TIKTAK.ID

Tag: Freeport

  • 6 Kebijakan Kontroversial Jokowi di Pengujung Masa Jabatan, Apa Saja?

    6 Kebijakan Kontroversial Jokowi di Pengujung Masa Jabatan, Apa Saja?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera purnatugas pada Oktober mendatang, usai dua periode menjabat sebagai Kepala Negara. Akan tetapi, di tahun pemungkas kepemimpinannya selama satu dekade itu, Jokowi justru tercatat mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tak populis. Polemik pun muncul dalam beberapa waktu terakhir lantaran kebijakan Jokowi yang tak pro rakyat tersebut.

    Seperti dilansir Tempo.co, berikut ini 6 kebijakan Jokowi di pengujung kepemimpinannya, yang dianggap tak pro rakyat:

    1. Menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT)

    Pemerintah membuat kebijakan kenaikan biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2024/2025 di awal tahun ini. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

    Baca juga : Jelang Pilgub Jakarta 2024, Puan dan Anies Saling Lempar Pujian

    Imbas aturan itu, 75 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) ramai-ramai menaikkan tarif UKT. Aturan itu pun menimbulkan berbagai protes dari kalangan mahasiswa dan pemerhati pendidikan Tanah Air. Kenaikan UKT dianggap membatasi kesempatan kelas menengah-bawah untuk menempuh pendidikan.

    1. Menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

    Mengutip Koran Tempo terbitan Rabu, 13 Maret 2024, Pemerintah menetapkan kebijakan baru berupa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN naik menjadi 12 persen. Kebijakan tersebut berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada 2022, Pemerintah juga sudah menetapkan tarif PPN naik sebesar 11 persen yang berlaku per 1 April 2022.

    Baca juga : Brigade Komposit Gaza, Pasukan Perdamaian RI untuk Bantu Gaza Hadapi Genosida Israel

    1. Menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras

    Pemerintah diketahui menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di delapan wilayah sejak Maret 2024. Bahkan relaksasi kenaikan HET beras tersebut baru-baru ini diperpanjang. Perpanjangan relaksasi HET ini pun merupakan kali ketiga. Sebelumnya, kenaikan berkisar Rp1.000 per kilogram untuk beras premium, serta Rp1.600-1700 per kilogram untuk beras medium.

    1. Wajibkan seluruh pekerja ikut iuran Tapera

    Belum lama ini Jokowi mengeluarkan kebijakan yang menuai banyak protes, yakni setiap pekerja dengan gaji Upah Minum Regional (UMR) wajib ikut iuran Tabungan Uang Rakyat (Tapera) tiap bulannya.

    Baca juga : Sebelumnya Muncul Isu Duet Anies-Ahok, Kini Muncul Anies-Andika

    Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Besarannya adalah 3 persen dari total gaji dengan sistem iuran pekerja dan pemberi kerja. Pekerja membayar 2,5 persen, dan sisanya 0,5 persen dibayarkan pemberi kerja.

    1. Perpanjang kontrak PT Freeport

    Menurut Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Pemerintah akan memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061. Pemerintah mengizinkan Freeport memperpanjang kegiatan pertambangan yang habis pada 2041 dengan menambah penguasaan saham sebesar 10 persen. Dengan begitu, saham Pemerintah menjadi 61 persen.

    Baca juga : Sebelumnya Muncul Isu Duet Anies-Ahok, Kini Muncul Anies-Andika

    1. Organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan boleh mengelola tambang

    Jokowi telah meneken aturan baru terkait kebijakan membolehkan Ormas keagamaan memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang ditandatangani Jokowi pada Kamis (30/5/24) lalu. Dengan aturan anyar tersebut, maka Ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama bisa mengelola pertambangan.

  • Jokowi Ungkap ‘Harta Karun’ Freeport Masih Ada 20 kali lipat

    Jokowi Ungkap ‘Harta Karun’ Freeport Masih Ada 20 kali lipat

    TIKTAK.ID – PT Freeport Indonesia (Freeport) sudah kembali menjadi milik Indonesia sejak 2018 silam. Saat ini, Freeport diketahui menjadi salah satu penyumbang utama dividen bagi negara dan pendorong inisiatif transisi energi.

    Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), cadangan mineral mulai dari emas sampai tembaga yang ada di tambang Grasberg, Freeport, bisa lebih dari 20 kali lipat dari yang ada saat ini. Kemudian belum lama ini, Jokowi sempat mengungkapkan “harta karun” tambang dan emas yang dimiliki oleh PT Freeport Indonesia tersebut.

    “Dulu Freeport bertahun-tahun perintah untuk bikin smelter saja tak pernah didengarkan. Namun begitu Freeport 51% milik BUMN, tahun lalu saya perintahkan untuk membangun smelter karena mayoritas milik kita sudah dibangun di Gresik. Nanti kita lihat tembaga smeltering ini berapa,” ujar Jokowi ketika memberikan sambutan dalam Silatnas dan Ultah ke 19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul Convention Center, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (5/8/22), seperti dilansir CNBC Indonesia.

