Connect with us

Nasional

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Pemda Maluku-Nusra Berprestasi 2026, Ini Kategorinya

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong para pemerintah daerah (Pemda) untuk membenahi kinerjanya, dengan tujuan akhir…

Published

on

Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Pemda Maluku-Nusra Berprestasi 2026, Ini Kategorinya

Tito: Apresiasi Pemda Regional Maluku-Nusra Perkuat Daya Saing Daerah

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong para pemerintah daerah (Pemda) untuk membenahi kinerjanya, dengan tujuan akhir memperkokoh daya saing daerah sekaligus mempercepat roda pembangunan daerah di berbagai penjuru Indonesia.

Dorongan itu ditegaskan melalui penyelenggaraan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara. Ajang penghargaan tersebut digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (20/11) malam.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pemberian apresiasi pada dasarnya dimaksudkan untuk menyalakan semangat daerah agar tidak berhenti berinovasi dan terus meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, kompetisi yang sehat antardaerah akan memacu setiap Pemda untuk menampilkan capaian terbaiknya, tentu dengan menyesuaikan diri terhadap potensi serta karakteristik wilayah yang diembannya masing-masing.

Tiga Kategori Dinilai pada Batch III

Pada apresiasi batch III kali ini, Kemendagri menetapkan tiga kategori yang menjadi bahan penilaian. Pertama, kategori Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik. Kedua, kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Ketiga, kategori Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Ketiga kategori itu dipilih karena dianggap mewakili sisi-sisi penting dalam tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari kekompakan pimpinan, ketepatan pengelolaan data kependudukan, hingga kemampuan mendorong roda ekonomi lokal.

Kekompakan Forkopimda Jadi Kunci Penyelesaian Masalah

Dari sisi kekompakan Forkopimda, Tito menilai kohesi antara kepala daerah, wakil kepala daerah, ketua DPRD, hingga pimpinan TNI dan Polri sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.

Ia mengungkapkan bahwa solidnya forum koordinasi pimpinan daerah menjadi krusial ketika sebuah wilayah harus menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk yang bersifat darurat. Salah satu contoh yang disebutnya adalah penanganan bencana, yang menuntut keterlibatan lintas instansi, mulai dari unsur TNI hingga Polri.

Dengan kata lain, masalah seberat apa pun lebih mudah diurai bila seluruh elemen pimpinan daerah bergerak seirama, bukan bekerja sendiri-sendiri.

Data Dukcapil, Fondasi Kebijakan dan Pelayanan Publik

Perhatian lain ditujukkan pada penguatan administrasi kependudukan. Aspek ini dinilai strategis karena data kependudukan menjadi fondasi bagi beragam kebijakan publik dan layanan kepada masyarakat.

Mendagri menambahkan, pemanfaatan data kependudukan diperkirakan semakin meluas seiring berkembangnya pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan penerapan Satu Data Indonesia. Artinya, kualitas data yang dikelola Pemda akan berbanding lurus dengan kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Melalui ajang apresiasi tersebut, Tito menegaskan bahwa data Dukcapil merupakan kebutuhan yang tak lekang oleh waktu, baik untuk kepentingan masa lampau, kondisi saat ini, maupun perencanaan ke depan. Ia menyebut data Dukcapil sebagai kumpulan informasi paling lengkap mengenai penduduk Indonesia, bahkan sudah dilengkapi dengan data biometrik.

Kepada para kepala daerah, penguatan layanan kependudukan dan pencatatan sipil sepatutnya dipandang bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi bagi ketepatan sasaran program pembangunan di daerahnya.

Pertumbuhan Ekonomi, Tolak Ukur Utama Kinerja Pemda

Aspek berikutnya yang tak kalah penting adalah pertumbuhan ekonomi daerah. Mendagri menyebut indikator ini sebagai salah satu ukuran utama untuk menakar kinerja sebuah pemerintah daerah.

Ia menjelaskan, angka pertumbuhan ekonomi sesungguhnya mencerminkan beragam aktivitas perekonomian yang berlangsung di suatu wilayah. Mulai dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, arus investasi, hingga kemampuan daerah dalam mendorong ekspor produk unggulannya.

Karena itu, Tito berpesan agar Pemda membangun ekosistem yang kondusif bagi para investor dan pelaku usaha. Peraturan yang ramah, proses perizinan yang ringkas, serta dukungan infrastruktur menjadi syarat bila daerah ingin menarik lebih banyak modal masuk.

Di samping itu, potensi ekonomi lokal juga wajib terus digarap. Termasuk di dalamnya pengembangan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang perlu diberdayakan agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas, bahkan hingga tingkat nasional maupun global.

Mendagri menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen menjadi alasan utama mengapa indikator ini begitu disorot. Ia bahkan menyebut angka pertumbuhan ekonomi sebagai ukuran terpenting bagi seluruh kepala daerah dalam menilai kinerja kepemimpinannya di wilayah masing-masing.

NTT, Maluku, dan Maluku Utara Raih Penghargaan Forkopimda Terbaik

Dari kegiatan apresiasi ini, sejumlah daerah di kawasan Maluku dan Nusa Tenggara berhasil membawa pulang penghargaan pada berbagai kategori yang dipertandingkan.

Untuk kategori Forkopimda Terbaik, tiga provinsi dinobatkan sebagai penerima penghargaan, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara. Ketiganya dinilai memiliki kekompakan forum koordinasi pimpinan daerah yang patut diteladani oleh wilayah lain.

Sementara itu, pada kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penghargaan juga diberikan kepada daerah-daerah yang dinilai paling berprestasi dalam mengelola layanan kependudukan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Apresiasi sebagai Motor Percepatan Pembangunan

Lebih dari sekadar seremoni penghargaan, ajang Apresiasi Pemda Berprestasi diposisikan sebagai instrumen untuk membangun budaya bersaing yang sehat di lingkungan birokrasi daerah. Daerah yang berprestasi mendapat pengakuan, sementara daerah lain termotivasi mengejar ketertinggalan.

Bagi masyarakat, kompetisi antar-Pemda seperti ini diharapkan berujung pada layanan publik yang lebih baik, data kependudukan yang semakin akurat, serta peluang ekonomi yang terbuka lebih lebar di daerah masing-masing.

Ke depan, Kemendagri diharapkan konsisten menjadikan apresiasi semacam ini sebagai rutinitas berkala, agar dorongan peningkatan kinerja Pemda tidak berhenti di satu gelaran, melainkan terus mengalir sepanjang tahun. Baca juga perkembangan lain seputar kebijakan pemerintah daerah dan kabar menarik tentang pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk melengkapi informasi Anda.

Continue Reading