Tag: Revitalisasi Monas

  • Demonstran Ngamuk di Depan Kantor Anies Baswedan, Lempari Petugas dengan Panci Hingga Lompat Pagar

    Demonstran Ngamuk di Depan Kantor Anies Baswedan, Lempari Petugas dengan Panci Hingga Lompat Pagar

    TIKTAK.ID – Kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/3/20) digeruduk massa. Massa yang mengatas namakan Gerakan Rabu Oranye itu membawa sejumlah tuntutan, yakni menolak revitalisasi Monas, revitalisasi Taman Ismail Marzuki, dan rencana pelaksanaan Formula E.

    Kelompok yang dimotori oleh Dewi Tanjung ini juga menuntut pertanggung jawaban Anies atas musibah banjir yang kerap menerjang Ibu Kota sejak awal 2020 ini.

    Awalnya, demo yang berlangsung sejak siang itu berjalan kondusif, namun menjelang sore aksi damai itu mendadak mulai ricuh.

    Baca juga: FPI Tak Hiraukan Larangan Aksi Massa dari Anies Baswedan

    Kericuhan dimulai ketika beberapa pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam komplek Balai Kota. Mereka tampak melompati pagar hitam di depan kantor Gubernur Anies.

    Melihat itu, petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) Balai Kota dan sejumlah petugas Satpol PP pun dengan sigap langsung menghadang aksi nekat tersebut. Tetapi meski dihadang, pengunjuk rasa itu tetap memaksa masuk mendekat Gedung Balai Kota.

    “Minggir, ini rumah rakyat. Saya mau masuk, ketemu Anies,” ujar pendemo itu, dilansir Tribunnews.com.

    Sementara itu, Dewi Tanjung dari mobil komando terus berteriak meminta Anies keluar dari kantornya.

    Baca juga: Beda dengan Jokowi yang Utamakan Dampak Ekonomi Virus Corona, Puan dan Anies: Keselamatan Warga Negara Lebih Utama

    Halaman selanjutnya…

  • Anies dan Proyek Monas, Ditolak Untuk Disetujui?

    Anies dan Proyek Monas, Ditolak Untuk Disetujui?

    TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mendapatkan izin dari Sekretariat Negara untuk melanjutkan proyek Formula E di kawasan Monas. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno melalui surat nomor B-3/KPPKMM/02/2020.

    “Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka pada prinsipnya menyetujui penyelenggaraan Formula E di kawasan Medan Merdeka,” ujar Pratikno dalam surat yang ia tandatangani, dilansir CNNIndonesia.com.

    Hal itu berbeda dengan pertemuan Komisi Pengarah, yakni Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (5/2/20) lalu yang menyatakan penyelenggaraan formula E dilarang di kawasan Monas.

    Baca juga: Tarik Ulur Anies vs Setneg Berakhir Mengejutkan, Pemerintah Pusat Izinkan Formula E 2020 Tetap Digelar di Monas

    Saat itu, menurut Sekretaris Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam rapat itu dinyatakan kawasan Monas adalah cagar budaya sehingga tak bisa dijadikan arena Formula E.

    Setelah pernyataan itu keluar, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung mempersiapkan jalur lain. Ia pun mendatangkan tim surveyor Formula E, yakni Formula E Operation (FEO) ke Jakarta.

    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan pihaknya juga sempat melakukan peninjauan ke sejumlah titik untuk mencari alternatif lokasi sirkuit pada Jumat (7/2/20) lalu.

    Baca juga: Semprot Anies karena Jakarta Banjir Lagi, Golkar: Jangan Selalu Cari Pembelaan!

    Halaman selanjutnya…

  • Ahok Bandingkan Revitalisasi Monas di Eranya dan Era Anies Baswedan

    Ahok Bandingkan Revitalisasi Monas di Eranya dan Era Anies Baswedan

    TIKTAK.ID – Komisaris PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut angkat bicara soal revitalisasi di area Monumen Nasional (Monas). Dia menjelaskan tentang desain revitalisasi yang pernah disusun di masa pemerintahannya, atau saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    “Tempo lalu ada sudah desain-nya,” ungkap Ahok, di Jakarta, Jumat (31/1/20).

