TIKTAK.ID

Tag: Barikade 98

  • Rocky Gerung Minta Maaf Soal ‘Bajingan Tolol’, Begini Respons Hasto

    Rocky Gerung Minta Maaf Soal ‘Bajingan Tolol’, Begini Respons Hasto

    TIKTAK.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ikut menanggapi permintaan maaf yang diucapkan oleh akademisi Rocky Gerung, terkait kasus “bajingan tolol” yang diduga sudah menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Untuk diketahui, Rocky menyampaikan permintaan maaf itu karena telah menimbulkan kegaduhan dan perselisihan di masyarakat. Hasto lantas menilai ucapan maaf yang disampaikan Rocky tersebut mencerminkan budaya ketimuran masyarakat Indonesia.

    “Ya, budaya Timur kita kan sebagai insan yang bertakwa pada Tuhan. Saling memaafkan itu bagus, maaf memaafkan,” ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah DPP PDIP, Jakarta, pada Sabtu (5/8/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Waketum PSI Ngaku Kaget Guntur Romli Mendadak Hengkang dari Partai

    Menurut Hasto, permintaan maaf yang diucapkan Rocky merupakan hal yang baik. Meski begitu, Hasto enggan merespons apakah PDIP bakal mencabut laporan yang sudah dilayangkan terhadap Rocky ke pihak kepolisian.

    “Terlebih ini berkaitan dengan sosok presiden. Ya, itu adalah hal yang baik,” terang Hasto.

    Sebelumnya, Rocky mengakui kalau ucapannya dalam kasus “bajingan tolol” ini menimbulkan polemik dan perselisihan. Untuk itu, Rocky mengucapkan permintaan maaf.

    Baca juga : PDIP Buka Pintu Lebar untuk PKB Usai Cak Imin Gertak Gerindra

    “Saya mengerti kalau kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan, lalu ditafsirkan menjadi keonaran. Saya meminta maaf lantaran menyebabkan kalian berselisih,” jelas Rocky dalam konferensi pers di Jakarta, pada Jumat (4/8/23).

    Rocky lantas mengeklaim bahwa perkataannya itu tidak bermaksud untuk mengkritik Jokowi secara pribadi, melainkan kritik terhadap Jokowi sebagai pejabat publik.

    “Itu saya lakukan di mana-mana. Saya tidak mengkritik atau menghina Jokowi sebagai individu,” ucap Rocky.

    Baca juga : Minta Maaf Rocky Gerung Dicap Manipulatif, Barikade 98 Tetap Ngotot Lapor Polisi

    Di sisi lain, kelompok Relawan Jokowi menyatakan bakal memaafkan perbuatan Rocky yang telah menghina Presiden Jokowi, sehingga mengakibatkan kegaduhan beberapa hari terakhir ini dengan dua syarat. Sekadar informasi, dugaan penghinaan terhadap presiden yang disampaikan oleh Rocky membuat sejumlah relawan Jokowi geram dan melaporkannya ke pihak kepolisian.

    “Pertama, Rocky harus mencabut dan menyatakan bersalah atas penghinaan dengan kalimat-kalimat yang tak pantas diucapkan kepada presiden,” tegas Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani di Makassar, Sabtu (5/8/23).

    “Kedua, dia meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena tindakannya sudah menyebabkan kegaduhan dan keonaran yang muncul demo-demo di setiap wilayah negara,” imbuhnya.

  • Minta Maaf Rocky Gerung Dicap Manipulatif, Barikade 98 Tetap Ngotot Lapor Polisi

    Minta Maaf Rocky Gerung Dicap Manipulatif, Barikade 98 Tetap Ngotot Lapor Polisi

    TIKTAK.ID – Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani, buka suara mengenai 13 laporan ke polisi atas akademikus Rocky Gerung terkait dengan pernyataannya soal “bajingan tolol” yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Benny menyebut angka 13 adalah angka sial bagi Rocky Gerung, usai 12 laporan kasus yang sama tidak pernah diproses oleh pihak kepolisian.

    “Jadi angka 13 secara Feng shui berlaku bagi Rocky sebagai angka sial. Jadi 12 laporan sebelumnya tak pernah berproses atau tidak jalan. Namun yang ke 13 ini kasusnya jalan. Bahkan laporan dari daerah telah ditarik ke Bareskrim,” ujar Benny di Makassar, pada Sabtu (5/8/23), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Menurut Benny, permintaan maaf Rocky tidak masuk pada inti persoalan, sehingga pernyataan tersebut melahirkan sentimen publik yang meluas hingga mengakibatkan kegaduhan hampir di seluruh daerah di Indonesia.

    Baca juga : Bantah Punya Masalah Pribadi, Rocky Gerung: Saya Tamu VIP Nikahan Anak Jokowi

    “Kemarin, Rocky Gerung sudah menyampaikan permohonan maaf. Namun ini juga permohonan minta maaf yang manipulatif dan kamuflatif, karena tidak menyentuh akar persoalan,” ucap Benny.

