TIKTAK.ID – Cendekiawan Muslim, Prof Azyumardi Azra mengatakan bahwa jeda waktu yang lama dari jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) 14 Februari 2024, hingga pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024, merupakan sebuah keunikan dalam sistem pemerintahan. Dia menyebut keanehan itu yakni Indonesia seakan punya “dua” presiden, RI 1 yang menjabat dan satunya hasil coblosan.
Azyumardi menilai dalam situasi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sedang menjabat tak ubahnya seperti lame duck alias “bebek lumpuh”.
Dia menjelaskan, bebek lumpuh adalah presiden yang sedang menjabat tidak bisa lagi mengeluarkan kebijakan yang efektif dan strategis.
Baca juga : Puan Beri Jawaban Soal Peluang Duet dengan Ganjar di Pilpres 2024
“Karena sudah ada presiden dan wakil presiden baru, walaupun belum dilantik,” terang Azyumardi melalui Webinar Moya Institute bertajuk “Pemisahan Pilpres dengan Pileg: Tinjauan Strategis” di Jakarta pada Jumat (24/6/22), seperti dilansir Republika.co.id.
Terlebih, kata Azyumardi, jika pascapemilu terjadi gugatan hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan presiden maupun wakil presiden hasil Pilpres 2024 disahkan. Dia menyatakan hal itu otomatis berdampak pada legitimasi presiden terpilih menjadi lebih kuat lagi. Begitu pula sebaliknya, untuk Presiden Jokowi yang sedang menjabat, semakin menjadi “bebek lumpuh”.
Menurut Azyumardi, situasi semacam ini mengakibatkan kevakuman pemerintahan selama delapan bulan, atau bisa terjadi disorientasi pemerintahan yang masih memegang kekuasaan. Namun dia menganggap keputusan itu susah diubah. Oleh sebab itu, lanjutnya, aturan tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi para anggota parlemen hasil Pileg 2024 untuk mengevaluasi.
Baca juga : Akan Temui Presiden Ukraina di Kiev, Bagaimana Pengawalan Jokowi?
“Semoga para anggota Parlemen hasil Pileg 2024 nantinya bisa memperbaiki hal ini, sehingga praktik demokrasi kita semakin membaik,” tutur Ketua Dewan Pers tersebut.
Sementara itu, pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan berpendapat lame duck bakal berimplikasi pada penggunaan APBN sebagai state procurement. Dia menyebut pemerintah yang seperti bebek lumpuh tidak akan bisa optimal menggunakan anggaran negara. Dia pun menganggap bila itu terjadi, maka perekonomian negara akan terganggu.
“Belanja negara itu penting untuk memutar perekonomian nasional. Sebab, Indonesia dan negara-negara di dunia lain juga sedang menghadapi disrupsi market, akibat dari beberapa hal, seperti pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina,” jelas Imron.
