Nasional
Kapolri Teken Perpol Baru Kode Etik, Ini Ketentuan Sidang KKEP Daring
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Setomo resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang mengatur soal Kode Etik Profesi serta Komisi Kode Etik…
Kapolri Teken Aturan Baru soal Kode Etik: Sidang Bisa Digelar Daring
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Setomo resmi menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru yang mengatur soal Kode Etik Profesi serta Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. Aturan itu dibakukan dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang ditandatangani pada Senin, 16 November 2026, sekaligus melakukan pembaruan terhadap Perpol Nomor 7 Tahun 2022 yang selama ini menjadi rujukan penindakan pelanggaran etik di tubuh Polri.
Salah satu substansi paling mencolok dari aturan baru tersebut adalah keleluasaan menggelar sidang etik secara daring. Ketentuan ini menjadi hal baru sekaligus bentuk adaptasi Polri terhadap perkembangan teknologi dalam menjalankan proses pengadilan etik internal, sebagaimana diulas dalam berita hukum dan kepolisian.
Sidang KKEP Kini Bisa Digelar Secara Daring
Ketentuan mengenai pelaksanaan sidang lewat jalur elektronik tertuang dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026. Melalui pasal itu, terduga pelanggar etik diberi dua pilihan cara hadir dalam sidang: datang langsung ke tempat pemeriksaan, atau tampil dari jarak jauh dengan memanfaatkan media elektronik.
Namun, opsi kehadiran daring tidak berlaku sewaktu-waktu. Terduga pelanggar yang ingin mengikuti sidang tanpa berada di ruang sidang harus terlebih dahulu mendapat izin dari Ketua Majelis KKEP.
“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” demikian bunyi ketentuan yang tertulis dalam Perpol tersebut.
Dengan aturan ini, proses penindakan etik diharapkan berjalan lebih lentur, terutama bagi pemeriksaan yang melibatkan pejabat tinggi atau kondisi tertentu yang menyulitkan kehadiran fisik di ruang sidang.
Susunan Majelis KKEP dan Ketentuan Pangkat
Selain format pelaksanaan sidang, Perpol baru juga menata mekanisme pembentukan majelis pemeriksa. Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa Majelis KKEP tersusun atas tiga unsur, yakni Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
Terdapat pula aturan soal jenjang kepangkatan. Ketua maupun anggota majelis wajib berpangkat setingkat lebih tinggi, setara, atau paling jauh dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar. Ketentuan ini memastikan proses sidang etik berjalan secara proporsional antara pemeriksa dan yang diperiksa.
Aturan Baru Relevan dengan Kasus Listyo Sigit Prabowo
Ketentuan pangkat majelis tersebut nantinya menjadi pegangan dalam menentukan susunan majelis untuk sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Mantan pejabat tertinggi Polri itu dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Bagi kasus berkedok pejabat berpangkat tinggi seperti ini, rentang pangkat “maksimal dua tingkat lebih rendah” menjadi penting karena kandidat pemeriksa yang lebih senior memang tidak banyak. Detail kronologi perkara dapat disimak dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Empat Jenderal Aktif Jadi Tersangka Penyadapan
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo, eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden;
- Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kepala Divisi Hukum Polri;
- Irjen Eko Hadi Santoso, eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Irjen Slamet Uliandi, eks Kadiv TIK Polri.
Keempat tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Pasal-pasal tersebut berkaitan dengan penyadapan dan pengintersepsi informasi rahasia tanpa hak, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal pidana terkait penyadapan.
Penahanan dan Sanksi bagi Para Tersangka
Dari empat tersangka tersebut, tiga di antaranya — yaitu Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi — saat ini menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Adapun Slamet Uliandi belum menjalani penahanan seperti tiga rekannya.
Temuan awal penyidik mencatat bahwa korban penyadapan tidak berhenti pada Presiden Prabowo saja. Diduga ada pihak-pihak lain yang turut menjadi sasaran, mulai dari para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat, dengan indikasi keterlibatan oknum di bawah komando Listyo.
Di jalur pidana lain, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah menaikkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Sementara dari sisi keanggotaan Polri, dua tersangka telah lebih dulu dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), yakni Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Sanksi sejenis ini termasuk hukuman disiplin terberat di lingkungan kepolisian, sebagaimana diulas dalam sanksi etik anggota Polri.
Makna Aturan Baru bagi Penindakan Etik Polri
Kehadiran Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menandai pembaruan tata kelola etik di lingkungan Polri, baik dari sisi mekanisme sidang yang kini bisa digelar daring, maupun standar pembentukan majelis yang lebih terukur. Aturan ini terbit di saat yang tidak biasa, yakni menjelang sidang etik seorang mantan Kapolri yang juga tersangka kasus penyadapan.
Dengan kerangka baru itu, proses pemeriksaan etik terhadap pejabat tinggi Polri diharapkan berjalan lebih transparan, tertib, dan tetap dapat dilaksanakan meski menghadapi berbagai kendala kehadiran. Masyarakat pun dapat mengikuti perkembangan kasus ini melalui rangkaian proses hukum kasus penyadapan yang terus berjalan.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
