TIKTAK.ID

Tag: Herzaky Mahendra Putra

  • Tak Buka Opsi Negosiasi, Demokrat AHY Tegaskan Terus Lawan Kubu Moeldoko

    Tak Buka Opsi Negosiasi, Demokrat AHY Tegaskan Terus Lawan Kubu Moeldoko

    TIKTAK.ID – Koordinator Jubir Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyatakan bahwa tidak ada negosiasi dan komunikasi dengan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Untuk itu, dia mendesak Moeldoko agar menghentikan ambisi mengambil alih Partai Demokrat.

    “Tak ada komunikasi sama sekali,” ujar Herzaky melalui jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (3/10/21), seperti dilansir Republika.id.

    Menurut Herzaky, Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah berada di pihak yang benar. Oleh sebab itu, dia menegaskan pihaknya menolak adanya tawar-menawar jabatan untuk menghentikan polemik partai itu.

    Baca juga : Novel Baswedan cs Bakal Diangkat ASN Polri, Begini Kata Komnas HAM

    “Para kader meminta agar terus jalan dan berjuang,” tutur Herzaky.

    Kemudian Herzaky mengaku yakin Demokrat kubu AHY mampu memenangkan proses hukum. Dia pun menuding pengacara kubu Moeldoko, Yusril Ihza Mahendra, tidak memahami aturan atau belum membaca aturan, bahwa keberatan atas AD/ART seharusnya diajukan ke Mahkamah Partai, bukan ke Mahkamah Agung (MA).

    Sebelumnya, Yusril mengatakan dirinya telah ditunjuk menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu Moeldoko untuk mengajukan Judicial Review (JR) ke MA. Penunjukan tersebut terkait gugatan Demokrat kubu Moeldoko ke MA soal kepengurusan dan AD/ART Demokrat yang disahkan oleh Kemenkumham.

    Baca juga : Neno Warisman Mendadak Mundur dari Partai Amien Rais, Ada Apa?

    “Langkah menguji formil dan materil AD/ART parpol adalah hal baru dalam hukum Indonesia,” terang Yusril, Kamis (24/9/21).

    Yusril menjelaskan, pihaknya meyakini MA berwenang untuk menguji AD/ART parpol karena AD/ART dibuat atas perintah undang-undang. Dia menyebut prosedur pembentukan dan materi pengaturan AD/ART parpol seharusnya tidak bertentangan dengan UU dan UUD 45.

    “Jika prosedur pembentukan dan materi pengaturan AD/ART parpol itu ternyata bertentangan dengan UU dan UUD 45, lantas lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya?” ucap Yusril.

    Baca juga : Tudingan ke TNI Soal PKI Jadi Polemik, Barikade 98 Singgung Tujuan Politik Gatot

    Yusril pun mengklaim mahkamah Partai yang merupakan peradilan internal partai tak mempunyai wewenang menguji AD/ART. Ia melanjutkan, begitu pula dengan pengadilan negeri yang berwenang mengadili perselisihan internal parpol, tidak berwenang menguji AD/ART.

    Dia menilai PTUN juga tidak berwenang mengadili AD/ART. Sebab, kata Yusril, kewenangan PTUN hanya untuk mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

  • Kubu Moeldoko Ngaku Diintimidasi AHY Agar Cabut Gugatan AD/ART, Demokrat Membantah

    Kubu Moeldoko Ngaku Diintimidasi AHY Agar Cabut Gugatan AD/ART, Demokrat Membantah

    TIKTAK.ID – Mantan Ketua DPC Demokrat Ngawi, Muhammad Isnaini Widodo menyatakan terdapat intimidasi dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta agar pihaknya mencabut gugatan AD/ART Partai Demokrat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Agung (MA). Isnaini sendiri merupakan salah satu penggugat AD/ART di MA.

    “Memang kami berempat, berlima saat ini, menyampaikan adanya intimidasi. Itu hal yang wajar lah, karena Mas AHY berupaya bagaimana agar kita ini mau mencabut di 154 (PTUN) maupun di Judicial Review,” ujar Isnaini melalui konferensi pers di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu (2/10/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    “Kemarin saya juga didatangi, bagaimana saya bisa mencabut itu,” imbuh Isnaini.

    Baca juga : Ganjar Respons Cuitan Pigai yang Dituding Rasis

    Sementara itu, mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula, Adjrin Duwila mengatakan bahwa pihaknya juga didekati melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp.

