Tag: TKA China

  • Geram 34 TKA China Masuk Indonesia Saat PPKM, Demokrat: Pemerintah Main-main dengan Nyawa Rakyat

    Geram 34 TKA China Masuk Indonesia Saat PPKM, Demokrat: Pemerintah Main-main dengan Nyawa Rakyat

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, ikut mengomentari masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Ia pun meminta Pemerintah agar tidak main-main dengan nyawa rakyat.

    “Masalah kita saat ini sudah cukup berat dengan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat dan massif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian baru dari negara lain. Bahkan, dalam dua bulan terakhir ini, nyawa 50 ribuan rakyat Indonesia harus hilang akibat lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah atas merebaknya varian baru Covid-19,” ujar Herzaky dalam keterangannya, seperti dilansir Sindonews.com, Senin (9/8/21).

    Menurut Herzaky, jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk ke Indonesia dari salah satu negara episentrum Covid-19. Ia menilai Pemerintah seakan ingin menutup mata terhadap fakta bahwa Indonesia mempunyai potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia dari negara-negara episentrum Covid-19 di dunia.

    Baca juga : Antisipasi Covid Bertahan Hingga Tahunan, Jokowi Minta Disiapkan Road Map

    “Apa Pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan yang terjadi beberapa bulan ini?” tegas Herzaky.

    Herzaky mengatakan tindakan Pemerintah yang membiarkan WNA masuk saat ini, sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ia memaparkan, Pemerintah begitu tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM, bahkan ada masyarakat yang didenda dan dipidanakan.

    Akan tetapi, kata Herzaky, Pemerintah sama sekali belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia. Ia menjelaskan, padahal Pemerintah telah mengeluarkan larangan mengenai masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021 silam.

    Baca juga : Jokowi Ingin Indonesia Jadi Produsen Baterai Lithium Hingga Mobil Listrik Dunia

    “Apakah warga kita mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh Pemerintahnya sendiri?” ucap Herzaky.

    “Tolong Pemerintah menunjukkan ketegasan dan keseriusannya dalam menangani pandemi Covid-19 ini, dan jangan main-main dengan nyawa rakyat,” sambungnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi III Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menyoroti jajaran keimigrasian yang tidak mampu menjelaskan kabar kedatangan 34 TKA asal China ke Indonesia secara komprehensif. Ia pun menganggap hal itulah yang membuat masyarakat selalu berprasangka buruk kepada Pemerintah.

    Baca juga : Ternyata ini Penyebab Buronan Harun Masiku Tak Masuk Situs Resmi Interpol

    “Kritik saya kepada jajaran imigrasi, dalam komunikasi publik mereka sama sekali tidak komperhensif,” ungkap Arsul di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/8/21).

  • Gerindra: PHK Banyak, Mudik Dilarang, TKA China Kok Boleh Masuk RI?

    Gerindra: PHK Banyak, Mudik Dilarang, TKA China Kok Boleh Masuk RI?

    TIKTAK.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade mengkritik rencana Pemerintah memperbolehkan 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Sulawesi Tenggara di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

    Andre mengingatkan adanya pembatasan akses masuk warga negara asing sejak awal April lalu. Apalagi, Pemerintah juga telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

    “Orang dari luar negeri kok begitu gampang dapat kemudahan, dalam tanda kutip, bisa masuk negara kita. Padahal orang mudik saja dilarang, tapi orang China kok boleh masuk Indonesia?” ujar Andre, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (4/5/20).

    Baca juga : Telak, Fadli Zon Kritisi Logo Bantuan Presiden, Yunarto Wijaya Balas Tunjukkan Foto Prabowo

    Andre mengaku heran dengan Pemerintah yang memberikan lapangan pekerjaan di smelter nikel Morosi kepada WNA. Sementara, kata Andre, jutaan orang di Indonesia menganggur karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dampak pandemi virus Corona.

    Ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengambil keputusan terkait ratusan TKA asal China tersebut. Sebab, ia khawatir akan terjadi gejolak di masyarakat karena perlakuan istimewa terhadap TKA.

    “Saran saya kepada Pak Jokowi, take over permasalahan ini. Keluarkan pernyataan, sudah tunda dulu saja sampai Covid-19 selesai, lalu kita evaluasi. Masa enggak ada orang kita yang bisa kerja di sana,” kata Andre.

    Baca juga : Makin Rajin Kritik Pemerintah, Benarkah PDIP Bakal Tinggalkan Jokowi di Tengah Gelanggang?

