TIKTAK.ID

Tag: Ketua Umum PDIP

  • Ragukan Jumlah 17 Ribu Pulau RI, Megawati Minta Hitung Ulang

    Ragukan Jumlah 17 Ribu Pulau RI, Megawati Minta Hitung Ulang

    TIKTAK.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mendesak Pemerintah untuk menghitung ulang total pulau di Indonesia yang saat ini diklaim berjumlah sebanyak 17 ribu.

    Megawati mengaku sangsi lantaran ketika dirinya masih menjabat sebagai presiden, total pulau di Indonesia mencapai 22 ribu. Megawati menyampaikan hal itu dalam pidato di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III partainya, pada Kamis (8/6/23).

    “Saya meminta penelitian ulang terkait berapa sebenarnya pulau-pulau di seluruh Indonesia. Pada waktu itu telah disebutkan, sebenarnya bukan 17 ribu, tapi 22 ribu pulau,” ujar Megawati, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : PKB Beri Ultimatum Soal Deklarasi Cawapres Prabowo, Gerindra Buka Suara

    Megawati menganggap hal itu perlu dilakukan lantaran Pemerintah sudah meletakkan pulau sebagai jalan masa depan. Dengan kondisi tersebut, Megawati pun mengingatkan supaya pulau-pulau di Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik.

    “Pulau-pulau ini harus bisa dimanfaatkan lewat politik tata ruang, pembangunan koridor strategis, dan sekaligus memastikan keberpihakan PDI Perjuangan terhadap kelestarian lingkungan,” kata Megawati.

    Lebih lanjut, Megawati menyatakan sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, dirinya juga sudah memerintahkan Kepala lembaga tersebut untuk melakukan penelitian terhadap laut Indonesia. Dia menilai upaya itu dilakukan demi mengetahui sumber dayanya.

    Baca juga : Bandingkan Sistem Pemilu, Peneliti BRIN: Proporsional Tertutup Lebih Baik

    “Saya telah memerintahkan BRIN agar terus melakukan penelitian laut kita, sehingga dapat mengetahui arus apa saja yang masuk ke lingkaran arus laut Indonesia,” tutur Megawati.

    “Jenis ikan apa yang kita hasilkan, serta rumput laut apa saja yang harus kita lestarikan,” sambung Megawati.

    Sekadar informasi, berdasarkan data sejak 2004 sampai 2017, Indonesia memiliki 17.504 pulau. Kemudian pada 2018, jumlah pulau di Indonesia justru turun menjadi 16.056, lantaran ada pulau yang baru muncul dan hilang akibat adanya abrasi.

    Baca juga : Soal Upaya Jegal Anies, Pengamat: Itu Biasa dan Pasti Ada dalam Politik

    Jumlah pulau di Indonesia sendiri rutin didata oleh Kemendagri dan Badan Informasi Geospasial (BIG), dulunya bernama Bakosurtanal. BIG bertugas mendata nama rupabumi termasuk pulau. Rupanya pada 2021 dan 2022, jumlah pulau di Indonesia berubah lagi.

    “Menurut hasil pemutakhiran data pulau per Desember 2021, jumlah pulau Indonesia menjadi 17.001, yang dimuatkan dalam lampiran Keputusan Kemendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi dan Pulau Tahun 2021,” jelas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, Wardani, mengutip Kumparan.com dari rilis Kemendagri.

  • Terkait Isu Jokowi Ketum PDIP, Ganjar: Waspada Penumpang Gelap

    Terkait Isu Jokowi Ketum PDIP, Ganjar: Waspada Penumpang Gelap

    TIKTAK.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai isu mengenai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Umum PDIP sengaja digulirkan untuk mengadu domba. Dia mengatakan penggagas isu ini yaitu penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP.

    “Saya meminta kita semua agar mewaspadai adanya penumpang gelap, supaya siapapun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, pada Minggu (30/10/22), seperti dilansir detik.com.

