batalkan Disertasi Bahlil

    Petinggi Golkar Pertanyakan Alasan UI Batalkan Disertasi Bahlil

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham mempertanyakan alasan Universitas Indonesia atau UI hendak membatalkan disertasi Bahlil Lahadalia. Ia menilai kasus disertasi Bahlil ini mestinya memperoleh penyelesaian yang lebih jelas.

    “Diminta agar ditulis ulang, kan itu sama saja dibatalin, namun kenapa harus dibatalin? Jika bisa diselesaikan, salah satu penyelesaiannya sumber datanya itu karena tidak disampaikan dari awal secara jujur,” ujar Idrus di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jakarta Barat, pada Senin (3/3/25), seperti dilansir Tempo.co.

    Menurut Idrus, mestinya pihak kampus bisa memberi tahu kalau ada masalah pada disertasi milik Menteri Energi Sumber Daya Mineral itu. Meski begitu, Idrus mengeklaim Partai Golkar memahami kasus disertasi Bahlil ini.

    Baca juga : SBY Singgung Krisis Gaza Saat Jadi Pembicara di Forum Tokyo Conference 2025

    “Ya sudah kami bisa memahami, dan itu juga datanya kalau pun dimintai penjelasan juga tak berubah, tetap seperti itu, itu salah satu alasan kan,” kata Idrus.

    Di sisi lain, Dany Amrul Ichdan selaku anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia menampik disertasi Bahlil sudah dibatalkan pada 10 Januari 2025 lalu. Dany menjelaskan, yang mampu memberikan keputusan final terkait dengan hal tersebut hanyalah Rektor UI.

    Meskipun, lanjut Dany, Dewan Guru Besar (DGB) UI merekomendasikan pembatalan disertasi Bahlil lewat hasil sidang etik mahasiswa S3 Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) dan tercatat dalam risalah rapat pleno.

    Baca juga : Kementerian BUMN Tegaskan Dukung Kejagung Tangani Korupsi Pertamina

    “Sebagai bagian dari MWA kami berharap agar seluruh pihak menghormati segala proses akademik dan tata kelola yang berlaku di internal UI,” terang Dany dalam keterangan tertulis, dikutip Senin.

    Kemudian Wakil Direktur Utama (Wadirut) MIND ID ini menegaskan, tersebarnya dokumen rekomendasi pembatalan tugas akhir Bahlil itu di luar sepengetahuan MWA UI dan bukan merupakan konsumsi publik.

    Dany mengaku dalam waktu dekat bakal ada rapat yang dihadiri oleh empat unsur akademisi UI yang terdiri dari Dewan Guru Besar, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, dan Rektor, guna memutuskan nasib disertasi milik Ketua Umum Partai Golkar tersebut. Menjelang pertemuan itu, Dany pun meminta publik supaya menghormati proses akademik yang sedang berlaku.

  • Putuskan Penangguhan Gelar Doktor Bahlil, UI Bakal Gelar Sidang Etik

    Putuskan Penangguhan Gelar Doktor Bahlil, UI Bakal Gelar Sidang Etik

    TIKTAK.ID – Universitas Indonesia (UI) telah meminta maaf dan menangguhkan kelulusan gelar doktor Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Hal itu disampaikan Ketua Majelis Amanat (MWA) UI, Yahya Cholil Staquf, pada Rabu (13/11/24), terkait gelar yang diperolah Bahlil dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) UI.

    “Mengingat langkah-langkah yang sudah diambil oleh UI, maka kelulusan BL (Bahlil Lahadalia) mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022. Selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” begitu keterangan pers rilis yang ditandatangani Yahya, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Yahya mengatakan keputusan terhadap Bahlil diambil dalam Rapat Koordinasi 4 (empat) Organ UI, yang merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen UI untuk terus meningkatkan tata kelola akademik yang lebih baik, transparan, serta berlandaskan keadilan. UI turut meminta maaf kepada masyarakat dan mengakui kekurangan tersebut.

