TIKTAK.ID

Tag: Brexit

  • Akibat Brexit, Warga Inggris di Spanyol dan Perancis Bingung Kelanjutan Hidup Mereka di Masa Depan

    Akibat Brexit, Warga Inggris di Spanyol dan Perancis Bingung Kelanjutan Hidup Mereka di Masa Depan

    TIKTAK.ID – Sebuah studi menyatakan bahwa warga Inggris yang tinggal di Spanyol kebingungan dan ketakutan atas masa depan mereka pasca-Brexit. Penulis penelitian itu seorang profesor sosiologi d Universitas Loughborough, Karen O’Reilly mengatakan Pemerintah Spanyol dan Inggris patut dipersalahkan atas temuannya ini.

    Pasalnya, lanjut sang profesor, kedua negara memiliki komunikasi yang buruk dengan warganya, sehingga mengakibatkan ketidakpastian yang memicu kebingungan dan ketakutan, seperti yang dilaporkan The Guardian, Jumat (6/3/20).

    “Tingkat ketidakpastian dan kekhawatiran yang sangat besar,” ungkap sang Profesor.

    O’Reilly, telah meneliti komunitas Inggris di Spanyol sejak 1990-an, melakukan lebih dari 100 wawancara mengenai dampak praktis dan emosional Brexit sebagai bagian dari program BrExpats 18 bulan di Goldsmiths, University of London.

    “Informasi telah menjadi lebih jelas dari waktu ke waktu dan banyak sekarang yang telah mendaftar, seperti yang disarankan,” katanya. “Tetapi proses itu sendiri mengkhawatirkan bagi banyak orang, dan banyak lainnya masih bingung dan khawatir tentang bagaimana suatu aturan cocok untuk semua hal yang akan berlaku dan sering kali rumit, seperti soal keluarga dan aturan tinggal.”

    Baca juga: Untuk Pertama Kalinya, Duke dan Duchess of Sussex Muncul di Inggris

    O’Reilly mengatakan susunan komunitas Inggris di Spanyol secara luas disalahpahami dan mendapat stereotip orang kulit putih, pensiunan kelas pekerja Inggris “benar-benar hal yang sudah ketinggalan zaman”.

    Sejak munculnya gerakan bebas visa pada 1992, komunitas tersebut telah melakukan diversifikasi yang radikal dan sekarang mencakup “setiap jenis keragaman yang ada di Inggris”, katanya -termasuk banyak orang muda Inggris yang tinggal dan bekerja di kota-kota besar dan membesarkan keluarga mereka di Spanyol.

    “Banyak orang Inggris yang tinggal di Spanyol memiliki kehidupan yang cukup kompleks,” katanya. “Beberapa memiliki kerabat dengan kondisi medis yang serius di Inggris, dan khawatir ke depan apakah mereka akan dapat datang dan tinggal bersama mereka jika diperlukan.”

    “Yang lain mungkin menghabiskan beberapa tahun di Spanyol, dan benar-benar prihatin dengan implikasi dari Brexit -yang memang cukup besar. Beberapa memiliki anak yang ingin belajar di luar Spanyol, tetapi tidak yakin apakah mereka akan mendapat izin.”

    Halaman selanjutnya…

  • Pasca Brexit, Inggris akan Hapus Buruh Murah

    Pasca Brexit, Inggris akan Hapus Buruh Murah

    TIKTAK.ID – Inggris akan membatasi pekerja migran yang masuk ke negaranya. Terutama bagi mereka yang tak memiliki keahlian dan tak mampu berbahasa Inggris, jangan bermimpi untuk bisa bekerja di negara Ratu Elizabeth II itu, seperti yang dilaporkan The Guardian, Rabu (19/2/20).

    Inggris ingin memperkenalkan sistem poin “gaya Australia” yang akan mengakhiri era tenaga kerja Uni Eropa murah di pabrik, gudang, hotel dan restoran. Pemerintah Inggris mengatakan sedang mengambil peluang untuk mengendalikan perbatasan negaranya secara penuh. Setelah sebelumnya ada “distorsi” yang disebabkan kebebasan bepergian oleh Uni Eropa.

    Baca juga: Gerak Cepat Uni Eropa Pasca Brexit: Fokus Ekspansi Hingga Balkan

    Nah, siapapun nantinya yang ingin bekerja di Inggris harus memiliki tawaran pekerjaan dengan ambang gaji sebesar 25.600 Poundsterling atau sekitar 455 jutaan rupiah. Khusus bagi perawat mendapat pengecualian, meski tak memiliki keahlian. Dan wiraswastawan tak dikenakan aturan ini.

    Sementara itu Serikat Petani Nasional (NFU) mengeluhkan aturan itu. Pasalnya mereka akan membutuhkan banyak pekerja tanpa skill untuk ditempatkan di 10.000 tempat saat musim panen. Mereka mengatakan membutuhkan 70 ribu visa untuk panen pada 2021 nanti.

    Kepala Serikat Minette Batter mengatakan aturan itu sangat “ironis”. Sebab di satu sisi pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, namun “mempersulit produksi buah dan sayuran di Inggris”.