    Ganjar menyatakan bahwa dirinya dengan Presiden Jokowi adalah orang partai yang sangat paham bagaimana aturan dan relasi di partai.

    Baca juga : Jokowi Resmikan Metaverse ‘Jagat Nusantara’, Apa Itu?

    “(Ide Jokowi menjadi Ketum PDIP) Itu sebuah kengawuran dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan. Orang itu tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai dan sangat sembrono,” tegas Ganjar.

    Kemudian terkait suksesi Ketua Umum, Ganjar menyebut Kongres partai sudah mengatur dengan sangat rapi. Oleh sebab itu, Ganjar menganggap ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP merupakan kengawuran.

    “Itu sangat ngawur, karena Pak Jokowi bukan tipe yang seperti itu,” tutur Ganjar.

    Baca juga : Bima Arya Tantang Duet Ganjar-RK Maju Pilpres 2024, Begini Kata PDIP

    Lebih lanjut, Ganjar mengajak seluruh pendukung Presiden Jokowi untuk meng-counter isu itu, sehingga tidak menjadi bola liar.

    “Saya kira yang seperti ini harus dicermati, apakah ini ide pribadi atau seruan orang. Kita yang sejak awal sudah mendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan tentu harus segera meng-counter orang-orang semacam ini supaya tidak terpancing situasi yang mengadu domba,” terang Ganjar.

    Ganjar mengaku nuansa penumpang gelap dan adu domba ini telah tercium pada kejadian beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, ketika itu sekelompok orang mengaku sebagai relawan Ganjar dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut Ketua DPR RI, Puan Maharani terkait kasus e-KTP.

    Baca juga : Mengenal Wahabi, Aliran Radikal yang Diminta PBNU Dilarang di RI

    “Mulai banyak penumpang gelap yang mendorong-dorong dengan adu domba,” kata Ganjar.

    Ganjar lantas mendesak relawan manapun untuk tidak memakai strategi-strategi politik kotor. Apalagi, lanjutnya, menjelang pesta demokrasi 2024 nanti.

    “Saya ingin menyampaikan relawan manapun atau siapapun, satu, supaya tidak menjelek-jelekkan orang, dua, tidak mendiskreditkan orang, tiga, tidak mendiskreditkan partai-partai,” ujarnya.

  • Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu, Megawati Singgung Permainan Politik

    Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu, Megawati Singgung Permainan Politik

    TIKTAK.ID – Ketua Umum PDIP sekaligus Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, buka suara soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Megawati menyampaikan hal itu ketika memberikan sambutan dalam kegiatan “Kick Off & Talkshow Pembentukan BRIDA” yang ditayangkan oleh akun YouTube BRIN Indonesia, pada Rabu (20/4/22).

    Megawati mengatakan bahwa tidak ada penundaan Pemilu 2024. Dia lantas menyinggung penyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “2024 sudah jelas, dan Presiden juga sudah jelas menyatakan tidak ada penundaan,” ujar Megawati, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id.

    Baca juga : Sri Mulyani Beri Penjelasan Usai AS-Inggris-Kanada Walk-Out dari G20

    Kemudian Megawati menyoroti kondisi Indonesia yang saat ini sedang pontang-panting akibat pandemi Covid-19. Apalagi, kata Megawati, Jokowi sudah menyatakan tidak ada penundaan Pemilu.

    “Apa enggak pontang-panting, sudah kena pandemi, udah gitu dari sisi kepemerintahan segala macem hanya gara-gara sebuah keinginan penundaan yang sudah secara tegas dikatakan oleh Presiden tidak ada penundaan. Lalu kurang apa lagi?” ucap Megawati.

    “Tapi itu kan permainan politik, dan di sini saya sampaikan, bagian risetnya juga ini. Engga bisa! Karena kita harus hidup, mau memberi makan rakyat dengan apa?” imbuh Megawati.

