Connect with us

Nasional

Kasus Penyadapan Prabowo Berkembang Jadi Dugaan Makar, Ini Tujuannya

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami perkembangan baru yang cukup mengguncang.

Published

on

Kasus Penyadapan Prabowo Berkembang Jadi Dugaan Makar, Ini Tujuannya

Update Kasus Penyadapan, Ada Dugaan Melumpuhkan Pemerintahan Prabowo

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami perkembangan baru yang cukup mengguncang. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan temuan terbaru dari hasil penyidikan yang kini berkembang ke arah dugaan tindak pidana makar.

Penyidik Polri sendiri masih terus mendalami benang merah dari kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya peran pihak-pihak di luar lingkungan Kepolisian.

Temuan Terbaru: Ada Indikasi Melumpuhkan Pemerintahan

Yusril menjelaskan bahwa arah penyidikan yang terbaru menunjukkan indikasi adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, dugaan tersebut masih perlu ditelusuri lebih dalam, termasuk kemungkinan adanya pihak yang merancang sekaligus mengendalikan seluruh tindakan itu.

Sekretaris Kabinet di lingkungan Menko Kumham Imipas ini menekankan bahwa dalam KUHP yang baru, makar tidak hanya dinilai dari perbuatan yang sudah selesai dilaksanakan. Ada beberapa tahapan yang juga harus diperhatikan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga tahap pelaksanaan.

“Dalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” kata Yusril, sebagaimana dilansir Antara, Kamis (19/11).

Dengan demikian, penyidik tidak cukup hanya berhenti pada tindakan penyadapan itu sendiri, tetapi juga harus membedah maksud dan tujuan di balik perbuatan tersebut.

Penyidikan Bisa Melebar ke Elite Politik dan Birokrasi

Perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian dinilai tidak menutup kemungkinan akan meluas. Yusril menyebut pemeriksaan dapat dikembangkan kepada pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi sinyal penting bahwa kasus penyadapan yang mengemuka belakangan tidak akan berhenti pada satu-dua nama saja. Seluruh rangkaian peran akan diungkap selengkap-lengkapnya agar proses hukum berjalan tepat sasaran.

Menelusuri End User Perangkat Penyadapan

Sebelumnya, dugaan pengguna akhir atau end user perangkat penyadapan sempat mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Terkait hal tersebut, Yusril menyampaikan bahwa penyidik perlu menelusuri lebih jauh mengenai tujuan penggunaan perangkat itu serta pihak-pihak yang berada di baliknya.

Yusril juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara ini. Menurutnya, kasus tersebut tergolong kejadian luar biasa, sebab sejak tahun 1945, institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya, agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa ada yang terlebih maupun yang dikorbankan secara tidak adil.

Bareskrim: Tersangka Belum Ditetapkan, Ini Alasannya

Di sisi lain, Bareskrim Polri mengungkapkan alasan mengapa belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus dugaan tindak pidana makar kepada Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara internal, serta ekspose bersama Kejagung yang direncanakan berlangsung pada Jumat (20/11).

“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara besok bersama Kejagung,” ujarnya kepada wartawan di Bareskrim.

Pembuktian Makar Jadi Kunci Penetapan Tersangka

Susatyo menjelaskan bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, penyidik harus benar-benar mampu membuktikan adanya tindakan makar dalam proses gelar perkara tersebut.

Pembuktian dimaksud diawali dari mengungkap adanya perencanaan tindak pidana makar. Artinya, penetapan tersangka tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa sebelum unsur pidana terpenuhi secara utuh.

Langkah hati-hati ini wajar mengingat perkara yang ditangani menyangkut dignitas kepala negara dan stabilitas pemerintahan. Keputusan yang diambil pun akan sangat menentukan arah proses hukum ke depannya.

Apa yang Bisa Diantisipasi Selanjutnya?

Beberapa hal yang patut dipantau dalam perkembangan kasus ini antara lain:

  • Hasil ekspose Bareskrim Polri bersama Kejagung yang akan menentukan status penyelidikan dan kemungkinan penetapan tersangka.
  • Perluasan penyidikan ke pihak-pihak di luar Polri, apabila ditemukan bukti keterlibatan kalangan elite politik atau birokrasi.
  • Pendalaman unsur makar dalam KUHP baru, khususnya terkait tahapan pemufakatan jahat dan perbuatan permulaan.

Kasus ini jelas menjadi salah satu perkara hukum paling serius di tahun 2026. Ikuti terus perkembangan informasinya melalui artikel terkait tentang kronologi kasus dugaan penyadapan kepada Presiden Prabowo dan peran Bareskrim dalam penanganan perkara makar.

Continue Reading