TIKTAK.ID

Tag: Kepolisian

  • Kenapa Makin Banyak Orang, Termasuk yang Selama ini Selalu Berseberangan, Tampak Mulai Menerima Anies?

    Kenapa Makin Banyak Orang, Termasuk yang Selama ini Selalu Berseberangan, Tampak Mulai Menerima Anies?

    TIKTAK.ID – Bagi sebagian orang, Anies dianggap musuh. Pertama, mereka yang merasa kalah di Pilgub DKI. Sebagian sportif dan mengaku kalah. Lalu melupakannya. Sebagian kecil lainnya belum bisa “move on”.

    Kedua, mereka yang terganggu kepentingan politik dan projectnya. Siapapun yang merasa terganggu, akan melawan. Anda kalau kepentingannya terganggu, pasti juga akan melawan. Baru berhenti melawan kalau sudah terakomodir kepentingannya. Atau sudah merasa kalah. Atau mulai sadar dan waras.

    Ketiga, buzzer yang melihat peluang. Ada kesempatan kerja. Cukup poduksi bullyan dan ajak 30 sampai 50 orang untuk demo di balaikota. Ini cara efektif mendatangkan uang recehan. Memang gak akan kaya, tapi cukup untuk ganjal perut dalam posisi nganggur.

    Baca juga : Luhut Siapkan 4 Pengacara untuk Seret Said Didu ke Polisi

    Tiga kelompok ini akan selalu hadir di sepanjang sejarah jika ketemu seorang pemimpin macam Anies. Pemimpin non kompromis terhadap oligarki. Penghentian reklamasi, penutupan Alexis, pencabutan kelola apartemen oleh pengembang, adalah beberapa contoh kebijakan non kompromi itu. Orang bilang: Anies terlalu nekat. Ambil risiko.

    Anies hanya salah satu contoh nyata yang bisa kita saksikan hari ini tentang tipologi pemimpin yang non kompromis. Sejarah model ini telah ada dan berulang di masa lalu. Dan akan terus berulang di masa yang akan datang. Secara ilmiah, inilah hukum sejarah. Orang yang paham sejarah mengerti betul soal ini. Nggak perlu kaget jika orang seperti Anies banyak musuh.

    Tapi, angin politik nampaknya sudah mulai berubah. Satu persatu mulai memberi apresiasi terhadap Anies. “Lakon iku menange mburi”, kata orang Jawa. Artinya? Cari saja di kamus. Sekalian nyari arti “mudik” dan “pulang kampung”. Kalau sudah ketemu, gak usah diperpanjang diskusinya. Ora mutu!

    Baca juga : Ditanya Kapan Kehidupan Ibu Kota Kembali Normal, Begini Jawaban Anies Baswedan

    Saat ini, PSI mulai dukung Anies. Nggak usah kaget ketika dengar Raja Juli Antoni mengajak semua anggota DPRD untuk kerjasama dengan Anies soal memberi tempat tinggal bagi tunawisma. Covid-19 membuat sejumlah orang gak bisa bayar kontrakan. Karena itu, mesti difasilitasi. Dalam hal ini, PSI apresiasi Anies.

    Tidak saja PSI, Tito Karnavian, Mendagri juga berulangkali memuji kinerja Anies. Tito menganggap langkah Anies terbaik dan sangat cepat dalam menangani covid-19. Tito obyektif!

    Halaman selanjutnya…

  • Anggap Janggal Pengungkapan Penyiram Novel Baswedan, KontraS: Ungkap Jenderal dan Aktor Intelektual yang Sesungguhnya

    Anggap Janggal Pengungkapan Penyiram Novel Baswedan, KontraS: Ungkap Jenderal dan Aktor Intelektual yang Sesungguhnya

    TIKTAK.ID – Pengungkapan sosok dua orang pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, menuai beragam reaksi publik. Tak terkecuali KONTRAS selaku Tim Advokasi Novel Baswedan, yang menganggapnya janggal hingga meminta pihak kepolisian tak hanya menangkap pelaku penyiraman melainkan mesti segera membuka seterang-terangnya kepada publik, siapa otak sesungguhnya di balik tindakan keji itu.

    Berikut pernyataan KONTRAS seperti yang disampaikan lewat utas di akun Twitter @KontraS beberapa jam yang lalu:

    Atas ditangkap atau menyerahkan dirinya pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, Tim Advokasi Novel Baswedan bersikap yang dijelaskan dalam utas sebagai berikut:

    1. Dugaan adanya keterlibatan kepolisian dalam kasus ini telah terbukti.

    Sejak awal jejak-jejak keterlibatan anggota Polri dalam kasus ini sangat jelas, salah satunya adalah penggunaan sepeda motor anggota kepolisian.

    Baca juga: Kalah di PTUN Lawan Pengembang Reklamasi, Anies Ajukan Banding

    2. Kepolisian harus segera mengungkap jendral dan aktor intelektual lain yang terlibat dalam kasus penyiraman dan tidak berhenti pada pelaku lapangan.