    Baca juga : Marak Kriminalisasi Guru, Gibran Usulkan UU Perlindungan Guru

    “Universitas Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas permasalahan BL, mahasiswa Program Doktor (S3) Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG). UI mengakui kalau permasalahan ini, antara lain bersumber dari kekurangan UI sendiri, dan sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya baik dari segi akademik maupun etika,” jelas Yahya.

    Selain itu, UI mengeklaim telah melakukan evaluasi mendalam terhadap tata kelola penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG sebagai komitmen menjaga kualitas dan integritas akademik.

    Adapun Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar sudah melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan Program Doktor (S3) di SKSG. Hal itu mencakup pemenuhan persyaratan penerimaan mahasiswa, proses pembimbingan, publikasi, syarat kelulusan, dan pelaksanaan ujian.

    Baca juga : Pidato Gibran di YouTube Ditonton Hampir Sejuta kali dan Panen Komentar

    Berdasarkan hal itu, UI lantas memutuskan menunda sementara (moratorium) penerimaan mahasiswa baru di Program Doktor (S3) SKSG, sampai audit yang komprehensif terhadap tata kelola dan proses akademik di program tersebut selesai dilaksanakan. Langkah tersebut pun dilakukan dengan penuh komitmen demi memastikan seluruh proses pendidikan di lingkungan UI berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Lebih lanjut, sebagai bagian dari upaya ini, sesuai dengan tugas dan kewajibannya, Dewan Guru Besar (DGB) UI bakal melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembimbingan mahasiswa Program Doktor (S3) di SKSG. Langkah tersebut guna memastikan penyelenggaraan pendidikan di UI dilakukan secara profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

  • Bawaslu: Jangan Ada Atribut Partai di Debat Capres BEM UI

    Bawaslu: Jangan Ada Atribut Partai di Debat Capres BEM UI

    TIKTAK.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengingatkan supaya jangan sampai ada atribut partai politik dalam acara debat yang diikuti oleh orang yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden (Capres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Adapun debat tersebut bakal digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) pada September 2023.

    Mulanya, Komisioner Bawaslu RI, Puadi menyebut acara debat atau adu gagasan mengenai keindonesiaan di kampus dengan mengundang orang-orang yang digadang-gadang akan menjadi Capres, tidak melanggar ketentuan Pemilu. Dia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak masuk kategori kampanye lantaran masa kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023.

    Kemudian Puadi mengatakan saat ini belum ada calon presiden dan wakil presiden yang telah ditetapkan oleh KPU RI, bahkan tahapan pendaftaran Capres belum dimulai. Lagi pula, kata Puadi, orang-orang yang kini digadang-gadang bakal menjadi Capres itu belum tentu menjadi Capres secara resmi karena bisa saja ada yang meninggal atau tak memperoleh dukungan partai politik.

    Baca juga : Buntut Penundaan Pengumuman Cawapres Anies, Elite Demokrat dan NasDem Saling Tuding

    “Jadi, kalau saat ini ada pihak yang ingin mengadakan debat dengan mengundang orang-orang yang digadang-gadang menjadi Capres atau Cawapres, silakan saja,” ujar Puadi, Kamis (24/8/23), seperti dilansir Republika.co.id.

    Meski begitu, Puadi mengingatkan agar jangan sampai terjadi pelanggaran ketentuan sosialisasi Pemilu dalam perhelatan itu. Dia juga mewanti-wanti jangan sampai ada atribut partai dalam forum adu gagasan tersebut.

    “Perlu diingatkan dalam kegiatan tersebut tak boleh ada atribut partai. Jangan sampai ada atribut seperti stiker, bendera, seragam, banner, spanduk, dan lain-lain yang menunjukkan identitas partai politik peserta Pemilu,” tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI itu.

    Baca juga : Grace Natalie Akui Ada Pro Kontra di Internal PSI Terkait Dukung Ganjar atau Prabowo

    Oleh sebab itu, Puadi mengimbau BEM UI untuk memberitahukan kepada Bawaslu soal acara debat tersebut. Dengan begitu, lanjutnya, Bawaslu dapat melakukan pengawasan selama acara debat berlangsung.

    “Untuk fungsi koordinasi, sebaiknya disampaikan juga kepada Bawaslu (terkait acara debat itu) untuk kepentingan pengawasan, lantaran posisinya sekarang tahapan Pemilu 2024 sedang berlangsung,” tutur Puadi.