    Baca juga: Dampak Besar Brexit Bagi Pergeseran Arah Tatanan Dunia Baru

    Halaman selanjutnya…

  • Gerak Cepat Uni Eropa Pasca Brexit: Fokus Ekspansi Hingga Balkan

    Gerak Cepat Uni Eropa Pasca Brexit: Fokus Ekspansi Hingga Balkan

    TIKTAK.ID – Uni Eropa bergerak cepat, sepekan pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa, Brussel berusaha memperluas cakupannya kembali dengan melakukan perombakan proses untuk bergabung dengan organisasi itu, seperti yang dilansir The Guardian, Rabu (5/1/20).

    Dokumen yang sejak lama ditunggu dari komisi Eropa akhirnya dikeluarkan juga. Bahkan dokumen itu diterbitkan kurang dari sepekan setelah negara Ratu Elizabeth menyatakan mundur dari kelompok negara-negara Eropa. Salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan ambisi Uni Eropa mempertahankan 6 negara besar Balkan di Barat, dengan populasi keseluruhan 17,9 juta orang.

    Sejak Kroasia bergabung dengan Uni Eropa pada 2013 lalu, tak ada lagi negara yang bergabung. Namun kini, pasca hengkangnya Inggris, sejumlah negara memiliki harapan untuk bergabung dengan Uni Eropa, di antaranya Albania, Bosnia dan Herzegovina, Kosobo, Montenegro, Masedonia Utara dan Serbia.

    Meski demikian dokumen itu bukan berarti dapat berlaku dengan bebas lenggang kangkung dan membuat ekspansi Uni Eropa menjadi mudah. Sebab negara-negara Eropa sendiri sudah lelah dengan krisis di wilayah Eropa serta merosotnya aturan hukum yang disertai meningkatnya korupsi di beberapa negara Eropa.

    Baca juga: Tegas, Pemerintah RI Tolak Permufakatan Jahat “Deal of The Century” Buatan Amerika

    Kondisi itu sangat terlihat ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron pada tahun lalu memveto harapan Masedonia Utara untuk memulai pembicaraan menjadi anggota Uni Eropa. Macron juga bergabung dengan Denmark dan Belanda untuk memveto harapan Albania untuk menjadi anggota Uni Eropa.

    Negara-negara yang berminat bergabung dengan Uni Eropa harus memenuhi 35 hal agar sesuai dengan standard Uni Eropa di berbagai bidang. Yaitu dari administrasi publik yang berfungsi dengan baik, perikanan hingga regulasi keuangan.

    Negara-negara yang berminat itu juga akan diminta menyelesaikan reformasi mendasar pada lembaga-lembaga demokratis dan supremasi hukum sebelum melakukan reformasi lain lebih jauh.

    Halaman selanjutnya…

  • Dampak Besar Brexit Bagi Pergeseran Arah Tatanan Dunia Baru

    Dampak Besar Brexit Bagi Pergeseran Arah Tatanan Dunia Baru

    TIKTAK.ID – Sah! Brexit telah terjadi, Inggris keluar dari Uni Eropa. Dengan ini Inggris mencatat sejarah sebagai negara pertama yang hengkang dari organisasi negara-negara Eropa.

    Dalam pidatonya, satu jam sebelum palu Brexit diketok, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyebut Brexit membuat rakyat Inggris terpecah.

    “Bagi banyak orang ini adalah momen harapan yang menakjubkan, saat yang mereka pikir tak akan pernah terjadi. Dan ada banyak orang yang tentunya saja merasa cemas dan kehilangan… Saya mengerti semua perasaan itu, dan pekerjaan kami sebagai pemerintah –pekerjaan saya– adalah menyatukan negara ini dan membawanya maju.”

    Baca juga: Saat Perundingan Pajak Digital, Kemauan Sepihak Amerika Ditentang Banyak Negara

    Boris memiliki modal politik yang cukup untuk melakukan itu. Terpilihnya pria berambut perak ini pada pemilihan tahun lalu berarti dia memiliki kekuatan untuk mulai membangun Inggris menurut gambarannya sendiri. Itu juga berarti dia dapat menentukan posisi Inggris di panggung dunia internasional. Dengan geopolitik yang bergeser saat ini, keputusan apapun yang diambil Johnson akan memiliki dampak bagi negara-negara di sekitarnya. Demikian dilansir CNN, Sabtu (1/2/20).

    Pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam 11 bulan ke depan adalah “Apakah Inggris akan tetap memiliki pandangan multilateral yang sama dengan tetangganya Eropa tentang dunia? Atau akankah mereka melintas Atlantik dan bekerja sama dengan kebijakan luar negeri Amerika yang semakin konfrontatif?

    Kenapa 11 bulan? Karena, menurut kesepakatan yang ditandatangani oleh Inggris dengan Uni Eropa, masa transisi Brexit ini berakhir pada tanggal 31 Desember tahun ini, dan apa pun kesepakatan yang telah dicapai kedua pihak mengenai hubungan masa depan mereka -jika ada- akan dimulai.

