Tag: Komisi VI DPR RI

  • Dari Ormas Hingga Anggota DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan Acara Keluarga di Rumah Habib di Solo

    Dari Ormas Hingga Anggota DPR Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyerangan Acara Keluarga di Rumah Habib di Solo

    TIKTAK.ID – Wajah Indonesia yang pernah menerima penghargaan “World Interfaith Harmony Week 2018”  di Jordan sebagai salah satu negara yang toleran terhadap perbedaan keyakinan dan agama kembali tercoreng akibat aksi intoleransi yang terjadi di solo kemarin.

    Pada Sabtu petang, (8/8/2020), ratusan orang berbusana muslim dengan mengenakan penutup kepala mendatangi sebuah acara keluarga di Solo dan memaksa tuan rumah membubarkan acara tersebut.

    Saat itu keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri sedang mengadakan acara Midodareni (doa bersama di malam sebelum acara akad nikah), di sebuah rumah di Jl. Cempaka, Pasar Kliwon Kota Surakarta. Tiba-tiba ratusan orang berbusana muslim dan bertutup kepala datang dan memaksa acara tersebut bubar karena kegiatan doa bersama jelang pernikahan atau midodareni dianggap kegiatan itu terlarang.

    Baca juga: Dewan Pertimbangan MUI: Jangan Munculkan Isu Radikalisme Saat Kita Hadapi Covid-19

    Massa yang disebut Kelompok Laskar itu bahkan kemudian merusak sejumlah mobil dan mengeroyok tiga orang anggota keluarga almarhum Habib Segaf Al-Jufri hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

    Peristiwa ini tak pelak mengundang keprihatinan dari berbagai pihak. 30-an orang dari Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Solo mendatangi Mapolresta Surakarta, Minggu (09/08/20). Mereka mengutuk keras dan mengecam aksi anarkisme dan main hakim sendiri tersebut dan mendesak kepolisian agar mengusut tuntas pelaku penyerangan itu.

    “Aksi anarkisme dan main hakim sendiri tidak dibenarkan karena negara kita itu negara hukum. Untuk itu, kami mendukung langkah-langkah kepolisian untuk mengambil tindakan hukum dan segera menangkap para oknum tersebut,” ujar Ketua PC GP Ansor, Arif Syarifudin kepada awak media.

    Senada dengan GP Ansor Solo, Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Tengah H Sholahuddin Aly atau Gus Sholah juga menyampaikan keprihatinannya dan mendesak aparat untuk bertindak tegas menindak siapapun yang terlibat pada aksi brutal tersebut demi menjaga kepercayaan publik pada aparat penegak hukum.

    Baca juga: Tagar #PecatTengkuzulDariMUI Viral di Medsos, Tengku Zul: Jangan Dipelintir, Saya Tak Ada Masalah dengan Pak Jokowi

    Halaman selanjutnya…

  • Direstui Jokowi, Erick Thohir Restrukturisasi BUMN Besar-besaran

    Direstui Jokowi, Erick Thohir Restrukturisasi BUMN Besar-besaran

    TIKTAK.ID – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusahakan restrukturisasi perusahaan-perusahaan pelat merah dan mengurangi jumlahnya dari 142 perusahaan hingga kini menyisakan 107 perusahaan.

    Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah perusahaan BUMN akan dikurangi bertahap hingga menjadi 70 perusahaan pelat merah.

    Menteri BUMN, Erick Thohir dalam penjelasannya kepada Komisi VI DPR RI mengungkapkan Kementerian sudah memperoleh kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menggabungkan dan melikuidasi perusahaan BUMN.

    Baca juga : Golkar: Tingkat Kepuasan pada Jokowi di Tengah Pandemi Masih Tinggi Meski Turun 3%

    Wewenang tersebut terdapat dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/M Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Restrukturisasi BUMN.

    “Sebagai info, dari 142 BUMN sekarang kita bisa tinggal 107, telah signifikan dan terus kita turunkan. Akan jadi 80-70 ke depannya. Ini tahap 1 telah dilaksanakan, berikutnya kita coba lakukan tahap selanjutnya. Ini juga kita turunkan klasterisasi. Sudah kita turunkan dari 27 jadi 12, jadi masing masing Wamen [Wakil Menteri] pegang 6 klaster,” papar Erick di Jakarta, Selasa (9/6/20).