  • Dilantik Jokowi Jadi Wamenlu, Begini Profil Singkat Pahala Mansury

    Dilantik Jokowi Jadi Wamenlu, Begini Profil Singkat Pahala Mansury

    TIKTAK.ID – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) telah secara resmi melantik Pahala Mansury menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin (17/7/23). Jokowi memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan pejabat negara itu.

    “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Pahala, mengikuti sumpah jabatan yang dibacakan, pada Senin, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Sebelumnya, kursi Wamenlu memang kosong sejak ditinggal oleh Mahendra Siregar yang dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Baca juga : Sandiaga Uno Yakin Bisa Jadi Cawapres Ganjar

    Pahala sendiri sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pahala yang lahir pada 1971 silam tersebut adalah jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Selanjutnya Pahala mendapatkan gelar pendidikan lebih tinggi, yakni MBA Finance dari Stern School of Business, New York University, Amerika Serikat (AS).

    Pahala juga pernah duduk di posisi strategis berbagai perusahaan pelat merah. Mulai dari Pertamina hingga Garuda Indonesia.

    Lebih lanjut, pada hari pertamanya bertugas, Pahala diberikan arahan oleh Jokowi agar memantau perdagangan dan investasi internasional.

    Baca juga : Jawaban NasDem-PKS Soal Pertanyaan AHY Jika Jadi Cawapres Anies

    “Ya tadi sudah disampaikan soal bagaimana pengembangan untuk perdagangan, investasi internasional. Sebab, tantangan ke depannya adalah meningkatkan hubungan perekonomian antara negara kita dengan negara-negara lainnya,” ungkap Pahala di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7/23), mengutip Tempo.co.

    Pahala pun menduga alasan Presiden memintanya mengamati perdagangan dan investasi internasional itu berdasar pengalamannya sebagai Wakil Menteri BUMN.

    “Pengalaman saya lebih banyak di bidang korporasi dan ekonomi. Mungkin itu salah satu yang berpotensi menjadi pengembangan ke depannya,” jelas Pahala.

    Baca juga : Projo NTB Tegaskan Manut Jokowi Soal Dukung Prabowo-Mahfud MD

    Pahala mengaku bakal meminta arahan dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengenai tugas dan wewenangnya selama menjabat sebagai wakilnya.

    “Nanti pasti harus minta arahan dari Bu Menlu, kira-kira yang menjadi tugas utama sebagai Wamenlu akan seperti apa,” tutur Pahala.

    Pahala menyatakan jabatannya kali ini tidak akan jauh berbeda dengan jabatan sebelumnya yang diemban.

    Baca juga : Densus 88 Ringkus 2 Terduga Teroris di NTB

    “Pasti banyak hal yang harus saya pelajari ya. Namun bagaimana dari pengalaman yang sebelumnya ini bisa dijadikan modal untuk penugasan yang baru,” imbuhnya.

  • Sebar Meme ‘Jokowi Raja Membual’, BEM UI Dipanggil Pihak Rektorat

    Sebar Meme ‘Jokowi Raja Membual’, BEM UI Dipanggil Pihak Rektorat

    TIKTAK.ID – Belakangan masyarakat ramai memperbincangkan surat pemanggilan pihak Rektorat kepada pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Hal itu akibat unggahan yang mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai “The King of Lip Service” alias ‘Raja Membual’.

    Mulanya, BEM UI melalui akun resminya @BEMUI_Official mengunggah meme yang menjuluki Presiden Jokowi sebagai “The King of Lip Service”. Pasalnya, BEM UI menganggap pernyataan dan sikap Jokowi selama masa kepemimpinannya kerap mengobral janji manis, namun tidak selaras dengan realita. Di antaranya, pernyataan rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan sejumlah janji lainnya.

    Kemudian unggahan itu langsung direspons cepat oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Melalui akun Twitternya, Fadjroel mengatakan segala aktivitas mahasiswa UI termasuk BEM UI adalah tanggung jawab Pimpinan UI.

