Tag: Uni Eropa

  • Khawatirkan Gelombang Kedua Corona, Uni Eropa Bakal Cegah Masuk Warga Beberapa Negara

    Khawatirkan Gelombang Kedua Corona, Uni Eropa Bakal Cegah Masuk Warga Beberapa Negara

    TIKTAK.ID – Uni Eropa (UE) berencana untuk melonggarkan karantina mereka pada 1 Juli mendatang. Namun, pelonggaran itu akan terus ditinjau dan dievaluasi setiap dua pekan sekali, kata para diplomat dan dokumen rencana itu. Selain mengatur terkait pelonggaran, dokumen itu juga mencantumkan warga negara-negara yang dicegah masuk, seperti warga Amerika dan Rusia, tulis Reuters.

    Blok-17 negara itu berkeinginan untuk membuka kembali pariwisata mereka yang terpuruk selama pandemi. Namun, masih muncul kekhawatiran munculnya gelombang kedua, sehingga memungkinakan pembukaan karantina secara parsial dengan tambal sulam perbatasan menggunakan pembatasan kesehatan dan keamanan.

    Rancangan rekomendasi dari Kepresidenan UE itu, terutama Kroasia menyarankan agar warga non-UE yang masuk ke Eropa dapat melalui negara-negara yang memiliki angka infeksi stabil atau turun. Serta bagi mereka yang memilki “situasi epidemiologis sebanding atau lebih baik” daripada Eropa.

    Kriteria epidemiologis itu adalah negara yang memiliki kasus infeksi terbaru 16-20 kasus yang dilaporkan dalam 14 hari per 100.000 orang.

    Dokumen itu juga mengatakan negara-negara UE akan mencatat pengujian, pelacakan kontak dan perawatan, keandalan data, dan pengaturan perjalanan timbal balik untuk penduduk UE. Namun rencana ini masih didebat oleh utusan Brussels, pada Rabu (24/6/20).

    Berdasarkan pembaruan data terbaru dari Pusat Eropa untuk Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (ECDC), metodologi yang diusulkan ini dapat mencegah wisatawan di antaranya dari Amerika Serikat dan Meksiko, sebagian besar Amerika Selatan, Afrika Selatan, Rusia, Iran, Arab Saudi dan Afghanistan.

    Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump sempat melarang warga Eropa berkunjung ke Ameriika pada awal krisis. Sementara sejauh ini, Amerika menjadi negara paling parah yang memiliki jumlah kematian dan kasus tertinggi di dunia.

    Meski demikian, para diplomat UE menekankan bahwa kriteria perjalanan masih bisa berubah dan rekomendasi itu tidak mengikat.

    “Tampaknya ada banyak angan-angan dalam rekomendasi ini. Mereka juga menimbulkan banyak kontroversi. Mungkin tidak diterapkan tepat pada 1 Juli dan banyak negara dapat menempuh jalannya sendiri dalam hal apa pun,” kata seorang diplomat tentang proposal dari Komisi Eropa itu.

    Proposal itu bertujuan mempromosikan pendekatan terkoordinasi, yang akan mencakup zona Schengen di Eropa dari perbatasan yang biasanya tidak terlihat dan menyatukan sebagian besar negara Uni Eropa serta Islandia, Norwegia, Swiss, dan Lichtenstein.

    Sebuah pencapaian besar dari integrasi Eropa pasca Perang Dunia II, kini mengalami kemunduran besar dalam beberapa bulan terakhir ketika sejumlah negara kembali menerapkan kontrol perbatasan untuk mencegah virus Corona menyebar.

  • Uni Eropa Kecam Cara Trump Tangani Demonstrasi ‘Black Lives Matter’

    Uni Eropa Kecam Cara Trump Tangani Demonstrasi ‘Black Lives Matter’

    TIKTAK.ID – Uni Eropa kecam Presiden Amerika Serikat, Donald Trump karena ingin menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstran dan mengutuk “kematian mengerikan yang dialami George Floyd” serta penangkapan para jurnalis saat meliput demonstrasi.