    “Ini salah satu bentuk WA ini mungkin saya bacakan, ‘kami pasukan tidak diopenin, lah sama’ artinya diopenin ini kan. Kita tidak dapet apa-apa gitu lho. Nah seperti ini ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendekati para penggugat,” kata Adjrin.

    Menurut Adjrin, pernyataannya itu bukanlah sesuatu yang mengada-ada dan sesuai dengan apa yang terjadi.

    Baca juga : Didi Mahardika Sebut Bung Karno Dibunuh di Wisma Yasoo

    “Jadi kami tidak bicara mengenai sesuatu yang sifatnya hoaks atau lain sebagainya, melainkan kami bicara fakta. Kami tidak menuduh, namun ini adalah bukti-bukti,” terang Adjrin.

    Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menampik tudingan adanya intimidasi untuk mencabut gugatan AD/ART Partai Demokrat. Dia menegaskan, DPP Partai Demokrat tidak melakukan upaya intimidasi apa pun. Dia hanya menyebut seluruh kader Partai Demokrat di Indonesia geram dengan tindakan kubu Moeldoko yang kembali mempersoalkan AD/ART Partai.

    “Kalau dari kami tidak ada. Tapi kami sampaikan bahwa kader Partai Demokrat dari seluruh Indonesia sangat marah terhadap mereka,” terang Herzaky.

    Baca juga : Jubir Jokowi Tuduh Pihak yang Tolak Ibu Kota Baru Suka Kebiasaan Lama

    “Padahal sudah jelas kalau di sini para pemilik suara sah mendukung Ketua Umum AHY, sehingga banyak juga kader kami di daerah yang gerah dengan kelakuan beberapa mantan kader kami yang sangat tidak bermoral dan tidak patut itu,” ucapnya.

  • Muncul Isu Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Fokus Bantu Pemerintah Tangani Pandemi!

    Muncul Isu Pemilu 2024 Diundur, Demokrat: Fokus Bantu Pemerintah Tangani Pandemi!

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan bahwa masih terlalu dini untuk berspekulasi dan membahas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 .

    Terlebih, Herzaky mengatakan jika kemudian ada politisi atau kelompok politisi yang berupaya mencabut hak konstitusional rakyat di 2024 untuk memilih dan dipilih, untuk mengevaluasi kinerja para pemimpin dan wakil rakyat selama 2019-2024 dengan meniadakan atau memundurkan Pemilu 2024.

    “Saran kami, mari saat ini kita fokus saja memantau, mengkritisi, dan membantu Pemerintah dalam menangani pandemi,” ujar Herzaky melalui keterangan pers, seperti dilansir Sindonews.com, Kamis (19/8/21).

    Baca juga : Pakar Hukum Tata Negara Soal Isu Amendemen UUD 1945: Urgensi dan Waktunya Tidak Pas

    Herzaky menilai masih ada banyak hal yang perlu dilakukan. Baik untuk memastikan penurunan jumlah pasien positif Covid-19 harian, penurunan jumlah meninggal harian, penurunan positivity rate, maupun penurunan death rate.

    Menurut Herzaky, upaya tersebut dilakukan agar Indonesia dapat mencapai angka seperti sebelum kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3 Juli 2021.

    Herzaky menyatakan kini sejumlah indikator memang turun dibandingkan beberapa minggu terakhir. Namun ia menganggap masih belum serendah seperti sebelum PPKM Darurat pada 3 Juli 2021 dimulai.

    Baca juga : Keluarga Ryan Jombang Tunggu Ketegasan Lapas untuk Bahar bin Smith

    “Apa sekarang angka positif harian sudah di bawah 10 ribu kembali? Apakah angka kematian sudah berada di bawah 500, seperti sebelum akhir Juni 2021? Target testing dan vaksinasi harian saja masih jauh dari harapan, jadi kita butuh kerja dengan hasil nyata, bukan kerja sekadar citra belaka,” tutur Herzaky.

    Untuk diketahui, berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, hingga Jumat (20/8/21) pukul 12.00 WIB ada penambahan 20.004 kasus baru Covid-19 selama 24 jam terakhir. Artinya, total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 3.950.304 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2020.