    Baca juga : Fahri Hamzah Sentil Prabowo, Minta RI Kirim Pasukan Bela Palestina

    Menurut Megawati, masyarakat harus diberi makan. Dia pun mengutip pesan Presiden ke-1 RI, Soekarno, yang menyampaikan bahwa yang terpenting bagi rakyat yakni perutnya kenyang. Oleh sebab itu, Pemilu penting bagi rakyat Indonesia. Megawati juga mengaku mendorong kedaulatan pangan.

    “Untuk itu, saya tegas mengatakan sebagai Ketua partai, tidak. Enggak ada penundaan sama sekali, tetap berjalan dengan apa adanya, kurang apa lagi?” ungkap Megawati.

    Lebih lanjut, Megawati mempertanyakan dorongan para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi pada 11 April 2022 silam. Dia mengaku heran dengan mahasiswa yang turun ke jalan, padahal situasi negara belum sampai kritis.

    Baca juga : Perbandingan Kekayaan Prabowo vs Luhut, Siapa Lebih Tajir?

    “Tentu dari sisi politik, belum apa-apa saja duh demo-demo. Saya pikir anak sekarang ini ngerti apa enggak to yo,” kata Megawati.

    Megawati mengklaim kenaikan harga sembako saat ini tidak separah krisis ekonomi 2008, saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Dia pun menyarankan Jokowi agar tidak perlu takut menghadapi pandemi dan dampak ekonominya.

  • Megawati Heran Dirinya Masih Dicap PKI

    Megawati Heran Dirinya Masih Dicap PKI

    TIKTAK.ID – Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dirinya kerap dicap sebagai orang komunis. Padahal, Megawati mengatakan telah lulus melewati Penelitian Khusus (Litsus).

    Megawati menyampaikan hal itu dalam orasi ilmiah pengukuhan gelar Profesor Kehormatan (Guru Besar Tidak Tetap) Ilmu Pertahanan bidang Kepemimpinan Strategik dari Universitas Pertahanan (Unhan) RI. Orasi tersebut disiarkan melalui YouTube Unhan Official, pada Jumat (11/6/21).

    Megawati menceritakan bahwa tudingan itu bermula saat dirinya diundang oleh Presiden RRC, Xi Jinping dalam acara HUT Partai Komunis China. Megawati pun hadir dalam acara tersebut untuk memberikan sambutan. Akan tetapi, yang merebak justru isu liar yang menyebut Megawati adalah komunis.

    “Saya sempat diundang oleh Presiden Xi Jinping saat ulang tahun partai komunisnya untuk memberikan sambutan. Itu partai komunis RRC kalau nanti saya bilang gini ‘nah betul enggak Bu Mega itu kan komunis’,” ujar Megawati, seperti dilansir detik.com.

    Kemudian, Megawati mengakui dirinya sudah dicap komunis sejak duduk sebagai anggota DPR pada 1999. Di tahun yang sama pula, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden.

    “Saya kan selalu dibilang begitu, bahkan sampai saya waktu jadi anggota DPR saja sudah distempel itu,” imbuhnya.

    Megawati mengatakan stempel komunis itu justru membuatnya bingung. Sebab, ia saja bisa lolos Litsus. Sekadar informasi, Litsus merupakan salah satu instrumen untuk menguji orang-orang yang bebas dari pengaruh PKI dan Komunis di era Orde Baru. Megawati pun mengklaim bahwa dirinya sudah lolos melewati Litsus.

    “Jadi saya bilang yang komunis, ya, yang orang Litsus itu loh, tentara loh, ada kolonel dan tiga mayor kalau saya ndak salah. Iya, kok saya lolos,” ucap Ketua Umum PDI Perjuangan ini.

    Untuk diketahui, Megawati ditetapkan sebagai Profesor Kehormatan berdasarkan surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nomor 33271/MPK.A/KP.05.00/2021.

    “Terhitung mulai 1 Juni 2021 diangkat dalam jabatan Profesor dalam Ilmu Kepemimpinan Strategik ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021,” tutur Sekretaris Senat Unhan RI ketika membacakan surat keputusan di Unhan, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Jumat, mengutip Tribunnews.com.