    Sebuah resolusi setebal 11 halaman dibuat pada Jumat (19/6/20) di Parlemen Eropa. Dalam voting saat itu 493 suara mendukung resolusi, 104 menolak dan 67 lainnya abstain. Parlemen Uni Eropa mengakui gerakan “Black Lives Matter” dan membuat 36 kesimpulan, seperti yang dilaporkan RT News.

    Resolusi itu mengutuk “kematian George Floyd yang mengerikan”, yaitu pria Afrika-Amerika asal Minneapolis, Minnesota yang tewas karena dicekik-tindih menggunakan lutut dalam penangkapan oleh polisi pada akhir Mei. Anggota parlemen UE juga sepakat mengecam “segala jenis bentuk rasisme, kebencian dan kekerasan” serta “tradisi Afrofobik, seperti latihan menghitamkan wajah”.

    Mereka menuntut Amerika “mengambil langkah tegas untuk mengatasi rasisme struktural dan ketidaksetaraan di negara itu, seperti yang tercermin dalam kebrutalan polisi” dan mengutuk “tindakan keras polisi terhadap para demonstran yang damai dan jurnalis Amerika”.

    Parlemen Uni Eropa juga “sangat menyesalkan ancaman Presiden Amerika untuk mengerahkan Tentara Amerika” untuk menghadapi para demonstran yang rusuh di beberapa tempat. Namun, mereka menyalahkan kerusuhan itu karena “kekuatan ekstremis dan anti-demokrasi yang sengaja menyalahgunakan protes damai untuk memperburuk konflik dengan maksud menyebarkan kekacauan dan anarki”.

    Parlemen UE juga mengecam penangkapan wartawan CNN, Omar Jimenez dan krunya di Minneapolis sebagai contoh lain dari rasisme. Parlemen mengatakan kebebasan pers sebagai kunci untuk memerangi rasisme.

    Namun, jangan sampai orang berpikir bahwa rasisme itu bagian dari kebebasan berbicara, resolusi tersebut mencatat bahwa “pidato rasis dan xenofobik tidak termasuk dalam kebebasan berekspresi” dan mengecam “semua jenis insiden kejahatan rasial dan ucapan rasial, baik offline maupun online”.

    Parlemen juga menentang, “slogan-slogan yang bertujuan untuk melemahkan atau mengurangi gerakan Black Lives Matter dan melemahkan arti pentingnya” seperti yang dinyatakan oleh “supremasi kulit putih”.

    Pendidikan, anggota parlemen bilang, merupakan “alat utama untuk mengakhiri diskriminasi struktural dan rasisme dalam masyarakat kita,” dengan peran penting dalam “mendekonstruksi prasangka dan stereotip, mempromosikan toleransi, pemahaman dan keragaman”.

    Hingga saat ini belum ada komentar dari Gedung Putih maupun Departemen Luar Negeri terkait resolusi yang dikeluarkan oleh Parlemen Uni Eropa itu.

  • Uni Eropa Perkirakan Vaksin Covid-19 Baru Tersedia Tahun Depan

    Uni Eropa Perkirakan Vaksin Covid-19 Baru Tersedia Tahun Depan

    TIKTAK.ID – Lembaga yang menangani obat-obatan untuk Uni Eropa mengatakan bahwa vaksin untuk melawan virus Corona kemungkinan baru tersedia pada tahun depan. Pernyataan itu disampaikan di saat dunia berlomba dengan waktu untuk mengembangkan vaksin melawan Corona.

    Uni Eropa yang terpukul keras akibat Covid-19 mengaku khawatir bila tak memiliki ketersediaan vaksin yang cukup. Terutama bila vaksin itu dikembangkan di Amerika Serikat atau China.

