MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Ad Hoc Pemilihan Wapres Berisi 36 Orang

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi mengambil langkah awal dalam proses pengisian jabatan wakil presiden. Lembaga tinggi negara itu membentuk dua tim kerja sekaligus, yaitu tim verifikasi dan tim ad hoc, sebagai bagian dari persiapan pemilihan wakil presiden baru. Langkah ini diambil menyusul Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis (12/11).

Pembentukan kedua tim tersebut diumumkan langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Pengumuman disampaikan usai rapat gabungan yang digelar di kompleks parlemen, Jumat (13/11). Dalam kesempatan yang sama, MPR juga mengusulkan agenda rapat paripurna untuk dilaksanakan pada 2 Desember 2026 — momen yang nantinya diproyeksikan menjadi titik penting dalam proses pengangkatan wapres pengganti.

Dua Tim Kerja dengan Tugas Berbeda

Meski sama-sama beranggotakan 36 orang, kedua tim yang dibentuk MPR memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Pembagian tugas ini sengaja dipisahkan agar proses pemilihan wakil presiden baru dapat berjalan lebih tertib dan terukur.

Tugas Tim Verifikasi

Tim verifikasi bertugas memeriksa kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan calon wakil presiden. Muzani menjelaskan bahwa pekerjaan utama tim ini adalah memastikan seluruh syarat yang dipenuhi para calon telah diperiksa dengan cermat sebelum proses berlanjut ke tahap berikutnya.

“Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” ujar Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11).

Tim berjumlah 36 orang ini akan dipimpin oleh salah satu dari sembilan pimpinan MPR. Mereka yang menjadi anggota ditugaskan memverifikasi berkas persyaratan dua calon wakil presiden usulan Presiden Prabowo Subianto. Artinya, sebelum nama-nama calon dibawa ke meja paripurna, kelengkapan dokumen mereka harus melewati uji verifikasi terlebih dahulu.

Tugas Tim Ad Hoc

Berbeda dengan tim verifikasi, tim ad hoc memikul tanggung jawab di sisi administratif-ketatanegaraan. Tim ini ditugaskan mempersiapkan dokumen ketetapan MPR yang akan menjadi dasar hukum pengangkatan wakil presiden baru.

Komposisi tim ad hoc juga berjumlah 36 orang, namun kepemimpinannya berbeda. Tim ini dipimpin oleh tiga Wakil Ketua MPR, dengan komposisi keanggotaan yang mencakup unsur DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Keterlibatan unsur DPD ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan wapres baru dirancang melibatkan seluruh komponen kedaulatan di tubuh MPR.

Hingga berita ini diturunkan, nama pimpinan yang akan memimpin kedua tim belum diumumkan. MPR masih menunggu penetapan resmi mengenai siapa saja yang akan menduduki kursi ketua di masing-masing tim kerja.

Jadwal Paripurna 2 Desember 2026

Usulan pelaksanaan rapat paripurna pada 2 Desember 2026 menjadi salah satu hasil penting dari rapat gabungan yang digelar Jumat (13/11). Jadwal ini menjadi penanda waktu bagi seluruh proses yang sedang berjalan — mulai dari verifikasi berkas calon hingga penyusunan dokumen ketetapan — agar selesai sebelum hari-H pengangkatan.

Dengan demikian, kedua tim yang baru saja dibentuk memiliki jendela waktu terbatas untuk menyelesaikan pekerjaannya. Verifikasi persyaratan calon dan finalisasi naskah ketetapan MPR harus tuntas sebelum paripurna digelar, agar proses pemilihan wakil presiden baru tidak tertunda.

Fraksi Sepakat: Jabatan Wapres Tak Boleh Lama Kosong

Sebelum pembentukan kedua tim diumumkan, seluruh fraksi di MPR RI dilaporkan telah mencapai kesepakatan bahwa posisi wakil presiden tidak boleh dibiarkan kosong dalam waktu terlalu lama usai ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman, mengklaim bahwa semua fraksi memiliki keinginan yang sama: proses pemilihan wapres baru harus berjalan cepat, lembut, dan kondusif tanpa memicu kegaduhan politik.

“Kita semua pengennya, istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen jelang rapat gabungan, Jumat (13/11).

Pernyataan ini menegaskan bahwa ada kesadaran kolektif di kalangan anggota legislatif mengenai pentingnya kepastian dalam struktur eksekutif negara. Kekosongan jabatan wakil presiden dalam jangka waktu panjang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga semua pihak mendorong proses berjalan sesuai jadwal.

Mengapa Proses Ini Penting?

Pengisian jabatan wakil presiden yang kosong merupakan salah satu kewenangan konstitusional MPR. Karena itu, langkah-langkah yang diambil — pembentukan tim verifikasi, pembentukan tim ad hoc, hingga penetapan jadwal paripurna — pada dasarnya adalah rangkaian prosedural yang harus dilalui sebelum wapres baru resmi dilantik.

Bagi publik, rangkaian proses ini layak dicermati karena menyangkut stabilitas pemerintahan dan kepastian struktur kepemimpinan negara. Verifikasi berkas dua calon usulan Prabowo akan menjadi ujian pertama bagi tim verifikasi yang baru dibentuk, sementara tim ad hoc diharapkan mampu menyiapkan dokumen ketetapan MPR tanpa hambatan.

Konteks yang lebih luas mengenai peran lembaga ini dapat dibaca pada artikel tugas dan wewenang MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sementara itu, latar belakang kekosongan jabatan bisa diikuti melalui kronologi pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Simpulan

Dengan terbentuknya dua tim beranggotakan 36 orang masing-masing, MPR RI telah memasuki fase kerja nyata dalam proses pemilihan wakil presiden baru. Tim verifikasi akan memastikan dua calon usulan Prabowo memenuhi seluruh persyaratan, sementara tim ad hoc menyiapkan landasan ketetapan MPR untuk pengangkatan.

Jika usulan jadwal disetujui, rapat paripurna pada 2 Desember 2026 akan menjadi momen penentuan. Kesepakatan semua fraksi agar proses berlangsung cepat dan kondusif memberi sinyal bahwa jalur politik di Senayan bergerak searah. Masyarakat tinggal menunggu pengumuman nama pimpinan kedua tim serta hasil verifikasi berkas calon — dua hal yang akan menentukan mulus atau tidaknya transisi jabatan wakil presiden kali ini. Perkembangan selanjutnya bisa diikuti melalui berita politik terkini di tiktak.id.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.