    Kemudian ada penambahan 26.122 kasus sembuh Covid-19 dalam waktu 24 jam terakhir. Maka total jumlah kasus sembuh Covid-19 di Indonesia hingga saat ini mencapai 3.499.037 orang.

    Baca juga : Ngotot Minta Perpanjangan Penahanan Rizieq Dibatalkan, Kuasa Hukum: Kalau Tidak, Kami Tuntut di Akhirat

    Meski begitu, jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 juga terus bertambah. Pada periode 19-20 Agustus 2021, terdapat sebanyak 1.348 pasien Covid-19 yang tutup usia.

    Sedangkan sejak awal pandemi, angka kematian akibat Covid-19 mencapai 123.981 orang.

  • Geram 34 TKA China Masuk Indonesia Saat PPKM, Demokrat: Pemerintah Main-main dengan Nyawa Rakyat

    Geram 34 TKA China Masuk Indonesia Saat PPKM, Demokrat: Pemerintah Main-main dengan Nyawa Rakyat

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, ikut mengomentari masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Ia pun meminta Pemerintah agar tidak main-main dengan nyawa rakyat.

    “Masalah kita saat ini sudah cukup berat dengan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat dan massif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian baru dari negara lain. Bahkan, dalam dua bulan terakhir ini, nyawa 50 ribuan rakyat Indonesia harus hilang akibat lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah atas merebaknya varian baru Covid-19,” ujar Herzaky dalam keterangannya, seperti dilansir Sindonews.com, Senin (9/8/21).

    Menurut Herzaky, jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk ke Indonesia dari salah satu negara episentrum Covid-19. Ia menilai Pemerintah seakan ingin menutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia mempunyai potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia.

    Baca juga : Antisipasi Covid Bertahan Hingga Tahunan, Jokowi Minta Disiapkan Road Map

    “Apa Pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan yang terjadi beberapa bulan ini?” tegas Herzaky.

    Herzaky mengatakan tindakan Pemerintah yang membiarkan WNA masuk saat ini, sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ia memaparkan, Pemerintah begitu tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM, bahkan ada masyarakat yang didenda dan dipidanakan.

    Akan tetapi, kata Herzaky, Pemerintah sama sekali belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia. Ia menjelaskan, padahal Pemerintah telah mengeluarkan larangan mengenai masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021 silam.

    Baca juga : Jokowi Ingin Indonesia Jadi Produsen Baterai Lithium Hingga Mobil Listrik Dunia

    “Apakah warga kita mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh Pemerintahnya sendiri?” ucap Herzaky.

    “Tolong Pemerintah menunjukkan ketegasan dan keseriusannya dalam menangani pandemi Covid-19 ini, dan jangan main-main dengan nyawa rakyat,” sambungnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menyoroti jajaran keimigrasian yang tidak mampu menjelaskan kabar kedatangan 34 TKA asal China ke Indonesia secara komprehensif. Ia pun menganggap hal itulah yang membuat masyarakat selalu berprasangka buruk kepada Pemerintah.

    Baca juga : Ternyata ini Penyebab Buronan Harun Masiku Tak Masuk Situs Resmi Interpol

    “Kritik saya kepada jajaran imigrasi, dalam komunikasi publik mereka sama sekali tidak komperhensif,” ungkap Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/8/21).

  • Buzzer Diminta Fokus Bantu Pemerintah daripada Sibuk Fitnah Demokrat

    Buzzer Diminta Fokus Bantu Pemerintah daripada Sibuk Fitnah Demokrat

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra meminta para buzzer untuk fokus saja membantu Pemerintah menangani Covid-19. Sebab, Herzaky mengatakan buzzer kekinian sibuk memfitnah Demokrat.

    Kemudian pernyataan Herzaky itu sempat trending di Twitter dengan Hashtag #BharataYudhaDemokrat, bahkan pada Selasa (28/7/21) pagi, hashtag #TenggelamkanDemokrat masih trending. Herzaky lantas menduga hal itu dilakukan oleh para buzzer propemerintah.

    “Ketimbang memfitnah kami untuk mengalihkan perhatian publik dari berita duka, dari kegagapan Pemerintah menangani Pandemi Covid-19, lebih baik mereka fokus bantu Pemerintah tangani Pandemi Covid-19 ini,” ujar Herzaky, seperti dilansir Suara.com, Rabu (28/7/21).