    Hasil Tim Gabungan Bentukan Polri dalam temuannya menyatakan serangan kepada Novel berhubungan dengan pekerjaannya sebagai penyidik KPK.

    KPK menangani kasus-kasus besar, sesuai UU KPK, sehingga tidak mungkin pelaku hanya berhenti di 2 orang ini. Oleh karena itu perlu penyidikan lebih lanjut hubungan 2 orang yang saat ini ditangkap dengan kasus yang ditangani Novel/KPK.

    Halaman selanjutnya…

  • Sebelum Jabat Wakapolri, Seperti Apa Sepak Terjang Gatot Eddy Pramono?

    Sebelum Jabat Wakapolri, Seperti Apa Sepak Terjang Gatot Eddy Pramono?

    TIKTAK.ID – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis, mengangkat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono menjadi Wakil Kapolri (Wakapolri). Gatot ditugaskan menggantikan Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto yang akan pensiun akhir bulan ini.

    “Mohon doa, ini panggilan tugas untuk negara dan bangsa,” ujar Gatot melalui sambungan telepon, dilansir Tempo.co, Jumat 20 September. Gatot akan dinaikkan pangkatnya menjadi bintang tiga, alias Komisaris Jenderal.

    Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Dewan Pengawas KPK Berlatar Belakang Berbeda dan Tunjuk Tumpak sebagai Ketua

    Mengenai kenaikan pangkat tersebut, Gatot mengatakan dirinya bersyukur mendapat amanah dan tugas baru dari negara. Dia pun berjanji akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menjalankan tugas membantu kerja Kapolri. Posisi Gatot sebagai Kapolda Metro Jaya akan diisi oleh Irjen (Pol) Sudjana, yang saat ini diketahui menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Dikutip dari Tribratanews.polri.go.id, Gatot lahir di Solok, Sumatera Barat pada 28 Juni 1965. Ia merupakan perwira tinggi lulusan AKPOL tahun 1988.

    Gatot pernah dipercaya menjadi Kapolres Blitar, Sekretaris Pribadi Kapolri, dan Kapolres Metro Depok pada 2008. Selanjutnya, dia menjabat Kapolres Metro Jaksel pada 2009, Direktur Reskrimum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya pada 2011, Analis Kebijakan Madya bidang Pidum Bareskrim Polri pada 2012, dan Kabagdukminops Robinops Sops Polri (2013).

    Halaman selanjutnya…

  • Ketua KPK Bingung Kasus Besar Apa yang Pernah Dilaporkan Jokowi ke KPK

    Ketua KPK Bingung Kasus Besar Apa yang Pernah Dilaporkan Jokowi ke KPK

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo disebut pernah melaporkan ke KPK perihal kasus besar, akan tetapi tidak pernah diungkap. Hal itu disebut oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Politisi sekaligus ahli hukum kelahiran Madura itu sempat mengungkap hal tersebut saat mengundang sejumlah tokoh masyarakat dan pakar ke kantornya pada Senin (11/11/19) malam.

    Mahfud menilai Presiden Joko Widodo punya iktikad besar untuk mengentaskan kasus-kasus korupsi. Iktikad yang diungkapkan Jokowi itulah yang dianggapnya mendasari pandangannya pada saat penunjukan dirinya sebagai Menko Polhukam.

    Baca juga: Mahfud MD: Jokowi Pernah Laporkan Kasus Korupsi Kakap Tapi Tak Ditindaklanjuti KPK

    “Itu Presiden mengatakan kita sudah berusaha sungguh-sungguh tapi coba ke depannya ini, pemberantasan korupsi lebih hadir, lebih kuat. Caranya apa? Korupsi-korupsi besar itu diungkap. Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini tapi nggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu Kejaksaan, Kepolisian,” ujar Mahfud dalam sambutannya ketika itu.

    Namun apa yang disampaikan Mahfud ternyata membuat bingung Ketua KPK, Agus Rahardjo. Hal ini diakui Agus saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/19).

    Baca juga: Dipanggil KPK Terkait Korupsi Proyek PUPR 2016, Cak Imin Mangkir Tanpa Alasan Jelas

    Agus mengaku sempat bertanya kepada Mahfud soal kasus yang menjadi perhatian Jokowi, tapi Mahfud juga tidak bisa menyebutkan kasus-kasus yang dimaksud.

    “Terus terang, pada waktu Pak Mahfud MD menyampaikan itu, dua hari kemudian saya berdampingan (dengan Mahfud) di dalam forum. Saya tanya itu kasus yang mana yang dilaporkan, dan Pak Mahfud jawabnya juga nggak… Jadi kan bingung saya,” keluh Agus. “Saya tanya kasus yang mana, Pak Mahfud juga kelihatannya nggak tahu kasus yang mana,” imbuhnya.

    Baca juga: Ahok dan Antasari Azhar Ditunjuk Langsung Jokowi sebagai Dewan Pengawas KPK, Valid atau Hoaks?