    Karena itu, Badan Obat-obatan Eropa, telah berkomunikasi dengan 33 pengembang, untuk melakukan semua yang bisa dilakukan guna mempercepat proses persetujuan penelitian vaksin. Namun, Kepala Penelitian Vaksin EMA, Marco Cavaleri, bilang ia masih ragu dengan klaim bahwa ada yang bisa menyiapkan vaksin pada September nanti.

    Baca juga: WHO Sebut Wabah Corona Rawan Tingkatkan Jumlah Gangguan Mental Skala Global

    “Untuk vaksin, karena pengembangan harus dimulai dari awal … kita mungkin melihat dari sisi optimis dalam satu tahun dari sekarang, jadi mulai 2021,” katanya kepada wartawan, tulis Reuters.

    Dia mengesampingkan kemungkinan harus melewatkan fase ketiga dari percobaan vaksin, yang katanya akan diperlukan untuk dapat memastikan vaksin itu berfungsi dengan aman dan efektif.

    EMA juga mengamati 115 terapi yang berbeda, atau perawatan, untuk virus Corona, yang telah membunuh hampir 300.000 orang secara global, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia.

    Cavaleri mengatakan beberapa dari terapi itu disetujui di Eropa pada awal musim panas ini, namun ia tidak mengatakan negara mana yang melakukan itu.

    Halaman selanjutnya…

  • Gerak Cepat Uni Eropa Pasca Brexit: Fokus Ekspansi Hingga Balkan

    Gerak Cepat Uni Eropa Pasca Brexit: Fokus Ekspansi Hingga Balkan

    TIKTAK.ID – Uni Eropa bergerak cepat, sepekan pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Brussel berusaha memperluas cakupannya kembali dengan melakukan perombakan proses untuk bergabung dengan organisasi itu, seperti yang dilansir The Guardian, Rabu (5/1/20).

    Dokumen yang sejak lama ditunggu dari komisi Eropa akhirnya dikeluarkan juga. Bahkan dokumen itu diterbitkan kurang dari sepekan setelah negara Ratu Elizabeth menyatakan mundur dari kelompok negara-negara Eropa. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan ambisi Uni Eropa mempertahankan 6 negara besar Balkan di Barat, dengan populasi keseluruhan 17,9 juta orang.

    Sejak Kroasia bergabung dengan Uni Eropa pada 2013 lalu, tak ada lagi negara yang bergabung. Namun kini, pasca hengkangnya Inggris, sejumlah negara memiliki harapan untuk bergabung dengan Uni Eropa, di antaranya Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosobo, Montenegro, Masedonia Utara dan Serbia.

    Meski demikian dokumen itu bukan berarti dapat berlaku dengan bebas lenggang kangkung dan membuat ekspansi Uni Eropa menjadi mudah. Sebab negara-negara Eropa sendiri sudah lelah dengan krisis di wilayah Eropa serta merosotnya aturan hukum yang disertai meningkatnya korupsi di beberapa negara Eropa.

    Baca juga: Tegas, Pemerintah RI Tolak Permufakatan Jahat “Deal of The Century” Buatan Amerika

    Kondisi itu sangat terlihat ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tahun lalu memveto harapan Masedonia Utara untuk memulai pembicaraan menjadi anggota Uni Eropa. Macron juga bergabung dengan Denmark dan Belanda untuk memveto harapan Albania untuk menjadi anggota Uni Eropa.

    Negara-negara yang berminat bergabung dengan Uni Eropa harus memenuhi 35 hal agar sesuai dengan standard Uni Eropa di berbagai bidang. Yaitu dari administrasi publik yang berfungsi dengan baik, perikanan hingga regulasi keuangan.

    Negara-negara yang berminat itu juga akan diminta menyelesaikan reformasi mendasar pada lembaga-lembaga demokratis dan supremasi hukum sebelum melakukan reformasi lain lebih jauh.

