TIKTAK.ID

Tag: Bank Indonesia

  • Viral Video Uang Kertas 100 Rupiah Bergambar Jokowi, Begini Penjelasan BI

    Viral Video Uang Kertas 100 Rupiah Bergambar Jokowi, Begini Penjelasan BI

    TIKTAK.ID – Belakangan ini, ramai di media sosial sebuah video yang menampilkan potongan uang Rp100 bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui video itu, disebutkan bahwa potongan uang tersebut adalah redenominasi dari uang Rp100.000 sehingga menjadi uang Rp100. Redenominasi sendiri merupakan penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya.

    Kemudian berdasarkan potongan video yang beredar, tampak uang itu juga memiliki nomor seri dan bertuliskan “BANK INDONESIA”, sama seperti uang pada umumnya.

    Baca juga : Dukung Statemen Haedar Nashir, Ini Kata Rizal Ramli Soal Buzzer Jokowi

    Adalah akun @jakarta.keras yang mengunggah video uang bergambar Jokowi tersebut. Namun, mengutip Kompas.com, video itu sebenarnya berasal dari aplikasi TikTok yang diunggah akun @aku.ijot. Sampai saat ini, video tersebut telah ditonton sebanyak 8,4 juta kali.

    Menanggapi beredarnya video bergambar Jokowi, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono menegaskan bahwa uang tersebut bukan berasal dari Bank Indonesia.

    “Bukan dari BI, tapi nanti kami monitor,” ujar Erwin, seperti dilansir Kompas.com, Senin (8/2/21).

    Baca juga : Buya Syafi’i Maarif Ingatkan Pemerintah Sudi Ngaku Salah dan Setop Pelihara Buzzer yang Terus Panaskan Situasi

    “Kelihatannya ini anak-anak iseng di TikTok, lalu masuk Instagram dan FB. Kami juga mendengar kalau yang membuat sudah minta maaf,” imbuh Erwin.

    Kemudian Erwin meminta agar semua unggahan terkait uang tersebut segera dihapus. Erwin pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati apabila membuat konten yang berhubungan dengan uang rupiah.

    “Kami ingin mengajak masyarakat agar berhati-hati dalam urusan ini. Sebab, bagaimanapun rupiah adalah lambang kedaulatan NKRI,” tutur Erwin.

    Baca juga : Pengamat Soal Isu Kudeta Demokrat: Playing Victim, Sok Dizalimi

    Erwin menilai motif pembuatan video uang bergambar Jokowi itu hanya untuk mendapat traffic dan jumlah penonton.

    Lebih lanjut, mengenai redenominasi, Erwin mengatakan rencana itu memang tetap ada, tetapi akan sangat bergantung pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Ia menjelaskan, meski redenominasi tidak akan mengubah daya beli rupiah, namun kondisi sosial akan menentukan akseptasi masyarakat.

    “Artinya, pelesetan atau bahkan hasutan seperti dalam contoh tadi itu bisa terjadi dalam skala yang luas. Oleh sebab itu, kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang stabil menjadi sangat penting dalam implementasi redenominasi. Pengalaman di banyak negara telah menunjukkan hal tersebut,” kata Erwin.

  • PPATK Tutup 68 Rekening FPI dan Afiliasinya

    PPATK Tutup 68 Rekening FPI dan Afiliasinya

    TIKTAK.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemblokiran sementara terhadap seluruh aktivitas transaksi keuangan dari total 68 rekening Front Pembela Islam (FPI) berikut afiliasinya.

    Menurut Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, langkah itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis, pemeriksaan laporan, serta informasi transaksi keuangan yang berindikasi terdapat tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.

    “Total ada sebanyak 68 rekening,” ujar Dian, seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (7/1/21).

    Baca juga : Rizieq Berencana Hadirkan Rhoma Irama Jadi Saksi Ahli Praperadilan

    Dian mengatakan tindakan penghentian aktivitas transaksi keuangan tersebut tidak semata-mata karena FPI sudah dinyatakan bubar oleh Pemerintah Pusat lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) enam pejabat tinggi kementerian/lembaga.

    Akan tetapi, Dian tidak menyampaikan secara gamblang laporan tindak pidana yang diduga dilakukan FPI sehingga aktivitas transaksi keuangannya dihentikan. Ia hanya menyebut PPATK bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti Pemerintah maupun masyarakat.

    “Justru langkah PPATK ini bermaksud memberikan kepastian kepada Aparat Penegak Hukum maupun pemilik rekening (mengenai ada atau tidaknya kejahatan). Jadi, tidak semata-mata karena FPI dilarang melakukan kegiatan (termasuk kegiatan keuangan), lantas kita blokir secara permanen,” terang Dian.

