TIKTAK.ID – Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa pernyataan Ganjar Pranowo untuk berada di luar Pemerintahan tidak mewakili sikap partai secara keseluruhan.

“Setahu saya itu adalah sikap Pak Ganjar Pranowo. Sikap PDIP tentu yang menyampaikan pasti Pak Sekjen atau DPP, jadi jangan dicampuradukkan,” ujar Hendrawan pada Rabu (8/5/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

Akan tetapi, Hendrawan meyakini kalau keputusan Ganjar tidak diambil secara sembarangan. Hendrawan menyatakan sebagai kader, Ganjar juga memahami suasana kebatinan partainya.

Baca juga : Demokrat Hingga PDIP Ikut Bersuara Soal Presidential Club Ala Prabowo

Menurut Hendrawan, keputusan untuk berada di luar Pemerintahan juga bukan hal buruk. Dia menilai oposisi tetap harus dilihat sebagai upaya untuk melengkapi peran dalam demokrasi.

“Tentu sikap tersebut tak disampaikan secara sembarangan. Sebagai kader PDIP dia tahu suasana batin yang ada di PDIP, namun sikap resmi PDIP bukan apa yang disampaikannya. Dia juga mengetahui hal tersebut,” tutur Hendrawan.

Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa partainya menghormati pilihan Ganjar. Dia menganggap pernyataan Ganjar hanya ingin menegaskan kalau dirinya tidak akan menjadi menteri di Pemerintahan Prabowo.

Baca juga : Ganjar: Saya Deklarasi Pertama Tak Akan Gabung Pemerintahan

Hasto menjelaskan bahwa secara kepartaian, arah PDIP baru akan dibahas dalam Rakernas V pada bulan ini. Dia menerangkan bahwa arah PDIP untuk berada di dalam atau di luar sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

“Sikap politik PDIP apakah di dalam atau di luar Pemerintahan, hal itu bakal dibahas dalam Rakernas. Akan tetapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDIP,” jelas Hasto, pada Selasa (6/5/24).

Di sisi lain, Ketua MPR sekaligus Waketum Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpendapat tidak ada istilah oposisi dalam sistem politik Pemerintahan RI.

Baca juga : Kaesang Didaftarkan Maju Pilwalkot Bekasi, Jokowi Bilang Begini

“Ya justru itu masalah kebangsaan kita di Pemerintahan dalam format nilai-nilai keindonesiaan kita seperti apa, karena di kita tidak ada istilah oposisi. Di luar Pemerintahan boleh, namun kita bekerja secara gotong-royong dari sisi kita masing-masing,” tutur Bamsoet di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/24), mengutip detikcom.

Bamsoet menegaskan bahwa perbedaan sikap itu masuk dalam kerangka demokrasi dengan tetap mengutamakan kegotongroyongan.