    Halaman selanjutnya…

  • Dampak Besar Brexit Bagi Pergeseran Arah Tatanan Dunia Baru

    Dampak Besar Brexit Bagi Pergeseran Arah Tatanan Dunia Baru

    TIKTAK.ID – Sah! Brexit telah terjadi, Inggris keluar dari Uni Eropa. Dengan ini Inggris mencatat sejarah sebagai negara pertama yang hengkang dari organisasi negara-negara Eropa.

    Dalam pidatonya, satu jam sebelum palu Brexit diketok, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut Brexit membuat rakyat Inggris terpecah.

    “Bagi banyak orang ini adalah momen harapan yang menakjubkan, saat yang mereka pikir tak akan pernah terjadi. Dan ada banyak orang yang tentunya saja merasa cemas dan kehilangan… Saya mengerti semua perasaan itu, dan pekerjaan kami sebagai pemerintah –pekerjaan saya– adalah menyatukan negara ini dan membawanya maju.”

    Baca juga: Saat Perundingan Pajak Digital, Kemauan Sepihak Amerika Ditentang Banyak Negara

    Boris memiliki modal politik yang cukup untuk melakukan itu. Terpilihnya pria berambut perak ini pada pemilihan tahun lalu berarti dia memiliki kekuatan untuk mulai membangun Inggris menurut gambarannya sendiri. Itu juga berarti dia dapat menentukan posisi Inggris di panggung dunia internasional. Dengan geopolitik yang bergeser saat ini, keputusan apapun yang diambil Johnson akan memiliki dampak bagi negara-negara di sekitarnya. Demikian dilansir CNN, Sabtu (1/2/20).

    Pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam 11 bulan ke depan adalah “Apakah Inggris akan tetap memiliki pandangan multilateral yang sama dengan tetangganya Eropa tentang dunia? Atau akankah mereka melintas Atlantik dan bekerja sama dengan kebijakan luar negeri Amerika yang semakin konfrontatif?

    Kenapa 11 bulan? Karena, menurut kesepakatan yang ditandatangani oleh Inggris dengan Uni Eropa, masa transisi Brexit ini berakhir pada tanggal 31 Desember tahun ini, dan apa pun kesepakatan yang telah dicapai kedua pihak mengenai hubungan masa depan mereka -jika ada- akan dimulai.

    Halaman selanjutnya…

  • Inggris: Selamat Tinggal Uni Eropa

    Inggris: Selamat Tinggal Uni Eropa

    TIKTAK.ID – Setelah perdebatan emosional lebih dari dua jam, Parlemen Eropa akhirnya mendukung kesepakatan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit (British Exit), pada Jumat (31/1/20).

    Hal itu dipastikan setelah pada pemungutan suara didapat 621 anggota parlemen mendukung dan 49 lainnya menolak, seperti yang dilansir euronews, Kamis (30/1/20).

    Meski Inggris akan segera keluar dari Uni Eropa, namun Presiden Parlemen Eropa David Sassoli mengatakan bahwa ikatan negara-negara Uni Eropa akan tetap kuat dengan Inggris.

    Baca juga: Airbus Sepakati Penyelesaian Skandal Korupsi dengan Penyidik Prancis, Inggris dan AS

    “Kami berdiri bahu-membahu di Parlemen Eropa -lima puluh tahun integrasi tak dapat hilang dengan mudah,” katanya.

    Pemimpin Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa 2009–2019 Guy Verhofstadt menyatakan sedih dengan kenyataan Inggris harus keluar dari Uni Eropa.

    “Sungguh menyedihkan melihat sebuah negara yang dua kali membebaskan kita, kini pergi,” kata Verhofstadt, merujuk pada peran Inggris dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, “yang dua kali telah memberikan darahnya untuk membebaskan Eropa.”