    Baca juga : Heran Risma Bisa Ketemu Pengemis di Sudirman-Thamrin, Anies ke Kadinsos DKI: Cek Identitas Orangnya!

    Perlu diketahui, Eks Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar mengklaim ada sekitar 25 rekening milik organisasi FPI telah diblokir oleh pihak yang belum diketahui sampai saat ini. Aziz pun merasa keberatan bila pemblokiran tersebut dilakukan oleh Pemerintah melalui PPATK. Sebab, ia menganggap seluruh tindak pidana yang dituduhkan kepada FPI selama ini hanya berdasarkan kecurigaan semata.

    “Selain itu, tanpa dapat dibuktikan oleh hukum positif dan kekuatan hukum mengikat atas tindak pidana dimaksud,” terang Aziz, Kamis (7/1/21).

    Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, pemblokiran sebuah rekening dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank (PBI 2/19/2000).

    Baca juga : Ibarat Pertandingan Sepak Bola, Prabowo-Sandi Kalah Telak 2 Kali

    Mengutip Detik.com, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo memaparkan bahwa dalam aturan itu menyebut pemblokiran bisa dilakukan atas nama nasabah penyimpan yang dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, oleh pihak berwenang tanpa perlu izin dari pimpinan Bank Indonesia (BI).

  • Jokowi: Gabungkan 3 Bank Syariah, Cara Pemerintah Bangunkan Raksasa Tidur

    Jokowi: Gabungkan 3 Bank Syariah, Cara Pemerintah Bangunkan Raksasa Tidur

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait penggabungan tiga bank syariah milik bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jokowi mengatakan industri keuangan syariah Tanah Air seperti raksasa yang sedang tertidur pulas.

    Ia pun menyebut Pemerintah telah memiliki cara untuk membangunkan raksasa tersebut. Jokowi menekankan hal itu ketika sedang memberikan pengarahan dalam pagelaran Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) yang digelar Bank Indonesia (BI) secara virtual, Rabu (28/10/20).

    “Industri keuangan syariah ini seperti raksasa yang sedang tertidur, dan saat ini Pemerintah memiliki concern yang besar untuk membangkitkan raksasa tersebut,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNBC Indonesia, Rabu (28/10/20).

    Baca juga : Bela Anies yang Dituding Dalangi Demo Rusuh, Gerindra: Jangan Politisir

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan salah satu cara yang ditempuh Pemerintah untuk membangkitkan raksasa tersebut, yakni dengan rencana penggabungan sejumlah bank pelat merah syariah menjadi satu. Ia mengklaim Bank ini akan menjadi era baru industri keuangan syariah.

    “Salah satunya dengan cara membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Jadi semua aset bank syariah akan dilebur menjadi satu, sehingga dapat melahirkan satu raksasa,” tutur Jokowi.

    Jokowi menyatakan bank-bank syariah yang ia maksud di antaranya PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Mandiri Syariah, dan PT Bank Negara Indonesia Syariah. Ia memaparkan, ketiga bank itu memiliki aset sekitar Rp214 triliun.

    Baca juga : Curhat Megawati Soal Jokowi dan Dirinya yang Kerap Dituduh Anggota PKI

    “Itu merupakan aset yang sangat besar,” ucap pria asal Solo tersebut.

    Dalam kesempatan lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap gabungan bank syariah anak usaha bank BUMN dapat beroperasi secepatnya.

    Usai ditandanganinya Conditional Merger Agreement (CMA) beberapa waktu lalu oleh 3 bank syariah pelat merah, maka mega merger akan dapat terlaksana dalam waktu dekat.

    Baca juga : Gara-gara Pelanggaran Berat ini, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Terancam Dipenjara

    Ma’ruf menyampaikan, merger dari Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank BNI Syariah dapat mulai beroperasi pada Februari 2021.

    “Bank syariah yang baru ini diharapkan nantinya bisa mulai beroperasi penuh pada Februari 2021,” terang Ma’ruf dalam sebuah webinar, mengutip Kompas.com, Selasa (27/10/20).

    Ia pun menganggap penting penggabungan bank syariah BUMN. Sebab, kata Ma’ruf, hal itu untuk memaksimalkan potensi keuangan syariah yang ada saat ini.

  • Amien Rais Duga Pelaku Pembakaran Kantor Kejagung Orang Dalam, Atas Suruhan ‘MTC’

    Amien Rais Duga Pelaku Pembakaran Kantor Kejagung Orang Dalam, Atas Suruhan ‘MTC’

    TIKTAK.ID – Politisi senior Amien Rais ikut angkat bicara mengenai insiden kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI). Amien curiga gedung Kejagung sengaja dibakar, dan ia merasa khawatir jika pelakunya adalah orang dalam yang ia sebut sebagai “MTC” alias ‘Mafia Taipan Cukong’.