    Baca juga : Fadli Zon: Isu Duet JokPro 2024 Siasat Jegal Prabowo

    Imbasnya, pihak Rektorat UI melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra, melakukan pemanggilan kepada sejumlah pengurus BEM UI. Di antaranya Ketua, Wakil Ketua, Koordinator bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi. Kemudian terdapat Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, serta Ketua dan dua Wakil Ketua DPM UI.

    Lantas sejumlah tokoh nasional ikut mengkritik adanya surat panggilan tersebut. Tokoh tersebut yakni Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah, mantan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Wasekjen Partai Demokrat Irwan Fecho, dan mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

    Lebih lanjut, Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra mengklaim telah memenuhi panggilan itu. Diketahui dari sejumlah pengurus yang dipanggil, hanya ada beberapa yang mewakili untuk memenuhi pemanggilan tersebut.

    Baca juga : Apa Alasan Fahri Hamzah Tolak Jadi Jubir Jokowi Gantikan Fadjroel Rachman?

    “Iya benar, kita telah memenuhi panggilan. Perwakilan saya sebagai Ketua BEM UI, Yogie Wakil Ketua, serta Ketua DPM UI,” terang Leon, seperti dilansir MNC Portal Indonesia, Senin (28/6/21).

    Leon mengklaim dimintai keterangan oleh pihak Rektorat mengenai meme kritik Jokowi tersebut. Ia menjelaskan, pihak Rektorat mempertanyakan substansi pesan dalam meme bernada mengkritik tersebut.

    “Rektorat bertanya mengenai substansi apa saja yang dibawa, kenapa bentuk propagandanya menggunakan meme presiden, dan lain-lain,” ucap Leon.

  • Mahasiswi UI Kembangkan Geevv, Mesin Pencari Serupa Google

    Mahasiswi UI Kembangkan Geevv, Mesin Pencari Serupa Google

    TIKTAK.ID – Seorang mahasiswi yang berkuliah di Universitas Indonesia (UI) bernama Azka Silmi diketahui tengah mengembangkan teknologi mesin pencari yang serupa Google, yaitu Geevv.com. Usai mengikuti beberapa seminar startup, Azka pun melihat potensi yang sangat besar dari teknologi bernama mesin pencari.

    “Kegiatan browsing sudah menjadi keseharian, bahkan bisa dibilang merupakan bagian dari gaya hidup, terlebih di Indonesia sendiri,” ujar Azka, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Kemudian Azka menggandeng seorang rekan dan melahirkan sebuah gagasan untuk menciptakan mesin pencari bernama Geevv pada Agustus 2016. Sebulan setelahnya, tepatnya pada 26 September, Geevv beroperasi untuk pertama kalinya.

    Geevv sendiri mempunyai cara kerja yang tidak jauh berbeda seperti yang orang lihat dari Google. Bedanya, Geevv merupakan social search engine yang bisa menghasilkan kegiatan donasi di sela-sela kehidupan masyarakat. Artinya, operasional Geevv memiliki keuntungan yang akan disalurkan ke sejumlah program sosial seputar kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

    Contohnya, dalam setiap satu pencarian yang dilakukan melalui situs Geevv.com, maka pengguna dapat menghasilkan Rp10 pada saldo donasi mereka. Angka itu akan terus berlipat seiring jumlah pencarian yang dibuat, sehingga berlipat pula donasi yang dihasilkan.

    Pengguna dapat melihat uang donasi yang dihasilkan pada pojok kanan atas situs pencarian. Uang donasi itu berasal dari pendapatan iklan yang masuk. Usai mengambil 20 persen untuk profit perusahaan, maka 80 persen dari sisa pendapatan ditujukan untuk donasi.

    “Cara penghitungannya yakni jumlah rata-rata iklan yang muncul dibagi banyaknya hasil pencarian,” jelas Azka.

    Ia mengaku meski porsi keuntungan yang dialokasikan untuk donasi sangat besar, namun Geevv sebagai entitas bisnis, juga mengincar profit. Ia pun tidak menampik tujuan dari mendirikan mesin pencari itu untuk mendulang keuntungan.

    “Jumlah donasi yang tersalurkan itu dikurangi dari biaya operasional dan lainnya, jadi kita sebenarnya sudah profit kok,” terangnya.