    Baca juga: September 2020 Selandia Baru Gelar Pemilu Bareng Referendum Legalisasi Ganja dan Suntik Mati

    Verhofstadt mempertanyakan, bagaimana mungkin lebih dari 40 tahun mayoritas orang Inggris memilih untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan kini mereka memutuskan untuk pergi. Verhofstadt kemudian memberikan penghormatan kepada kolegannya dari Inggris. “Kami akan merindukanmu.”

    Halaman selanjutnya…

  • Iran Kecam Keputusan 3 Negara Eropa atas Mekanisme Sengketa Perjanjian Nuklir

    Iran Kecam Keputusan 3 Negara Eropa atas Mekanisme Sengketa Perjanjian Nuklir

    TIKTAK.ID – Iran mengecam langkah Perancis, Inggris dan Jerman yang meluncurkan mekanisme sengketa atas perjanjian nuklir 2015 dengan Teheran. Iran menyebut tindakan mereka sebagai langkah “pasif” yang berakar pada “kelemahan” mereka. Republik Islam memperingatkan bahwa Teheran akan memberikan respons tegas terhadap setiap langkah “tidak konstruktif” .

    “Tindakan tiga negara Eropa adalah langkah yang sepenuhnya pasif dan diambil dari posisi mereka yang lemah,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi kepada wartawan padan Selasa, 14 Januari 2020, seperti yang dilaporkan PressTV.

    Meski demikian, Iran menanggapi itikad baik dengan tulus bagi setiap tindakan yang bertujuan baik terkait perjanjian tersebut.Namun, Iran juga akan menanggapi “dengan tegas, keras, dan tepat” untuk setiap tindakan tidak berkomitmen atau tindakan jahat atau tidak konstruktif yang dapat merusak kesepakatan, tambahnya.

    Baca juga: Iran Ingatkan Inggris Tak Ikut Campur Urusan Domestik Republik Islam

    Sebelumnya pada saat yang sama, ketiga negara Eropa yang dikenal sebagai Trio Eropa, secara resmi memicu mekanisme sengketa dengan menuduh Iran melanggar perjanjian. Pelanggaran itu dapat mengarah pada pemulihan sanksi PBB atas Iran yang sebelumnya telah dicabut karena perjanjian nuklir 2015, yang disebut the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

    Setelah mekanisme ini ditempuh tiga negara Eropa, Iran diberikan waktu 15 hari untuk menyelesaikan perselisihan dengan tiga negara itu. Namun, proses ini pada ujungnya dapat mengarah pada “snapback”, yaitu kembalinya sanksi Dewan Keamanan PBB yang sebelumnya dicabut setelah perjanjian nuklir disepakati pada 2015.

    Baca juga: Ketua PBNU Minta Presiden RI Bantu Redam Konflik AS-Iran

    Negara-negara Eropa menuding Iran gagal berkomitmen pada kesepakatan. Padahal, mereka sendiri menghentikan komitmen kontraktualnya untuk memenuhi kepentingan bisnis Republik Islam setelah Mei 2018. Yaitu setelah Amerika Serikat mundur dari perjanjian dan mulai mengancam negara lain untuk tidak melakukan bisnis dengan Teheran.

    Halaman selanjutnya…

  • Anak Benjamin Netanyahu Ancam Usir Diplomat Inggris

    Anak Benjamin Netanyahu Ancam Usir Diplomat Inggris

    TIKTAK.ID – Anak sulung Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu menyerukan akan mengusir diplomat Inggris dari Israel. Yair geram karena Konsulat Inggris di Yerusalem pekan lalu mengumumkan melalui akun twitternya bahwa Pangeran Charles akan berkunjung ke “wilayah pendudukan Palestina” pada Januari nanti, seperti yang dilaporkan Sputniknews.

    Tak terima Palestina disebut sebagai wilayah pendudukan, Yair membalas twit itu dengan mengatakan “dengan kehendak tuhan, kalian akan segera diusir dari Israel. Sampai saat itu saya berpikir untuk mengunjungi tanah yang diduduki Skotlandia atau Wales, mana yang Anda rekomendasikan?”