  • Megawati Cerita Sulitnya Sekolah Setelah Ayahnya Dilengserkan Tahun 1965

    Megawati Cerita Sulitnya Sekolah Setelah Ayahnya Dilengserkan Tahun 1965

    TIKTAK.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan setelah ayahnya, yakni Soekarno dilengserkan dari posisi presiden tahun 1965 silam, dia dan keluarganya merasakan hidup semakin sulit sebagai rakyat biasa. Hal tersebut dirasakan pada 1967 atau seusai tragedi berdarah tahun 1965.

    Megawati yang pernah menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia (RI) mengungkapkan hal tersebut di tengah orasi dalam peresmian Universitas Pertahanan (Unhan) pada Jumat (11/6/21).

    “Saya tumbuh besar di Istana. Akibat peristiwa politik tahun 1965 saya tak dapat melanjutkan sekolah. Dan tentu saja karena ayah saya dilengserkan, hidup sebagai rakyat biasa,” ujar Megawati.

    Megawati mengisahkan hal tersebut lantaran memandang hidup ini bak roda kehidupan. Ia lanjutkan dengan menyitir falsafah Jawa, yaitu cakra manggilingan. Walaupun sempat hidup sebagai anak presiden ke-1 RI dan berkediaman di Istana, dia pernah menjalani hidup menjadi rakyat biasa.

    Megawati melanjutkan kisahnya bahwa kelahirannya saat itu di Gedung Agung Yogyakarta. Pusat pemerintahan Indonesia saat itu sedang dipindah ke Yogyakarta lantaran situasi keamanan yang tak menentu selepas Proklamasi Kemerdekaan.

    “Jadi praktis keluarga kami, keluarga presiden baru dapat pindah ke Jakarta tahun 1950,” sebutnya.

    Seiring berjalannya waktu, Megawati dan keluarga besar Soekarno menjalani hidup selayaknya orang biasa. Dalam pandangan Megawati, usai Soekarno dilengserkan sebagai masa yang pelik baginya dan keluarga.

    “Namun akhirnya begitulah yang seperti saya katakan roda berputar,” kata perempuan yang pernah menjadi Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.

    Megawati lantas menceburkan diri ke dunia politik. Dia menduduki posisi anggota DPR sampai tiga periode dari fraksi PDI. Kariernya senantiasa melejit, sampai berujung menjadi Presiden ke-5. Terhadap perjalanan hidupnya, Megawati menilai itu menunjukkan hidup bak roda yang senantiasa berputar.

    “Sejarah memanggil saya untuk pertama kali menjadi anggota DPR RI hingga tiga periode. Terpotong dua tahun lantaran menjadi Wapres (wakil presiden) dan sesudah itu menjadi presiden ke-5 Republik Indonesia,” terangnya.

    Kedatangan Megawati juga didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Di samping itu, terlihat juga ketiga putra-putrinya yaitu Mohammad Rizki Pratama, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo.

  • Terima Bintang Penghargaan Rusia, Megawati Menangis

    Terima Bintang Penghargaan Rusia, Megawati Menangis

    TIKTAK.ID – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri, tampak menangis ketika menerima Bintang Jasa Negara untuk Persahabatan (State Order of Friendship) dari Republik Federasi Rusia.

    Mega pun terlihat tak kuasa menahan air matanya karena mengingat ayahnya, Sukarno, yang sudah merintis hubungan persahabatan antara Rusia dan Indonesia.

    “Sungguh sebuah hari yang membahagiakan. Saya mendapat kehormatan ini, karena, maaf saya teringat kepada ayah saya. Padahal saya sangat mengerti bahwa beliau yang mulai merintis hubungan persahabatan antara Rusia dan Indonesia,” ujar Megawati ketika menerima Bintang Jasa Negara untuk Persahabatan yang disiarkan secara daring lewat akun YouTube, PDI Perjuangan, Rabu (2/6/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Megawati mengaku teringat ketika dirinya masih muda, saat sang ayah mengajaknya ikut menjemput Presiden Kliment Voroshilov yang berkunjung ke Indonesia.

