TIKTAK.ID

Tag: Istana Kepresidenan

  • Ketua PBNU Minta Presiden RI Bantu Redam Konflik AS-Iran

    Ketua PBNU Minta Presiden RI Bantu Redam Konflik AS-Iran

    TIKTAK.ID – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantu meredam dan mendamaikan konflik Iran dan Amerika Serikat (AS). Said Aqil mengatakan Indonesia harus berbuat sesuatu agar perang dihentikan.

    “Saya minta Pemerintah, Presiden berbuat sesuatu untuk mendinginkan konflik Iran dengan AS,” ujar Said Aqil di Kantor PGI, Jakarta Pusat, dilansir Merdeka.com, Sabtu (11/1/20).

    Baca juga: Selain Diotaki AS, Analis Independen Bongkar Benang Merah Keterlibatan Israel dalam Pembunuhan Qassem Soleimani

    Setelah hubungan Iran dan AS dalam sepekan terakhir memanas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan beberapa hal untuk melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Pihaknya, kata dia, telah mengaktifkan crisis center untuk para WNI.

    “Kita juga mengeluarkan imbauan kepada WNI, jika sewaktu-waktu memerlukan bantuan jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi hotline yang ada. Selain itu kita juga sudah mengaktifkan Crisis Center,” ucap Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/20).

    Retno menyebut crisis center tersebut merupakan langkah antisipatif untuk para WNI yang ada di Iran. Ia menyatakan dari data terlihat ada 400 WNI di wilayah tersebut.

    Baca juga: 6 Fakta Di Balik Pembunuhan Jenderal Iran Qassem Soleimani yang Tidak Diungkap Media

    Halaman selanjutnya…

  • Ditemukan 142 Anak dan Cucu Perusahaan Pertamina, Erick Thohir Perintahkan Ahok Bongkar Satu-Persatu

    Ditemukan 142 Anak dan Cucu Perusahaan Pertamina, Erick Thohir Perintahkan Ahok Bongkar Satu-Persatu

    TIKTAK.ID – Menteri BUMN Erick Thohir menginstruksikan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membongkar dan mengecek secara rinci 142 anak usaha PT Pertamina (Persero). Ahok diberikan tenggat waktu sebulan untuk menyelesaikan tugas tersebut.

    Erick mengatakan, Ahok sudah harus melaporkan data rinci 142 anak usaha Pertamina itu kepadanya pada Januari mendatang. Data-data tersebut dibutuhkan karena Erick tidak mengetahui bidang apa saja yang dikerjakan anak usaha Pertamina.

    Baca juga: Ahok Yakin Mampu Angkat Pertamina Jadi Perusahaan Kelas Dunia

    “Untuk Komut dan Direksi, di rapat Januari saya minta mapping 142 perusahaan ini, usahanya apa? Dan bagaimana kesehatan perusahaannya?” ujar Erick di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, seperti dilansir Detik.com, Jumat (13/12/19).

    Erick mengaku menemukan 142 anak usaha itu ketika menggelar rapat perdana dengan Ahok dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia pun menegaskan bahwa anak usaha yang hanya diisi oleh oknum dan menggerogoti Pertamina akan ia sikat.

    Baca juga: Jokowi Tugasi Ahok Kawal Pembangunan Kilang Minyak Baru yang 34 Tahun Gagal Dibangun Pertamina

    Erick sendiri belum mengetahui bidang apa saja yang dikerjakan ratusan anak usaha Pertamina itu. Untuk itu, ia sangat menanti laporan dari Ahok dan Nicke.

    Sementara Nicke mengaku akan merampingkan 142 anak perusahaan tersebut. Ia menjelaskan, perampingan akan dilakukan dengan cara holding atau penggabungan bagi perusahaan yang memiliki core bisnis sama. Ia mengklaim cara itu sesuai dengan arahan Erick.

    Baca juga: Ahok Optimis Pertamina Mampu Produksi Biofuel 100%

    “Dari Kementerian BUMN sudah ada program untuk bidang usaha sejenis, kemudian dijadikan satu holding, kita akan ikuti dalam hal tersebut,” terang Nicke di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/19).

    Namun, kata Nicke, anak dan cucu perusahaan yang terbukti tidak sesuai dengan core bisnis Pertamina akan dievaluasi lebih dalam. Ia mengaku tidak akan langsung menutup anak dan cucu perusahaan tersebut. Ia melanjutkan, 142 anak dan cucu perusahaan Pertamina paling banyak bergerak di bidang hulu.

    Baca juga: Baru Saja Jadi Bos Pertamina, Ahok Sudah Bikin Masalah Gara-gara Pernyataannya

  • Catat! Tahun 2020 Jokowi Janji Bagikan Rp1,8 Juta Rupiah per Tahun per KK

    Catat! Tahun 2020 Jokowi Janji Bagikan Rp1,8 Juta Rupiah per Tahun per KK

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membagikan bantuan sebesar Rp 1,8 juta per Kepala Keluarga (KK) pada 2020 mendatang. Jokowi menyebut per keluarga per tahun akan mendapat bantuan Rp1,8 juta.

    Jumlah bantuan itu meningkat dari yang awalnya Rp1,32 juta per keluarga per tahun. Bantuan akan disalurkan dalam bentuk kartu sembako murah, yang merupakan bagian dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

    “Dengan kartu sembako, keluarga pemilik dapat memilih bahan-bahan sembako yang beragam,” ujar Jokowi, dilansir CNN Indonesia, Selasa (10/12/19).

    Jokowi melanjutkan, pemilik kartu sembako tidak lagi seperti tahun sebelumnya yang hanya bisa membeli produk komoditas terbatas.

    Baca juga: Jokowi Tugasi Ahok Kawal Pembangunan Kilang Minyak Baru yang 34 Tahun Gagal Dibangun Pertamina

    Program BPNT tersebut dibahas saat rapat terbatas dengan topik Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial di Istana Presiden, Jakarta. Jokowi menginginkan adanya pengawasan yang serius dalam program BPNT.

    Jokowi mengatakan Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran BPNT pada APBN 2020. Anggaran dialokasikan untuk 96,8 juta jiwa penerima bantuan, 10 juta keluarga Program Keluarga Harapan (PKH), dan 15,6 juta keluarga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program kartu sembako tersebut merupakan salah satu janji Jokowi saat kampaye Pilpres 2019 lalu.

    Baca juga: Perjuangkan UMKM, Jokowi Protes Basuki dan Budi: Di Rest Area, Kopi dan Ayamnya Kok Itu-Itu Saja

    Sementara di bidang pendidikan, pemerintah telah menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berprestasi. Jokowi mengklaim Pemerintah mengalokasikan KIP Kuliah untuk 818 ribu mahasiswa penerima.

    Mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta itu juga menyiapkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga. PKH ini bertujuan menurunkan angka kemiskinan, dan masyarakat diharapkan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik agar nantinya tak lagi bergantung pada bantuan Pemerintah.

    Baca juga: Lama Tak Jumpa, Ahok-Jokowi Ketemuan di Istana. Bicara Apa?

    “Saya minta, program-program baik prakerja, JKN-KIS, PKH, BPNT dilaksanakan secepat-secepatnya, dan paling penting penyaluran kartu betul tepat sasaran,” tutur Jokowi.

    Pada APBN 2020, Pemerintah menganggarkan dana Bansos sebesar Rp102,9 triliun atau meningkat 3,3 persen dari realisasi dana Bansos pada APBN 2019, Rp99,6 triliun.

    Baca juga: Jokowi Pastikan Nama Pelaku Penyerang Novel Diumumkan dalam Waktu Dekat