    Ia kemudian melanjutkan twitnya “Irlandia Utara diakui sebagai bagian dari Britania oleh seluruh dunia. Seluruh pemukim Inggris tinggal di sana. Tak ada yang mengklaim mereka harus dipindahkan. Tak ada yang membantah kedaulatan Inggris di sana dan mengklaim wilayah itu milik Republik Irlandia”.

    Baca juga: Israel Balas Tembakan Roket dengan Serangan Udara ke Gaza

    Ancaman Yair mendapat banyak balasan dari netizen. Sebagian besar netizen mencemooh Yair yang menurut mereka membuat perbandingan yang salah karena menyamakan Israel dengan Inggris.

    Sementara PBB sudah sejak lama membuat posisi mereka terkait status tanah Palestina. Menurut PBB Palestina diduduki secara ilegal oleh Israel. Selama berdekade negosiasi Israel tidak membuahkan hasil, dan prospek negara Palestina yang berdaulat tampak semakin redup.

    Baca juga: Pasukan Suriah Temukan Bekas Gudang Senjata ISIS Penuh Peralatan Militer Buatan Israel

    Halaman selanjutnya…

  • Diancam Uni Eropa Terkait Ekspor Nikel, Jokowi Pantang Mundur, Kejagung Siap Bela

    Diancam Uni Eropa Terkait Ekspor Nikel, Jokowi Pantang Mundur, Kejagung Siap Bela

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo mengaku tidak takut atas gugatan yang diajukan Uni Eropa ke WTO terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

    Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah siap menerima gugatan tersebut.

    “Kita ini digugat oleh WTO, nggak pa-apa kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak papa. Jangan kita di gugat jadi grogi,” kata Jokowi kala melepas ekspor Isuzu Traga di Plant Karawang Isuzu, Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/12/19). 

    Lebih lanjut, Jokowi akan menyiapkan pengacara terbaik dalam menghadapi gugatan tersebut.

    Baca juga: Uni Eropa: Masuk ke Wilayah Schengen Tidak Harus dari Negara Tempat Pengajuan Visa

    “Apapun yang diprotes akan kita hadapi, nggak perlu ragu. Baru kemarin kita rapat soal ini. Saya bilang hadapi, siapkan lawyer-lawyer paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, digugat kita keok, itu karena kita nggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik,” imbuh Jokowi.

    Menurutnya, menerima sebuah gugatan hal yang wajar dalam hidup.

    “Biasalah dalam hidup digugat itu. Jangan sampai baru mau digugat terus mundur. Kalau saya nggak, digugat malah semangat. Tapi ya jangan sampai kalah, semangatnya tinggi digugat kalah, waduuuh,” katanya sembari tersenyum.

    Baca juga: Jadi Juri Acara di Prancis, Anggun Tak Mengira Dirinya Trending di Eropa

    Langkah Jokowi dengan tidak mengizinkan ekspor nikel adalah sebagai cara agar bisa memperoleh nilai tambah dari komoditi tersebut.

    Selama ini Indonesia dalam mengekspor beberapa barang komoditas seperti kelapa sawit yang diekspor dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO), batubara yang diekspor mentah dan nikel yang diekspor berupa raw material sehingga tidak mendatangkan nilai tambah sama sekali.

    Oleh karena itu, Jokowi ingin terjadinya hilirisasi industri agar barang yang keluar dari Indonesia dalam bentuk produk setengah jadi atau bahkan barang jadi.

    Baca juga: Polisi Eropa Tutup Server Kelompok ISIS

    “Kita itu ingin bahan-bahan mentah ini mendapat nilai tambah dan nilai tambahnya kalau ada hilirisasi industri. Kalau ada hilirisasi apa yang terjadi? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya terbuka larinya nanti kesitu, bukan kemana-mana,” ucap Jokowi.

