TIKTAK.ID

Tag: Muktamar NU

  • Mencuatnya Wacana Muktamar Luar Biasa NU Ternyata Gara-gara ini…

    Mencuatnya Wacana Muktamar Luar Biasa NU Ternyata Gara-gara ini…

    TIKTAK.ID – Wacana terkait Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) kini kembali mencuat di tengah dinamika internal organisasi. Kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dianggap kontroversial oleh sejumlah pihak, sehingga memicu keresahan di kalangan warga Nahdliyin. Gerakan tersebut pun muncul sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilai kurang produktif dalam memajukan NU.

    Menurut Sekretaris Steering Committee MLB NU, Abdussalam Shohib, keresahan itu dirasakan di berbagai tingkatan struktural dan kultural NU. Pria yang akrab disapa Gus Salam ini mengeklaim pihaknya berinisiatif memfasilitasi penyelenggaraan MLB untuk merespons kegelisahan sejumlah pihak.

    Gus Salam mengatakan wacana MLB sudah muncul sejak beberapa waktu usai PBNU hasil Muktamar Lampung dilantik pada 2021 silam. Ketika itu, Bendahara Umum PBNU, Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gus Salam pun menyebut polemik itu meluas hingga muncul dugaan politisasi struktural NU untuk kepentingan pihak tertentu.

    Baca juga : Jokowi Minta Bola Panas Kisruh Kadin Tak Disorong ke Dirinya

    “Sejak kontroversi Bendahara Umumnya terkena kasus, politisasi Satu Abad NU oleh Menteri BUMN, kemudian intervensi-intervensi yang dilakukan (terhadap) PWNU dan PCNU di dalam proses-proses organisasi yang itu menyalahi fatsun dan bertentangan dengan aturan yang ada,” ujar Gus Salam, seperti dilansir Kompas.com pada Senin (16/9/24).

    Gus Salam melanjutkan, sejumlah pihak juga resah dengan keterlibatan aktif dan massif PBNU dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang dinilai bertentangan dengan khittah NU.

    “Itu benar-benar memakai mesin organisasi,” kata Gus Salam.

    Baca juga : Massa Aksi 20 Tahun Kasus Munir Geruduk dan Segel Kantor Komnas HAM

    Gus Salam menjelaskan, inisiatif MLB lahir dari keinginan merespons kegelisahan sejumlah pengurus NU di daerah yang semakin meluas. Dia memaparkan, sebanyak 326 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), 23 Pengurus Wilayah NU (PWNU), serta 12 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) dari luar negeri diklaim sudah siap berpartisipasi dalam MLB ini.

    Gus Salam mengaku pelaksanaan MLB sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. MLB pun diharapkan bisa meredam kegaduhan yang melanda NU selama beberapa waktu terakhir.

    Akan tetapi, Ketua PBNU, Abdullah Latopada telah membantah adanya dukungan pengurus cabang dan wilayah terhadap gerakan MLB ini.

  • Dukung 9 Kiai Sepuh soal Muktamar NU Ditunda, Panitia: Tak Ada Mudaratnya

    Dukung 9 Kiai Sepuh soal Muktamar NU Ditunda, Panitia: Tak Ada Mudaratnya

    TIKTAK.ID – Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) mengaku mendukung usulan sembilan kiai sepuh, agar gelaran akbar pergantian Ketua Umum ormas Islam terbesar tersebut ditunda sampai akhir Januari 2022.

    Menurut Ketua Panitia Muktamar NU ke-34, Imam Aziz, tidak hanya karena manut pada kiai sepuh, tapi pihaknya juga menganggap keputusan menunda Muktamar terkait dengan persiapan. Dia mengatakan waktu terlalu mepet jika Muktamar digelar sesuai jadwal semula, yaitu 23-25 Desember 2021.

    “Kita akan lebih senang kalau diundur, karena dari sisi persiapan juga memang mepet ya,” ujar Imam, seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (26/11/21).

    Baca juga : Ahok Buka-Bukaan Banyak Kontrak Bisnis Rugikan BUMN

    Kemudian Imam menyatakan bila pelaksanaan dimajukan dari jadwal semula, maka akan memperberat kerja panitia. Dia menjelaskan, hal itu karena pihaknya harus mempersiapkan infrastruktur di pesantren sebagai lokasi Muktamar. Untuk itu, dia mendesak Muktamar digelar pada Januari, sehingga memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan infrastruktur di lokasi.

    “Kalau misalnya bisa diundur ke Januari, kita dapat bernapas lega. Memang kalau tidak diundur sangat berat bagi panitia, dan ini adalah kondisi yang dilaporkan panitia ke PBNU secara tertulis,” ungkap Imam.