    Baca juga : Ditanya Soal Kans Duet di Pilpres 2024, Begini Respons Anies dan AHY

    Jokowi mengklaim “harta karun” yang dipunyai Freeport Indonesia jauh lebih besar ketimbang yang dimiliki saat ini. Dia menilai potensi itu bisa dimanfaatkan di dalam negeri, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

    “Saya yakin bisa 20 kali, kadang tidak saja bahan mentah, bukan tembaga, namun emas juga kita kirim, mana kita tahu? Nanti smelternya jadi emasnya mungkin lebih banyak dari tembaganya. Tapi kita belum tahu karena ada produksi di smelter,” tutur Jokowi.

    Untuk diketahui, bila mengacu pada kinerja keuangan MIND ID terbaru (per Desember 2021), holding BUMN tambang tersebut meraup dividen dari Freeport sebesar Rp3,3 triliun pada 2021, sebelumnya flat. Sampai Februari 2022, perseroan sudah memperoleh dividen interim senilai Rp2,29 triliun.

    Baca juga : Momen Prabowo Hormat dan Puji-puji Jokowi Setinggi Langit

    Tahun lalu, laba bersih dari PT Freeport Indonesia mencapai Rp6,7 triliun, atau naik dari setahun sebelumnya yang sebesar Rp2,1 triliun. Dus, laba tahun berjalan konsolidasi perseroan mencapai Rp14,32 triliun, naik dari posisi setahun sebelumnya, yakni Rp1,82 triliun.

    Hal itu merupakan kinerja era pandemi yang artinya kinerja tersebut dicetak di saat ekonomi sedang tertekan. Untuk itu, bila ekonomi dunia pulih (sehingga permintaan tembaga melonjak untuk kebutuhan manufaktur), maka sumbangan itu pun berpeluang melambung.

  • Di Mata Najwa, Haris Azhar Dituding Minta Saham Freeport ke Luhut

    Di Mata Najwa, Haris Azhar Dituding Minta Saham Freeport ke Luhut

    TIKTAK.ID – Pengacara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang, menyebut aktivis HAM Haris Azhar pernah meminta saham PT Freeport Indonesia kepada kliennya.

    Juniver menyampaikan hal itu ketika menjadi salah satu narasumber di tayangan Mata Najwa, pada Rabu (29/9/21). Dia menyatakan tudingan tersebut untuk memberi konteks mengenai hubungan kedekatan antara Haris dengan Luhut.

    “Haris Azhar sempat datang ke Luhut untuk minta saham. Coba dicek sama dia (Haris Azhar), Freeport, apa ceritanya, dan tanya beliau artinya apa,” ujar Juniver dalam tayangan itu, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Resmi Diberhentikan KPK, Bagaimana Nasib Novel Baswedan dkk Selanjutnya?

    Untuk itu, Juniver menilai Haris seharusnya memiliki iktikad baik kepada kliennya, sehingga mengklarifikasi temuan data terkait dengan Luhut sebelum mempublikasikan ke YouTube. Terlebih, Juniver mengklaim keduanya sudah saling mengenal.

    Seperti telah diberitakan, konten-konten video “Ada Lord Luhut Di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!” pada kanal YouTube milik Haris kini menjadi permasalahan hukum. Luhut pun melaporkan Haris ke Polda Metro Jaya.

    “Apalagi Haris Azhar sudah mengenal baik, sekali lagi mengenal baik itu Bang Luhut. Berkomunikasi bukan hanya sekali,” kata Juniver.

    Baca juga : Disebut Diam Soal Kasus Rizieq Shihab, Begini Penjelasan Mahfud MD

    Kemudian Najwa Shihab yang menjadi pemandu perbincangan itu menyela. Najwa menganggap pernyataan yang dilontarkan oleh Juniver adalah sebuah tuduhan serius yang harus diklarifikasi.

    “Anda melontarkan sesuatu yang bisa masuk dalam kategori pencemaran nama baik, justru di Mata Najwa. Anda bilang Haris Azhar pernah datang meminta saham?” tanya Najwa mengonfirmasi.

    “Iya, nanti dia (Haris) jelasin saham apa, tanya dia,” jawab Juniver.

    Lantas kuasa hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, yang turut hadir dalam acara itu langsung mencoba mengklarifikasi terhadap apa yang disampaikan pengacara Luhut. Akan tetapi, pembahasan soal saham Freeport itu tidak berlarut. Sebab, Nurkholis memilih menjelaskan data-data yang dikumpulkan kliennya terkait proses pembuatan video yang dilaporkan ke polisi.

    Baca juga : Mahfud MD Sebut Gugatan Yusril ke Demokrat ‘Salah Alamat dan Tak Ada Gunanya’, Kok Bisa?

    “Upaya Haris Azhar untuk memperoleh fakta yang dianggap bohong itu tidak main-main. Kami serius, kami memiliki standar tinggi tentang integritas data, dan kami menilai laporan ini sangat kredibel,” ucap Nurkholis.

    Lebih lanjut, Nurkholis merujuk pada riset yang diterbitkan sejumlah LSM bertajuk “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua. Kasus Intan Jaya”. Sejumlah LSM yang terlibat di antaranya WALHI, KontraS, dan Greenpeace.