PKS Ikuti Pilihan Prabowo soal Pengganti Gibran: Kami Serahkan ke Presiden

Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sikapnya terkait proses pencarian dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming. Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang hendak bermusyawarah dengan partai-partai koalisi sebelum menetapkan dua nama tersebut sebagai sesuatu yang pantas diapresiasi.

Menurut Mardani, pembahasan bersama koalisi—terutama dengan partai-partai yang sejak awal mengusung Prabowo dalam pemilihan presiden—akan membuat proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan lebih halus dan tidak memicu perdebatan yang tidak perlu di tengah masyarakat.

Musyawarah Dinilai Elok dan Elegan

Mardani mengungkapkan penilaiannya saat dihubungi oleh kalangan wartawan pada Jumat (12/11/2026). Ia menyampaikan bahwa musyawarah dengan koalisi adalah bentuk kematangan politik yang layak dijalankan, terlebih jika melibatkan partai pengusung awal Prabowo.

“Musyawarah itu baik. Elok dan elegan jika musyawarah dengan partai koalisi. Apalagi dengan partai pengusung awal,” ujar Mardani.

Lebih lanjut, politisi PKS ini berharap isu pengganti wakil presiden tidak dijadikan bahan permainan politik yang justru memanaskan suasana nasional. Ia mengingatkan agar semua pihak tidak menjadikan urusan penting negara ini sebagai bola liar yang berpotensi menggelisahkan publik.

“Jangan jadi bola liar yang justru mengeruhkan suasana,” tambahnya.

PKS Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo

Meskipun mendukung proses musyawarah, Mardani menegaskan bahwa PKS tidak akan ikut campur dalam menentukan isi dari dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Partai berbasis dakwah ini memilih menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada presiden.

“Kami serahkan pada Pak Presiden,” tegasnya.

Sikap ini menunjukkan PKS tidak ingin dianggap memihak atau mengedepankan kepentingan tertentu dalam urusan pengisian jabatan wakil presiden. Posisi tersebut juga sejalan dengan semangat menjaga keharmonisan di dalam koalisi pemerintahan yang saat ini beranggotakan banyak partai.

Kewenangan Presiden Sesuai UU MD3

Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham dan Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Prabowo berencana berkonsultasi dengan partai-partai koalisi terkait rencana pengajuan dua nama pengganti Gibran. Menurut Yusril, langkah semacam itu sepenuhnya sah dan didasarkan pada Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Yusril menjelaskan bahwa presiden memiliki kewenangan penuh dalam menentukan siapa dua calon yang akan diusulkan ke MPR. Cara atau proses yang ditempuh presiden untuk sampai pada ketetapan itu juga berada di tangan beliau.

“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril usai mendampingi Prabowo bertemu dengan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Ia menambahkan bahwa presiden sesungguhnya bebas menentukan pendekatan yang akan dipakai. Prabowo bisa saja berkonsultasi dengan pihak mana pun, atau bahkan memutuskan untuk tidak berkonsultasi sekalipun, dan itu tetap sah secara konstitusional.

“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa,” ujar Yusril.

Sinyal Prabowo Akan Berunding dengan Koalisi

Meski waktu pelaksanaannya belum dipastikan, Yusril mencatat bahwa Prabowo telah memberikan sinyal akan berbicara dengan partai-partai koalisi sebelum menetapkan dua nama pengganti Gibran. Hal itu disampaikan Prabowo secara langsung, meskipun jadwal pertemuannya belum bisa dipastikan.

“Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” kata Yusril.

Ketika ditekan soal kapan pertemuan tersebut akan berlangsung, Yusril mengaku belum mendapat kepastian. Ia menuturkan bahwa Prabowo menyampaikan hal itu secara informal setelah pertemuan dengan MPR.

“Beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” jelasnya.

Konteks Pengunduran Diri Gibran

Sebagai latar belakang, Gibran Rakabuming telah resmi mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden melalui penyerahan surat pengunduran diri kepada MPR. Dengan mundurnya Gibran, terbuka lowongan jabatan wakil presiden yang harus diisi sesuai mekanisme yang diatur dalam UUD 1945.

Konstitusi mengatur bahwa pengisian jabatan wakil presiden yang kosong harus dilakukan paling lama 60 hari sejak jabatan tersebut dinyatakan lowong. Dalam kerangka waktu itu, presiden diharapkan mengajukan dua nama calon kepada MPR untuk kemudian dipilih oleh lembaga tinggi negara tersebut.

Proses ini menjadi momen politik penting karena melibatkan koordinasi antara istana, MPR, dan berbagai partai politik di dalam koalisi pemerintahan. Sikap partai-partai koalisi, termasuk PKS yang memilih menyerahkan sepenuhnya kepada presiden, menjadi salah satu penentu kelancaran proses tersebut.

Menanti Langkah Selanjutnya

Sejauh ini belum ada keterangan resmi mengenai kapan Prabowo akan menggelar pertemuan dengan fraksi-fraksi koalisi, maupun siapa saja nama yang masuk dalam kandidat pengganti Gibran. Yang jelas, sinyal dari istana menunjukkan presiden ingin memastikan proses ini berjalan dengan mempertimbangkan masukan dari sekutu politiknya.

Dengan batas waktu konstitusional 60 hari yang terus berjalan, langkah musyawarah yang dinilai baik oleh PKS ini diharapkan dapat berjalan efektif. Publik pun menunggu kepastian dua nama yang akan diajukan Prabowo ke MPR, sekaligus memantau bagaimana dinamika politik di dalam koalisi berlangsung.

Untuk mengikuti perkembangan politik nasional lainnya, Anda juga bisa membaca artikel tentang dinamika koalisi politik Indonesia serta mekanisme pengisian jabatan wakil presiden menurut konstitusi.

Johan Arif

Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.

Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.