    Meski begitu, desain yang Ahok maksudkan tak serupa dengan era pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Revitalisasi di masanya terencana di bawah tanah.

    “Desain tersebut di bawah tanah, bisa dilalui, karena terdapat MRT, dapat menuju Radio Republik Indonesia (RRI), dapat menuju Balai Kota. Demikian yang saya tahu,” katanya.

    Baca juga: Soal Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Akui Lalai, Anies Buang Badan

    Pada eranya, Ahok pun merencanakan area parkir bawah tanah pada kawasan Monas. Meskipun, rencana tersebut mengalami rintangan sebab Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kala itu juga menghendaki penyimpanan kendaraan lapis baja di bawah tanah.

    Saat ditanya perihal koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI tentang revitalisasi Monas, Ahok mengaku tak ingat.

    “Gak tahu, lupa,” ujar pria yang juga pernah menjabat Bupati Belitung Timur ini.

    Sementara Pemprov DKI Jakarta saat ini menginginkan adanya pelataran di kawasan selatan Monas. Pemprov ingin area yang sebelumnya ditanami ratusan pohon itu tampil lebih menawan seperti area Menara Eiffel di Paris, Prancis.

    Halaman selanjutnya…

  • Soal Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Akui Lalai, Anies Buang Badan

    Soal Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Akui Lalai, Anies Buang Badan

    TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui kurang awas dalam proses revitalisasi kawasan selatan Monumen Nasional (Monas). Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Saefullah terkait alasan terhentinya proyek senilai Rp64,5 miliar tersebut. Meski begitu, hingga saat ini Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan enggan menanggapi hal ini.

    “Mungkin ada kelalaian di antara semuanya, ini dan itu (biasanya) tak pernah dilakukan,” ujar Saefullah, dilansir Tagar.id, Kamis (30/1/20).

    Menurut mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini, Pemprov DKI harus berbenah, khususnya dalam urusan administrasi. Dalam hal ini, Saefullah mengaku Pemprov DKI belum mengajukan izin kepada Kementerian Sekretaris Negara dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995.

    “Demi tertib administrasi kita bersurat, Pak Gubernur juga telah bersurat,” ucap Saefullah.

    Baca juga: Apa Alasan Fahri Hamzah Juluki Jokowi Presiden Kesepian?

    Sementara Anies sendiri masih tutup mulut sejak proyek revitalisasi Monas menjadi sorotan publik. Terakhir, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengelak saat ditanya wartawan di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (31/1/20).

    “Enggak, enggak,” sergah Anies sambil berlalu.

    Halaman selanjutnya…

  • Berhasilkah DPRD DKI Jakarta Seret Anies ke Polisi dan KPK Gara-Gara ini?

    Berhasilkah DPRD DKI Jakarta Seret Anies ke Polisi dan KPK Gara-Gara ini?

    TIKTAK.ID – Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengancam mempolisikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan jika masih nekat melanjutkan revitalisasi Monas. Sebab, proyek penataan kawasan bersejarah itu masih belum mendapat restu dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

    Hal itu diungkapkan Prasetyo usai menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang dilanjutkan peninjauan ke lokasi proyek revitalisasi Monas bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta.

    “Kalau peraturan ini terus ditabrak, kami akan jalankan langkah ke depan. Mungkin kami bisa melaporkan sesuatu kepada pihak kepolisian atau KPK,” ujar Prasetyo, dilansir Tribunnews.com, Selasa (27/1/20).

    Baca juga: Belum Sepekan Menjabat, Dirut Transjakarta Dicopot, Ketua DPRD DKI: Saya Gak Ngerti Siapa yang Bisikin Anies

    Prasetyo menegaskan, proyek revitalisasi Monas ini harus mendapat restu dari Kemensetneg. Ketentuan tersebut diatur dalam Keppres 25/1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

    Dalam pasal 5 ayat (1), menyebutkan bahwa tugas dari Komisi Pengarah ialah memberikan persetujuan terhadap perencanaan dan pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana.