    Amien mengungkapkan kekhawatirannya itu dalam sebuah video yang diunggah pada Selasa (25/8/20).

    “Saya juga khawatir yang bakar gedung Kejaksaan itu, itu simbol keadilan. Tentu orang dalam, dan atas perintah MTC itu,” ujar Amien, seperti dilansir Suara.com.

    Baca juga : PKS Ngotot Minta Ahok Dipecat dari Komut Pertamina, Apa Alasannya?

    Pria berusia 76 tahun itu mengatakan tidak bermaksud berspekulasi tentang kebakaran gedung Kejaksaan Agung, namun hanya mengungkapkan kekhawatirannya saja.

    “Saya menghargai Jubir Kejagung, tapi saya bisa ingatkan, ini bukan spekulasi tapi kekhawatiran. Jangan-jangan nanti terbuka lagi, berkas Djoko Tjandra nanti hilang walau dijamin Mahfud (Mahfud MD), tapi kan itu jaminan yang belum jelas ya, dia kan khas seperti itu omongannya. Terus terang saja saya khawatir,” ucap Amien.

    Kemudian Amien mengaitkan insiden kebakaran Kejaksaan Agung dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan gedung Bank Indonesia pada 1997 silam.

    Baca juga : Prabowo Jalin Kesepakatan dengan Komjen Pol Boy Raffi, Soal Apa?

    “Saya mengingatkan kebakaran yang terjadi di Gedung BI, di mana disimpan seluruh berkas skandal BLBI, dan hilang. Kemudian ada yang mengatakan demi hukum, BLBI telah selesai, data-data skandal itu sudah selesai,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Amien menuding pelaku pembakaran gedung BI waktu itu adalah orang dalam atas suruhan seseorang yang ia sebut sebagai MTC.

    “Siapa yang dulu membakar Gedung BI, tentu orang dalam. Siapa yang menyuruh, saya memang bisa keliru, tapi saya boleh menduga. Siapa lagi kalau bukan penggasak ratusan triliun, MTC Mafia Taipan Cukong, akhirnya selesai 20 tahun lalu,” imbuh mantan Ketua MPR ini.

    Baca juga : Amien Rais Siapkan ‘PAN-Perjuangan’, Target Launching Akhir 2020

    Amien juga mengingatkan bahwa jika keadilan tidak ditegakkan maka bisa meruntuhkan segala sistem pemerintahan, apapun bentuknya.

    “Kalau negeri ini seperti itu terus, saya khawatir pada saat tertentu ada titik di mana kita tidak bisa lagi punya harapan masa depan bangsa kita ini. Sebab, prinsipnya kalau keadilan tidak ditegakkan, maka lama atau cepat pasti akan runtuh, itu sudah hukum law of nature, law of politics,” terangnya.

  • Rupiah Terlalu Kuat, Jokowi Malah Wanti-Wanti BI Hati-Hati. Kenapa?

    Rupiah Terlalu Kuat, Jokowi Malah Wanti-Wanti BI Hati-Hati. Kenapa?

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut rupiah menguat terlalu tajam dan cepat akhir-akhir ini. Ia pun meminta Bank Indonesia (BI) agar berhati-hati mengendalikan nilai tukar rupiah.

    Jokowi menilai jika rupiah terlalu kuat, bisa berdampak lebih terhadap ekonomi. Selain itu, akan ada pihak yang tidak suka.

    “Nilai tukar rupiah kita menguat, tapi kalau menguatnya terlalu cepat kita harus hati-hati,” ujar Jokowi saat menjadi pembicara dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz Carlton, SCBD, dilansir CNBCIndonesia.com, Kamis (16/1/20).

    Baca juga: Langkah Kejagung Tahan Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Diapresiasi Jokowi

    Jokowi mengatakan ada pihak yang senang dan tidak senang dengan menguatnya rupiah. Menurutnya, salah satu pihak yang tidak senang jika rupiah menguat terlalu cepat adalah eksportir. Dengan rupiah yang terlalu menguat, kata Jokowi, maka bisa berbahaya karena daya saing menurun.

    Di sisi lain, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah memahami apa yang menjadi kekhawatiran Jokowi terhadap pergerakan mata uang yang menguat terlampau lebih cepat dari yang dibayangkan.

    “Kalau dia gradual, terus menguat sampai Rp13.000/US$ maka bagus. Tapi jangan terlalu cepat, ini yang dipermasalahkan,” ucapnya.

    Halaman selanjutnya…