    Saat ini, Azka menyebut sedang mengembangkan upaya monetisasi dan menambah trafik pengguna di mesin pencari ciptaannya. Dengan begitu, kata Azka, Geevv akan mendapatkan penghasilan tambahan tanpa mengutak-atik sistem donasi yang sudah berjalan.

    Geevv sendiri kini mendapatkan sokongan dana dari perusahaan family office investment asal Indonesia yang bernama RnB Fund.

  • Aksi Peretasan Kerap Terjadi di Era Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Penguasa Potensial Dituding Bagian dari Pelaku

    Aksi Peretasan Kerap Terjadi di Era Jokowi, Eks Pimpinan KPK: Penguasa Potensial Dituding Bagian dari Pelaku

    TIKTAK.ID – Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa tindakan peretasan yang terjadi kepada Tempo.co, bisa membuat media lain menjadi panik dan cemas.

    “Sebab, mereka bisa saja menjadi korban selanjutnya, sehingga membuat panik dan menjadi cemas”, ujar Bambang melalui keterangan tertulis pada Jumat (21/8/20), seperti dilansir Tempo.co.

    Bambang mengatakan tak hanya Tempo.co, namun peretasan yang kerap terjadi di tahun ini, menjadi sebuah pengkhianatan negara atas konstitusi.

    Baca juga : Disindir Soal ‘Patung Jenderal Sudirman Pake Masker’, Anies Bilang Tak Ambil Pusing Omongan Orang

    Perlu diketahui, ancaman digital dan peretasan juga terjadi kepada peneliti bidang kebijakan publik, keterbukaan informasi, dan demokrasi, Ravio Patra, serta Epidemiolog dan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Pandu Riono.

    Menurut Bambang, menjadi berbeda dan mengajukan kritik adalah hak setiap manusia yang harus dilindungi.

    “Tindakan peretasan tak bisa ditolerir, meski atas nama alasan apapun,” tegas Bambang.

    Baca juga : Direktur Rujak Sebut ‘Nyinyiran’ Ahok ke Anies Soal Pembangunan Kembali Kampung Akuarium ‘Permalukan Dirinya Sendiri’

    Kemudian Bambang mendesak Pemerintah mengambil posisi yang jelas, yakni menolak setiap tindakan peretasan. Bahkan jika diperlukan, lanjut Bambang, Pemerintah harus mengaktifkan cyber law enforcer atau kebijakan penegakan hukum di era siber untuk mencokok pelaku peretasan.

    “Bila hal itu tidak dilakukan, maka penguasa potensial dituding sebagai bagian dari pelaku kejahatan peretasan dan itu adalah perbuatan tercela,” kata Bambang.

    Sementara itu, Pemimpin Redaksi (Pemred) Tempo.co, Setri Yasa menyebut peretasan laman situs berita Tempo.co dinilai sebagai upaya membungkam kritik yang disampaikannya melalui pemberitaan.

    Baca juga : PDIP: Keputusan Rombak Menteri, Datang dari Jokowi

    Ia pun menilai pihak peretas seolah ingin menyampaikan bahwa segala upaya bisa dilakukan untuk menghambat kerja-kerja jurnalistik.

    “Kami melihat terdapat upaya-upaya pembungkaman, yang seolah-olah (menyampaikan) ‘jangan macam-macam sebab kami bisa lakukan apa saja’,” tutur Setri dalam diskusi bertajuk “Peretasan di Dunia Maya”, mengutip Kompas.tv, Sabtu (22/8/20).

    Sebelumnya, aksi peretasan kepada Tempo.co terjadi pada 21 Agustus 2020 sekitar pukul 00.40 WIB. Ketika diretas, tampilan situs Tempo.co tertutup oleh layar hitam.

    Baca juga : IPW Bocorkan Isu Jokowi Pecat 18 Menteri, Menhan Prabowo Digantikan Panglima TNI

    Tak hanya itu, di dalamnya tertulis, “Stop Hoax. Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar patuhi dewan pers, dan jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Deface By @xdigeeembok.”