    Dalam penjelasannya, 12 klaster tersebut dibawahi oleh Wakil Menteri BUMN terbagi menjadi dua.

    Baca juga : Ganjar Penerus Jokowi di Pilpres 2024?

    Wakil Menteri BUMN I, Budi Gunadi Sadikin membawahi enam klaster terdiri dari Farmasi & Kesehatan, Industri Migas dan Energi, Minerba, Perkebunan Kehutanan, Pupuk & Pangan, Pertahanan serta Manufaktur & Industri Lainnya.

    Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo membawahi enam klaster berikutnya terdiri dari Jasa Keuangan, Jasa Asuransi & Dana Pensiun, Telekomunikasi dan Media, Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata, Logistik dan Lainnya serta Klaster Sarana dan Prasarana Perhubungan.

    Halaman selanjutnya…

  • Rapat Bareng Bos Pertamina, Andre Rosiade Singgung Gaya Ahok

    Rapat Bareng Bos Pertamina, Andre Rosiade Singgung Gaya Ahok

    TIKTAK.ID – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mempertanyakan Direksi PT Pertamina (Persero) mengenai transparansi. Andre menilai seakan-akan komisaris yang bekerja ketimbang direksi perusahaan pelat merah tersebut.

    Hal ini diungkapkan Andre ketika bertanya kepada Dirut Pertamina, Nicke Widyawati saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (25/2/20).

    “Ada 11 orang jajaran direksi Pertamina. Tapi seakan-akan yang bekerja melakukan transparansi itu hanya komisaris yang terkesan kita tangkap di publik,” ujar Andre, dilansir Kompas.com.

    Baca juga: Sandiaga Uno: Gerebek PSK Bukan Tugas Andre Rosiade selaku Wakil Rakyat

    Sebab, Andre mengatakan langkah transparansi Pertamina dalam pengadaan barang merupakan hasil kerja jajaran direksinya.

    “Selama ini saya tahu di UU perseroan, yang melaksanakan seluruh eksekusi adalah direksi, itu UU perseroan yang kita ketahui. Tapi seakan-akan persepsi publik, yang bekerja di Pertamina adalah komisaris,” ucap Andre.

    Andre pun bertanya pada Nicke, apakah betul yang bisa membuat transparansi adalah komisaris, bukan direksi? Ia pun menyinggung gaya Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang seakan-akan menjabat sebagai Direktur Utama.

    Baca juga: Terlibat Insiden Penjebakan PSK di Padang, Andre Rosiade Ngaku Siap Dilaporkan ke MKD

    Halaman selanjutnya…

  • Astaga! Fraksi PKS Usul Pemerintahan Jokowi Ekspor dan Legalkan Ganja

    Astaga! Fraksi PKS Usul Pemerintahan Jokowi Ekspor dan Legalkan Ganja

    TIKTAK.ID – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rafli mengusulkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor. Anggota Komisi VI DPR RI itu menyampaikan usulan kepada Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto dalam Rapat Kerja, Kamis (30/1/20).

    Rafli beralasan ganja menjadi potensi ekspor yang besar. Sebab, tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja.

    “Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja. Jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah,” ujar Rafli, dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga: September 2020 Selandia Baru Gelar Pemilu Bareng Referendum Legalisasi Ganja dan Suntik Mati

    Politikus dari daerah asal pemilihan Aceh itu pun meminta Pemerintah untuk melihat potensi yang ada dan dicari pasar luar negeri. Bahkan dirinya menawarkan diri untuk membantu proses ini ke depannya, seperti mencarikan lahan jika diperlukan.

    Menurutnya, ganja merupakan konspirasi global, dibuat ganja nomor satu bahayanya. Sedangkan narkotika yang lain dibuat nomor sekian. Padahal, lanjut Rafli, yang paling sewot, gila, dan sekarang masuk penjara itu bukan para pengguna ganja.

    Menanggapi usulan Rafli soal kemungkinan ganja menjadi komoditas ekspor, Agus mengaku akan melakukan kajian terlebih dahulu.

    Baca juga: Polisi Amankan 12 Ton Daun Kratom Siap Kirim ke Luar Negeri

    “Itu baru bahas usulan, nanti teknis kita lihat aturan yang ada. Aturannya selama ini tidak diperbolehkan, ke depannya bagaimana kepentingannya untuk apa,” ucap Agus.