    Lantas Imam membantah klaim Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menyebut Muktamar NU bakal digelar pada 17 Desember 2021. Aziz menegaskan, hingga kini panitia masih menunggu keputusan dari PBNU soal jadwal Muktamar yang masih belum diputuskan.

    Baca juga : PSI: Ada Maksud Terselubung Jokowi Dikaitkan Formula E

    Sementara itu dari daerah, Ketua Umum PWNU Jabar Juhadi Muhammad juga ikut mendukung arahan sembilan kiai sepuh terkait jadwal Muktamar NU. Dia pun mengaku bakal mengirimkan surat untuk memberikan dukungan kepada PBNU.

    “Kini Pemerintah masih belum memperbolehkan kerumunan lantaran masih pandemi Covid-19 dan agar persiapan panitia juga maksimal, saya setuju baiknya diundur saja,” ucap Juhadi dalam keterangan resminya, Kamis (24/11/21).

    Dia berpendapat meski Muktamar diundur, tidak ada mudaratnya bagi PBNU. Pasalnya, kata Juhadi, secara organisasi masih tetap berjalan baik dan tidak ada pengaruhnya terhadap pengurus di bawahnya.

    Baca juga : Purnawirawan Jatim Siap Dukung Prabowo di Pilpres 2024

    Untuk itu, Juhadi mengajak para pengurus PCNU dan PWNU supaya taat dan patuh pada arahan para kiai sepuh NU. Dia pun mengaku yakin jika para kiai sepuh tersebut akan ikhlas mengurusi NU dan tidak ada kepentingan pribadi.

  • Yahya Staquf Respons Tudingan ‘Kemenag Intervensi Muktamar NU’

    Yahya Staquf Respons Tudingan ‘Kemenag Intervensi Muktamar NU’

    TIKTAK.ID – Bakal calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, ikut buka suara terkait tuduhan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung mengenai Kementerian Agama (Kemenag) yang mengintervensi Muktamar NU.

    Yahya pun mempertanyakan dasar klaim PWNU Lampung itu. Dia mengatakan bahwa orang yang memainkan isu tersebut bakal meminta maaf jika diproses hukum.

    “Kita lihat yang menuduh siapa, dan dasarnya apa? Memang benar? Nanti kalau memang dipolisikan, maka cari materai lagi,” ujar Yahya di kediamannya di Jakarta Selatan, seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (10/11/21).

    Baca juga : Yudo Margono ke Prajurit AL: Kita Harus Loyal Dukung Jendral Andika sebagai Panglima TNI

    Lantas Yahya membantah telah melibatkan Kemenag dalam pencalonan dirinya sebagai Ketua Umum PBNU. Yahya justru bertanya-tanya soal cara menggunakan Kemenag untuk memenangkan pertarungan di Muktamar PBNU.

    Namun Yahya tidak menampik terkait kemungkinan didukung oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Meski begitu, dia menyatakan dukungan Yaqut diberikan sebagai peserta Muktamar, bukan sebagai Menteri Agama.

    “Kalau mengenai Yaqut mendukung saya, adik saya itu. Itu satu. Kedua, dia merupakan Ketua Umum GP Ansor, masih peserta Muktamar,” ungkap Yahya.

    Baca juga : Gugatannya Soal AD/ART Demokrat Ditolak MA, Yusril: Tugas Saya Selesai

    Kemudian mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden tersebut mengklaim tidak memanfaatkan fasilitas negara untuk pemenangan. Dia mengaku lebih memilih berkeliling ke kader-kader NU di daerah untuk menjaring dukungan.

    “Saya bertemu semua cabang-cabang itu. Saya sudah bicara dengan mereka, saya dengarkan kemauan mereka dan saya jelaskan tawaran saya,” jelas Yahya.

    Untuk diketahui, PBNU berencana menggelar pemilihan Ketua Umum pada Muktamar di Lampung, pada 23-25 Desember mendatang. Yahya yang kini berstatus Katib Aam PBNU itu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum.

    Baca juga : Bantah Stigma ‘Oposisi Memble’, Demokrat: Kita Sih Konsisten, Tak Tahu Kalau PKS

    Sedangkan petahana Said Aqil Siraj menyebut bakal maju kembali. Said mengaku siap memimpin PBNU untuk kali ketiga, bila memang diminta para ulama.

    Persaingan antara Yahya dan Said sendiri sudah dimulai sejak dini. Wakil Ketua PWNU Lampung, Muhammad Irfandi menuding oknum Kementerian Agama memborong kamar hotel yang tersebar di Kota Bandar Lampung pada tanggal Muktamar.

    “Saya mempertanyakan, mengapa negara seakan mengindikasikan melakukan sabotase terhadap kegiatan ini, sehingga mereka memborong tingkat hunian hotel yang bertepatan dengan agenda Muktamar,” tegas Irfandi dalam keterangan tertulis, Senin (8/11/21).