    Kemudian ketika diklik, maka akan beralih langsung ke akun twitter @xdigeeembok.

    Di twitter, pemilik akun tersebut menuliskan cuitan dengan tagar #KodeEtikJurnalistikHargaMati pada pukul 00.51 WIB.

  • Adik Gus Dur Wafat, Anies: Gus Im Pribadi yang Amanah dan Punya Prinsip Keindonesiaan

    Adik Gus Dur Wafat, Anies: Gus Im Pribadi yang Amanah dan Punya Prinsip Keindonesiaan

    TIKTAK.ID – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Hasyim Wahid atau akrab disapa Gus Im tutup usia pada Sabtu (1/8/20). Beliau adalah adik kandung Abdurrahman Wahid yang tutup usia saat berada di Rumah Sakit Mayapada Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan turut menyampaikan kenangan terkait sosok Gus Im. Ia mendoakan yang terbaik bagi putra Wahid Hasyim itu.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berdukacita atas wafatnya KH. Hasyim Wahid (Gus Im). InsyaAllah husnul khatimah dan keluarga yg ditinggalkan diberikan ketabahan. Lahul fatihah,” tertulis pada akun resmi Twitter Anies Baswedan, @aniesbaswedan yang dilansir VIVA pada Sabtu (1/8/20).

    Baca juga : Anies Ungkap Cara Manjur Agar Selamat dari Virus Corona

    Anies memandang figur Gus Im sebagai pelanjut perjuangan kakeknya, Hasyim Asyari, ayahandanya, Wahid Hasyim, dan kakaknya Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Ia memandang sosok almarhum juga amanat serta memiliki prinsip.

    “Gus Im menjadi salah satu motor gerakan muda NU. Saat diamanahi di pemerintahan, beliau pegang teguh prinsip keindonesiaan,” sebut Anies.

    Mulanya, kabar belasungkawa disampaikan akun resmi PBNU @nahdlatululama sehubungan Gus Im yang tutup usia di RS Mayapada Jakarta, Sabtu (1/8/20) pukul 04.18 WIB.

    Baca juga : Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok Ditangkap di Bali dan Medan, Bagaimana Nasibnya Sekarang?

    “Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan duka mendalam atas wafatnya KH. Hasyim Wahid (Gus Im), Mustasyar PBNU 2015-2020 pada Sabtu, 1 Agustus 2020”, tertulis dalam unggahan akun tersebut.

    Ciganjur, Jakarta Selatan menjadi tempat persemayaman Gus Im sebagaimana keterangan keponakan Gus Im, Ipang Wahid. Lalu, jenazah almarhum Gus Im bakal dimakamkan di Kompleks Pemakaman Pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur.

    Gus Im lahir di Jakarta pada 30 Oktober 1953, dan tercatat pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) dan Fakultas Psikologi UI. Selain itu pernah berkuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) di Fakultas Teknik Kimia.

    Baca juga : Gara-gara Keceplosan Soal ‘Foto Bareng Jokowi’, Artis Ike Muti Disomasi Pemprov DKI

    Tahun 1998-2000, Gus Im sempat menjadi anggota pengurus PDI Perjuangan dan sekaligus sebagai penasihat Gerakan Pemuda PKB.

  • Kak Seto Ungkap Rahasia Gaya Rambutnya yang Tak Pernah Berubah Sejak Kecil Hingga Punya Cucu

    Kak Seto Ungkap Rahasia Gaya Rambutnya yang Tak Pernah Berubah Sejak Kecil Hingga Punya Cucu

    TIKTAK.ID – Selama bertahun-tahun, publik Indonesia dibuat bertanya-tanya mengenai rambut milik psikolog anak, Seto Mulyadi. Sebab, sejak masih muda hingga kini sudah memiliki cucu, rambut pria yang akrab disapa Kak Seto ini tak pernah berganti model. Bahkan di sosial media kerap beredar meme mengenai rambut Kak Seto yang tetap konsisten dengan rambut berponinya yang dibelah ke samping.

    Belakangan ini, akhirnya Kak Seto pun membongkar rahasia tentang rambutnya yang menjadi pertanyaan banyak orang. Melalui vlog di kanal YouTube Kak Seto-Sahabat Anak Channel, pria 68 tahun tersebut pun mengungkapkan rahasia besar mengenai rambutnya.

