TIKTAK.ID

Tag: ILC

  • Sering Ditanya Kapan Corona Berakhir, Anies Baswedan: Tanyakan Para Ahli!

    Sering Ditanya Kapan Corona Berakhir, Anies Baswedan: Tanyakan Para Ahli!

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan dirinya kerap ditanya soal kapan pandemi virus Corona atau Covid-19 ini akan berakhir. Anies pun menjawab tidak tahu mengenai hal itu, karena dirinya enggan memberikan prediksi.

    “Jadi kita harus menyampaikan apa yang kita tahu dan tidak tahu. Saya tidak pernah membuat prediksi kapan ini selesai,” ujar Anies di acara ILC, Selasa (28/4/20) malam.

    Anies menilai pertanyaan tersebut lebih tepat jika ditujukan dan dijawab oleh para ahli. Sebab, lanjutnya, para ahli epidemiologi yang biasa membuat model pola penularan dan prediksi.

    Baca juga: Dituduh Lapor Anies Lewat Twitter Soal Masjid Masih Gelar Tarawih, Rumah Warga ini Dirusak Massa

    “Kita tanyakan kepada ahlinya, para ahli pun memiliki pandangan yang bervariasi,” ungkap Anies.

    Meski begitu, Anies memastikan bahwa tugasnya adalah menyiapkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Semua kemungkinan itu, kata Anies, artinya pencegahan, yakni bila terpapar maka menyiapkan fasilitas kesehatan.

    Anies pun menggarisbawahi kepada semua jajarannya untuk tidak mengendorkan semangat, karena perjuangan melawan Covid-19 belum selesai.

    “Kita belum tahu apakah yang disebut perlambatan penambahan itu adalah fenomena jangka pendek hanya beberapa hari kemudian naik lagi, atau setelah beberapa hari lalu merata dan kemudian turun. Kita belum tahu,” tukas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

    Baca juga: Anies Larang Para Dermawan Bagi Sedekah di Pinggir Jalan, Kenapa?

    Halaman selanjutnya…

  • Tampil di ILC TV One, Menteri Jokowi Bilang Ada yang Adu Domba Pusat dan DKI

    Tampil di ILC TV One, Menteri Jokowi Bilang Ada yang Adu Domba Pusat dan DKI

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, menjelaskan latar belakang putusan memberi penangguhan penahanan dan pembebasan bersyarat kepada narapidana untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19). Mahfud mengatakan hal itu telah diputuskan dalam Rapat Terbatas Kabinet dan Presiden Jokowi menyetujuinya.

    Selain itu, Mahfud mengungkapkan adanya pihak-pihak yang suka mengadu domba antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya DKI Jakarta.

    “Orang-orang tertentu itu saja, yang menyebut seolah Pusat dan dDaerah berbenturan, padahal kami dengan DKI baik. Ada yang mengadu domba, cuma di medsos,” ujar Mahfud di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) tvOne dengan tema “Corona: Badai Semakin Kencang”, seperti dilansir Tribunnews.com, Selasa (7/4/20).

    Baca juga : SBY Akhirnya Buka-Bukaan Tentang Langkah Jokowi Perangi Corona

    Mahfud juga menyatakan tidak ada keringanan hukuman bagi napi koruptor. Hal ini sama seperti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum, karena kondisi Lapas yang kelebihan kapasitas,” terang Jokowi dalam Rapat Terbatas mendengar laporan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, Senin (6/4/20).

    Jokowi menilai kondisi Lapas yang over kapasitas sangat berisiko mempercepat penyebaran Covid-19, sehingga Pemerintah melakukan pembebasan dengan sejumlah syarat, kriteria serta pengawasan kepada napi pidana umum.

    Baca juga : Mengapa Sandiaga Ngaku Shock Dengar Kabar Wakil Jaksa Agung Tewas Kecelakaan di Tol Jagorawi?

    “Saya ingin menyampaikan, napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat. Jadi dalam PP 99 tahun 2012, perlu saya sampaikan tidak ada revisi untuk ini,” tutur Jokowi.

    Halaman selanjutnya…

  • Rocky Gerung: Kalau Paham Pancasila, Presiden Gak Akan Ngutang dan Naikkan BPJS

    Rocky Gerung: Kalau Paham Pancasila, Presiden Gak Akan Ngutang dan Naikkan BPJS

    TIKTAK.ID – Jagat Twitter digemparkan tagar #RockyGerungMenghinaPresiden, Rabu (4/12/19) dini hari. Tagar tersebut menjadi tren akibat pernyataan Rocky Gerung dalam tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One, tentang Jokowi yang tak paham Pancasila.

    “Saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum atau mengevaluasi saya? Harus orang yang pancasilais, (pertanyaannya) siapa? Tidak ada tuh. Jadi sekali lagi, koalisi Pancasila, presiden juga tak mengerti Pancasila,” katanya dalam acara itu.

    “Kalau ia paham, ia tak berhutang, ia tak (akan) naikkan itu BPJS, ia tak (akan) melanggar UU lingkungan,” ujar pria yang telah bergabung dengan Partai Demokrat itu.

    Baca juga: Kediaman Habib Rizieq di Arab Saudi Selalu Ramai Pengunjung, Otoritas Setempat Tak Masalah

    Partai Demokrat meminta pernyataan Rocky itu tidak diperpanjang. Menurut Demokrat, masih banyak permasalahan bangsa yang lebih penting dibandingkan pernyataan Rocky.

    “Sudahlah. Sudah capek bangsa ini sejak Pilpres kemarin, karena soal beda argumen saja lapor melapor polisi. Polisi juga capek ngurusi soal politik begini terus. Di luar sana masih banyak kejahatan yang lebih penting harus mereka tuntaskan. Argumen itu harusnya dibalas dengan argumen,” kata Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, dilansir Detik.com.

    Halaman selanjutnya…

  • Soal Cadar dan Celana Cingkrang, BNPT: Isu Lama Jangan Digoreng Lagi

    Soal Cadar dan Celana Cingkrang, BNPT: Isu Lama Jangan Digoreng Lagi

    TIKTAK.ID – Menanggapi gaduh dan polemik yang kembali muncul belakangan ini terkait tudingan bahwa celana cingkrang dan cadar sebagai simbol radikalisasi, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutnya sebagai isu lama yang kembali digulirkan para pihak tak bertanggung jawab. Karena itu, Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris meminta masyarakat jangan mau diprovokasi dan gampang terpancing upaya menggoreng lagi isu tersebut.

    “Penampilan pakaian bukan baru, sudah lama orang ambil kesimpulan itu. Janganlah terpancing,” kata dia dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (5/11/19).

    Irfan menguraikan, kriteria radikal ada empat; pertama intoleran, kedua konsep takfiri, ketiga menolak NKRI, dan yang terakhir menolak Pancasila.

    “Konsep takfiri ini enggak tahu dikirim dari mana. Menolak NKRI. Sudah selesai ideologi kita Pancasila,” tegasnya.

    Celana Cingkrang dan Cadar

    Lebih lanjut dia mengatakan, penyebab radikal bermacam-macam tidak hanya dari satu sektor. Bisa dari kurangnya pendidikan, minimnya siraman (pemahaman) agama, dan faktor ekonomi yang diduga penyebab terbesar.

    “Untuk itu kita harus ingatkan empat konsensus negara karena banyak lupa. Ini kita persiapkan bagi anak-anak kita,” pungkasnya.