    “Itulah menurut saya titik awal hubungan persahabatan antara Indonesia dengan Rusia yang sudah berjalan hingga saat ini,” tutur Megawati.

    Lebih lanjut, Megawati meminta Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila G. Vorobyova, memberitahukan kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin bahwa dirinya saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    “Ada hal yang perlu disampaikan kepada Presiden Putin karena belum lama ini, dua bulan lalu, Presiden Jokowi telah membuat keputusan untuk buat sebuah Badan baru yang diberi nama BRIN dan saya ditugasi Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah ex officio dari Badan baru ini,” katanya

    Megawati berkata banyak hal yang telah dilakukan agar hubungan bilateral Indonesia-Rusia semakin erat.

    Ia mengaku tidak pernah lupa ketika Putin memberikan kesempatan kepada dirinya untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Rusia beberapa tahun lalu.

    Presiden ke-5 RI itu mengaku telah menyampaikan kepada Jokowi agar terus membangun hubungan dengan Rusia terkait riset dan luar angkasa.

    “Tentunya seperti yang saya ceritakan tadi, maka salah satu dan hal ini telah saya sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hal-hal berhubungan dengan ruang angkasa seharusnya terus kita proses antara Rusia dan Indonesia,” ucapnya.

    “Dan saya juga sudah mengatakan kepada Jokowi untuk suatu saat nanti kita bisa lebih mempererat seperti tadi saya katakan, dalam hubungan research juga dengan Rusia,” ucap Megawati.

    Penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN sempat mendapatkan sorotan tajam publik.

    Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyatakan tidak ada dasar hukum yang bisa melegalkan opsi Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila (BPIP) menduduki jabatan Ketua Dewan Pengarah BRIN.

  • PDIP Solo Dukung Prananda Prabowo Gantikan Megawati

    PDIP Solo Dukung Prananda Prabowo Gantikan Megawati

    TIKTAK.ID – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menyampaikan dukungannya kepada putra Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo, untuk menjadi Ketua Umum pada Kongres PDIP 2024 mendatang. Ia mengungkapkan hal itu usai Megawati menyatakan siap turun dari pucuk pimpinan partai berlambang Banteng tersebut.

    Menurut Rudy, jabatan Ketua Umum PDIP harus dijabat trah Soekarno yang masih konsisten memegang Marhaenisme. Ia mengatakan di samping Prananda dan Puan Maharani, terdapat Puti Guntur Soekarno Putri. Rudy pun menilai Prananda sebagai sosok yang paling layak di antara tiga nama tersebut.

    “Jika Ibu Mega memang sudah betul-betul menyerahkan kepemimpinan ini kepada kader yang lainnya, maka menurut saya yang layak ya mas Prananda itu,” ujar Rudy, Sabtu (10/4/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    “Mau tidak mau kita yang ditinggalkan ini harus bisa melanjutkan cita-cita Bung Karno untuk menyejahterakan kaum Marhaen. Jadi kader yang layak dan pantas untuk menjadi Ketua Umum PDIP ya Mas Prananda,” imbuhnya.

    Rudy menganggap Prananda adalah seorang pemikir yang tidak memiliki banyak kepentingan. Ia juga menyebut Prananda telah banyak berkontribusi kepada PDIP, serta banyak berinovasi untuk pengembangan partai.

    “Selama ini beliau telah banyak berperan dan tidak punya keinginan untuk menjadi seorang menteri, anggota DPR, maupun yang lain,” ucap Rudy.

    Seperti diketahui, selama ini Prananda memang kurang dikenal oleh publik, jika dibandingkan dengan Ketua DPR, Puan Maharani. Prananda juga tidak pernah menduduki jabatan publik seperti Puan. Meski begitu, Rudy berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi ganjalan, mengingat kontribusi Prananda yang cukup besar di internal partai.