    “Banyak yang bertanya ke saya apakah rambut saya ini wig atau apa begitu, saya mengatakan bukan, ini rambut asli ini. Rambut ini betul-betul dirawat dan dipotong dengan rapi, jadi bukan pake wig ya,” ujar Kak Seto dikutip dari Youtubenya, seperti dilansir Kapanlagi.com, Minggu (14/6/20).

    Baca juga : Dorong Era New Normal, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital ‘Halalkan’ Pengerahan Buzzer di Media Sosial

    Melalui vlognya itu, Kak Seto juga mengatakan bahwa ia memiliki tukang cukur langganan. Tak main-main, ayah empat anak itu bahkan sudah berlangganan di tukang cukurnya selama 17 tahun.

    “Nah sahabat, ini Mas Andre yang telah sekitar 17 tahun selalu memotong rambut saya. Sejak 17 tahun yang lalu sejak saya kenal Mas Andre, saya cocok dan terus bertahan. Sekarang Mas Andre sudah pindah ke Bali untuk mengembangkan kegiatan yang lain, nah saya yang ke Bali atau mas Andre yang ke Jakarta,” tutur Kak Seto.

    Kemudian Kak Seto menjelaskan alasan dirinya sampai saat ini tak pernah mengubah gaya rambutnya. Menurutnya, selain karena paling gampang dan mudah untuk dipotong, rambutnya ini juga punya fungsi yang lain.

    Baca juga : Pegowes di Jakarta Naik 1000 Persen, Pemprov Siapkan Jalur Khusus

    “Ya, buat saya ini yang paling mudah, karena juga sambil menutupi jidat saya ini,” seloroh mantan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak itu.

    Halaman selanjutnya…

  • Dorong Era New Normal, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital ‘Halalkan’ Pengerahan Buzzer di Media Sosial

    Dorong Era New Normal, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital ‘Halalkan’ Pengerahan Buzzer di Media Sosial

    TIKTAK.ID – Pengamat budaya dan komunikasi digital dari Universitas Indonesia, Firman Kurniawan menyatakan dalam konteks mendorong rasionalitas kampanye “New Normal” tentu tidak dilarang memanfaatkan endorser, influencer, dan buzzer selaku penengah.

    Ia menerangkan berbagai penelitian dalam komunikasi yang tidak terbatasi perantara digital memperlihatkan terwujudnya tujuan komunikasi ketika ada penengah.

    “Pada komunikasi bermedium digital pun diharapkan hasil yang sama. Terlebih adanya buzzer, influencer dan endorser berlatar belakang sesuai dengan sasaran komunikasi,” terang Firman.
    Baca juga : Pegowes di Jakarta Naik 1000 Persen, Pemprov Siapkan Jalur Khusus

    “Pengaturan jumlah jemaah di rumah ibadah, kuota penumpang transportasi umum, jumlah pembelanja di mal adalah hilir. Pengaturan hilir tidak terlalu berguna, manakala hulunya tidak direncanakan saksama,” ucap Firman seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (11/6/20).

    Kesimpulan tersebut, Firman tarik berpijakkan persoalan di lapangan sehubungan sedikitnya penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat saat proses transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    Rasionalitas butuh mempertimbangkan kegiatan yang memunculkan kerumunan manusia, yang berpotensi menjadi sumber penularan pandemi Covid-19. Para penegak protokol bakal berkutat dan berujung sangat kelelahan, ketika harus melakukan pengawasan. Sedangkan sumber kerumunan dan aktivitas kegiatan manusia, sangat banyak.

    Baca juga : Kritik Adian Napitupulu ke Erick Thohir Berbuntut Saling Sindir ‘Rumor’ Dirinya dan Politisi Gerindra Andre Rosiade

    “Saat perkantoran mengaktifkan lagi kegiatannya, sementara di masa pra Covid-19 pun, jumlah fasilitas umum tidak memadai. Apalagi saat kapasitas dibatasi 50 persennya demi jarak,” lanjut Firman.

    Halaman selanjutnya…