    Benny menilai laporan ke polisi itu menjadi bahan pelajaran politik dan hukum bagi masyarakat yang selalu mengatasnamakan demokrasi.

    “Jadi ini untuk pendidikan yang sehat tanpa adanya manipulasi demokrasi. Ini dapat menjadi pembelajaran hukum yang sehat tanpa ada manipulasi hukum atas nama demokrasi. Tetap lanjut,” terang Benny.

    Baca juga : Tanggapan Anies Soal Kedekatan Ganjar-Prabowo dengan Jokowi: Saat ini Saya Warga Biasa

    Sebelumnya, Rocky Gerung telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai dirinya mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ucapan “bajingan tolol”.

    “Saya mengerti kalau kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik, antara yang pro dan kontra. Itu yang membuat kehebohan dan ditafsirkan menjadi keonaran,” jelas Rocky Gerung dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (4/8/23).

    “Saya meminta maaf karena telah menyebabkan kalian berselisih,” imbuh Rocky.

    Baca juga : Uji Materi Batas Usia Capres-Cawapres Disebut Demi Akomodir Gibran, Jokowi: Jangan Berandai-andai

    Di sisi lain, Bareskrim Polri mengeklaim sudah memulai proses penyelidikan terhadap akademisi Rocky Gerung terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong alias hoaks. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro memaparkan bahwa penyelidikan dilakukan setelah mengambil alih 12 laporan yang ada di pelbagai Polda wilayah.

    “Yang dilaporkan terkait dengan menyebarkan berita bohong, di mana termaksud dalam pasal 14, 15 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jadi ini yang dilaporkan,” jelas Djuhandhani dalam konferensi pers, Jumat (4/8/23).

  • Bela Rocky dan Sebut Kritikanya Masih Wajar, Demokrat: Relawan Jokowi Antikritik

    Bela Rocky dan Sebut Kritikanya Masih Wajar, Demokrat: Relawan Jokowi Antikritik

    TIKTAK.ID – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa kritik Pakar Filsafat, Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dalam batasan yang wajar. Dia mengatakan justru relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi anti terhadap kritikan.

    “Kita tentu menyayangkan respons relawan Jokowi yang antikritik dan sedikit-sedikit merespons dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum,” ujar Kamhar, seperti dilansir SINDOnews, pada Selasa (1/8/23).

    Terlebih, Kamhar menyebut pimpinan relawan yang akan melaporkan Rocky Gerung ini sebelumnya sempat viral soal videonya bakal menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi. Dia pun menganggap Jokowi sebenarnya bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya dalam merespons situasi seperti ini.

    Baca juga : NasDem Ikut Bela Rocky Gerung Soal Kritikan ke Jokowi

    “Tak sensitif yang sedikit-sedikit menempuh jalur hukum, serta terbaca hukum hanya cepat dan tangkas merespons laporan relawan, tapi tidak untuk sebaliknya,” ucap Kamhar.

    “Lagi pula kritik yang selama ini disampaikan oleh Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik, supaya terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat,” imbuh Kamhar.

    Seperti telah diberitakan, Rocky Gerung dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Adapun yang melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri yakni organisasi relawan Jokowi, Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98.

    Baca juga : Jika Jadi Presiden, Ganjar Siap Koreksi Program Jokowi yang Kurang Pas, Apa Saja?

    Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani, yang merupakan salah satu petinggi organisasi relawan Jokowi menjelaskan bahwa dalam video yang beredar itu, Rocky turut mengumpat kepada Jokowi. Dia lantas mengakui kalau pernyataan itu yang menjadi dasar pelaporannya.

    “Dan ini merupakan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap presiden, yang tentu kami yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia,” tegas Benny di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (31/7/23).

    Tidak hanya itu, Rocky juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Laporan tersebut dibuat oleh Relawan Indonesia Bersatu yang sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan registrasi nomor LP/B/4459/VII/2023/POLDA METRO JAYA.

  • Tak Terima Program Hilirisasi Jokowi Diganggu IMF, Barikade 98 Siap Geruduk Kedubes AS

    Tak Terima Program Hilirisasi Jokowi Diganggu IMF, Barikade 98 Siap Geruduk Kedubes AS

    TIKTAK.ID – Ketua Umum Barikade 98, Benny Rhamdani menyebut pihaknya mengecam intervensi negara asing dan akan menggeruduk Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat di Jakarta. Benny menyatakan siap melawan sikap International Monetary Fund (IMF), yang terkesan mengintervensi kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurut Benny, program hilirisasi yang dijalankan Jokowi sudah tepat. Sebab, kata Benny, pelarangan ekspor bahan mentah bertujuan menguatkan industri dalam negeri.

    “Program hilirisasi yang dijalankan Jokowi sudah tepat. Kita adalah negara yang memiliki kedaulatan di bidang ekonomi maupun politik. Jadi tak boleh ada satu negara pun yang mengganggu kebijakan negara kita, termasuk IMF,” ujar Benny, menanggapi maraknya spanduk kecaman terhadap IMF dan Amerika Serikat, pada Senin (24/7/23), seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : Dulu Dukung Jokowi, Kini PBB Usung Prabowo di Pilpres 2024

    Sebelumnya, ratusan spanduk bertemakan perlawanan terhadap intervensi IMF dan Amerika Serikat (AS) bertebaran di beberapa titik strategis di Kota Bandung dan Jakarta.