    “Di PDIP sendiri, jabatan publik bukan sesuatu yang utama. Yang jelas beliau sudah meniti karier dari bawah hingga saat ini bertugas di DPP,” tutur Rudy.

    Kemudian Rudy mengklaim dukungannya terhadap Prananda murni pendapat pribadi berdasarkan penilaian obyektif. Ia pun mengaku belum pernah menyampaikan dukungan tersebut kepada Prananda maupun pihak lain.

    “Ini pendapat saya pribadi, komunikasi memang ada, namun tidak menyinggung sampai di situ,” terang Rudy.

  • Jokowi Dinilai Paling Layak Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati

    Jokowi Dinilai Paling Layak Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati

    TIKTAK.ID – Setelah masa bakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024, ia dinilai yang paling layak menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menggantikan Megawati Soekarnoputri. Sementara putri Megawati yang kini menjabat Ketua DPR RI, Puan Maharani, diprediksi akan lebih didorong maju di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

    Menanggapi hal itu, pengamat politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan terdapat dua skenario yang penting terkait pernyataan Megawati yang tidak masalah posisinya sebagai Ketua Umum PDIP digantikan orang lain.

    “Pertama, mengenai siapa yang layak menggantikan Megawati sebagai Ketum PDIP,” ujar Igor, seperti dilansir SINDOnews, Minggu (4/4/21).

    Sedangkan skenario yang kedua, kata Igor, yakni siapa kader PDIP yang layak di-endorse sebagai Capres atau Cawapres nanti di 2024.

    “Manuver yang paling bagus yaitu Jokowi yang didaulat sebagai Ketua Umum PDIP selanjutnya pascalengser sebagai Presiden di 2024. Sebab, kharisma Jokowi paling bisa mempertahankan posisi penting PDIP dalam politik,” jelas Igor.

    Kemudian Igor juga menyinggung Menteri Sosial, Tri Rismaharini atau Risma yang memiliki peluang menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya pasca-Megawati turun takhta.

    Igor pun menyebut kader PDIP lain yang punya peluang menjadi Ketua Umum PDIP berikutnya adalah putra dari Megawati, Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    “Puan Maharani sebenarnya juga punya peluang yang sama. Tapi Puan diprediksi lebih didorong untuk maju sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024, juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan sekali lagi Tri Rismaharini. Bagi Megawati, selain Puan dan Prananda, hanya Hasto Kristyanto dan Tri Rismaharini yang tampak paling dipercaya oleh Megawati,” terang direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) tersebut.

    Menurut Igor, keberlanjutan “success story” PDIP akan terlihat nanti pada saat lengsernya Jokowi pada 2024. Ia menyatakan bahwa PDIP dipastikan akan berusaha melanjutkan tren untuk berkuasa pada dekade yang akan datang.

    “Namun dengan mundurnya Megawati, tentu bisa membuat kemunduran atau bahkan turbulensi di dalam tubuh PDIP. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, sama seperti SBY di Partai Demokrat,” tutur Igor.

  • Anggap Jabatan Presiden ‘Tujuan Politik Rendahan’, Din Syamsuddin Balas Lebih Pedas Sindiran Megawati Soal KAMI

    Anggap Jabatan Presiden ‘Tujuan Politik Rendahan’, Din Syamsuddin Balas Lebih Pedas Sindiran Megawati Soal KAMI

    TIKTAK.ID – Deklarator sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), M. Din Syamsuddin balik menyinggung sejumlah pihak yang sempat menyindirnya karena mendeklarasikan KAMI.

    “KAMI mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945,” kata Din Syamsuddin, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/8/20).

    Din pun balik mempertanyakan, “Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi, dan mengalihkan opini?”

