Tag: Gelora Bung Karno

  • Kumpul di GBK, Ribuan Kepala Desa Tuntut Jokowi Naikkan Dana Desa

    Kumpul di GBK, Ribuan Kepala Desa Tuntut Jokowi Naikkan Dana Desa

    TIKTAK.ID – Ribuan kepala desa tampak berkumpul di Parkir Timur Senayan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Minggu (19/3/23) ini. Salah satu agenda para kepala desa yaitu mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menaikkan anggaran Dana Desa 2024 sebesar 10 persen.

    Para kepala desa tersebut tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI).

    “Tidak (meminta perpanjangan masa jabatan Kades), tapi Apdesi lebih pada pengusulan Dana Desa saja minta dinaikkan untuk tahun anggaran 2024 10 persen,” ungkap Surta, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (17/3/23).

    Baca juga : Ketua MPR: Tanpa Jokowi, Perhatian Negara ke Desa Minim

    Pagu dana desa pada 2023 sendiri mencapai Rp70 triliun. Sejak 2018 lalu, setiap desa telah menerima dana desa rata-rata di atas Rp800 juta setahun.

    Menurut Surta, pihaknya turut mendorong Hari Desa Nasional. Selain itu, para kepala desa juga meminta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres).

    “Kemudian meminta pelaksanaan Pilkades 2024 sebelum Pilpres dilakukan,” ucap Surta.

    Apdesi mengundang Presiden Jokowi untuk hadir dalam acara tersebut. Akan tetapi, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono memastikan Jokowi tidak hadir.

    Baca juga : Anies Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, Jubir Luhut Respons Begini

    Sebelumnya, Apdesi sempat membuat gerakan untuk merevisi masa jabatan kepala desa. Mereka meminta masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun dan dapat menjabat hingga tiga periode. Kelompok tersebut juga pernah mengusulkan penambahan masa jabatan untuk Presiden Jokowi. Namun usai ramai dikritik oleh publik, Apdesi menarik pernyataan mereka.

    Di sisi lain, Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menegur ribuan kepala desa yang meminta 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk dana desa. Mega meminta para kepala desa untuk bekerja terlebih dahulu, alih-alih membicarakan soal pembagian uang.

    “Jika kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini. Kerja dulu,” tutur Mega di depan ribuan kepala desa di kompleks GBK, Jakarta Pusat, pada Minggu (19/3/23), mengutip Kompas.com.

  • Relawan Jokowi dan PDIP Saling Sindir Soal Acara Nusantara Bersatu di GBK

    Relawan Jokowi dan PDIP Saling Sindir Soal Acara Nusantara Bersatu di GBK

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih sekaligus panitia acara relawan Jokowi di Gelora Bung Karno (GBK), Silvester Matunina, diketahui menyindir balik PDIP terkait acaranya yang menuai kritik.

    Silvester menyinggung pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menyebut acara itu dibuat hanya untuk menyenangkan Presiden Jokowi atau Asal Bapak Senang (ABS), padahal acara tersebut sudah mencederai nama baik Presiden.

    Menanggapi perkataan Hasto, Silvester mengklaim acara Nusantara Bersatu di GBK digelar demi menyenangkan hati rakyat atau Asal Rakyat Senang (ARS). Silvester pun mengaku para relawan ingin meminta petunjuk dari Jokowi. Dengan begitu, kata Silvester, pergantian kepemimpinan dapat dilakukan dengar benar.

    Baca juga : Said Aqil Desak Pemerintah Gencar Sebar Luaskan Islam Nusantara Sambut Pemilu 2024

    “Ada komentar terkait ABS ya? Bukan ABS, melainkan ARS, Asal Rakyat Senang. Mereka rindu berjumpa dengan pemimpinnya, jadi kita coba ikhtiarkan forumnya, itu saja,” ujar Silvester dalam keterangannya, pada Minggu (27/11/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Kemudian Silvester menyatakan bahwa tidak ada yang perlu diluruskan soal acara yang digelar pihaknya di GBK pada Sabtu (26/11/22) lalu. Dia menegaskan, setiap pihak termasuk Sekjen PDIP bebas untuk memberi penafsiran apapun mengenai acara tersebut. Dia juga menyebut acara itu digelar para relawan supaya dapat bersilaturahmi langsung dengan Presiden dan bukan kepentingan pribadi.

    “Jadi tentu acara itu bukan hajat pribadi, atau hajat segelintir orang. Kalau kita ikut acara kemarin, pasti bisa merasakan sendiri bagaimana energi Presiden saat berjumpa dengan rakyatnya,” tutur Silvester.

    Baca juga : Bandingkan dengan Sikap Negarawan SBY, Demokrat Sebut Langkah Jokowi Endorse Capres ‘Tidak Etis’

    “Di situlah kami memohon arahan Presiden supaya kompas arah bangsa ke depan dapat semakin terarah dan satu komando,” imbuh Silvester.

    Sebelumnya, Hasto sempat melontarkan kritik terhadap acara relawan Jokowi yang menggelar acara di GBK. Hasto menuding acara tersebut telah menjerumuskan Jokowi atas capaian yang sudah dilakukan Presiden. Dia juga menganggap para petinggi relawan Nusantara memiliki tujuan buruk dengan menggelar acara tersebut.