    “Jangan Atur Kedaulatan Indonesia,” begitu bunyi spanduk berwarna merah dan hitam, serta terdapat logo Barikade 98.

    Meski begitu, Benny belum dapat memastikan apakah ratusan spanduk tersebut dipasang oleh anggota Barikade 98. Dia mengaku bakal menelusuri lebih lanjut soal banyaknya spanduk yang mengatasnamakan Barikade 98 tersebut.

    Baca juga : Usai Rapat Bareng Prabowo dan Erick Thohir, Jokowi Sebut Akan Pindahkan PT Pindad ke Subang

    “Nanti saya cek ke kawan-kawan Barikade 98 di Jawa Barat (Jabar) dan Jakarta, terkait spanduk itu. Jika melihat isi spanduk, sebagai Ketua Barikade 98, saya sih setuju,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tersebut.

    Benny pun menegaskan bahwa tidak boleh ada negara yang berhak mengatur atau mengintervensi kebijakan ekonomi yang dibuat oleh Pemerintah, termasuk AS. Pasalnya, dia menilai hubungan antarnegara-negara di dunia didasarkan pada asas persahabatan dan kesetaraan.

    “Dalam konteks hubungan internasional, kita harus bisa saling menghormati. Tak boleh ada penindasan yang dilakukan oleh satu negara kepada negara lain. Kita sudah muak dengan praktik-praktik imperialisme yang kerap dipertontonkan oleh Amerika dan sekutunya,” tutur Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini.

    Baca juga : Ridwan Kamil dan Mahfud Tercoret dari Bursa Cawapres Ganjar, AHY hingga Andika Melenggang

    Kemudian Benny menyatakan upaya hilirisasi yang sedang dijalankan Presiden Jokowi sejalan dengan konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno, yaitu berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

  • Peringatan 25 tahun Reformasi, Barikade 98 Desak Jokowi Usut Kejahatan HAM Orde Baru

    Peringatan 25 tahun Reformasi, Barikade 98 Desak Jokowi Usut Kejahatan HAM Orde Baru

    TIKTAK.ID – Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar menuntaskan persoalan kejahatan HAM yang dilakukan rezim Orde Baru.

    Benny mengatakan kejahatan tersebut telah membuat 13 aktivis mahasiswa meregang nyawa, bahkan lokasi kuburan hingga jenazahnya masih belum ditemukan sampai hari ini, namun penyelesaian belum tuntas.

    “Kami mendukung seluruh upaya yang dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi, untuk menemukan kuburan, dan mengembalikan jenazahnya 13 aktivis mahasiswa yang sudah dibunuh rezim diktator Orde Baru supaya dikembalikan kepada pihak keluarga,” ungkap Benny dalam keterangannya, pada Minggu (21/5/23), seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Ganjar Tak Masalah Relawan Jokowi-Gibran Dukung Prabowo

    Benny bersama dengan Barikade 98 mengadakan Peringatan 25 Tahun Gerakan Reformasi 1998, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada 21 Mei. Melalui acara tersebut, Benny mengeklaim rezim Orde Baru telah menindas rakyat selama 32 tahun. Akan tetapi, kata Benny, rezim diktator itu akhirnya tumbang oleh kekuatan mahasiswa dan rakyat, yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

    Benny menjelaskan bahwa berakhirnya rezim tersebut diawali dari akumulasi kemarahan rakyat dan demo besar-besaran yang meletus pada Mei 1998. Tapi dia menyebut hingga hari ini terdapat 13 aktivis mahasiswa yang dibunuh, mati diculik Orde Baru, namun kuburannya belum ditemukan.

    Lewat acara bertajuk “Tumbangnya Diktator Soeharto, Kawal Reformasi-Jaga Indonesia” itu, Benny juga memaparkan sejumlah peristiwa kelam yang mewarnai jalannya Reformasi Indonesia. Dia mengaku saat itu rakyat dibakar di dalam mal saat kerusuhan besar 98 terjadi, mahasiwa ditembaki dengan peluru tajam, hingga terjadinya pemerkosaan terhadap salah satu etnis.

    Baca juga : Jawab Kritikan Anies-JK, Faldo: Berdasarkan Hasil Survei, Rakyat Puas dengan Kinerja Jokowi

    “Mereka membiarkan terjadinya penjarahan, toko dan mal besar dibakar, oleh mereka. Rakyat masuk ke dalam, dikunci pintu dari luar, sehingga ratusan hingga ribuan rakyat kita mati terbakar di dalam mal-mal,” terang Benny.

    Kemudian Benny menyebut para aktivis dan korban kejahatan tahun 1998 masih mengenal para oknum jenderal zaman Orde Baru yang terlibat kejahatan HAM tersebut. Dia pun menyatakan sebagian jenderal itu masih hidup dan eksis sampai sekarang.