    “Investor di sana butuh kita, jangan bilang nanti mereka lari. Kalau mereka keluar, masih banyak yang mau masuk, karena nikel cadangan terbesarnya ada di Indonesia,” imbuhnya.

    Senada dengan Andre, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera juga menyayangkan rencana Pemerintah mengizinkan 500 TKA asal China masuk. Ia menyatakan Kepala Daerah dan DPRD Sulawesi Tenggara telah menolak kedatangan para TKA China itu.

    Halaman selanjutnya…

  • PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    PDIP: Kerja Pemerintah Urus TKA China Saat Wabah Corona, Amburadul dan Amatiran

    TIKTAK.ID – Menyoroti simpang siur informasi ditambah silang pendapat antara pejabat yang mengemuka ke tengah publik, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu menyebut kerja Pemerintah dalam hal koordinasi dan distribusi informasi benar-benar ketahuan amburadul dan amatiran khususnya dalam menyikapi kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara.

    Menurutnya, hal itu terlihat dari silang pendapat antara Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indah Sari tentang izin kerja 49 TKA asal China di Indonesia.

    Beda pernyataan juga terjadi antara Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Merdisyam dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Sultra Sofyan soal asal-usul 49 TKA asal China tersebut.

    Baca juga: Luhut Bilang Tak Ada Prosedur yang Ilegal, Info Status 49 TKA China Kian Simpang Siur

    Masinton menilai silang pendapat dan beda pernyataan itu menunjukkan bahwa sistem data serta distribusi informasi di pemerintah berantakan.

    “Silang pendapat antara Menko Kemaritiman dan Investasi serta Kemenaker tentang proses izin TKA asal China, serta perbedaan informasi antara Imigrasi dan Polda Sulsel menegaskan bahwa antar-kementerian dan lembaga pemerintahan bekerja amatiran. Sistem data dan distribusi informasinya amburadul,” kata Masinton dalam keterangannya, Kamis (19/3)20).

    Menurutnya, empat instansi Pemerintah itu belum memahami tentang disaster management atau pelaksanaan tugas dalam situasi darurat serta Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

    Baca juga: Geger TKA China Masuk RI, Kemnaker: Mereka Ilegal, Harus Dipulangkan

    Halaman selanjutnya…

  • Saat Rakyat RI Terancam Corona, Kok Bisa TKA China Bebas Masuk Sultra, Siapa ‘Bermain di Bawah Meja’?

    Saat Rakyat RI Terancam Corona, Kok Bisa TKA China Bebas Masuk Sultra, Siapa ‘Bermain di Bawah Meja’?

    TIKTAK.ID – Di tengah simpang-siur berita terkait langkah preventif Pemerintah Pusat dalam mencegah penyebaran massif virus Corona dengan melarang masuk Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia, justru beredar sebuah video yang merekam puluhan warga asal China mendarat di Bandara Haluloleo, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Artinya, terbukti betapa Pemerintah ternyata amatir dan tak profesional dalam menangani virus Corona atau Covid-19 yang mengancam keselamatan jiwa rakyatnya.

    Hal itu bertolak belakang dengan penyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, pada 2 Februari 2020 lalu yang melarang pemilik Paspor atau WNA China masuk ke Indonesia. Namun faktanya, larangan tersebut tidak ditaati.

    Warga Negeri Tirai Bambu itu, datang ke Sultra bahkan untuk menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA), di salah satu perusahaan tambang nikel yang ada, di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    Demikian disampaikan Senator Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Sya’roni kepada RMOL, Selasa (17/3/20).

    Baca juga: Selalu Selangkah Lebih Maju, Kali ini Anies Beri Insentif Rp 215 Ribu per Hari Bagi Tiap Tenaga Medis yang Tangani Pasien Corona

    Sya’roni mengatakan, ini membuktikkan tidak adanya koordinasi antar instansi Pemerintah. Atau juga bisa dicurigai ada pihak tertentu yang sengaja “bermain di bawah meja”.

    “Video Harjono menjadi bukti betapa mudahnya orang dari China memasuki Indonesia,” ujarnya.

    Sangat besar kemungkinan, bahwa kondisi serupa sejatinya lebih banyak terjadi di beberapa wilayah lain, namun untuk sementara ini belum terdeteksi.

    “Itu baru yang tertangkap kamera. Patut dicurigai entah berapa banyak yang lolos dan tidak diketahui publik,” sambungnya.

    Halaman selanjutnya…