    Sementara itu, Kejaksaan Agung menyatakan siap mendampingi Jokowi jika Uni Eropa jadi mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia di World Trade Organization atau WTO.

    “Kalau ada gugatan, Kejaksaan akan mendampingi kepentingan Pemerintah,” kata Feri Wibisono, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Jakarta Selatan, pada Jumat (13/12/19).

    Baca juga: Misteri Harga Renault Triber, Low MPV Terbaru Eropa ini Akhirnya Terungkap

    Uni Eropa rencananya akan menggugat Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Kendati demikian, Feri mengatakan gugatan tersebut belum dilayangkan Uni Eropa sampai saat ini.

    Feri mengatakan, Kejaksaan Agung akan mengecek apakah gugatan tersebut sudah terdaftar di WTO atau di United Nation Commision on International Trade Law (Uncitral).

    Baca juga: Jaksa yang Penjarakan Ahok Dulu, Jabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kini

  • Uni Eropa: Masuk ke Wilayah Schengen Tidak Harus dari Negara Tempat Pengajuan Visa

    Uni Eropa: Masuk ke Wilayah Schengen Tidak Harus dari Negara Tempat Pengajuan Visa

    TIKTAK.ID – WNI yang sudah memegang visa Schengen ternyata tidak diharuskan memasuki wilayah Schengen dari negara tempat pengajuan visa. Hal ini disampaikan oleh Wakil Delegasi Uni Eropa untuk RI, Charles-Michel Geurts, untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang pengunjung Safe Travel Fest di Kota Kasablanka (27/11/19).

    Pernyataan diplomat berkewarganegaraan Belgia tersebut sekaligus menjadi klarifikasi atas informasi salah yang berkembang di komunitas traveler tentang visa Schengen.

    Baca juga: MA India: Kondisi Udara Sangat Buruk Jadikan New Delhi seperti ‘Neraka’

    Meskipun tidak diharuskan masuk dari negara tempat pengajuan visa, namun Charles-Michel juga menjelaskan bahwa otoritas imigrasi negara UE memiliki hak untuk menanyakan hal-hal yang diperlukan apabila melihat kejanggalan tertentu. Dalam hal ini, traveler diminta untuk tidak panik dan menjelaskan alasan memasuki UE dari negara tersebut.

    Selain isu tersebut, Charles-Michel juga mengklarifikasi bahwa Italia sudah tidak lagi mewajibkan vaksinasi Polio bagi traveler yang memasuki negara tersebut.

    Selain mengklarifikasi beberapa hal terkait kebijakan visa, Charles-Michel juga menyampaikan berbagai tips serta aturan yang harus dipatuhi di UE.

    TIKTAK.ID - Uni Eropa: Masuk ke Wilayah Schengen Tidak Harus dari Negara Tempat Pengajuan Visa

    Baca juga: Berguru Teknologi Pangan dari Jerman

    Safe Travel Fest merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI untuk mengampanyekan perjalanan luar negeri yang aman dan nyaman. Acara ini akan berlangsung di Food Society Kota Kasablanka Jakarta dari tanggal 27 November hingga 1 Desember 2019.

    Pada tanggal 28 November 2019 akan diadakan talkshow bertema “Is Hong Kong Safe?” dengan menghadirkan pejabat KJRI Hongkong dan komunitas Backpacker Dunia. Pada 29 November akan ada diskusi tentang umrah dan haji yang aman bersama KJRI Jeddah dan Amphuri (Asosiasi Travel Haji dan Umrah). Selain itu, akan ada pembahasan mengenai Jasa Titipan (Jastip), Working Holiday Visa (WHV), Content Creation, Travelling for Women, hingga perencanaan keuangan untuk perjalanan ke luar negeri.

    Baca juga: Iran Sukses Jinakkan Kerusuhan Kurang dari 24 Jam