    “Tampaknya elite relawan itu ingin mengambil segalanya. Bila tidak dipenuhi keinginannya, maka mereka mengancam akan membubarkan diri. Namun jika dipenuhi, elite tersebut melakukan banyak manipulasi,” ungkap Hasto.

  • CEK HOAKS ATAU FAKTA: Foto Jokowi Berjabat Tangan dengan Pihak China Sambil Membungkukkan Badan

    CEK HOAKS ATAU FAKTA: Foto Jokowi Berjabat Tangan dengan Pihak China Sambil Membungkukkan Badan

    TIKTAK.ID – Tersebar gambar kolase (digabungkan) yang menampilkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-2 RI Soeharto, keduanya sedang menjabat tangan seseorang.

    Dalam gambar tersebut, Soeharto, ia berjabat tangan dengan menatap lawannya dan posisi badan tegak. Sedangakan Jokowi terlihat berjabat tangan sambil membungkukkan badannya.

    Salah satu akun Facebook membagikan gambar tersebut dengan memberikan komentar yang dihubungkan dengan China.

    Baca juga : Jokowi Divonis Bersalah PTUN Jakarta karena Blokir Internet Papua, Bagaimana Kronologi Sebenarnya?

    “China sekarang. Yang merasa bangsa china boleh bangga,” salah satu teks yang ada dalam gambar pada bagian Jokowi.

    Akun Facebook tersebut atas nama Aprizal yang menampilkannya dalam status Facebook saat Minggu, 31 Mei 2020.
    “B E D A KELAS…
    DULU KLAS VVIP..
    SEKARANG KELAS….EKONOMI WK WK WK…
    # SEKARANGMAH KACAU
    ZAMAN IKI,” demikian tulis akun Facebook Aprizal.

    Respons pun banyak didapatkan di antaranya berupa 48 kali dibagikan, 51 emotikon, dan 10 komentar.

    Baca juga : Siapa Kepala Staf Angkatan yang Bakal Dipilih Jokowi sebagai Panglima TNI Berikutnya?

    Melalui penelusuran tentang gambar yang digabungkan tersebut diperoleh beberapa temuan.

    Gambar yang menampilkan Jokowi menjabat tangan seseorang adalah saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat April 2014 gambar tersebut sempat menjadi trending topic di Twitter.

    Jokowi saat itu sedang berjabat tangan dengan Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, seorang politisi kelahiran Trenggalek, Jawa Timur.

    Jabat tangan antara keduanya terjadi saat bertemu dalam acara ulang tahun buruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

    Baca juga : Pengadilan Vonis Jokowi dan Menkominfo Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Hukumannya

    Foto tersebut pernah diunggah dalam sebuah laporan berita di Medcom.id pada Jumat, 4 April 2014.

    “Jokowi menyalami Priyo sambil membungkuk. Priyo pun menyambut rasa hormat Jokowi itu dengan tersenyum. Tangan kirinya tampak menepuk pundak Jokowi,” dilansir Medcom dengan judul “Priyo Kaget Foto Jokowi Membungkuk Jadi Perbincangan”

    Berdasarkan penelusuran tersebut, gambar yang diklaim bahwa Jokowi membungkuk saat bersalaman dengan orang Tiongkok, adalah salah.

    Baca juga : Terkait Teror Polsek Daha, Polisi Dalami Temuan Dokumen ISIS dan Surat Wasiat dari Pelaku

    Fakta menunjukkan bahwa gambar tersebut menunjukkan Jokowi berjabat tangan dengan salah satu tokoh politik Indonesia.

    Penggabungan gambar tersebut dan digunakan dalam unggahan status Facebook dengan menghubungkannya dengan Tiongkok, masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan).

  • Anies dan Proyek Monas, Ditolak Untuk Disetujui?

    Anies dan Proyek Monas, Ditolak Untuk Disetujui?

    TIKTAK.ID – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mendapatkan izin dari Sekretariat Negara untuk melanjutkan proyek Formula E di kawasan Monas. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno melalui surat nomor B-3/KPPKMM/02/2020.

    “Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka pada prinsipnya menyetujui penyelenggaraan Formula E di kawasan Medan Merdeka,” ujar Pratikno dalam surat yang ia tandatangani, dilansir CNNIndonesia.com.

    Hal itu berbeda dengan pertemuan Komisi Pengarah, yakni Sekretariat Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (5/2/20) lalu yang menyatakan penyelenggaraan formula E dilarang di kawasan Monas.

    Baca juga: Tarik Ulur Anies vs Setneg Berakhir Mengejutkan, Pemerintah Pusat Izinkan Formula E 2020 Tetap Digelar di Monas

    Saat itu, menurut Sekretaris Sekretariat Negara, Setya Utama, dalam rapat itu dinyatakan kawasan Monas adalah cagar budaya sehingga tak bisa dijadikan arena Formula E.

    Setelah pernyataan itu keluar, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan langsung mempersiapkan jalur lain. Ia pun mendatangkan tim surveyor Formula E, yakni Formula E Operation (FEO) ke Jakarta.

    Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho menjelaskan pihaknya juga sempat melakukan peninjauan ke sejumlah titik untuk mencari alternatif lokasi sirkuit pada Jumat (7/2/20) lalu.

    Baca juga: Semprot Anies karena Jakarta Banjir Lagi, Golkar: Jangan Selalu Cari Pembelaan!

    Halaman selanjutnya…