    Baca juga : Jokowi: Omnibus Law Bakal Buat Indonesia Bebas Korupsi

    Ia juga menyarankan pihak-pihak yang mempertanyakan, menyindir, dan menyinggungnya agar seyogianya menjawab berbagai hal berikut ini: Pertama, tidak benarkah bahwa ada oligarki politik yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan?
    Kedua, tidak benarkah bahwa ada budaya politik dinasti yakni menyiapkan anak-cucu menjadi penguasa dengan menghalangi orang-orang lain yang sebenarnya lebih berkualitas, dan akibatnya demokrasi Indonesia tercederai?

    “Masih banyak pertanyaan substantif mendasar lagi, tapi sementara cukup dua itu,” tutur Din.

    “KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran,” imbuhnya.

    Baca juga : Jadi Bahan Sindiran Megawati, Ternyata Hanya Segini Elektabilitas Gatot Nurmantyo

    Menurut Din, terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elit apalagi hanya buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani.

    Sebab, lanjut Din, hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat konstitusi.

    Halaman selanjutnya…

  • Jadi Bahan Sindiran Megawati, Ternyata Hanya Segini Elektabilitas Gatot Nurmantyo

    Jadi Bahan Sindiran Megawati, Ternyata Hanya Segini Elektabilitas Gatot Nurmantyo

    TIKTAK.ID – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menyindir tokoh yang tergabung dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan berkeinginan menjadi Presiden Republik Indonesia. Gatot Nurmantyo sebagai salah satu sosok deklarator KAMI pernah masuk bursa calon presiden (Capres), tetapi elektabilitasnya rendah.

    Mengacu survei terkini Lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang diluncurkan pada Selasa (21/7/20), Gatot menempati urutan ke-9 tokoh-tokoh yang masuk bursa Capres. Elektabilitas mantan Panglima TNI itu hanya 1,4%.

    Urutan puncak kandidat Capres dalam Pilpres 2024 menurut survei Indikator ditempati Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Lalu dibuntuti oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    Baca juga : Permintaan ‘Nyeleneh’ Anies ke PUPR: Sepeda Masuk Tol Dalam Kota. Bakal Ditolak atau Diterima?

    Survei berlangsung selama 13-16 Juli 2020. Sampel survei ini mencapai 1.200 responden yang diperoleh secara acak melalui kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dijalani Indikator Politik Indonesia selama kurun Maret 2018 sampai Maret 2020.

    Total sampel yang ditentukan secara acak untuk ditelepon sejumlah 5.872 data, dan yang berhasil diwawancarai selama durasi survei sampai selesai, yaitu sejumlah 1.200 responden. Toleransi kesalahan (margin of error) mencapai ±2.9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel diperoleh dari semua provinsi yang tersebar secara proporsional.

    Survei tentang Capres pilihan berlangsung dengan menyebutkan 15 nama untuk dipilih responden. Pertanyaan survei dikemas demikian: “Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang Ibu Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut ini?”

    Baca juga : Gara-gara Covid-19, Jokowi Putuskan Cuti Bersama Selama 11 Hari

    Hasil survei dalam menjawab pertanyaan tersebut terbagi dalam persentase berikut ini:

    – Ganjar Pranowo 16,2%
    – Anies Baswedan 15%
    – Prabowo Subianto 13,5%
    – Sandiaga Salahuddin Uno 9,2%
    – Ridwan Kamil 8,6%
    – Agus Harimurti Yudhoyono 6,8%
    – Khofifah Indar Parawansa 3,6%

    Baca juga : Benarkah Sepucuk Senjata Mengarah ke Perut Jokowi Saat Pimpin Upacara 17 Agustus 2020?
    – Puan Maharani 2%
    – Gatot Nurmantyo 1,4%
    – Tito Karnavian 1,3%
    – Erick Thohir 1%
    – Mahfud MD 0,8%
    – Airlangga Hartarto 0,3%
    – Budi Gunawan 0,2%
    – Muhaimin Iskandar 0,2%
    – Tidak Tahu/Tidak Jawab 19,9%