Komisi I DPR: TNI AD Kini Punya 2 Perwira Penuhi Syarat Jadi Panglima
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat (AD) saat ini memiliki dua perwira yang telah memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai Panglima TNI. Pernyataan tersebut datang dari Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, tak lama setelah pergantian pucuk pimpinan di lingkungan matra darat.
Latar Belakang Penunjukan KSAD Baru
Komentar Hasanuddin merupakan tanggapan atas keputusan menunjuk Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Ia menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak yang jabatannya diresmikan pada Kamis, 15 Oktober.
Menurut Hasanuddin, posisi Tandyo sebelumnya sebagai Wakil Panglima TNI belum membuatnya memenuhi kualifikasi karena belum pernah menduduki kursi kepala staf. Namun sekarang kondisinya berubah.
“Jadi, yang wakil panglima [Tandyo] tadinya belum memenuhi syarat karena belum pernah jadi kepala staf, sekarang dari AD dua dong. Satu wakil panglima yang baru, kedua KSAD yang baru,” ujar Hasanuddin di kompleks parlemen, Kamis (15/10).
Dengan kata lain, kemunculan KSAD baru sekaligus membuka peluang bagi dua nama dari AD untuk melangkah lebih jauh ke posisi tertinggi TNI. Baca juga perkembangan politik nasional terkini dalam berita politik Indonesia hari ini.
Merujuk pada Undang-Undang TNI, seorang calon panglima wajib pernah menjabat sebagai kepala staf di salah satu dari tiga matra, yakni darat, laut, maupun udara. Ketentuan ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kelayakan seorang perwira bintang empat.
Berdasarkan kriteria tersebut, Hasanuddin menyebut ada dua nama dari AD yang kini lolos syarat. Selain Tandyo, perwira lainnya adalah Maruli yang belakangan dilantik sebagai Wakil Panglima TNI. Keduanya sama-sama pernah memimpin matra darat sebagai kepala staf.
Syarat lainnya pun tidak berhenti di sana. Calon panglima harus berstatus perwira aktif dan boleh berasal dari ketiga matra mana pun, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi figur dari AL maupun AU. Simak pula ulasan mengenai proses fit and proper test calon pejabat tinggi negara.
Pergantian Panglima TNI Adalah Hak Prerogatif
Soal spekulasi bahwa pengangkatan Tandyo menjadi sinyal pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Hasanuddin memilih untuk tidak memberi kesimpulan dini.
“Bisa sinyal, bisa tidak,” kata politikus PDIP itu singkat.
Ia menegaskan bahwa keputusan mengganti panglima TNI sepenuhnya berada di tangan presiden sebagai hak prerogatif. DPR, melalui Komisi I, hanya diberi wewenang terbatas, yaitu menjalankan fit and proper test terhadap calon yang diusulkan.
“Enggak ada masalah, siapapun panglima yang penting sesuai dengan prosedur, calon panglima itu harus memenuhi syarat,” tutur Hasanuddin.
Pernyataan ini menegaskan sikap dewan yang mengutamakan prosedur hukum ketimbang permainan politik. Selama calon yang diajukan memenuhi seluruh persyaratan, asal-usul matra tidak menjadi persoalan.
Proyeksi Ke Depan
Kehadiran dua perwira AD yang memenuhi syarat memberi ruang pilihan lebih luas bila pergantian panglima TNI benar-benar terjadi. Namun hingga kini, belum ada kepastian mengenai waktu maupun mekanisme resmi dari pemerintah terkait rencana tersebut.
Yang jelas, sisi parlemen menegaskan akan berpegang pada kaidah yang berlaku. Proses fit and proper test di Komisi I akan menjadi gerbang akhir sebelum sebuah nama akhirnya dilantik memimpin keempat unsur kemiliteran negara. Untuk konteks lebih luas, kunjungi pula profil dan tugas Panglima TNI serta dinamika hubungan eksekutif dan legislatif di DPR.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
