TIKTAK.ID – Utang Pemerintah diketahui telah menembus Rp8.560,36 triliun hingga 31 Oktober 2024 atau pada masa awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut meningkat sebesar Rp86,46 triliun atau 1,02 persen dibandingkan bulan sebelumnya, Rp8.473,90 triliun.

Tidak hanya secara nominal, kenaikan juga terjadi pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 38,55 persen menjadi 38,66 persen.

“Rasio utang pada akhir Oktober 2024 yang tercatat 38,66 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara”, tulis Kementerian Keuangan (Keuangan) dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTA), pada Kamis (28/11/24).

Baca juga : Prabowo Turunkan Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp10 Ribu, Istana Beri Penjelasan

Bila dirinci, mayoritas utang Pemerintah berupa Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp7.550,7 triliun atau setara 88,22 persen dari total utang. Sedangkan Rp1.009,66 triliun atau 11,79 persen sisanya berupa pinjaman.

Dari total utang SBN, nominal SBN domestik per akhir Oktober 2024 sebesar Rp6.606,68 triliun. Angka tersebut terdiri dari Surat Utang Negara Rp5.104,38 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp1.502,30 triliun.

Kemudian nilai SBN valuta asing sebesar Rp944,02 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp912,61 triliun dan SBSN Rp31,41 triliun. Adapun utang berupa pinjaman pemerintah terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp42,25 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp967,41 triliun.

Baca juga : PDIP Siap Polisikan Akun X yang Kaitkan Tersangka Judi Online dengan Megawativ

Pemerintah sendiri mengaku mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Per akhir Oktober 2024, profil jatuh tempo utang Pemerintah Indonesia diklaim cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ ATM) di 8 tahun.

“Pengelolaan portofolio utang memiliki peran yang besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh sebab itu, Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal,” terang Kemenkeu.

Baca juga : Prabowo dan Sejumlah Menteri Rapat Internal di Istana Tetapkan UMP 2025

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga Indonesia tak pernah gagal bayar utang (default) walaupun menjadi negara yang besar. Padahal, kata Prabowo, banyak negara lain yang berkali-kali gagal, bahkan kegagalannya mencapai 10-13 kali. Prabowo menyampaikan hal itu etika memberikan pengarahan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/24).