    Halaman selanjutnya…

  • Inggris: Selamat Tinggal Uni Eropa

    Inggris: Selamat Tinggal Uni Eropa

    TIKTAK.ID – Setelah perdebatan emosional lebih dari dua jam, Parlemen Eropa akhirnya mendukung kesepakatan Inggris keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal dengan Brexit (British Exit), pada Jumat (31/1/20).

    Hal itu dipastikan setelah pada pemungutan suara didapat 621 anggota parlemen mendukung dan 49 lainnya menolak, seperti yang dilansir euronews, Kamis (30/1/20).

    Meski Inggris akan segera keluar dari Uni Eropa, namun Presiden Parlemen Eropa David Sassoli mengatakan bahwa ikatan negara-negara Uni Eropa akan tetap kuat dengan Inggris.

    Baca juga: Airbus Sepakati Penyelesaian Skandal Korupsi dengan Penyidik Prancis, Inggris dan AS

    “Kami berdiri bahu-membahu di Parlemen Eropa -lima puluh tahun integrasi tak dapat hilang dengan mudah,” katanya.

    Pemimpin Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa 2009–2019 Guy Verhofstadt menyatakan sedih dengan kenyataan Inggris harus keluar dari Uni Eropa.

    “Sungguh menyedihkan melihat sebuah negara yang dua kali membebaskan kita, kini pergi,” kata Verhofstadt, merujuk pada peran Inggris dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua, “yang dua kali telah memberikan darahnya untuk membebaskan Eropa.”

    Baca juga: September 2020 Selandia Baru Gelar Pemilu Bareng Referendum Legalisasi Ganja dan Suntik Mati

    Verhofstadt mempertanyakan, bagaimana mungkin lebih dari 40 tahun mayoritas orang Inggris memilih untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan kini mereka memutuskan untuk pergi. Verhofstadt kemudian memberikan penghormatan kepada kolegannya dari Inggris. “Kami akan merindukanmu.”

    Halaman selanjutnya…

  • September 2020 Selandia Baru Gelar Pemilu Bareng Referendum Legalisasi Ganja dan Suntik Mati

    September 2020 Selandia Baru Gelar Pemilu Bareng Referendum Legalisasi Ganja dan Suntik Mati

    TIKTAK.ID – Selandia Baru memutuskan akan melaksanakan Pemilu pada tanggal 19 September 2020. Perdana Menteri Jacinda Ardern diketahui akan kembali maju. Namun, pada tanggal yang sama masyarakat Selandia Baru dikabarkan akan melakukan referendum terkait legalisasi ganja dan suntik mati Eutanasia.

    Berdasarkan laporan dari reuters.com, Jacina Ardern diketahui sangat populer di kalangan para pemilih beraliran liberal di luar negeri. Sikapnya tersebut banyak disukai saat merespons insiden penembakan massal, multilateralisme, fokus pada perubahan iklim, dan kemampuannya dalam menggabungkan sikap keibuannya dengan kepemimpinan.

    Namun, popularitas Jacinda Ardern di Selandia Baru masih belum dinilai terlalu hebat akhir-akhir ini akibat pertumbuhan ekonomi yang dinilai lambat dan rendahnya kepercayaan bisnis.

    Baca juga: Presiden Abbas: Yerusalem Milik Palestina, Perjanjian Konspiratif Trump Tidak Akan Pernah Berhasil

    “Saya akan meminta kepada seluruh masyarakat Selandia Baru untuk terus mendukung kepemimpinan saya, dan juga pemerintahan saat ini. Hal ini demi stabilitas, penguatan ekonomi, dan kemajuan jangka panjang serta tantangan yang dihadapi oleh Selandia Baru,” terang Jacinda Ardern.

    Sebelumnya, pada Desember 2019 lalu Kementerian Keuangan Selandia Baru dikabarkan memangkas proyeksi pertumbuhuhan ekonomi negara tersebut di tahun 2020. Hal ini menandai adanya defisit anggaran terkait dengan Brexit dan perang dagang antara Amerika Serikat an China.

    Pemerintah Selandia Baru juga mengumumkan anggaran infrastruktur US$ 7,7 miliar atau lebih dari Rp95 triliun pada bulan lalu, yang dilakukan untuk menghadapi faktor-faktor hambatan tersebut.

    Baca juga: Bualan Terbaru dan Janji Manis Solusi Dua Negara ala Trump, Jebak Palestina Demi Untungkan Israel

    Sementara itu, terdapat dua survei yang dilakukan sejak Oktober 2019 yang menunjukkan bahwa dukungan pada partai yang berkuasa di Selandia Baru saat ini tengah berada di titik terendah sejak tahun 2017.

    Dalam survei tersebut popularitas Jacinda Ardern juga disebut tengah memudar. Akan tetapi, ia masih tetap diperhitungkan oleh beberapa rival politiknya.

    Dalam sebuah wawancara media pada bulan lalu, Jacinda Ardern mengatakan bahwa dirinya sadar masih memiliki sejumlah tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mengaku percaya bahwa partainya masih mendapat dukungan yang cukup tinggi.