    Dalam peraturan tersebut, Badan Pelaksana Kawasan Medan Merdeka diketuai oleh Gubernur DKI Jakarta. Hal itu berarti, Pemprov DKI harus mendapat izin terlebih dahulu sebelum kembali melanjutkan proyek revitalisasi kawasan bersejarah itu.

    Halaman selanjutnya…

  • Revitalisasi Monas Pernah Dilakukan 4 Gubernur, Cuma Era Anies yang Tak Kantongi Izin Komisi Pengarah

    Revitalisasi Monas Pernah Dilakukan 4 Gubernur, Cuma Era Anies yang Tak Kantongi Izin Komisi Pengarah

    TIKTAK.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan revitalisasi Monas sudah dilakukan oleh empat gubernur. Namun, baru pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, revitalisasi tersebut dilakukan tanpa izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.

    “Sejak Pak Sutiyoso, Pak Fauzi Bowo, Pak Jokowi sudah pernah dilakukan. Ini keempat kali yang akan direvitalisasi oleh Pak Anies, dan harus ada prosedur izin Komisi Pengarah,” ujar Basuki seusai rapat di Sekretariat Negara, Jakarta, dilansir Kompas.com, Senin (27/1/20).

    Keberadaan Komisi Pengarah tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

    Baca juga: Baru Diangkat Anies, Dirut Baru Transjakarta Terjerat Pidana Kasus Penipuan

    Komisi Pengarah terdiri dari gabungan tujuh instansi, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai Ketua, Gubernur DKI Jakarta sebagai Sekretaris, serta beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Pariwisata.

    Aturan sejak era Soeharto tersebut menyatakan bahwa Pemprov DKI harus meminta dan mendapat persetujuan dari Komisi Pengarah jika hendak melakukan pembangunan di kawasan Medan Merdeka.

    “Tiga gubernur sebelumnya juga sudah mengikuti prosedur. Seharusnya (Gubernur Anies) juga mengikuti prosedur yang sudah ada,” tutur Basuki.

    Halaman selanjutnya…

  • Ogah Banyak Komentar Soal Revitalisasi Monas, Anies Dicap ‘Payah’

    Ogah Banyak Komentar Soal Revitalisasi Monas, Anies Dicap ‘Payah’

    TIKTAK.ID – Proyek revitalisasi Monumen Nasional (Monas) yang dicanangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai polemik lantaran dinilai bukan langkah yang tepat. Politikus partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga ikut mengomentari hal tersebut.

    Ferdinand mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang enggan menanggapi lebih jauh soal proyek tersebut. Melalui jejaring Twitter pribadinya @FerdinandHaean2, ia mengatakan Anies mestinya menunjukkan sikap.

    Apalagi, lanjut Ferdinand, Anies memiliki tim pembantu kinerja gubernur yang berjumlah banyak serta para pendukung yang vokal di media sosial. Ia lantas menyindir Anies karena dinilai tak paham soal proyek revitalisasi Monas.

    “Punya tim kerja hampir 70 orang lebih, ditambah buzzer medsos yang banyak meski kurang cerdas. Tapi soal aturan terkait Monas, Anies bisa tidak tau? Payah!” tulis Ferdinand seperti dikutip Suara.com, Jumat (24/1/20).

    Baca juga: Sejarawan: Soal Revitalisasi Monas Anies Salah Paham

    Seperti diberitakan, proyek revitalisasi di bagian selatan Monas disoroti karena mengorbankan 190 pohon yang harus ditebang. Terdapat 205 pohon yang ditebang di kawasan revitalisasi pelataran sisi selatan Monas, meliputi 150 pohon ukuran besar dan 55 ukuran pohon kecil. Pohon-pohon yang ditebang disebut akan dipindahkan di sisi barat, timur, dan tempat parkir kendaraan di eks Lapangan IRTI.

