Gus Mus hingga Romo Magnis Desak Status Bencana Nasional Karhutla
Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
GNB adalah gerakan etis yang bersifat non-partisan dan digagas oleh berbagai tokoh lintas agama dan budaya. Para penggagasnya antara lain Nyai Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden ke-4 RI Gus Dur, ulama K.H. Mustofa Bisri atau yang akrab disapa Gus Mus, filsuf Franz Magnis Suseno, cendekiawan muslim M. Quraish Shihab, hingga Ignatius Kardinal Suharyo.
Alasan Desakan Status Bencana Nasional
Dalam keterangannya yang diterima pada Selasa (13/10) malam, GNB menegaskan bahwa negara perlu menetapkan karhutla sebagai Bencana Nasional berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan status tersebut, hak-hak dasar warga negara yang terdampak dapat segera terpenuhi.
Menurut GNB, penetapan status ini juga akan membuat upaya penanggulangan karhutla berjalan lebih serius, fokus, menyeluruh, dan terintegrasi. Dorongan itu dilandasi pertimbangan bahwa kebakaran hutan telah berlangsung masif dalam waktu lama, sementara perbaikannya belum terlihat signifikan.
Sorotan terhadap Dampak bagi Warga
GNB turut menyoroti dampak karhutla terhadap kualitas kehidupan warga yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Kemaslahatan dan perlindungan warga negara, tegas GNB, harus menjadi pijakan sekaligus orientasi utama dalam penanganan bencana ini.
Pemerintah, selaku penanggung jawab tertinggi pemenuhan hak atas kesehatan warga, dinilai perlu segera meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh warga terdampak. Perhatian khusus diminta bagi perempuan dan anak, serta kelompok yang memiliki kerentanan khusus dalam situasi bencana.
Tuntutan Penegakan Hukum yang Adil
Selain persoalan kesehatan, GNB juga meminta pemerintah memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan terhadap siapa pun yang menjadi terduga pelaku. Tekanan ini terutama diarahkan pada korporasi besar, yang menurut GNB memikul kewajiban mencegah kebakaran serta tanggung jawab lebih besar dalam menjaga daya dukung lingkungan.
Pesan untuk Komunikasi Publik dan Kerja Sama Internasional
GNB berpesan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperbaiki komunikasi publik serta berhenti menyalahkan faktor alam. Alasannya, semua kebakaran hutan pada dasarnya selalu bermula dari pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar.
Lebih lanjut, gerakan ini mendorong pemerintah membuka diri terhadap negara sahabat dan lembaga bantuan internasional yang ingin membantu penanggulangan bencana. Pemerintah juga diminta mengambil langkah yang diperlukan demi menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang ikut terdampak.
“Negara memastikan dan mengambil langkah-langkah dan strategi pencegahan dan melarang dengan keras penggunaan api untuk pembukaan lahan pertanian besar,” ujar GNB dalam keterangannya.
Kondisi Terkini Karhutla di Indonesia
Kebakaran hutan dan lahan memang masih melanda sejumlah wilayah Tanah Air. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dalam rapat bersama Presiden Prabowo pada Senin (12/10) malam, menyebutkan masih ada 639,23 hektare lahan yang terbakar dan berada dalam proses pemadaman. Area tersebut tersebar di enam provinsi di Indonesia.
Suharyanto juga menyinggung bahwa hingga kini masih terdapat dua provinsi yang menjadi fokus penanganan. Dengan situasi yang belum pulih sepenuhnya, desakan dari para tokoh bangsa ini menjadi sorotan baru terhadap langkah pemerintah dalam menangani karhutla. Baca juga kabar politik dan kebijakan pemerintah terkini untuk memantau perkembangan isu ini.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