    Baca juga : Aktivis Lingkungan Nekat Aksi Jalan Kaki Sumut-Jakarta untuk Desak Jokowi, Soal Apa?

    Herzaky menyatakan bahwa para buzzer tersebut tak punya hati nurani. Padahal, kata Herzaky, Indonesia saat ini tengah berduka akibat angka kematian Covid-19 mencapai angka tertinggi.

    “Namun para buzzer malah sibuk menyebar fitnah kembali kepada Partai Demokrat,” tegas Herzaky.

    Herzaky pun mengaku Demokrat akan tetap fokus membantu rakyat, meski para buzzer melakukan serangan. Ia mengklaim partai berlambang Bintang Mercy tersebut tidak mau ambil pusing.

    Baca juga : Ahok Dicap Pantas Geser Erick Thohir, Respons Nasdem: Cuma Omong Besar dan Cari Sensasi

    “Jika memang konsistensi kami membantu rakyat terdampak pandemi, dan menyuarakan aspirasi rakyat yang merasa menjadi korban atas kegagapan Pemerintah menangani pandemi, membuat kami menjadi sasaran fitnah dan serangan hoax secara bergelombang dari para pendengung pendukung Pemerintah, tentu demi rakyat kami takkan surut,” tutur Herzaky.

    Untuk diketahui, hashtag #BharataYudhaDemokrat menjadi trending di jejaring media sosial Twitter, pada Selasa (27/7/21) malam. Para akun pengguna Twitter yang memakai hashtag itu tampak meretweet cuitan lama akun @xvidgmbk pada Februari 2021 silam.

    Cuitan itu menyebut Partai Demokrat telah melakukan operasi politik yang dinamakan Bharatayudha dengan kode sandi Romeo. Operasi tersebut dianggap sebagai serangan kampanye hitam pihak Cikeas ke Istana atau dalam arti lain serangan yang ditujukan kepada Pemerintah.

    Baca juga : Viral Prajurit TNI AU Injak Kepala Warga Papua, Begini Kata Istana

    Lebih lanjut, latar belakang dari operasi yang disebut akal-akalan Cikeas untuk 2024 ini, diawali dengan sadarnya Demokrat akan kekuatan partai yang tidak terlalu besar di parlemen. AHY pun dianggap menyusun sejumlah siasat, dengan tujuan partai memiliki daya tawar dengan pihak kekuasaan, sehingga langkahnya menjadi Capres di 2024 dapat berjalan mulus.

  • Bela Jokowi, Demokrat Desak Moeldoko Minta Maaf ke Presiden

    Bela Jokowi, Demokrat Desak Moeldoko Minta Maaf ke Presiden

    TIKTAK.ID – Partai Demokrat mengelak bahwa pihaknya telah mengeluarkan tuduhan keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di balik Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko.

    Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Demokrat pun membantah isu yang dilontarkan oleh Jubir Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad.

    “Tidak ada itu, isu, nggak pernah (tuduh Jokowi),” ujar Andi, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (2/4/21).

    Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra justru mendesak Moeldoko agar meminta maaf kepada Jokowi.

    “Kalau kepada Presiden, sudah jelas, KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya untuk membantu presiden. Tapi dia malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya,” tegas Herzaky.

    Herzaky mengatakan kubu Demokrat versi KLB acap kali membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan. Ia menyebut kubu Demokrat versi KLB itu mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.

    “Jadi, gerombolan Moeldoko lah yang seharusnya meminta maaf kepada rakyat dan Presiden Joko Widodo,” tutur Herzaky.

    Kemudian Herzaky juga menuntut Moldoko meminta maaf ke rakyat, dengan alasan tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Ia menganggap gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini telah mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan.

    Herzaky menyatakan bahwa sejak awal sudah jelas bahwa KLB Sibolangit ilegal dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara.

    Perlu diketahui, Rahmad sempat mendesak Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus HarimurtiYudhoyono(AHY) agar meminta maaf kepada Jokowi beserta Moeldoko.

    Rahmad berpendapat, tudingan mereka terkait keterlibatan Pemerintah dalam pelaksanaan KLB Demokrat di Deli Serdang ternyata salah. Pasalnya, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah menolak permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB.

    “Sebagai hamba yang beriman, apalagi menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, Pemerintah dan kepada Bapak Moeldoko, karena telah menuduh macam-macam”, ungkap Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (2/4/21).