    Halaman selanjutnya…

  • Sejarawan: Soal Revitalisasi Monas Anies Salah Paham

    Sejarawan: Soal Revitalisasi Monas Anies Salah Paham

    TIKTAK.ID – Sejarawan JJ Rizal menyatakan Pemerintah Provinsi DKI salah paham bila hendak merevitalisasi Monas dengan cara menebang pohon dan membuat kawasan Monas sangat terbuka untuk berbagai kegiatan.

    “Salah paham misalnya begini. Monas itu ruang sakral, jadi di samping keramaian (kota Jakarta), kita perlu kesunyian untuk merenung,” ujar JJ Rizal dikutip dari Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

    JJ Rizal menjelaskan, Ir. Soekarno membuat area Monas sebagai pusat ketenangan kota di mana setiap pengunjung bisa belajar tentang Indonesia di Monas.

    Baca juga: [Hoax atau Nyata] Untuk Bangun Lintasan Formula E, Anies Perintahkan Tebang 190 Pohon di Monas? Ini Faktanya

    Monas itu sebagai pusat, kata Rizal, pusat dari jiwa nasional Indonesia yang mana di dalam Monas bisa dilihat bagaimana perjalanan Indonesia terbentuk.

    “Karena itu Monas itu dibayangkan menjadi ruang orang bisa masuk belajar menjadi orang Indonesia,” kata Rizal.

    Akan tetapi saat ini, kata Rizal, Tujuan dari sebuah kawasan Monumen Nasional bergeser menjadi ruang publik tanpa makna dan hanya menjadi tempat untuk rekreasi.

    Baca juga: Anies Ogah Komentari Penebangan 205 Pohon untuk Revitalisasi Monas

    “Segala kepentingan bisa masuk, mulai dari zikir bersama, ultah TNI, perayaan natal, kampanye produk biskuit bisa di situ. Itu menurut saya, salah paham,” jelas Rizal.

    Rizal menyampaikan, saat ini masyarakat Indonesia cuma mengerti Monas sekadar bangunan yang menjulang tinggi, tanpa ada makna apapun.

    Rizal mengatakan, banyak orang Indonesia yang tidak tahu ada sebuah museum diorama perjuangan kemerdekaan Indonesia di bawah bangunan Monas.

    Baca juga: Bela Anies yang Dibully Gara-Gara Penebangan 92 Pohon Monas, PT MRT: Kami Ganti 10 Kali Lipat

    Halaman selanjutnya…

  • Anies Ogah Komentari Penebangan 205 Pohon untuk Revitalisasi Monas

    Anies Ogah Komentari Penebangan 205 Pohon untuk Revitalisasi Monas

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan enggan berkomentar mengenai penebangan ratusan pohon di pelataran sisi selatan kawasan Monas, Jakarta Pusat. Penebangan itu dilakukan demi revitalisasi area tersebut.

    Anies melimpahkan penjelasan proyek revitalisasi Monas kepada Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto.

    “Nanti Kepala Dinas Cipta Karya saja yang menjelaskan,” ujar Anies di Stasiun MRT ASEAN, Jakarta Selatan, dilansir Kompas.com, Rabu (22/1/20).

    Anies mengatakan, proyek revitalisasi kawasan Monas akan dijelaskan bersamaan dengan proyek pembangunan MRT Jakarta fase II. Kedua proyek itu berkaitan karena salah satu stasiun MRT Jakarta fase II berada di kawasan Monas.

    Baca juga: Ferdinand Soraki Anies yang Izinkan PKL Jualan di Trotoar

    “Ada stasiun MRT baru yang nanti letaknya di bawah Merdeka Barat, tetapi keluarnya ada di sudut barat daya atau depan Patung Arjuna, di situ nanti akan keluar,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

    Ia menyatakan hal itu akan dipresentasikan dengan lengkap.

    Halaman selanjutnya